MENGUAK TABIR PERISTIWA 1 OKTOBER 1965 - MENCARI KEADILAN


Acrobat Reader is required

Dipersembahkan kepada:
Seluruh Korban Rejim Jendral Suharto

English Version
Dedicated to:
all the Victims of General Suharto´s Regime

 

Kompas,

24 September 2005

Warisan Sebuah Rezim

Suatu hari di pelabuhan penyeberangan Lembar, Pulau Lombok, terjadi keributan kecil antara dua orang sopir. Keributan itu lantaran rebutan penumpang. Aksi baku hantam pun tidak dapat dicegah.Galib terjadi, sebelum aksi baku hantam, terlebih dahulu kedua pihak yang bertikai mengawali dengan saling mencaci dan mengumpat. Menyebut keburukan masing- masing. Dari mulut keluar nama-nama binatang dan kata-kata kotor. Di antara deretan kata-kata kotor yang keluar dari mulut penuh emosi itu adalah kata umpatan: PKI Tanpa disadari, berkali-kali kata PKI dilontarkan kedua belah pihak.

Di dalam kamus bahasa keseharian orang Sasak Lombok (dan mungkin di daerah lain) yang tidak tertulis dan tidak terbukukan, kata PKI disamaartikan dengan kafir. Kata kafir (Arab: kufr) dalam bingkai teologi Islam berarti ingkar, tidak beriman. Term ini menunjukkan akan keberadaan seseorang yang tidak memiliki keyakinan iman di dalam hati. Atau mengingkari adanya Tuhan. Persoalan kemudian, bagaimanakah sebuah peristilahan dalam hal ini kata PKI sebagai ungkapan caci maki itu tiba-tiba muncul dari ketidaksadaran dan menjadi suatu istilah yang diterima dengan sadar oleh orang banyak, sebagaimana yang diterima oleh orang Sasak, untuk menegas-kan suatu keburukan? Proses apa yang berjalan dalam menentukan dan mem-populerkan istilah PKI sehingga menjadi sebuah kata buruk yang hanya pantas disandingkan dengan ungkapan kotor lainnya?

Jika bahasa, menurut sifat dan hakikatnya, adalah metaforis (Cassirer, 1987: 166), maka setidaknya kelahiran satu ungkapan atau istilah selalu merujuk kepada sebuah latar historis atau peristiwa tertentu. Kata hermeneutika yang berarti menafsirkan misalnya, diambil dari nama Hermes, orang yang ditugaskan menyampaikan pesan dewa Jupiter kepada manusia. Karena manusia kesulitan menangkap langsung pesan dewa Jupiter, Hermeslah yang ditugaskan menjemput pesan itu untuk disampaikan kepada manusia. Dari nama Hermes terlahir istilah hermeneutika, dengan merujuk kepada peristiwa Hermes yang menafsirkan pesan Jupiter (E Sumaryono, 1999: 23-24). Lalu bagaimana dengan istilah PKI bagi masyarakat Sasak yang suka menggunakannya sebagai umpatan dalam setiap ercekcokan?

Proses perubahan makna kata PKI (Partai Komunis Indonesia) yang semula berupa singkatan nama dari salah satu partai kontestan pemilu sebelum dibubarkan tahun 1966, kemudian menjadi kalimat serapah yang digunakan orang Sasak hingga saat ini, tidak terlepas dari konteks sejarah sepanjang Orde Baru. Dengan kata lain, narasi panjang antara tahun-tahun kelam dan masa kejayaan pembangunan Orde Barulah yang turut serta melahirkan, membentuk, dan mentahbiskan kalimat serapah tersebut ke dalam kamus keseharian orang Sasak. Dengan ini ingin ditegaskan bahwa istilah „PKI“ sebagai ungkapan serapah orang Sasak yang semula diucapkan dari ketidaksadaran, tidak dengan begitu saja ada dari ruang kosong dengan mengabaikan konteks besar yang membidani kelahiran istilah tersebut. Berangkat dari asumsi bahwa sebuah kata lahir dari latar historis atau peristiwa tertentu, maka demikian halnya dengan kata umpatan PKI. Secara umum, dapat dinyatakan bahwa kata PKI sebagai ungkapan serapah itu adalah produk dari sebuah tatanan rezim yang memiliki kepentingan memapankan kekuasaan melalui tindakan eksploitasi terhadap ingatan kolektif rakyatnya.

Latar historis

Peralihan dari era Orde Lama ke Orde Baru diantarai oleh sebuah peristiwa kekacauan politik tahun 1965. Peristiwa yang dipicu konflik di tubuh Angkatan Darat (AD) itu dengan serta merta menyeret nama Partai Komunis Indonesia sebagai dalang penculikan dan pembunuhan atas tujuh perwira AD pada dini hari tanggal 1 Oktober 1965.

Peristiwa tragedi kemanusiaan di Lubang Buaya itu kemudian, dalam hitungan bulan, diikuti oleh tragedi kemanusiaan yang jauh lebih besar, yakni aksi balas dendam berupa penangkapan dan pembunuhan atas anggota, simpatisan Partai Komunis Indonesia. Partai Komunis Indonesia telah lama diidentikkan sebagai partai dengan ideologi komunisme yang anti-Tuhan (ateisme). Identitas ketidakbertuhanan orang-orang PKI ini kemudian menjadi alat pembenaran bagi kalangan kelompok beragama untuk membunuh, memusnahkan, dan mengucilkan orang- orang yang dituduh PKI.

Oleh kaum beragama, orang- orang PKI disamakan dengan orang kafir yang halal darahnya. Dalam kasus pembantaian orang PKI oleh kaum beragama ini, dapat dilihat bagaimana  kekuasaan telah berhasil melakukan manipulasi. Kaum beragama dijadikan alat bagi kepentingan membasmi musuh ideologi penguasa. Di atas kesadaran kaum beragama yang melakukan pembunuhan atas nama keyakinan agama mereka, berjalan kepentingan penguasa (Orde Baru) untuk membasmi musuh ideologi sang penguasa dan usaha menegakkan pamor kekuasaan di atas kenistaan ideologi lawan.

Sudah menjadi hukum sejarah, ketika sebuah rezim berkuasa menggantikan rezim lama, terlebih jika pergantian itu terjadi dengan melalui peristiwa politik yang pelik dan kompleks, maka dengan serta-merta rezim baru akan membangun sebuah tatanan dengan paradigma tersendiri. Perubahan yang kemudian terjadi yang mengiringi pergantian rezim tersebut, tidak hanya menyangkut perubahan struktur politik, tatanan birokrasi, aturan-aturan undang-undang dan hukum, tetapi bahkan menyang-kut segenap perubahan dalam hal-hal yang tidak termasuk masalah-masalah fundamental tadi, seperti hal berubahnya makna sebuah kata  PKI diidentikkan sebagai kekafiran. PKI adalah musuh ideologi Pancasila. Pancasila mengakui ketuhanan dalam sila pertama, sedangkan komunisme tidak. Ingatan akan orang-orang PKI sebagai kaum kafir ini bersemayam sekian tahun lamanya dalam kesadaran masyarakat, yang pada akhirnya kemandirian masyarakat pula yang mengubahnya jadi istilah tersendiri.

Latar sosial budaya

Singkatan PKI yang berubah menjadi ungkapan serapah yang keji dan biasa diucapkan sebagian orang Sasak dalam setiap percekcokan, dikarenakan makna sebutan itu selalu dikontraskan dengan yang bertuhan, yang beriman, yang suci, yang berkepercayaan. Memori tentang peristiwa historis dan keidentikan komunisme dengan ateisme turut membentuk kesadaran dan persepsi masyarakat, serta mengukuhkan kata PKI sebagai ungkapan keburukan. Kebetulan orang Sasak Lombok sangat terkenal dengan kehidupan religiusnya. Tak berlebihan jika seorang peneliti etnografis, Ecklund, mengatakan, Menjadi orang Sasak berarti menjadi Muslim (Bartolomeo, 2001:86). Ungkapan ini ingin menegaskan bahwa agama mayoritas orang Sasak adalah Islam. Orang Sasak sangat fanatik pada agamanya. Mereka akan sangat tersinggung jika dikatakan tak bertuhan misalnya. Tidak memercayai Tuhan adalah aib terbesar orang Sasak. Identitas kuatnya keyakinan agama orang Sasak ditunjukkan pula dengan pemberian simbol Pulau Seribu asjid bagi Lombok.Di dalam ruang lingkup masyarakat dengan latar sosial budaya yang sedemikian fanatik kehidupan religiusnya itu, kata serapah PKI mendapatkan tempat tersendiri sebagai ungkapan yang sama derajatnya dengan atau bahkan lebih ekstrem dari serapah; bawi (babi), acong (anjing), sundal, jadah, dan kata-kata kotor lainnya. Reaksi spontan dan emosional akan timbul jika seseorang diserapahi dan dicaci dengan kata PKI. karena sesungguhnya kata serapah PKI itu lebih menegaskan posisi kerendahan martabat, kehinaan, dan kenistaan seseorang.

Meskipun peristiwa 1965 telah jauh dari saat ini, dan meskipun rezim Orde Baru yang angkuh, yang berperan sebagai mesin pencipta stigma PKI, telah runtuh, namun bekas-bekasnya masih tersisa di mana-mana. Termasuk di dalam bahasa ungkapan serapah dengan kata PKI!, yang populer di masyarakat Sasak. Kata serapah warisan tatanan rezim Orde Baru itu hingga kini menjadi kamus keseharian yang hanya tertulis dan terbukukan dalam ingatan, dan sewaktu-waktu akan meluncur deras dari mulut orang yang sedang saling bertikai.

SAMSUL BAHRI, Warga Asal Lombok Tengah, Mahasiswa Magister Ilmu Religi Budaya Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta

 

************ 0 0 0 0 0 0 *************

Kompas,

24 September 2005

Warisan Sebuah Rezim.

** Peralihan dari era Orde Lama ke Orde Baru diantarai oleh sebuah peristiwa kekacauan politik tahun 1965.

Peristiwa yang dipicu konflik di tubuh Angkatan Darat (AD) itu dengan serta merta menyeret nama Partai Komunis Indonesia sebagai dalang penculikan dan pembunuhan atas tujuh perwira AD pada dini hari tanggal 1 Oktober 1965.

Komentar:

A.H. : Sejauh ini, belum ada bukti kuat yang menyatakan PKI sebagai pelaku tunggal upaya kudeta melalui penculikan dan pembunuhan para jenderal Angkatan Darat tersebut. Peristiwa 1965 itu bersifat kompleks dan tidak bisa disederhanakan. Banyak pihak yang bermain dalam peristiwa kelabu tersebut. Saat ini terdapat beberapa versi tentang dalang di balik peristiwa itu. Ada yang mengatakan angkatan bersenjata, Soeharto, Soekarno, CIA dan tidak ada pelaku tunggal.

Keterlibatan Suharto dalam penculikan dan pembunuhan atas tujuh perwira AD pada dini hari tanggal 1 Oktober 1965, suatu puncak konflik berdarah di tubuh Angkatan Darat (AD), telah banyak dibahas oleh para ahli sejarah baik ditingkat nasional maupun internasional. Beberapa indikasi pokok ttg. keterlibatan Suharto yang telah dibahas antara lain sbb:

a.   Perintah radiogram Suharto mendatangkan pasukan militer dari daerah dengan peralatan siap tempur untuk siap siaga di Jakarta menjelang peristiwa meletusnya G30S.

b.   Kedekatan hubungan Suharto dengan para tokoh kunci G30S spt. Latief dan Untung serta laporan kolonel Latief kepada Suharto ttg. rencana penangkapan thd. para anggota "Dewan Jendral" pada malam menjelang penangkapannya, yang hal ini tidak dihalangi dan juga tidak dilaporkan kepada atasannya.

c.   Suharto berbohong ketika dia bilang ada "pasukan tak dikenal identitasnya" yang berada disekitar istana negara pada tanggal 1 Oktober 1965. Kesaksian seorang perwira yang bertugas pada pasukan tersebut menyatakan, bahwa anak buahnya (tentaranya) selama seharian banyak yang keluar masuk kegedung KOSTRAD - tempat Suharto berkantor - untuk buang air kecil (kencing), sehingga adalah suatu hal yang tidak mungkin bila Suharto tidak tahu atau tidak diberi tahu oleh petugasnya ttg. identitas pasukan tsb.

Banyak ahli sejarah yang menarik kesimpulan, bahwa keterlibatan Suharto dalam G30S dan kemudian menumpasnya dengan dalih untuk melindungi presiden Sukarno, sebenarnya adalah merupakan bagian tak terpisahkan dari pelaksanaan strategi "kudeta merangkak" untuk merebut kekuasaan negara dari Bung Karno, dengan terlebih dulu menyingkirkan dan kekuatan kiri lainnya yang dianggap sebagai penghalang pokoknya.Negara Barat, terutama AS pada waktu itu juga berkepentingan menyingkirkan Bung Karno, karena peranan Bung Karno didunia ketiga (Asia, Afrika dan Amerika Latin) dianggap merugikan kepentingannya, terutama usaha Bung Karno dalam menggalang kekuatan NEFO (New Emerging Forces), yang terdiri dari kekuatan anti imperialis diseluruh dunia menghadapi penindasan dan ancaman dari pihak imperialis yang disebut OLDEFO, terutama imperialis AS.

CONEFO atau Conference of Emerging Forces, yang sedianya akan diadakan di Indonesia dan direncanakan akan diikuti oleh wakil-wakil negara Asia, Afrika dan Amerika Latin juga oleh wakil-wakil kekuatan anti imperialis sedunia, gagal dilaksanakan setelah meletusnya peristiwa G30S.

** tragedi kemanusiaan di Lubang Buaya itu kemudian, dalam hitungan bulan, diikuti oleh tragedi kemanusiaan yang jauh lebih besar, yakni aksi .... berupa penangkapan dan pembunuhan atas anggota, simpatisan Partai Komunis Indonesia.

.....Kaum beragama dijadikan alat bagi kepentingan membasmi musuh ideologi penguasa. Di atas kesadaran kaum beragama yang melakukan pembunuhan atas nama keyakinan agama mereka, berjalan kepentingan penguasa (Orde Baru) untuk membasmi musuh ideologi sang penguasa dan usaha menegakkan pamor kekuasaan....

Komentar:

A.H. : Operasi pembunuhan massal berencana yang dilakukan pasukan militer Angkatan Darat dibawah Komando Suharto, menurut pengakuan Komandan RPKAD Sarwo Edi telah mengakibatkan terbunuhnya 3 (tiga) juta korban jiwa. Sekitar 100.000 orang pernah dikucilkan untuk kerja paksa dipusat konsentrasi tahanan politik (Tapol) dipulau Buru. Jutaan orang yang dicurigai sebagai simpatisan PKI atau simpatisan Ormas yang dekat PKI, juga element kiri pendukung Bung Karno, oleh penguasa militer setempat diperlakukan secara sewenang-wenang. Banyak diantaranya yang dirampas harta kekayaannya kemudian dipenjarakan dipusat-pusat konsentrasi Tapol selama belasan tahun tanpa pengadilan. Para tahanan politik (Tapol) tersebut dibagi-bagi dalam kategori A,B dan C untuk kemudian didiskriminasi dalam kehidupannya. Doktrin militer fasis tentang "bersih lingkungan" dalam masa kekuasaan Orba/Suharto telah melipatgandakan jumlah Koban '65, karena bukan hanya para Tapol, yang jumlahnya jutaan itu yang didiskriminasi oleh negara fasis, tetapi juga para anggota keluarga dan sanak-familinya ikut mendapat diskriminasi oleh aparat kekuasaan negara diktator militer fasis Orba/Suharto. Jumlah seluruh Korban '65, para Tapol bersama anak cucunya diperkirakan sekitar 20 (duapuluh) juta orang.

Genosida '65 di Indonesia tercatat dalam sejarah dunia sebagai Kejahatan besar terhadap Kemanusiaan pada abad ke-20, yang taraf kekejaman dan kebiadabannya hanya bisa dibandingkan dengan kebiadaban Fasisme Hitler di Jerman.

** peristiwa 1965 telah jauh dari saat ini, dan meskipun rezim Orde Baru yang angkuh, yang berperan sebagai mesin pencipta stigma PKI, telah runtuh, namun bekas-bekasnya masih tersisa di mana-mana........

A.H. : Tuntutan para Korban '65 untuk dipulihkan kembali hak-hak asasinya sebagai warga negara, sampai saat ini belum terlaksana. Perjuangan untuk menegakkan HAM, Demokrasi, keadilan Sosial dan Keselamtan Lingkungan terus berlanjut. Menanggulangi beban sejarah kelam masa lalu adalah tugas yang mesti dipikul oleh seluruh bangsa Indonesia, bila ingin menjadi bangsa yang beradab ditengah pergaulan masyarakat dunia.

Arif

****************************

> Arif Darmawan: Sejarah memang harus diluruskan. Apa yang disebut "Gerakan 30 September/PKI" atau "Gerakan September Tugapuluh (Gestapu - ini bukan bahasa Indonesia, melainkan bahasa Inggris) atau yang selama lebih dari tiga dasawarsa telah meracuni otak warga bangsa Indonesia yang tidak sadar sejarah dan generasi muda yang menjadi korban upaya pembentukan pola pikir dan watak. Bandingkan dengan nama atau istilah yang digunakan oleh Bung Karno, yaitu "Gerakan Satu Oktober" (Gestok), karena sejak tanggal tersebut Suharto melakukan kudeta.

> Legowo: Tentang G30S sendiri sebenarnya sudah cukup jelas. Itu operasi militer yang dipimpin oleh orang-orang militer seperti LetKol Untung, Kol Latief, Brigjen Suparjo, dkk. Mereka menggerakkan beberapa batalion. Semula operasinya dijalankan secara rahasia. Tapi setelah bergerak mereka menyatakan diri secara terbuka. Siapa yang sudah bergerak, siapa yang memimpin, apa tujuannya, kenapa mereka bergerak, dst. Semua itu mereka katakan secara terbuka. Lalu semua gerakan itu mereka laporkan pada Panglima Tertinggi waktu itu, Bung Karno.

> Setelah mendengar laporan itu Bung Karno sendiri yang langsung memerintahkan G30S menghentikan gerakannya karena dia yang akan menyelesaikan persoalannya. Sementara pimpinan AD akan dipegang oleh BK dan dia akan menunjuk pimpinan AD yang baru. Pimpinan G30S taat pada perintah itu. Mereka membubarkan diri. Operasinya cuma 2 hari, semua operasi itu dilaporkan kepada panglima tertinggi dan kemudian operasinya dihentikan karena mereka mentaati perintah Panglima Tertinggi. Itulah G30S.

> Yang bagi saya masih kurang jelas adalah motivasi para perwira G30S. Kenapa mereka bergerak? LetKol Untung, Kolonel Latief dan Brigjen Suparjo itu perwira-perwira yang sangat menonjol di kalangan AD pada tahun 65. Mereka bukan militer kelas dua. Mengapa mereka bergerak? Mengapa berani menentang atasannya? Sebagai militer mereka tahu melawan atasan itu risikonya mati. Apakah karena mendengar isu Dewan Jenderal itu? Atau ada motivasi lain yang belum ditelurusi, belum dipelajari dengan teliti.

> Bagaimana latar belakang para prajurit, para kopral, sersan, letnan, kapten, mayor, dll yang bergabung dengan G30S? Itu buat banyak orang masih kurang jelas juga. Yang jelas mereka orang militer yang dilahirkan dalam revolusi kemerdekaan. Generasi LetKol Untung itu - waktu tahun '65 umurnya sekitar 30-an atau awal 40-an -- itu hampir tidak ada yang mendapat pendidikan militer versi kolonial (KNIL atau PETA). Mereka mulai bergabung dengan militer selama revolusi kemerdekaan 1945 s/d 1950 dan kemudian dibesarkan atau meniti karir militernya dalam beberapa operasi militer paska revolusi seperti penumpasan PRRI/Permesta, DI/TII, operasi Trikora, dan Konfrontasi atau operasi Dwikora. Pengalaman itu membentuk alam pikiran mereka. Seberapa jauh pengalaman itu membentuk motivasi mereka untuk bergabung dalam G30S? Soal ini masih belum banyak dipelajari.

> Sampai sekarang mereka masih selalu dituduh "digerakkan oleh PKI." Padahal kita tahu betapa sukarnya orang sipil menggerakkan militer, di jaman apapun. Ketua Umum Golkar, partai yang sangat berkuasa selama Orba, itu tidak bisa menggerakkan satu batalion pun. Apalagi PKI, yang bukan partai yang berkuasa, pada tahun 65 itu.

> Arif Darmawan: Sudah banyak tulisan yang mengungkap peristiwa atau kejadian yang sebenarnya. Yang memang benar-benar terjadi.

> Legowo: Tentang G30 memang sudah cukup banyak. Membaca laporan Mahmilub juga sudah cukup lengkap. Begitu juga kalau kita membaca Pleidoinya Kolonel Latief, wakil komandan G30S, yang tahu persis seluk beluk G30S. Yang masih sangat kurang adalah dokumentasi, studi dan analisa tentang Pembunuhan Massal 65. G30S dan pembunuhan Massal 65 itu dua hal yang sangat berbeda tetapi selama Orba keduanya disamarkan. G30S diasosiasikan dengan Pembunuhan Massal. Padahal bukan G30S yang melakukan pembunuhan massal.

> Pembunuhan Massal itu operasi militer yang dipimpin langsung oleh Suharto tanpa sepengetahuan Panglima Tertinggi. Ketika Suharto bergerak memimpin pembunuhan massal di Jateng (Oktober), Jatim (Nopember) dan di Bali (Desember) Bung Karno tidak tahu. Tidak ada laporannya. BK harus membentuk Tim Pencari Fakta untuk tahu apa yang sedang terjadi. Sampai sekarang bagi masyarakat Indonesia pembunuhan massal itu juga masih simpang siur. Memang hampir semua orang pernah mendengar. Tapi di mana persisnya, bagaimana terjadinya, bagai-mana itu mulai dan bagaimana bisa berhenti, berapa banyak korbannya, siapa yang berperan dalam pembunuhan, siapa aktor intelektualnya, siapa yang mengorganisir di lapangan, siapa yang mensuport logistik, siapa yang melatih, dst, itu semua masih belum jelas.

> Arif Darmawan: Menjadi tugas warga bangsa Indonesia yang memiliki tanggung jawab penuh terhadap nasib bangsa dan negaranya untuk tidak kenal lelah "berteriak" guna meluruskan sejarah.

> Legowo: Tahun 2005 ini ada serangkaian acara untuk memperingati Peristiwa 65. Undangannya saya lampirkan di bawah ini. Yang menarik dari rangkaian acara ini adalah karena penyelenggaranya coba merangkul banyak ilmuwan, sastrawan, ahli perfilman, budayawan, musisi, aktifis muda keagamaan (Syarikat-Indonesia),  pembimbing rohani, dll dari beberapa generasi dan bukan hanya dari kalangan korban. Saya kira mereka merintis tradisi baru, mencoba mengungkapkan masalah 65 sebagai masalah bangsa. Bukan masalah para 'korban' saja. Ini tradisi yang bagus untuk dikembangkan terus.

**************** 0 0 0 0 0 0  *******************

*Kolom IBRAHIM ISA

----------------------------

4 Agustus 2005.

SUHARTO BUKAN "PETRUK" TAPI "PETRUS"!

<"Petrus" acronym dari "Penembak Misterius">

Kira-kira 5 tahun yang lalu, Ben Anderson menulis sebuah artikel penting berjudul ‘PETRUS DADI RATU’ (New Left Revue May-June 2000). (Baca halaman 775)

Di situ beliau membeberkan fakta-fakta dan data-data: bahwa apa yang terjadi pada dinihari tanggal 1 Oktober 1965 <terkenal dengan nama ”Gerakan 30 September”>, adalah suatu operasi intelejen tentara, yang diregisir sedemikian rupa, dengan maksud supaya gagal. Kemudian peristiwa yang gagal itu diguna-kan sebagai alasan untuk mengambil tindakan drastis, melakukan pengejaran dan pembantaian terhadap kaum komunis (PKI) dan golongan kiri, dengan sasaran merebut kekuasan dari Presiden Sukarno. Tulisan Ben itu, meski ditulis 5 tahun yang lalu tetapi masih relevan. Bahkan merupakan suatu bahan analitis yang beralasan dan argumentatif, juga meyakinkan mengenai kesimpulan yang diambilnya.

Pada bagian akhir tulisannya itu Ben Anderson, dengan serius menulis:

Sebagian besar dari para pelaku pada peristiwa tsb dan yang terjadi sesudahnya, para saksi kunci mengenai krisis 1965, -- atau sudah mati atau dibunuh. Mereka yang masih hidup menutup mulut mereka rapat-rapat, atas dasar berbagai motiv: umpamanya Umar Wirahadikusuma, Omar Dani, Sudharsono, Rewang, M. Yusuf, Benny Murdani, Ny. Hartini, Mursyid, Yoga Sugama, Andi Yusuf dan Kemal Idris. <Sejak tulisan Ben itu, sudah banyak pula yang sudah meninggal>. Kini, 35 tahun kemudian sejak 1965, apakah tidak baik demi haridepan bangsa Indonesia bila orang-orang ini diharuskan untuk memberikan kesaksian yang paling rinci mengenai apa yang mereka lakukan dan saksikan, sebelum mereka menemui Sang Pencipta? Demikian Ben.

Menurut pepatah kuno, tulis Ben Anderson lagi, --- mesin giling Tuhan bekerja lamban tetapi hasil gilingannya halus sekali. Makna dari peribahasa ini ialah, akhirnya beras-kebenaran akan dipisahkan dari dedak-kerincuan dan kedustaan. Di setiap bagian dunia ini, betapapun, -- pada suatu hari kelak, dokumen-dokumen yang dalam waktu lama dirahasiakan, manuskrip dan memoir yang tersimpan dalam laci-laci terkunci, dan catatan-harian penuh abu di loténg para cucu, akhirnya akan dimasukkan ke mesin giling—NYA, dan isinya akan terbuka bagi generasi mendatang.

Demikianlah keyakinan Ben Anderson, bahwa bagaimanapun kerahasiaan dan kebohongan menutupi peristiwa 1965, ditutupi, pada suatu hari kelak semuanya itu akan terbongkar, dan kebenaran akan terungkap.

Ben memulai tulisannya dengan menganalisis tentang pembelaan Kolonel Latief di muka sidang Mahmilub, sesudah 13 tahun lamanya ia disekap dalam tahanan khusus, disekat dari setiap hubungan luar. Ben Anderson menyamakan pembelaan Kolonel Latief tsb, dengan pidato pembelaan Bung Karno dimuka pengadilan kolonial Bandung, yang pada hakikatnya adalah pidato gugatan terhadap kolonialisme: INDONESIA MENGGUGAT (1930). Juga Kolonel Latief menggugat Jendral Suharto, menggugat Orba, teristimewa kekejamannya, mengenai kelicikan dan despotisme penciptanya.

Sayang sekali bahwa dokumen bersejarah ini harus menunggu 22 tahun sampai ia bisa dibaca oleh rakyat Indonesia, yang dicintainya, kata Ben.

Semula aku merasa pasti betul bahwa Ben Anderson, Indonesianis terkenal berbangsa Amerika, yang bersama Indonesianis Amerika lainnya, Ruth McVey, pada periode awal Jendral Suharto (lewat cara kup merangkak) merebut kekuasaan dari Presiden Sukarno, --- menulis sebuah analisis (preliminary) sekitar “G30S”, -- yang kemudian terkenal dengan nama “CORNELL PAPERS”,--- bahwa ia (Ben Anderson) telah membuat kekeliruan dalam memilih judul tulisannya, --- tentang pembantaian 1965 yang terjadi di Indonesia. ‘PETRUS DADI RATU’, begitulah judul tulisan Benedict Anderson. Seingatku salah satu cerita wayang yang populer di kalangan penggemar ceritera wayang di Jawa dan Indonesia, ialah cerita ‘PETRUK DADI RATU’. Artinya ‘Petruk jadi ratu’. Jelas tokoh itu bernama ‘Petruk’, dengan huruf terakhir (k), bukan ‘Petrus’ yang huruf akhirnya adalah (s). Kutanyakan pada istriku, Murti, yang orang Jawa itu, -- bukankah tokoh ‘Petruk’ itu dari ceritera wayang? ‘PETRUK’, kata Murti, adalah salah satu tokoh ‘badut’ bersama ‘GARENG’ dan BAGONG. Tokoh lainnya adalah bapaknya, bernama ‘SEMAR’, yang sesungguhnya adalah dewa. Dalam ceritera wayang itu, tokoh-tokoh itu adalah tokoh positif. Ke-empat-empatnya adalah tokoh yang amat populer dalam ceritera wayang. Amat disukai rakyat. Karena mereka-mereka itu lucu, cerdik. Kuingat pada zaman tahun-tahun Republik Indonesia diproklamasikan, Radio Republik Indonesia (RRI)di Jakarta menyiarkan acara tetap seminggu sekali, suatu ‘talkshow’ yang dibintangi oleh Mang CEPOT dan Mang UDÉL. Dua tokoh ini adalah dari ceritera wayang-golék Sunda (Jawa Barat), yang juga populer, lucu dan cerdik. Menggunakan tokoh-tokoh ceritera wayang untuk menyoroti ‘kekinian’ adalah suatu tradisi dalam kebudayaan rakyat kita.

Kufikir, mengapa pula Ben Anderson mengambil tokoh ‘PETRUK’ dalam menjuluki Suharto. Ini, kalau benar yang dimaksud Ben Anderson memang ‘Petruk’ tetapi Ben salah tulis, lalu ‘PETRUK’ menjadi ‘PETRUS’. Kufikir lagi, bukankah PETRUK itu adalah seorang tokoh positif dalam ceritera wayang. Sedangkan Ben Anderson adalah salah seorang pakar asing PENGERITIK Suharto yang paling vokal, argumentatif atas dasar data-data dan kesaksian-kesaksian, dan amat beralasan. Maka jadilah soal mengapa mengumpamakan Suharto dengan PETRUS?

Sesudah membaca sampai selesai artikel Ben Anderson tsb, jelas bahwa Ben Anderson t i d a k s a l a h tulis. Memang, yang beliau maksudkan adalah ‘P E T R U S DADI RATU’. Dan yang dimaksudkan dengan “Petrus” itu, seperti kita tahu semua, adalah “Penembak Misterius”. Jelas pula bahwa Ben Anderson menyamakan SUHARTO dengan ‘PENEMBAK MISTERIUS” aparat negara, yang tanpa proses peradilan apapun, merajalela main tembak-mati siapa saja yang tubuhnya ‘bertattoo”; kemudian mayatnya sengaja dibuang ditengah jalan atau dipinggir sungai, supaya bisa dilihat publik <katanya supaya menjadi peringatan bagi kriminil selanjutnya>. Dengan dalih ‘membasmi kriminalitas’ secara tuntas menggunakan cara “teror” yang berdarah dingin, untuk mencapai tujuannya. Ini diakui Suharto sendiri dalam buku biografinya.

Menurut Ben Anderson, Amnesty International memperhitungkan, bahwa kira-kira 7.000 yang dibunuh secara ekstra-judisial dalam peristiwa “Petrus”, pada tahun 1983. Suatu pembunuhan terorganisasi terhadap kriminil-kiminil teri. Sedangkan mereka-mereka itu sering tadinya adalah agen-agen penguasa. Olok-olokan mengerikan menyebut penembak-penembak misterius itu sebagai serdadu-serdadu berjubah yang mereka sebut --‘Petrus’-- <singkatan dari Penembak Misterius>, maksudnya St Peter.

Begitulah, tokoh-tokoh wayang, baik yang Jawa maupun yang Sunda, sering digunakan untuk meceriterakan dan mengomentari, memuji ataupun mengeritik keadaan kini.

Dalam analisisnya atas dasar fakta-fakta dan data-data yang ada, termasuk data-data dari dokumentasi CIA, dokumen-dokumen Mahmilub, dan ‘sak-dabrek’ dokumentasi mengenai Indonesia yang paling banyak di luar negeri mengenai peristiwa 30 September, Ben Anderson, banyak menyoroti pelaku-pelaku pimpi-nan G30S seperti Letkol Untung, Letkol Latief, Lettu Dul Arief (yang melakukan penculikan terhadap para jendral yang kemudian di bunuh. Dul Arief “hilang” tak tahu dimana rimbanya. AD dan Orba bungkam mengenai “meng-hilangnya” Dul Arief), Brigjen Supardjo, Syam Kamaruzzaman --- terutama mengenai tokoh Letkol Latief.

Ben menunjukkan bahwa tokoh-tokoh G30S tsb kebanyakan berasal dari Divisi Diponegoro, anak-buah terdekat Jendral Suharto.

Dibeberkan bahwa Suharto berbohong mengenai kunjungan Letkol Latief ke rumah sakit untuk menemui Suharto, pada tanggal 30 September malam, beberapa jam sebelum meletusnya peristiwa “30 Septmber”. Ketika itu Suharto sedang menjenguk putranya, Tommy, yang diopname karena musibah kesiram sup panas.

Kepada wartawan Amerika Arnold Brackman, Suharto mengatakan bahwa Latief menemuinya untuk “ngecek” tentang keberadaan Suharto di rumah sakit. Ben Anderson juga tidak jelas “apanya” yang mau “dicek”, karena Suharto juga tidak menjelaskan apa yang hendak “dicek” Latief mengenai keberadaan Suharto di rumah sakit itu. Pada kesempatan lain Suharto menjelaskan kepada majalah Jerman “Der Spiegel” bahwa kedatangan Abdul Latief menemuinya di rumah sakit malam itu, adalah untuk “membunuhnya”. Tidak dilakukan Latief, karena, kata Suharto, ketika itu banyak orang di rumah sakit. Seolah-olah seorang militer seperti Latief itu, tidak mengetahui sebelumnya, bahwa di rumah sakit akan selalu banyak orang. Jadi, ceritera Suharto kepada “Der Spiegel” itu, tidak cocok dengan ceritera Suharto sendiri kepada Arnold Brackman. Mana yang betul. Latief kemudian menyatakan bahwa ia menemui Suharto malam itu, justru untuk menginformasikan tentang apa yang akan terjadi beberapa jam lagi.

Ben Anderson menunjukkan bahwa fakta-fakta yang bisa dipelajari memperkuat tuduhan Latief (kepada Suharto).Hampir semua pelaku kunci militer G30S, pada saat itu atau sebelumnya, adalah bawahan dekat Suharto, yaitu: Letkol Untung, Kolonel Latief, dan Brigjen Supardjo di Jakarta, dan Kolonel Suherman, Mayor Usman, dan sobat-sobatnya di markas Divisi Dipenegoro di Semarang.

KETERLIBATAN SUHARTO

Berikut ini adalah lanjutan tentang tulisan Ben Anderson tsb:

Tingkat keterlibatan Suharto dengan kebenaran dapat diukur dari fakta-fakta berikut ini. Pada tanggal 4 Oktober 1965, sebuah tim dokter forensik menyampaikan langsung kepadanya (Suharto) utopsis rinci yang mereka buat mengenai jenazah para jendral yang dibunuh. Utopsi tsb menunjukkan bahwa semua korban ditembak mati dengan senjata tentara. Tetapi d u a h a r i, diluncurkan suatu kampanye di media pers, yang ketika itu sudah sepenuhnya dikuasai oleh KOSTRAD, bahwa mata para jendral telah dicungkil, dan kemaluan mereka dipotong-potong, oleh anggota-anggota Gerwani <organisasi wanita yang berafiliasi dengan PKI>. Kebohongan-kebohongan yang keterlaluan ini dirancang-kan untuk menciptakan suatu histeria anti-komunis di segenap lapisan masya-rakat Indonesia. Tulis Ben.

Pada saat-saat itu, permulaan Oktober sampai akhir Oktober 1965, pas penulis (Ibrahim Isa) sedang ada di Jakarta. Baru datang dari Cairo, pangkalan kerja di Sekretariat Tetap Setiakawan Rakyat-Rakyat Asia-Afrika. Kedatanganku di Jakarta adalah untuk ambil bagian dalam pekerjaan Konferensi Internasional Anti Pangkalan-Pangkalan Militer Asing (KIAPPMA) yang dirancangkan dan dilang-sungkan di Jakarta pada bulan Oktober 1965. Keberadaanku di Jakarta memberikan kesempatan untuk menyaksikan dengan mata-kepala sendiri bagai-mana kampanye histeria anti-komunis itu dilancarkan secara besar-besaran oleh fihak militer. Suatu kampanye kebohongan dan fitnah yang dilancarkan amat berencana dan meliputi seluruh negeri. Semua media massa, seperti radio, TV dan pers digerakkan. Semua mass media lainnya, yang Nasionalis, yang Komunis dan Kiri lainnya, yang Islam maupun Kristen, dan yang 'independen'; semuanya telah dibungkam dan diberangus sebelumnya. Para wartawan dan pemimpin redaksinya ditangkap, dipenjarakan dan banyak yang "hilang" tak tahu dimana rimbanya.

Dengan demikian Suharto sebagai penguasa baru dengan seluasa-luasanya melakukan kampanye kebohongan itu, tanpa ada satu media massa pun yang dapat menyanggah, ataupun memberitakan yang lain.

Mengenai betapa dekatnya para pelaku G30S dengan Suharto, Ben Anderson menulis, sbb: Ketika Untung menikah di Semarang (1963), Suharto khusus pergi ke sebuah desa kecil di Jawa Tengah untuk menghadiri upacara pernikahan itu. Ketika putra Suharto, Sigit, disunat, Latief diundang untuk hadir, dan ketika putra Latief pada waktunya disunat, keluarga Suharto hadir sebagai tamu kehormatan. Jelas sekali bahwa para perwira ini, yang bukan 'anak kemarin dulu', sepenuhnya percaya bahwa Suharto ada di fihak mereka dalam usaha mereka untuk menye-lamatkan Sukarno dari konspirasi Dewan Jendral. Kepercayaan sedemi-kian rupa itu tidak mungkin terjadi, kecuali Suharto, langsung atau tidak langsung, mem-berikan persetujuannya pada rencana mereka. Oleh karena itu samasekali tidak mengherankan bahwa jawaban Latief terhadap pertanyaan saya (Ben Anderson), "Apa perasaan Anda pada malam 1 Oktber?" <sore itu ibukota sudah berada dibawah kekuasaan penuh Suharto>, adalah "Saya merasa bahwa saya telah dikhianati".

MENJELASKAN MISTERI YANG MELIPUTI G30S:

Selanjutnya, tulis Ben, kesaksian Latief menerangkan dengan jelas salah satu dari misteri yang meliputi Gerakan 30 September. Mengapa dua jendral yang secara langsung mengkomandoi pasukan-pasukan di Jakarta, kecuali pasukan Pengawal Presiden - yaitu Komandan Kostrad Suharto dan Komandan Wilayah Militer Jakarta - tidak "diamankan" oleh Gerakan 30 Septemer. Ini bila para anggota (G30S) itu benar-benar bermaksud melakukan kup untuk menggulingkan pemerintah, sebagaimana dituduhkan oleh Jaksa Penuntut Militer? Alasannya ialah, tulis Ben, kedua tokoh itu (Suharto dan Umar) dianggap sebagai sahabat.

Point lainnya, ialah ini, tulis Ben: Kita mengetahui bahwa beberapa bulan sebelum 1 Oktober, Ali Murtopo, ketika itu menjabat kepala intelejen Kostrad, sedang melaksanakan suatu politik luar negeri yang dirahasiakan terhadap Sukarno dan Yani. Dengan menggunakan kontak-kontak mereka dengan para mantan pemberontak <catatan Ben: Dari perang dalam negeri 1957-1958, ketika orang-orang ini punya hubungan dekat dengan CIA juga dengan Special Branch di Singapura dan Malaya>, hubungan klandestin <gelap> diadakan dengan pimpinan dari negeri-negeri yanag bermusuhan (dengan Indonesia), Malaysia dan Singapura, juga dengan Amerika Serikat. Ketika itu Benny Murdani <Catatan Ben: Benny Mudani adalah kepala intelejen militer Indonesia yang legendaris pada tahun-tahun 1970-an dan 1980-an> melanjutkan hubungan-hubunan ini dari Bangkok, di mana ia menyamar sebagai pegawai kantor Garuda setempat. Maka, tampaknya Latief benar ketika ia menyatakan bahwa Suharto bermuka-dua, atau mungkin lebih baik dikatakan, bertinju-dua. Pada tinju pertama ia memegang Latief-Untung-Supardjo, dan pada tinju lainnya Murtopo-Yoga Sugama-Murdani <Catatan Ben Anderson: Yoga Sugama adalah pejabat tinggi intelejen yang dilatih oleh Jepang>. Demikian Ben Anderson.

JUSTRU SUHARTO PERANCANG & PELAKU PENGGULINGAN SUKARNO

Ben Anderson melanjutkan analisisnya: Gugatan kedua membalikkan tuduhan-tuduhan Jaksa Militer bahwa Gerakan 30 September bermaksud untuk menggulingkan pemerintah dan bahwa Dewan Jendral adalah serentetan dusta belaka. Kesimpulan Latief ialah bahwa justru adalah Suharto yang merancangkan dan melaksanakan penggulingan Sukarno; dan bahwa Dewan Jendral itu memang ada - bukan terdiri dari Nasution, Yani dll, tetapi terdiri dari orang-orang kepercayaan Suharto, yang meciptakan kediktaturan berlandaskan Tentara yang berlangsung puluhan tahun. Disini, tulis Ben Andrson, sekali lagi fakta-fakta ada di fihak Latief.

Jendral Pranoto Reksosamudro, yang ditunjuk oleh Presiden/Panglima Tertinggi Sukarno, dihadapkan pada kenyataan pengangkatannya itu (oleh Sukarno) ditentang oleh Suharto, dan kemudian segera ia (Pranoto) ditahan. Aidit, Lukman dan Nyoto, tiga pemimpin tertinggi Partai Komunis Indonesia, ketika itu menjabat kedudukan menteri dalam pemerintah Sukarno, telah dibunuh habis. Dan meskipun Presiden Sukarno melakukan apa yang ia bisa lakukan untuk mencegahnya, Suharto dan konco-konsonya merangcangkan dan melaksanakan pembunuhan masal dalam bulan-bulan Oktober, November dan Desember 1965. Sebagaimana ditegaskan oleh Latief, tulis Ben, dalam bulan Maret 1966 suatu 'kup diam-diam' terjadi: kesatuan-kesatuan militer mengepung gedung dimana suatu sidang pleno kabinet sedang berlangsung, dan beberapa jam kemudian Presiden dipaksa, boleh dibilang di bawah todongan senjata, untuk menanda-tangani Supersemar yang super-gelap itu.<Catatan Ben Anderson: Supersemar adalah singkatan dari Surat Perintah Sebelas Maret, Dekrit 11 Maret, yang melimpahkan kebanyakan dari fungsi eksekutif ad interim kepada Suharto; singkatan tsb sengaja mengeksploitir nama Semar, suatu tokoh kuat yang magis dalam teater wayang Jawa>. Suharto segera memecat kabinet dan memen-jarakan limabelas orang menteri.

Tulis Ben Anderson selanjutnya, kesimpoulan sederhana Latief ialah bahwa, bukanlah Gerakan 30 September yang bersalah melakukan pembangkangan berencana terhadap Presiden, yang berakhir dengan penggulingannya, tetapi adalah orang, yang oleh pergunjingan akhir-akhir ini, menyebutnya sebagai Mr TEK. <Catatan Ben Anderson: 'TEK' = 'Thug Escaped from Kemusu', 'Bajingan yang Lolos dari Kemusu': Rezim Suharto biasa menamakan yang dikatakannya musuh subversif sebagai GPK, Gerakan Pengacau Keamanan. Pergunjingan kemudian mengubahnya menjadi Gali Pelarian Kemusu - Suharto dilahirkan di desa Kemusu>

KEKEJAMAN LUAR BIASA

Lanjut Ben Anderson: Gugatan Ketiga Latief adalah lebih luas dari gugatan-gugatan lainnya dan sama gawatnya. Ia menggugat penguasa Orde Baru melakukan kekejaman luar biasa dan sepenuhnya ekstra-ilegal. Bahwa si penggugat sampai saat ini masih hidup, dengan kecerdasan yang utuh, dan semangatnya berapi-api, menunjukkan bahwa ia (Latief) adalah manusia yang ketabahannya hampir-hampir merupakan suatu keajaiban. Ketika ia ditahan pada tanggal 11 Oktober, 1965, banyak syaraf utama di paha kanannya terputus oleh tusukan bayonet, sedangkan lutut kirinya hancur sepenuynya oleh peluru (sebenarnya, ia samasekali tidak berlawan). Di Rumah Sakit Tentara seluruh tubuhya di-gips, sehingga ia hanya bisa menggerakkan kepalanya saja. Namun dalam keadaan begini, ia masih diinterogasi sebelum dijebloskan ke dalam sel sempit, berbau busuk dan kotor dimana ia dipenjarakan selama tigabelas tahun berikutnya. Luka-lukanya membusuk dan dan mengeluarkan bau busuk bangkai. Ketika pada suatu ketika gipsnya dibuka untuk pemeriksaan, ratusan belatung merayap keluar. Melihat itu, salah seorang dari yang ditahan di penjara itu, harus berlari untuk muntah. Untuk dua setengah tahun lamanya Latief tergeletak di situ di dalam gipsnya sebelum ia dioperasi. Ia dipaksa disuntik penisilin, meskipun ia sudah menyampaikan kepada penjaganya bahwa ia amat alergis terhadap penisilin. Sehingga akhirnya ia jatuh pingsan dan hampir saja mati. Bertahun-tahun lamanya ia menderita penyakit bawazir (ambeien), hernia, kencing batu, dan pengapuran tulang belakang. Perawatan yang diterima oleh para tahanan lainnya, teristimwa banyak orang-orang tentara diantaranya, tidak banyak berbeda, dan makanan mereka miskin sekali dan sering-sering sudah basi. Tidaklah mengherankan, maka banyak yang mati di Penjara Salemba, banyak yang jadi lumpuh disebabkan oleh siksaan, dan lainnya lagi jadi gila. Berhadapan dengan kekejaman seperti itu, barangkali bahkan akan terkejut.<Catatan Ben Anderson: Kempetai, terkenal dengan kekejamannya semasa perang>

Dan ini, tulis Ben Anderson, Penjara Salemba - salah satu dari begitu banyak penjara di Jakarta dan di seluruh Nusantara, dimana ratusan ribu manusia ditahan untuk bertahun-tahun lamanya tanpa pengadilan. Siapa yang bertanggung-jawab dibangunnya Gulag tropis ini? Buku sejarah untuk murid-murid sekolah-sekolah Indonesia bicara tentang monster (buto) bernama Kapten 'Turk' Westerling. biasanya menyebut jumlah korban yang ditimbulkannya di Sulawesi Selatan dalam tahun 1946, berjumlah empatpuluh ribu. Pasti lebih banyak lagi yang luka-luka, banyak rumah dibakar habis, banyak harta-benda dirampok dan, di sana-sini, perempuan-perempuan diperkosa. Pidato pembelaan Gus Dul (Latief) minta pembaca untuk merefleksikan suatu monster "bumiputera", yang kekejamannya jauh melebihi kekejaman Kapten Westerling. Dalam masaker tahun 1965-66, sesedikitnya enam ratus ribu orang telah dibunuh. Andaikata apa yang dilaporkan mengenai pernyataan Sarwo Edhi di temapt tidur menjelang akhir hidupnya kepada Mas Permadi itu betul, maka jumlah itu mungkin mencapai lebih dari dua juta. Antara 1977 dan 1979, paling tidak dua ratus ribu orang di Timor Timur mati sebelum masanya, dibunuh langsung atau musnah karena mati kelaparan sistimatis dan karena penyakit-penyakit akibat kelaparan. Amnesty International berkesimpulan bahwa tujuh ribu orang dibunuh secara ekstra-judisial dalam Peristiwa Petrus 1983. Terhadap para korban ini, kita harus tambahkan yang terjadi di Aceh, Irian, Lampung, Tanjung Priok dan dimana lagi. Suatu perkiraan yang paling konservatif: sebanyak 800.000 jiwa, atau duapuluh kali 'angka' Westerling. Dan semua korban ini, pada waktu mereka dihabisi nyawa-nya, resminya dianggap sebagai sewarganegara dengan sang monster. Demikian Ben Andrson.

IBRAHIM ISA dari BIJLMER

------------------------
5 Agustus 2005 - <3-Selesai>

SUHARTO BUKAN "PETRUK" TAPI "PETRUS"!

<"Petrus" acronym dari "Penembak Misterius">

Tulisan ini adalah bagian 3, bagian terahkir, dari tulisan pakar Indonesianis ber-bangsa Amerika, Prof. Dr. Ben Anderson, yang berjudul: "PETRUS DADI RATU" (New Left Review 3, May-June 2000). Bagian pertama dari tulisan ini disiarkan pada tanggal 29 Juli, 2005; bagian ke-2 pada tanggal 4 Agustus kemarin.

Dalam kata pengantarnya pada artikel Ben Anderson tsb, Redaksi 'New Left Review' menulis: "What lay behind the greatest counter-revoluiontary massacre of the 20th century, the extermination of the Indonesian Left in 1965? How did the Suharto dictatorship come to power? The extraordinary testimony of a survivor on the bloody mystery at the source of its tyranny." Terjemahan bebas: "Apa latar belakang pembantaian kontra-revolusioner terbesar pada abad ke-20, dimusnah-kannya kekuatan Kiri Indonesia dalam tahun 1965? Bagaimana kediktatoran Suharto mencapai kekuasaan? Suatu kesaksian dari seorang suvivor (orang yang masih hidup) tentang misteri berdarah pada sumber kekuasaan tiraninya".

Ben Anderson menulisnya lima tahun yang lalu. Bacalah lagi tulisannya sekarang. Di saat menjelang ulang-tahun ke-40 terjadinya peristiwa yang paling menggemparkan, paling kejam dan paling besar dalam hal pelanggarannya terhadap Hak-Hak Azasi Manusia, terasa sekali tulisan Ben Anderson masih amat relevan. Jusstru karena Ben Anderson, diakui oleh kalangan ilmuwan internasional, adalah pakar yang paling tekun dan teliti menstudi masalah Indonesia. 

Bukankah sampai sekarang peristiwa Gerakan 30 September itu masih misterius? Namun, yang tidak misterius, yang masih amat jelas dan masih terlihat langsung bukti-bukti dan kesaksiannya terpampang di hadapan mata kita, ialah peristiwa pembantaian masal terhadap warganegara yang tidak bersalah, yang jumlahnya melebihi satu juga orang. Suatu pelanggaran terhadap HAM yang paling kolosal yang pernah dilakukan oleh penguasa Indonesia. Dalam hal ini oleh rezim kediktoran Jendral Suharto. Yang dengan sombong menamakan dirinya sebagai Orde Baru!

Marilah kita ikuti lanjutan tulisan Ben Anderson:

Latief bicara tentang bagian-bagian lainnya dari tragedi nasional yang juga merupakan bahan pemikiran. Umpamanya, ratusan ribu wargabegara yang meringkuk dipenjara bertahun-tahun lamany, tanpa tuduhan jelas terhadap mereka itu, dan tanpa proses pengadilan apapun, selain menderita, juga secara rutin mengalami penyiksaan yang mengerikan. Belum lagi bicara tentang hilang-nya harta-benda yang tak terhitung jumlah dan nilainya sebagai akibat dari pencurian dan perampokan, yang terkadang terjadi, pemerkosaan setiap hari, dan ostracism (pengasingan/pemboikotan/atigmatisasi) yang bertahun-tahun lamanya, tidak hanya bagi eks-tapol sendiri, tetapi bagi istri-istri dan janda-janda, bagi anak-anak, dan sanak-keluarga mereka dalam arti kata yang seluas-luasnya.

Lanjut Ben Ansderson: 'Aku menggugat' Latief ditulis duapuluh dua tahun yang lalu (Catatan penulis I.Isa - ingat tulisan Ben ini pada tahun 2000, ketika itu buku Latief baru terbit). Ben Anderson: Dalam pada itu banyak hal telah terjadi di negeri ini. Tetapi barulah sekarang ini barangkali bahwa (buku Ltief itu) dapat memperoleh arti terpenting, bila ia berfungsi untuk menyentuh hati nurani rakyat Indonesia, terutama generasi mudanya. Untuk ribut-ribut tentang korupsi Suharto dan keluarganya, seakan-akan kriminalitasnya itu sama beratnya dengan yang dilakukan Eddy Tanzil, sama halnya dengan ribu-ribut tentang gundik-gundiknya Idi Amin, penggelapan yang dilkakukan Slobodan Milosevic, atau tentang selera Adolf Hitler terhadap karya-karya seni picisan. Bahwa klas menengah, dan sebagian cukup besar dari kaum cendekiawan Jakarta, masih menyibukkan diri-nya dengan uang-kontan yang dicuri oleh 'Pak Harto' (mungkin dalam impian mereka mereka berfikir bahaw jumlah itu sebagai 'uang kontan kita') dengan jelas menunjukkan bahwa, mereka itu masih belum siap untuk berhadapan dengan totalitas sejarah modern Indonesia. Sikap ini, kata Ben, adalah suatu sikap burung onta yang membenamkan kepalanya ke dalam pasir gurun-pasir, --- adalah amat berbahaya. Seorang bijaksana sekali tempo dulu mengatakan: Mereka yang lupa/menganggap sepi masa lampau terkutuk akan mengulanginya lagi. Menakutkan, ia kan?

Lanjut Ben Anderson lagi:

Begitu pentingnya pembelaan Latief, dibuat di bawah syarat-syarat luar biasa (sulitnya), tak dapat mengungkap kerudung yang masih menutupi banyak aspek mengenai Gerakan 30 Septembger dan dampak-nya. Diantara sedemikian banyak pertanyaan, orang paling-tidak bisa mengajukan pertanyaan ini: Mengapa Latief tidak dieksekusi (ditembak mati), sedangkan Untung, Supardjo, Mayor AURI Suyono, dan lain-lainnya hukuman matinya dilaksanakan? Mengapa Yani dan jendral-jendral lainnya itu dibunuh, sedangkan rencana semula ialah mengajukan mereka, sebagai satu kelompok, dihadapkan pada Sukarno? Mengapa Lettu Dul Arief dari Pasukan Pengawal Presiden (Cakrabirawa, I.I.), kemudian menghilang tanpa jejak?

Bagaimana dan mengapa seluruh Jawa Tengah jatuh ke tangan para pendukung Gerakan 30 September untuk satu setengah hari lamanya, sedangkan hal yang serupa tidak terjadi di provinsi-lain manapun? Mengapa Kol. Suherman, Mayor Usman dan teman-temannya di Semarang juga menghilang tanpa jejak? Siapa sebenarnya Syam alias Kamaruzzaman itu?(Catatan Ben Anderson: Katanya ia adalah kepala Biro Khusus PKI, dan perancang Gerakan 30 September). Siapa sesungguhnya Syam alias Kamaruzzaman - mantan pejabat Recomba dari Negara Federal Pasundan ( Catatan Ben: Dari perang dalam negeri 1957-58, ketika orang-orang ini terikat erat dengan CIA juga dengan Special Branch di Singapura dan Malaya), mantan anggota Partai Sosialis Indonesia yang anti-Komunis, bekas agen intel untuk Kodam Jakarta pada periode peristiwa penyelundupan besar-besaran oleh Jendral Nasution dan Jendral Ibnu Sutowo dari Tanjung Priok, juga mantan teman terdekat D.N. Aidit? Apakah dia itu mata-mata Angkatan Darat di kalangan kaum Komunis? Atau mata-mata dari fihak ketiga? Atau sekaligus mata-mata untuk ketiga-tiga fihak itu? Apakah ia benar dieksekusi, ataukah ia bermukim dengan senang diluar-negeri dengan nama baru dan dompet tebal?

Latief juga tidak bisa memberikan jawaban tentang aspek-aspek kunci mengenai kegiatan Gerakan 30 September, di atas segala-gelanya mengenai kebodohan politik yang dilakukannya. Pengumuman Letkol Untung lewat radio bahwa mulai tanggal 1 Oktober, pangkat tertinggi militer adalah seperti yang disandangnya sendiri, dengan demikian secara otomatis menjadikan dirinya musuh semua jendral dan kolonel di Indonesia, banyak dari mereka itu menjabat pos-pos penting kesatuan-kesatuan tempur.

Pasti ini gila, tulis Ben. Mengapa daftar yang diumumkan mengenai Dewan Revolusi begitu kacaunya dan begitu tak terbayangkan, tak mungkin terjadi? (Catatan Ben: Gerakan memproklamasikan Dewan ini sebagai kekuasaan sementara di Indonesia, tetapi para anggotanya termasuk jendral-jendral Kanan, orang-orang Kiri yang kurang penting, dari sejumlah politisi yang terkenal opotunis, bersamaan dengan itu menyisihkan semua tokoh yang punya reputasi nasioanal dan organisasi-organisasi massa di belakang mereka). Mengapa Gerakan tidak mengumumkan bahwa mereka bertindak atas perintah Presiden Sukarno (meskipun ini tidak benar), tetapi malah membubarkan kabinet Sukarno sendiri. Mengapa tidak berseru kepada massa untuk turun di jalan-jalan untuk melindungi pemimpin nasion? Sungguh tidak bisa dipercaya, bahwa para pemimpin yang begitu berpengalaman dan cerdik seperti Aidit, Nyoto dan Sudisman (Catatan Ben: Sekertaris Jendral PKI) membuat serentetan kesalahan-kesalahan politik yang fatal seperti itu?

Maka dengan sendirinya timbullah kecurigaan, kata Ben, bahwa jerat ini sengaja diatur untuk menjamin kegagalan Gerakan itu. Pengumuman-pengumuman seperti yang disebut diatas hanyalah mengacaukan umum, melumpuhkan massa, dan memberikan dalih mudah untuk menghancurkan Gerakan 30 September itu sendiri. Dalam peristiwa ini, siapa yang sesungguhnya membikin pengumuman-pengumuman yang ganjil dan mengatur diumumkannya lewat radio nasional.

Ben Anderson: Kebanyakan dari para pelaku, dan juga para saksi-kunci krisis 1965, sudah pada mati atau dibunuh. Mereka yang masih hidup menutup mulut mereka rapat-rapat, atas pelbagai pertimbangan sendiri: umpamanya, Umar Wirahadikusuma, Omar Dhani, Sudharmono, Rewang, . Pangabean, Benny Murdani, Ny. Hartini, Mursyid, Yoga Sugama, Andi Yusuf dan Kemal Idris. (Catatan Ben Anderson: Omar Dhani: Panglima AURI pada tahun 1965, dihukum mati, kemudian hukumannya dijadikan hukuman seumur hidup, dan kemudian baru-baru ini dibebaskan. Sudharmono: puluhan tahun lamanya orang terdekat Suharto. Rewang: mantan calon anggota Politbiro PKI. Pangabean: Jendral tertinggi klik Suharto dan menggantikan Suharto sebagai panglima Kostrad (Catatan I. Isa: Mungkin yang dimaksudkan Ben adalah Panglima Kopkamtib). Hartini: Istri kedua Sukarno dlam tahun 1965. Mursyid: Jendral Sukarnois mengepalai operasi militer untuk Staf AD pada tahun 1965, kemudian ditahan. Yusuf dan Idris: dua-dua jendral ini memainkan peranan sentral dalam penggulingan Sukarno). Sekarang sudah 35 tahun berlalu, apakah tidak baik guna kepentingan haridepan nasion Indonesia bila orang-orang ini diharuskan untuk memberikan keterangan yang paling rinci tentang apa yang mereka kerjakan dan saksikan, sebelum mereka pergi menjumpai Sang Pencipta?

Menurut pepatah kuno, tulis Ben Anderson lagi, --- Mesin giling Tuhan bekerja lamban tetapi hasil gilingannya halus sekali. Makna dari peribahasa ini ialah, akhirnya beras-kebenaran akan dipisahkan dari dedak-kerincuan dan kedustaan. Di setiap bagian dunia ini, betapapun, -- pada suatu hari kelak, dokumen-dokumen yang dalam waktu lama dirahasiakan, manuskrip dan memoir yang tersimpan dalam laci-laci terkunci, dan catatan-harian penuh abu di loténg para cucu, akhirnya akan dimasukkan ke mesin giling-NYA, dan isinya akan terbuka bagi generasi mendatang

Dengan bukunya ini, 'yang dibungkam' selama duapuluhsatu tahun dengan penderitaan yang luar biasa, Abdul Latief, dengan kekuatannya yang mengagum-kan, telah memberikan contoh yang mengesankan sehubungan dengan pepatah kuno tadi. Siapa tahu, pada suatu ketika gugatan-gugatannya itu dapat memberikan bahan berharga bagi suatu skrip dari drama dalam repertoar Teater Wayang Sejarah Nasional dengan judul . . . yah, apalgi ya? Kalau bukan: --- PETRUS JADI RAJA.

Dalam ceritera wayang Jawa, 'Petruk Dadi Ratu' adalah adalah suatu ceritera lelucon, dimana Petruk, tokoh badut terkenal yang dicintai, singkat jadi Raja, dengan segala akibatnya yang meriah. Bagi PETRUS, baca Si Pembantai - lihat cartatan saya terdahulu tenteng Petrus; Suharto menganggap dirinya yang terkenal kejamnya itu, sebagai semacam raja Jawa model baru, yang secara transparan menyamar sebagai Presiden Republik Indonesia. Demikianlah akhir tulisan Ben Anderson.

Dengan tulisan-tulisannya, Ben Anderson menunjukkan perhatian, kepedulian dan keprihatinnya terhadap sikap para cendekiawan Indonesia yang dikatakan-nya, sbb:

"Bahwa klas menengah, dan sebagian cukup besar dari kaum cendekiawan Jakarta, masih menyibukkan dirinya dengan uang-kontan yang dicuri oleh 'Pak Harto' (mungkin dalam impian mereka mereka berfikir bahaw jumlah itu sebagai 'uang kontan kita') dengan jelas menunjukkan bahwa, mereka itu masih belum siap untuk berhadapan dengan totalitas sejarah modern Indonesia. Sikap ini, kata Ben, adalah suatu sikap burung onta yang membenamkan kepalanya ke dalam pasir gurun-pasir, --- adalah amat berbahaya. Seorang bijaksana sekali tempo mengatakan: Mereka yang lupa/menganggap sepi masa lampau terkutuk akan mengulanginya lagi. Menakutkan, ia kan?".

Apa yang kita saksikan sekarang ini, canang Ben Andeson ini masih relevan. Patut diperhatikan, khususnya oleh para cendekiawan generasi muda kita. Agar tidak terulang lagi sikap munafik "burung onta yang menenggelamkan kepalanya ke dalam gurun pasir". Suatu sikap yang amat berbahaya.

Mari camkan dan endapkan bersama canang sahabat Indonesia, pakar Amerika Prof. Dr Ben Anderson:"Mereka yang lupa/menganggap sepi masa lampau terkutuk akan mengulanginya lagi". Terima kasih Pak Ben!!

*************** 0 0 0 0 0 0******************

*Kolom IBRAHIM ISA

----------------------------

29 September 2005.

'Untuk kasus KKN saja sangat sulit, apalagi tentang peristiwa besar itu'*

Judul Kolom yang Penulis pakai seperti yang tertera diatas, adalah kata-kata yang dinyatakan oleh salah seorang peneliti senior Indonesia, ketika memper-soalkan sekitar keterlibatan Suharto dalam peristiwa G30S. Maksudnya, kira-kira begini: Untuk kasus KKN-nya Suharto, yang begitu gamblang dan nyatapun, adalah sulit untuk menyeret mantan Presiden Suharto ke pengadilan. Apalagi mengenai kasus keterlibatan Suharto dalam peristiwa G30S. Yang bisa disaksi-kan begitu diberitakan Suharto akan dibawa ke pengadilan, kontan para dokter perawatnya menyatakan bahwa kesehatan Suharto tidak memungkinkan itu. Sampai sekarang begitulah seadaanya. Padahal baru saja tampak pada layar TV Indonesia bahwa Suharto segar-bugar, bisa jalan sendiri pada suatu kunjungan.

Apa yang terjadi pada dinihari tanggal 1 Oktober 1965 di Jakarta, meletusnya Gerakan 30 September 1965; terbunuhnya enam jendral plus seorang perwira menengah TNI, yang kemudian membawa dampak pelanggaran HAM terbesar oleh penguasa di sepanjang sejarah Indonesia,--- yaitu dibantainya sampai kurang lebih 3 juta warganegara Indonesia tidak bersalah --- (menurut pengakuan Jendral RPKAD Sarwo Edhi menjelang akhir umurnya), besok ini memasuki tahun ke-40.

Namun, hingga hari ini, kecuali oleh jendral Suharto dan penjelasan versi Orba, peristiwa itu dinyatakan dan dianggap tetap merupakan m i s t e r i. Kabut tebal menutupinya. Seakan-akan tidak ada satu makhlukpun yang mampu mengung-kapnya. Dikatakan 'misteri', karena tidak satupun bukti yang dianggap bisa dipercaya, yang mampu mengungkap misteri tsb. Benedict Anderson, seorang Indonesianis dari Cornell University, pernah menulis duapuluh tahun yang lalu, sebab-musababnya G30S disebut misteri. Menurut beliau, antara lain karena mereka-mereka yang sangat mungkin mengetahuinya, kebanyakan sudah mati.

Sedangkan mereka yang masih hidup dan mengetahuinya, masih tutup mulut.

Yang sedikit banyak mengetahui: Ada yang mati dalam status tahanan Jendral Suharto, seperti mantan Presiden Sukarno. Menurut sumber-sumber yang boleh dipercaya, Presiden Sukarno menantang untuk diadili. Maksudnya -- kira-kira, melalui penjelasan dan seruannya beliau hendak menyelamatkan bangsa ini dari malapetaka perang saudara, dari pertumpahan darah besar-besaran. Karena, ketika itu beliau sudah memperoleh laporan mengenai pembunuhan besar-besaran yang telah terjadi di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali. Presiden Sukarno bermaksud bisa menggunakan forum pengadilan terhadap dirinya, untuk menggugat jendral Suharto yang menyalahgunakan SUPER-SEMAR dan telah merebut kekuasaan politik atas pemerintahan dan negara. Mengapa Presiden Sukarno tidak diadili? Seandainya tuduhan bahwa beliau tahu, mendukung bahkan dikatakan menjadi dalang dibelakang G30S, -- bahwa semua itu benar adanya? Mengapa penguasa Suharto tidak berani mengadili Bung Karno?

Selain itu, di antara yang dituduh dalang atau terlibat, banyak yang sudah mati dibunuh, seperti DN Aidit, ketua CC PKI dan Menko; MH Lukman, wakil ketua 1 CC PKI, Menko wakil ketua DPRGR; Nyoto, wakil ketua II CC PKI dan menteri negara Republik Indonesia. Dikatakan paling tidak DN Aidit mengetahui informasi sekitar peristiwa G30S, yang itu semuanya dibawanya keliang kubur. Pelaku dari pembunuhan terhadap mereka-mereka itu, adalah yang riil berkuasa ketika itu: jendral Suharto c.s yang nyatanya telah merebut kekuasaan negara dari Presiden Sukarno. Mengapa para tertuduh itu tidak diadili? Mereka serta merta ditembak mati. Logis, muncullah sbb: Bila benar, seperti tuduhan fihak militer yang kuasa ketika itu, bahwa adalah PKI yang jadi biangkeladi G30S, mengapa tokoh-tokohnya yang dikatakan dalang itu tidak diadili secara terbuka?

Dari dua argumentasi tsb diatas, sudah bisa diambil kesimpulan bahwa yang membikin misterius kasus sekitar G30S, adalah penguasa sendiri. Tampaknya bagi penguasa ketika itu, G30S samasekali tidak misterius. Suharto, seperti dikatakan oleh Kol. Latif, salah seorang pimpinan G30S,paling tidak telah diberi laporan tentang apa yang akan terjadi. Mengapa Suharto tidak menyampaikan informasi ini kepada atasannya, Jendral Yani?

Untuk membikin jernih kejadian 1 Oktober 1965, yang dengan tepat dinyatakan Presiden Sukarno ketika itu, sebagai Gerakan 1 Oktober, GESTOK, akan memerlukan waktu lama. Sebabnya a. l. seperti apa yang diungkapkan dalam judul kolom ini.

G30S adalah seperti kilat pada hujan berlalu, sebentar saja tercetus di cakrawala --- sudah ditumpas. Namun, menurut Dewi Sukarnoputri dalam surat terbukanya, yang menghentikan G30S adalah Bung Karno.

Apa yang terjadi kemudian bukanlah kilat pada hujan gerimis, tetapi adalah halilintar dan gelédék. Adalah hujan lebat, adalah topan dan gemlombang banjir darah puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan jutaan manusia-manusia Indonesia yang tidak bersalah. oleh penangkapan besar-besaran, penculikan besar-besaran, pembuangan besar-besaran ke pulau Buru. Semua itu dengan dalih: Diamankan! Tapi, para korban akhirnya meringkuk dalam tahanan militer bertahun-tahun lamanya, sampai 12 bahkan 14 tahun tanpa proses pengadilan apapun. Bebe-rapa orang saja yang diajukan penguasa ke pengadilan rekayasa yang diperlukan penguasa untuk mengécoh opini umum.

Macam-macam versi bermunculan sekitar kasus pembantaian masal 1965, '66 dst. Ada percobaan untuk mempresentasikannya sebagai suatu 'konflik horizontal', sebagai pertentangan di kalangan rakyat sendiri. Namun, pelbagai bukti serta kesaksian pelaku dan korban mengungkapkan bahwa apa yang terjadi adalah suatu konflik fertikal. Penguasa di satu segi dan rakyat tak bersalah di difihak yang menjadi korban. Satu hal jelas, penangkapan besar-besaran, penge-jaran dan pembunuhan masal itu terjadi s e s u d a h jendral Suharto mengambil alih kekuasaan aktual di Indonesia. Peristiwa pelanggaran hak-hak azasi manusia itu terjadi sesudah kesatuan-kesatuian RPKAD dikirimkan oleh jendral Suharto ke Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali, dst.

Memperingati ulangtahun ke-40 tragedi nasional yang terjadi pada tahun 1965, dst itu, punya arti khusus yang bersifat fumdamental bagi pembangunan dan pengkonsolidasian nasion ini. Orang bisa saja mempertanyakan: untuk maksud apa tragedi nasional itu "diungkit-ungkit" kembali. Bukankah hal itu sudah 'belong to the past'?  Sudah menjadi sejarah!

Tetapi, beruntunglah kita, bahwa nyatanya semakin bertambah banyak orang-orang yang suka berfikir dan menganalisa serta mendambakan kebenaran dan keadilan mengenai apa yang terjadi dengan bangsa ini. Baik itu di kalangan generasi muda maupun di kalangan pers dan kaum cendekiawan. Semakin santer suara yang menuntut 'pelurusan' sejarah, agar bangsa ini bisa maju dengan hati nurani yang jernih.

Mereka ini tidak menutup mata, bahwa, betapapun, demi keadilan dan kebenaran, demi penegakkan negara hukum Indonesia, adalah suatu keharusan kita semua, setiap warganegara Indonesia, menuntut pertanggungan jawab dari para pencetus dan pelaku pembantaian masal, pengejaran, pemenjaraan dan pembuangan, yang kesemuanya itu dilakukan tanpa proses pengadilan yang demokratis, yang independen dari penguasa dan yang transparan.

Lebih-lebih lagi sampai saat inipun, empat puluh tahun sesudah terjadinya tragedi nasional, masih ratusan ribu, bahkan hampir meliputi duapuluh juta, warganegara yang tidak bersalah, masih menderita diskriminasi dan stigmatisasi karena pernah atau ditudun berafiliasi dengan PKI atau organisasi-organisasi yang dianggap berafiliasi dengan PKI. Sebagian besar para korban diskriminasi dan stigmatisasi penguasa itu, diperlakukan demikian karena mereka punya hubu-ngan kekeluargaan dengan para tertuduh. Padahal ketika itu baik PKI maupun organisasi-organisasi tsb keberadaan mereka sepenuhnya legal, sesuai hukum yang berlaku, menerima Pancasila sebagai dasar falsafah Negara Republik Indonesia, tambahan lagi dengan kuat menyokong politik Presiden Sukarno.

Menjadilah tugas mendesak pemerintah dewasa ini, --- sudahlah tiba saatnya, untuk mengkoreksi pelanggaran besar HAM yang telah berlangsung begitu lama terhadap warganegara sendiri. Untuk mengkoreksi kesalahan ini, untuk melakukan rehabilitasi terhadap para korban tsb, tidak perlu menantikan penjer-nihan serta pengungkapan misteri yang enutupi kejadian mengenai dan sekitar G30S. Para korban perlakuan tidak adil pemerintah, para korban diskriminasi dan stigmatisasi ada di adapan mata kita. Gugatan LBH Jakarta terhadap para mantan presiden yang a.l. dianggap melalaikan pemulihan hak-hak azasi warganegara yang menjadi korban diskriminasi dan stigmatisasi setelah terja-dinya G30S, mengungkapkan bahwa untuk pemulihan dan rehabilitasi para korban peristiwa 65, tidak memerlukan syarat lain, kecuali 'political will' dari fihak pemerintah. Hal mana tidak dilakukan oleh pemerintah-pemerintah setelah tergulingnya kekuasaan otoriter presiden Suharto, sampai pemerintah Presiden SBY sekarang ini. ***

*Kolom IBRAHIM ISA

-------------------------------
Jum'at, 14 Oktober 2005.

ADILI GENOSIDA 1965 !!,--- BARU NEGARA HUKUM INDONESIA BISA TEGAK!!*

Besok, Sabtu 15 Oktober, sejumlah manusia-manusia Indonesia yang dewasa ini kebetulan ada di Eropah: Belanda, Jerman,Perancis, Swedia, dan mungkin dari tempat lainnya lagi, akan mengadakan pertemuan bertempat di Burg. Biecker-straat 46 A, Diemen, Nederland, di gedung Sekolah "Schakel". Tempat yang biasa dipakai untuk pelbagai pertemuan masyarakat Indonesia di Belanda.

Mereka berkumpul untuk memperingati '40 TH TRAGEDI NASIONAL PERISTIWA 65', dengan tema: 'Tragedi Nasional 1965 dan dampaknya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara'. Penyelenggara pertemuan adalah PANITYA PERINGATAN 40 TH TRAGEDI NASIONAL PERISTIWA 65, dengan Sri Isni S sebagai ketuanya. Dalam undangan Panitya dinyatakan: "Kami masyarakat Indonesia di negeri Belanda, baik yang merupakan korban maupun bukan korban peristiwa 1965 tidak bisa melupakan masa lampau yang penuh kekerasan dan tidak bisa membiarkan sejarah Indonesia dipulas dengan kebo-hongan dan rekayasa Suharto. Kebenaran dan keadilan harus kita ungkap-kan dan tegakkan demi masa depan Indonesia yang demokratis, menjunjung HAM dan keadilan sosial. Inilah maksud dan tujuan kami menyelenggarakan peringatan tsb diatas'.

A.S. Munandar, sebagai pembicara utama, akan memberikan uraian tentang "Peranan Nekolim dalam Tragedi Nasional 1965'. Kemudian Francisca Fanggidaej, mantan anggota DPRGR periode pemerntahan Presiden Sukarno, akan bicara tentang "Korban dan Perubahan". Hadirin akan berpartisipasi dalam acara diskusi berikutnya. Juga akan ada pameran buku-buku, foto-foto dan karikatur-karikatur yang berhubungan dengan peristiwa 65.

Bagi banyak korban, termasuk penulis, arti penting pertemuan besok itu, ialah: bahwa peristiwa itu, sebagaimana hari-hari bulan Oktober ini banyak diperingati di Indonesia, adalah suatu menifestasi keprihatinan dan kemarahan terhadap pelanggaran HAM terbesar di sepanjang sejarah Indonesia. Dan yang lebih penting lagi ialah bahwa, ia menyuarakan tuntutan keadilan bagi para korban, yang tidak diketahui dimana kuburannya, demi keadilan bagi para ekstapol dan keluarga mereka yang  sampai dewasa ini oleh penguasa masih di-stigmatisir dan didiskriminasi alam waktu begitu lama dan paling kejam. Suatu tindak ketidak-adilan dan kekejaman sepeprti itu, tak ada taranya warganegara sendiri yang tidak bersalah.

Adakah ketidak-adilan terhadap lebih dari duapuluh juta manusia Indonesia yang masih berlaku hingga saat ini, pernah terjadi sebelumnya di sepanjang sejarah kita? Apakah pelanggaran hukum begitu besar dan menyeluruh dalam kehidupan bangsa ini,pun begitu lama periodenya, sejak 1966 sampai 2005, yang ber-langsung 30 tahuh lebih dan entah masih berapa tahun lagi, masih dibiarkan berlangung tiada akhirnya? Sampai kapankah suatu keadaan yang amat mengkisruhkan dan memalukan, --- dimana  sebagian terbesar para pemimpin elitenya, para anggota badan-badan  legeslatif, eksekutif dan judisial yang me-ngaku reformis dan demokrat, menganggap dirinya mewakili kepentingan rakyat, -- mengaku dirinya mendukung HAM dan Panca-Silais pula, --- sebagian besar pers dan cendekiawannya, ---- bungkam saja, seperti orang-orang yang bisu-tuli saja layaknya? Bisakah atas dasar situasi dan keadaan mental penguasa seperti itu akan dapat tegak NEGARA HUKUM INDONESIA?

Adalah pada periode tsb pada hari-hari, minggu-minggu dan bulan-bulan sesudah terjadinya peristiwa 'Gerakan 30 September 1965' --- dimana telah jatuh korban 6 jendral dan seorang perwira menengah TNI --- telah berlangsung pembantaian biadab atas ratusan ribu, bahkan sampai sejuta lebih <menurut pernyataan kalangan ORBA sendiri>, warganegara Indonesia, yang tidak bersalah, yang mematuhi hukum. Bahkan diantara para korban pembantaian tsb banyak yang pada periode perjuangan kemerdekaan selama penjajahan Belanda, dan selama Revolusi Kemerdekaan, adalah partisipan dan pelaku aktif dalam perjuangan. Banyak pula diantara mereka yang  sehari-hari adalah aktivis parpol, organisasi masyarakat dan lembaga-lembaga dalam perjuangan bangsa untuk mem-perkokoh Republik Indonesia Merdeka, untuk perbaikan nasib dan keadilan bagi rakyat yang luas.

Ada alasan kuat mengapa penulis mengajukan tuntutan ADILI GENOSIDA 1965, BARU NEGARA HUKUM INDONESIA BISA TEGAK!!

Soalnya, ---- pada setiap saat-saat mendekati 30 September, pelbagai tulisan, dan ucapan serta pernyataan, dikeluarkan yang bisa didengar dan dibaca. Pada masa jayanya Orba, setiap tahun diputar film rekayasa tentang peristiwa G30S, tanpa menyebut-nyebut, apalagi mengungkap apa yang terjadi sesudah itu, --- berbisu-kata mengenai pembunuhan besar-besarn yang didalangi oleh fihak militer di bawah Jendral Suharto.

Mereka memamah biak. Mengulang-ulang kebohongan dan rekayasa Orba.

 Ketika itu, -- setelah terlebih dahulu semua pers yang bersuara lain dari suara fihak militer, fihak militer dan persnya memulai penyebaran berita dusta. Mereka berpropaganda bohong secara besar-besaran bahwa, enam jendral dan seorang perwira menengah TNI yang dibunuh itu, sebelumnya amat menderita penga-niayaan biadab oleh para anggota Gerwani dan Pemuda Rakyat, organisasi-organisasi yang berafiliasi dengan PKI. Kemudian disimpulkan secara sefihak, bahwa semua ini dalangnya adalah PKI. Meluncurlah pengejaran, penangkapan, pemenjaraan, pembuangan dan pembunuhan besar-besaran terhadap orang-orang PKI, yang dianggap PKI, atau yang dianggap ada di bawah pengaruh PKI, dan penghancuran secara politik dan fisik semua kekuatan politik yang menyokong presiden Sukarno, yang ketika itu formalnya masih Presiden RI. "Pembersihan" besar-besaran dilakukan di kalangan aparat, tentara, polisi, lembaga legeslatif, eksekutif, judisial dan birokrasi pemerintahan termasuk aparat di bidang diplomasi.

Dilancarkanlah kampanye genosida. Bukan genosida terhadap suatu kelompok penduduk atau etnik, tetapi terhadap suatu golongan kekuatan politik tertentu, yaitu kekuatan politik PKI dan semua yang dianggap Kiri dan pendukung Presiden Sukarno. Mengenai adanya genosida politik ini, kiranya sudah tidak perlu diperdebatkan lagi, karena bukti-buktinya sudah terungkap, saksi-saksinya sudah bermunculan. Diantara para pelaku ada juga sudah mengakuinya sendiri, seperti a.l. oleh almarhum mantan  Penglima RPKAD Jendral Sarwo Edhie, mertua dari Presiden Republik Indonesia dewasa ini. Mereka mengaku sendiri. Juga mantan Presiden RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), pemimpin besar NU, dalam kata-katanya sendiri, mengakui tentang keterlibatan para pemuda Ansor dan unsur-unsur NU dalam pembunuhan tsb. Bagusnya dan keteladan yang diberikan oleh Dur, ialah, bahwa kecuali mengakui tentang pembunuhan masal tsb dan keterlibatan sebagian dari barisan NU, juga telah dengan terbuka minta maaf.

Dikongkritkannya lagi dengan tuntutan beliau agar TAP MPRS No. XXV Th 1966 dibatalkan, karena TAP tsb merupakan legitimasi dan legalisasi Orba yang melakukan pengejaran dan pembunuhan masal terhadap rakyat yang tidak bersalah yang dilakukan oleh Jendral Suharto dan klik militernya.

Sejalan dengan politik propaganda Orba, pada waktu memperingati 40 th peristiwa tragedi nasional 1965, ada sementara pendapat memusatkan perhatian-nya pada G30S yang dikatakannya sebagai suatu usaha perebutan kekuasaan negara dari tangan Presiden Sukarno. Mereka bilang bangsa ini  supaya menarik pelajaran dari percobaan kup yang dinyatakan didalangi  oleh PKI.

Tetapi, mereka menutup mata serta membisu. Tidak peduli untuk menarik  pelajaran dari fakta sejarah yang lebih gamblang dan krusial. Yaitu, bahwa Presiden Sukarno yang mereka katakan di-kup oleh G30S, kenyataannya ialah, - - - adalah Jendral Suharto dan klik militernya, yang memenjarakan Presiden Sukarno, sesudah merebut kekuasan negara pada hari-hari sesudah terjadinya G30S. Jendral Suharto menuduh G30S dengan PKI di belakangnya hendak merebut kekuasaan dari Presiden Sukarno, ---  tetapi kenyataannya ialah bahwa adalah Jendral Suharto sendiri yang  merebut kekuasaan negara dari Presiden Sukarno. Lalu Suharto tahanan rumah, memperlakukan Presiden RI sebagai tahanan politik sampai akhir hidup beliau. Ini semua adalah fakta-fakta yang terdokumentasi,  dan terjadi tanpa peroses pengadilan apapun. UUD negara Republik Indonesia, dan semua prinsip-prinsip demokrasi dan HAM telah dilanggar dan diinjak-injak. Mereka-mereka yang menonjolkan tindakan G30S untuk merebut kekuasaan negara itu, ternyata bungkam seribu bahasa, bahwa sesungguhnya Orba sudah "selesai mengadili" perkara G30S dan pelaku-pelakunya, melalui suatu militer Mahmilub <yang direkayasa sejadi-jadinya>. Yang divonis oleh Mahmilub sudah dieksekusi atau dibebaskan sesudah jatuhnya Suharto. Semua pengadilan Mahmilub itu tidak ada bau-baunya keadilan. Karena dilakukan di bawah suasana teror. Tambahan pula Mahmilub adalah suatu pengadilan militer yang samasekali tidak independen.

Nyatanya sekarang ini, meskipun 32 tahun lamanya rezim Orba terus menerus memprogandakan versinya sendiri mengenai G30S dan siapa dalangnya, --- sesudah jatuhnya Suharto ---, semakin banyak bermunculan pelbagai analisis dan versi kesimpulan mengenai G30S dan siapa dalangnya. Tidak sedikit yang menyimpulkan bahwa sesungguhnya perebutan kekuasaan yang terjadi dalam tahun 1965 itu, adalah perebutan kekuasaan oleh kekuatan militer Jendral Suharto dengan bantuan Barat, CIA dan intelejen Inggris. Masih ada versi lainnya lagi. Mana yang benar dan sesuai dengan kenyataan masih merupakan perdebatan di kalangan  masyarakat, masih merupakan bahan penelitian dan studi para sejarawan dan para pakar, dalam dan luar negeri. Kapan bisa diungkap kebenaran yang sesungguhnya mengenai G30S dan siapa dalangnya, masih sulit untuk diprediksi sekarang. Tapi satu hal yang ada di depan mata bangsa dan kita semua, yang  dihadapi, ialah, kasus ratusan ribu korban yang sudah jatuh akibat  kampanye pembunuhan besar-besaran sesudah G30S.

Mengenai  kenyataan sejarah ini siapapun tidak akan mampu membantahnya. Sudah jelas jemelas. Korban-korbannya, termaqsuk para keluarga mereka, sampai saat ini masih terus menderita diskriminasi dan stigmatisasi. Keadian dan rehabilitasi  hak-hak kewarganegaraan bagi para korban tragedi 1965, terutama adalah tanggungjawab pemerintah. Tetapiitu juga adalah urusan kita semua sebagai bangsa yang hendak menegakkan negara hukum Republik Indonesia. Para korban tragedi 1965 ini samasekali tidak bersalah. Mereka adalah korban suatu genosida politik, korban pelanggaran HAM yang terbesar di Indonesia.

Dalam rangka memperingati 40th tragedi 1965, dalam usaha ikut memberikan iuran pada usaha menegakkan HAM di Indonesia, Dr. LAMBERT J. GIEBELS (lahir 1935), telah menulis dan menerbitkan sebuah buku dalam bahasa  Belanda ber di Jakarta berjudul "Pembantaian Yang Ditutup-tutupi". Dr  Lambert J.Giebels adalah  seorang politicoloog,juris dan mantan anggota Parlemen Belanda <1973-1977> dari Partai Buruh Belanda. Ia terkenal sebagai historikus dan penulis, yang telah menerbitkan dua jilid buku biografi Bung Karno.Pada tanggal 1 Oktober 2005 y.l. beliau menulis sebuah artikel di 'de Volkskrant', berjudul INDONESIA HARUS MENGAKUI PEMBUNUHAN. Ditulisnya a.l. sbb: "Meskipun desakan para keluarga korban, sampai dewasa ini tidak ada dilakukan penjelidikan resmi terhadap tragedi yang paling besar dalam sejarah Indonesia. Selama rezim Suharto yang panjang itu penelitian serupa itu tidak bisa dibayangkan bisa terjadi, karena dia sendiri (Suharto) adalah penanggungjawab utama pertumpahan darah itu". Penuis bisa dengan lega mengatakan bahwa Lambert J.Giebels adalah seorang sahabat Indonesia.

Seorang sarjana Indonesianis berbangsa Australia, Dr Robert Crib, dalam tulisannya THE INDONESIAN MASSACRE, mengajukan pertanyaan:

Siapakah yang melakukan genosida di Indonesia? Pertanyaan itu dijawabnya sendiri. Pembunuhan tsb dilakukan oleh kesatuan-kesatuan tentara dan para hansip yang anti-komunis. Ini cocok dengan keterangan Jendral TNI Sarwo Edhi alamrhum.

Apakah masih perlu dipertanyakan lagi, bahwa sudah tiba waktunya bagi pemerintah dan setiap putera Indonesia yang merasa berdiri difihak keadilan, yang selama ini berbungkam-kata mengenai genosida 1965 itu, untuk mengambil langkah nyata mengungkap kebenaran, menegakkan keadilan terutama bagi pera korban dan keluarga mereka. Jangan lupakan ini:

Selama keadilan belum ditegakkan oleh pemerintah, selama korban-korban tragedi 1965 dan keluarganya yang berjumlah lebih duapuluh juta itu, belum direhabilitasi hak-hak politiknya, selama itu pula usaha untuk menegakkan NEGARA HUKUM INDONESIA, akan selalu kandas. Adili genosida 1965, baru negara hukum Indonesia bisa tegak! ***

Kolom ISA

-------------------------
Jum'at, 21 Oktober 2005.

"TRAGEDI 1965" adalah "TRAGEDI NASION" adalah "TRAGEDI KEMANUSIAAN" *

Mengikuti kegiatan politik bulan Oktober ini,<di Indonesia dan di luar negeri>, sehubungan dengan peringatan "40th Tragedi 1965", <-- harap catat: peristiwa ini oleh sejarawan Belanda, Prof Dr Lambert Giebels, dalam bukunya yang sudah terbit di Belanda untuk memperingati '40th Tragedi 1965' dan segera terbit di Jakarta, disebutnya sebagai suatu "Stille Genocide", dalam edisi Indonesia "Pembunuhan Yang Disembunyikan">

Menelaah keadaan mental dan kesadaran bangsa kita dewasa ini, tampak adanya defek serius dalam 'mengartikan', atau memberikan 'analisis', mengenai apa yang terjadi pada hari-hari bulan Oktober tahun 1965. Dalam menelaah, mempersoalkan dan menganalisis peristiwa tsb, terdapat kekacauan, karena mencampur-adukkan dua hal yang berkaitan, akan tetapi, secara hakiki kedua kejadian itu samasekali berbeda.

Apa yang terjadi pas pada dinihari tanggal 1 Oktober 1965, yaitu aksi-militer G30S, dengan saat sesudah G30S digagalkan, kemudian sesudah itu dalam -panjang s e s u d a h tsb, yaitu masa pasca-G30S, satu sama lain mengandung isi dan makna yang berbeda. Perbedaan hakiki terletak dalam hal sbb: Yang satu adalah suatu kekerasan militer yang dilakukan oleh kalangan militer tertentu yang melakukan konspirasi (G30S); dan yang satunya yang terjadi berikutnya, yaitu suatu "kontra-kup", yang dilakukan oleh sekelompok militer  (Jendral Suharto c.s.) yang memegang kekuasaan riil di Jakarta, berjajaran, atau bahkan mengungguli kekuasaan pemerintahan Presiden Sukarno.

Secara amat berat-sebelah dan dengan tujuan tertentu, rezim Orba memfokus-kan pada apa yang terjadi pada dinihari tanggal 1 Oktober 1965 beberapa jam ketika Gerakan 30 September sedang unggul.

Yang pertama adalah suatu konspirasi sekelompok militer (G30S) yang gagal, yang satunya adalah suatu kontrakup kelompok militer Jendral Suharto (Kostrad cs.) yang berhasil merebut kekuasaan dari tangan Presiden Sukarno. Lalu melancarkan suatu kampanye pembunuhan masal terhadap PKI dan golongan Kiri lainnya.

Kekuasaan Orba secara terrencana mempersentasikan kasus dan masalah tsb, melakukan penulisan 'fakta sejarah', mempropagandakan peristiwa 1965 sebagai suatu usaha kup oleh Gerakan 30 September, dengan PKI sebagai dalangnya. Rezim Orba dengan sengaja menyebarluaskan kebohongan yang paling besar dan paling kasar mengenai apa yang dinamakan 'kekejaman' dan 'kebiadaban' anggota-anggota Gerwani, yang katanya ada di Lubang Buaya waktu itu. Anggota-anggota Gerwani itu dituduh dan difitnah melakukan penyiksaan biadab terhadap para jendral sebelum dibunuh. Kampanye kebohongan dan fitnah tsb kemudian menjadi jelas  tujuannya.

Dimaksudkan sebagai legitimitas, sebagai pembenaran atas kampanye pembu-nuhan masal yang mereka lancarkan sejak itu. menurut laporan tim dokter forensik resmi dari pemerintah, bahwa pada jenazah-jenazah yang dibunuh di Lubang Buaya itu samasekali tidak terdapat sedikitpun tanda-tanda pengania-yaan, namun, Orba sengaja bungkam, samasekali tidak meralat kebohongan yang mereka sebarkan mengenai apa yang mereka bilang sebagai'penganiayaan dan kebiadaban' anggota-anggota Gerwani terhadap para jendral.

Rezim Orde Baru Presiden Suharto, dan seluruh pendukungnya, terutama elitenya, politisi, cendekiawan, peneliti, pakar dan persnya, SEPENUNYA TUTUP MULUT RAPAT-RAPAT dan TIDAK MENYEBUT-NYEBUT APAPUN, tentang ratusan ribu korban yang telah jatuh sebagai akibat dari kampanye pembunuhan massal yang mereka rencanakan dan lakukan sendiri dengan bekordinasi dengan kekuatan konservatif dalam negeri. Untuk memulas  opini umum mancanegara yang kemudian tahu tentang adanya pembantaian tsb, rezim Orba menyatakan bahwa pembantaian masal itu, adalah suatu "konflik horizontal", suatu kekerasan yang terjadi di kalangan kekuatan politik di didalam masyarakat. Mereka menu-tupi fakta bahwa yang terjadi itu adalah suatu konflik vertikal. Juga  mereka tidak bicara bahwa kulminasi dari kampanye teror ini adalah terlikwidasinya secara fisik dan politik semua kekuatan pendukung Presiden Sukarno, khususnya PKI dan semua kekuatan politik lainnya yang dianggap sekutu, bersekutu atau bekerja-sama dengan PKI ketika itu. Yang terjadi adalah suatu GENOSIDA POLITIK.

Suatu ironi adalah, bahwa: Hampir seluruh elite, para politisi, pakar peneliti, komentator dan media umumnya, ketika belakangan ini, --- lebih-lebih setelah Suharto tumbang --, akhirnya tokh m e n y i n g g u n g , bicara juga, mengenai 'pembunuhan masal' yang meliputi lebih dari sejuta manusia Indonesia yang tak bersalah, penyiksaan, penghilangan', pemenjaraan, pembuangan serta perlakuan diskriminasi dan stigmatisasi terhadap para eks tapol beserta keluarganya <meliputi kira-kira 20 juta warganegara tak bersalah> yang berlangsung terus  sampai detik ini -- namun, menyebutnya sebagai suatu 'm u s i b a h'.

Dengan demikian sekaligus memburengkan, mengkisruhkan SIAPA PELAKU dan SIAPA KORBAN kejahatan genosida itu. Peristiwa mengerikan dan berdarah itu, disesalkan sebagai suatu 'noda' dalam kehidupan bangsa kita, diungkapkan dengan nada menyayangkan sampai terjadinya 'musibah' tsb. Tetapi tidak lupa lalu menimpakan kesalahan dan tanggungjawabnya pada para korban, termasuk pada mantan Presiden Sukarno yang mereka gulingkan. Yang lebih gawat lagi ialah, selain mengkaburkan antara pelaku dan korban, para pelaku dan pendukungnya, TIDAK MENYADARI BAHWA SOAL TSB ADALAH SUATU PELANGGARAN BERSKALA TERBESAR TERHADAP H.A.M. Suatu tindakan sewenang-wenang di luar hukum dan peradilan, dilakukan oleh penguasa ketika itu, yaitu fihak militer dan selanjutnya oleh rezim Orba yang ditegakkan diatas kekerasan senjata. Mereka tidak melihatnya sebagai suatu tindakan penguasa ketika itu, yang harus dipertanggungjawabkannya di hadapan pengadilan bangsa, terhadap tata-krama kehidupan masyarakat  internasional.

* * *

Peringatan 40th tragedi nasional yang diadakan di Diemen, adalah dalam situasi seperti itu. Yaitu dalam situasi dimana bangsa kita secara keseluruhan masih belum sampai kepada kesadaran, bahwa tragedi 1965 itu adalah suatu tragedi bangsa, tragedi nasion, suatu tragedi kemanusiaan yang terjadi di tanah air sendiri.

Pada hari itu -- siapa yang menjadi dalang S -- tidak menjadi fokus diskusi, karena semua sadar bahwa mengenai hal itu terdapat pelbagai varian kesim-pulan dan analisis. Yang semuanya itu untuk diterima sebagai kenyataan yang benar, masih memerlukan data-data otentik, bukti dan kesaksian. Masih memer-lukan penelitian lebih lanjut.

Seorang sahabat asing pernah memberikan saran. Katanya: Kalau hendak memenemukan dan meneliti data, dokumen dan lain-lain bahan yang bersang-kutan dengan peristiwa 1965, pergilah a.l. ke Cilangkap, Mabes TNI. Di situ ada dokumentasi otentik mengenai keadaan sekitar G30S dan kelanjutannya. Sesudah 25 tahun berlalu, mestinya tak ada rintangan untuk mengaksesnya, katanya. Mengakses dokumentasi CIA yang classified,  itupun bisa, kalau kejadiannya sudah berlalu puluhan tahun. Kalau ulet dan lihay, punya hubungan sana-sini dan ke atas tentunya, akan bisa berakses ke dokumentasi AD-TNI tsb. Teman tsb tidak sekadar ngomong, tetapi memang pernah mangaksesi dokumentasi Cilangkap tsb.

Tokh, pada diskusi peringatan Sabtu 15 Oktober di Diemen itu, tak bisa disangkal bahwa terdapat pemahaman dan penilaian umum, bahwa, pembantaian massal 1965-66 dst adalah hasil kerjanya suatu komplotan reaksioner dalam negeri bantuan dan kordinasi dengan nekolim, CIA, intelejen Inggris, dll, -- Tujuan  terakhir adalah menggulingkan pemerintahan Presiden Sukarno. Yang, untuk itu terlebih dulu harus  menghancurkan kekuatan militer dan politik pendukung Presiden Sukarno. politik yang terbesar dan kuat tsb adalah , kekuatan Kiri dan patriot lainnya. Tujuan ultim mereka adalah:

Menegakkan suatu rezim militer fasis, yang berorientasi patuh kepada Barat sesuati dengan kepentingan mereka dalam era perang dingin waktu itu. Strategi global Perang Dingin kubu Kapitalisme versus kubu Sosialisme ini tidak saja ditrapkan di Indonesia, tetapi juga di negeri-negeri lainnya di dunia ini. Seperti yang terjadi kemudian di Chilli, dsb.

Ada seorang sahabat bertanya, mengapa kali ini sesudah 40 tahun terjadinya pembantaian masal di Indonesia, -- - suatu peristiwa yang sudah berlalu begitu lama--- , kok masih diperingati, bahkan diperingati secara lebih besar dan lebih meluas terbanding tahun-tahun yang lalu. Untuk diketahui, memang, tahun ini peringatan tragedi 1965 berlangsung cukup meluas di Eropah, kecuali yang diadakan di Indonesia tentunya.

Di Eropah misalnya, kecuali yang dilangsungkan di Dieman, juga berlangsung di Achen, Jerman (Minggu 16 Okt.); lalu akan diadakan - Internationaal Instituut voor Sociaal Geshiedenis , di Amsterdam (28 Oktober 2005); kemudian akan diadakan juga di Universitas Leiden, 5 Nov 2005; di Amsterdam lagi pada tanggal 18 Des 2005, oleh sebuah panitia internasional termasuk organisasi-organisasi Indonesia seperti Lembaga Pembela Korban 1965, Nederland.

Kiranya tidaklah sulit untuk menyaksikan sendiri. satu segi dalam waktu panjang mengenai tragedi 1965, tidak sedikit dari korban dan yang bukan korban, diliputi oleh suasana 'trauma', was-was dan khawatir. Berhubung, selama periode Orba, seperti dikatakan oleh Hilmar Farid, dalam uraiannya pada pertemuan tsb, tidak bisa dibayangkan orang bisa bicara terbuka mengenai versi lain tentang G30S selain versi yang direkayasa oleh Orba. Versi propaganda Orba mengenai peris-tiwa 65, semata-mata difokuskan pada pembunuhan 6 jendral dan seorang perwira menengah TNI, kebohongan mengenai kekejaman para anggota Gerwani yang dikatakan melakukan penyiksaan dan penganiayaan terhadap para jendral sebelum mereka dibunuh.

Sekarang ini, sebagai hasil dari perjuangan yang berkolmunasi dalam gerakan reformasi, dan Suharto teguling (Mei 1998), ---- hak-hak demokratis seperti kebebasan bicara, kebebasan pers, kebebasan berorganisasi dan mengadakan aksi telah menjadi kenyataan, maka orang mulai berani bicara, berani menulis dan mengungkapkan hal-hal sekitar G30S dan apa yang terjadi setelah itu -- pembantaian masal, penghancuran PKI secara fisik dan politik, mengenai digulingkannya Presiden Sukarno dan naiknya Jendral Suharto menjadi presiden.

Namun, mengenai masalah isi dan hakikat pembantaian masal yang terjadi dalam tahun-tahun 1965-66-67, suatu pelanggaran HAM terbesar dalam sejarah Indonesia pasca G30S; mengenai hal itu, masih belum ada pemahaman yang sama dan menyeluruh di kalangan bangsa kita. Nasion ini masih belum mencapai kesadaran bahwa hal itu bukan semata-mata merupakan 'cacad' atau 'musibah' bangsa yang disesalkan. Masih banyak yang berfikiran, agar peristiwa tsb jangan diungkit-ungkit lagi, bahkan katanya harus dimaafkan dan dilupakan, dalam semangat rekonsiliasi.

Dengan sendirinya ketiadaan pengertian bahwa tragedi nasional itu adalah suatu genosida politik, suatu pelanggaran HAM terbesar yang harus diurus dan diungkap kebenaran serta keadilan mengenai hal tsb, itu adalah mutlak perlu untuk terciptanya syarat terpenting, bagi dibangunnya kesadaran bernegara hukum. Kesadaran menghormati HAM, berani mencari dan membela kebenaran dan keadilan. Tak diragukan, kesadaran itu merupakan syarat untuk suksesnya rencana bangsa untuk menegakkan kebenaran dalam sejarah bangsa ini, dan mencapai rekonsiliasi persatuan nasional yang bukan semu, yang sesungguhnya, yang meliputi seluruh lapisan masyarakat, meliputi seluruh bangsa, apapun keyakinan religi dan politiknya.

Masih banyak yang harus dikerjakan oleh kaum demokrat, pencinta bangsa, untuk tercapainya suatu pengertian pada bangsa ini, bahwa kebenaran dan keadilan itu harus diusahakan dengan bersusah-payah harus  diperjuangkan dalam waktu yang panjang. * * *

*************** 0 0 0 0 0 0******************

From: Lin Hsin Hui

To: HKSIS

Sent: Tuesday, October 25, 2005 1:12 PM

Subject: Re: Kolom IBRAHIM ISA -- "TRAGEDI 1965" adalah "TRAGEDI NASION" adalah "TRAGEDI KEMANUSIAAN"

Tragedi National 1965 - Kolom IBRAHIM ISA - HKSIS  10-24-05

Selagi korban Tragedi 1965 - yaitu tapol yang lolos dari penbantaian dan sanak sekeluartga mereka yang ikut menderita masih hidup, apakah sudah ada usaha untuk mengumpulkan pengalaman mereka ditangan Orba Suharto, apakah sudah ada  usaha untuk menyusun data sensus berapa banyak jumlah korban yang jatuh ditangan orba - sampai sekarang, saya rasa,   belum ada record  yang mencatat  jumlah korban yang sebenarnya, setidak tidaknya  jumlah yang mendekati . Data sensus jumlah korban jiwa dan pengalaman para tawanan tapol dan sanak keluarga mereka penting dikumpulkan, walaupun dalam bentuk essays, dibukukan dan didokumentasikan. Bahan yang terdokumentasikan ini akan menjadi warisan nasional yang bernilai sekali  bagi generasi sekarang dan yang akan datang, - berharga dalam penyelidikan dan memahami  rezime Orba Suharto dan  teror masal mereka yang dimulai dengan Tragedi 1965. Bahan2 ter-dokumentasikan ini akan juga  sangat beguna sekali bagi pengungkapan peranan negara2 barat dan dinas rahasia mereka. Apa yang ter-dokumentasikan adalah bagian dari sejarah Indonesia modern yang tidak boleh dihilangkan.

Di Chili, Amerika Selatan, rakyat dan para partai politik mendonkel masa rezime Pinochet dan kini walaupun  dalam keadaan sakit dan sangat lemah secara physik, Pinochet tidak terlepas dari tuntutan atas suppressi berdarah zaman nya dan ia juga  diminta pertanggungan jawab terhadap  puluhan ribu warga Chili yang hilang tanpa bekas dizaman kekuasaan Pinochet. Suharto mujur sekali, ia  tidak usah ditarik kedepan pengadilan.

Di Kampucha, didirikan museum nasional untuk meng-ingatkan penbantaian  masal  ( killing field ) zamam  rezim Pol Pot dan ini adalah sangat educative bagi generasi muda,  juga bagi dunia international.  Para pimpinan rezime Pol Pot tidak terloloskan  dari tanggung jawab atas peranan mereka dalam melakukan pembantaian masal - killing fields - dan kini harus menghadap  pengadilan international  dengan tuduhan melakukan  "Kejahatan Terhadap Umat Manusia".

Suatu kenyataan  Tragedi 1965 Indonesia tidaklah menarik banyak perhatian dunia international seperti killing field di kampucha.Kenapa?

 Negara2 barat  tertentu mendukung penuh rezim Suharto  dan hingga sekarang masih menutupi adanya killing fields di Indonesia oleh rezim Suharto.Kenapa?

Di Kampucha yang melakukan pembunuhan masal adalah rezim komunis, karenanya Amerika dan negera2 barat tertentu dengan achli2 sejarah mereka berboyong menyoroti dan menonjolkan Killing Fields Pol Pot demi "Pelindungan Umat Kemanusian dan Hak2 Kemanusian terhadap  Genocide  Umat Manusia".

 Demikian juga  pimpinan negara2  Balkan, Rwanda dan beberapa negara Africa yang tersangkut dengan pembunuhan masal telah ditarik kedepan pengadilan Internasional di Den Haag, Holland.

 Kenapa Indonesia sengaja  tidak banyak di soroti oleh Amerika, Inggris dan negara2 Barat walaupun di Indonesia ratusan ribu atau jutaan telah dibabat, dikubur hidup2 tanpa diadili, dan ratusan ribu  dijebloskan dalam kamp konsentrasi dan kehilangan hak2ny sebagai warga Indonesia, sebagai manusia, - dan  selalu di  ditindas, dihina, di-persekusi walaupun sudah dikeluarkan dari kamp konsentrasi Suharto dan sampai hari ini tidak ada rehabilitasi terhadap mereka.

Bagi negara2 barat tersebut diatas yang terpenting bagi mereka jalah: - tercapainya pembasmian golongan nationalist Sukarno dan golongan kiri, apakah PKI atau organisasi lain yang berhaluan nasionalist atau progresif -  dan digagalkannya proses Domino di Asia Tenggara. Dalam soal Indonesia tidak ada masalah " kejahatan terhadap umat manusia! "

Pengumpulan data dan penyusunan catatan pengalaman harus dimulai selagi para korban tapol dan sanak keluarganya masih ada - ini adalah pangalaman benar, nyata yang mereka lihat dan alami - kalau tidak dimulai , maka semua bahan ini akan hanya jadi cerita  yang akan hilang dengan berlalunya waktu dan generasi yang mendatang tidak tahu atau memahami  apa itu  Tragedi 1965 dan siapa Suharto dan orba-nya dan tentang adanya Killing Fields Indonesia dizaman rezime Suharto.

Masalah siapa yang  memulai  dan sebab2nya ( sebab - akibat ) terjadi Tragedi  1965, in adalah masalah akademis yang akan makan waktu panjang untuk dipelajari, diselidiki dan di perbincangan secara mendalam sebelum bisa sampai kesepakatan secara nasional - tetapi bahan data dan pengalaman para korban tapol dan keluarganya ada dan nyata - inilah yang sekarang harus  di-keduk, dikumpulkan, di bukukan dalam bentuk essays atau  di- dokementasikan - jangan tunggu sampai hilang, sudah menjadi kabur, hilang termakan waktu dan dengan ini hanjutlah suatu periode  yang penting dalam sejarah nasional.

Lin


************** 0 0 0 0 0 0 0 *****************

IBRAHIM ISA  dari BIJLMER:

---------------------------------------
Rabu, 26 Oktober 2005.

I.I.S.G. - "1965: The Forgotten Holocaust of Indonesia"

             <"1965:  Holokos Indonesia yang Dilupakan">

Seperti penamaan yang digunakan oleh IISG - Internationaal Instituut  voor Sociale Geschiedenis, Cruquiusweg 31, 1019 AT Amsterdam --  dalam kesempatan  penuli-san ini,  juga hendak digunakan kata ''masaker'', sebagai penamaan atas peristiwa pembunuhan besar-besaran yang terjadi terhadap  lebih dari setengah juta  rakyat Indonesia yang tak bersalah, yang terjadi pada periode pasca G30S,  di saat AD yang dikepalai oleh Jendral Suharto praktis sudah  memegang kekuasaan di pusat. Sedangkan posisi Presiden Sukarno  semata-mata  formal sebagai  Panglima Tertinggi ABRI. Dr Lambert Giebels yang dalam kesempatan ultah ke-40  terjadinya PERISTIWA 1965 menulis dalam bukunya ''DE STILLE GÉNOCIDE, menggunakan kata GENOSIDA. Memang dalam Genosida di Indonesia ketika itu, terjadi masaker, atau pembunuhan-pembunuhan masal.

Dalan lampiran  yang dikirimkan menyertai  undangan IISG, terdapat bahan berjudul  "1965:  THE FORGOTTEN HOLOCAUST OF INDONESIA", terjemahan bebasnya,  "1965: Holokos  Indonesia Yang Terlupakan". Apa arti "holokos"?  Barangkali tidak banyak  orang yang tahu persis apa artinya. Penulis sendiri baru kali ini menjadi lebih jelas tentang arti kata 'holokos' itu.  Untuk menyatukan pengertian,  baik juga kiranya membuka The New Encyclopaedia Britanica, Volume 6, Micrope-dia,15th edition, 1987.  Memang benar, asal kata HOLOCAUST - itu berasal dari kata Hebrew, yaitu kata ''Sho'ah'' atau "Hurban" (artinya persekusi), at least  begitu menurut Britanica.  Menurut "Google Dotcom", kata - "holocaust" -,  itu menyangkut peristiwa yang terjadi selama 12 tahun (1933-45) persekusi Nazi terhadap orang-orang Yahudi.  ''Google'' mengutip kata-kata Heinrich Himmler, salah seorang tokoh pimpinan Nazi,  yang mengatakan  sbb:  "Bangsa Yahudi dimusnahkan, jelas sekali, hal itu  merupa-kan bagian dari rencana kami, kami sedang memusnahkan orang-orang Yahudi, menghancurkan mereka, itu soal kecil".

Kiranya begitulah fikiran para  pemimpin Orba ketika mereka mengadakan  pembunuhan-pembunuhan masal pada tahun-tahun 1965-66-67 dst.: Menghancur-kan mereka, itu soal kecil". Fikiran Himmler seperti itu adalah bagaimana memusnahkan bangsa  Yahudi,  ---  sedangkan fikiran dan tujuan Orba bagaimana dalam tahun 1965 dst ialah menghancurkan dan memusnahkan PKI, yang dianggap PKI, golongan Kiri dan patriotik lainnya pendukung Presiden Sukarno.

Bisa juga  kata "holokos"  berasal dari  kata Junani,"HOL", yang berarti   ''keselu-ruhan''.  Tulisan Ini bukan  dimaksudkan mau bertele-tele atau ngelantur di  sekitaran kata "holokus".  Sekadar mengu-sahakan adanya  s a t u  pengertian mengenai kata  "holokus"  yang ditulis oleh IISG itu. Kiranya yang dimaksudkan  dengan kata "HOLOCAUST" itu adalah "pemusnahan suatu bangsa", atau "suatu golongan keyakinan tertentu". Dalam hal peristiwa 1965, jelas yang dimusnahkan adalah golongan politik PKI, dianggap PKI atau golongan Kiri patriotik lainnya yang semuanya itu adalah pendukung Presiden Sukarno.

Pantas kiranya  digaris-bawahi  apa yang dikemukakan dalam bahan IISG  "1965: THE FORGOTTEN HOLOCAUST OF INDONESIA",  a.l. :

"In the official history of the Suharto regime, the killings and severe reperession of millions of Indonesian citizens, were non-events. No mention was made of the central role of the Indonesian military in orchestrating the killings. In fact in several places like Bali, the killings might have not happenned, if the military had not sent the special troops to the island to cary out the anti-communist campaign. The evidences are abundant that the military not only carried out the killings themselves, but also mobilized anti-communist youth groups to participate". Diterjemahkan bebas, kira-kira sbb:

"Dalam sejarah resmi rezim Suharto,  peristiwa pembunuhan-pembunuhan dan represi luar biasa terhadap jutaan warganegara Indonesia,  tidak punya tempat. Samasekali tidak disebut tentang peranan sentral militer Indonesia dalam mengatur pembunuhan-pembunuhan tsb. Sesungguhnya di pelbagai tempat seperti Bali, pembunuhan-pembunuhan tak akan terjadi, bila fihak militer tidak mengirimkan pasukan-pasukan istimewa ke pulau tsb untuk melaksanakan kampanye anti-komunis. Bukti-bukti banyak sekali bahwa fihak militer tidak saja  mereka sendiri melakukan pembunuhan-pembunuhan tsb, tetapi juga memobilisasi grup-grup pemuda anti-komunis untuk ambil bagian (dalam pembunuhan-pembunuhan tsb)".

Tulisan ini  punya tujuan untuk menyampaikan berita dari IISG, bahwa: Lusa,  yaitu pada hari Jum'at, tanggal 28 Oktober 2005, bertempat di kantornya,  IISG akan menyelenggarakan PERINGATAN MASAKER 1965. Peringatan dimulai jam 09.00 pagi dan berakhir pada jam -17.00. Antara lain dipertunjukan film "Kuburan masal" dan  "Penjara Perempuan Plantungan". Juga  tampil kesaksian anak korban dan salah seorang survivor. Sedangkan dalam seminar, dibicarakan hubungan antara masaker 1965 di Indonesia dengan keterlibatan Belanda. Dibicarakan juga tema "Empatpuluh tahun sesudah 1965: Mencari Keadilan dan bagaimana selanjutnya". Mengenai keterlibatan pemerintah dan kalangan yang berkuasa Belanda dengan masaker 1965,  tentu akan menjadi perhatian khusus. Apalagi salah seorang pembicara mengenai tema ini, lusa itu, adalah Ny. Martha Meijer, mantan Ketua Amnesty International Afd. Nederland, mantan Ketua INDOC dan sekarang ini sebagai salah seorang tokoh Humanistisch Overleg Mensenrechten - Amsterdam. Dr. Lambert  Giebels dalam  bukunya  baru-baru ini: "DE STILLE GÉNOCIDE",  juga menulis tentang keterlibatan dan sikap para pemimpin Katolik Indonesia asal Belanda, dan sikap Mgr M.  Müskens di Belanda, yang membela sikap para pendeta Katolik di Indonesia terhadap peristiwa 1965, dukungan mereka terhadap Orba dan sikap mereka yang berbalik terhadap Presiden Sukarno.

Seminar lusa itu akan bicara mengenai  keterlibatan pemerintah Belanda. Yaitu sikap mereka  dalam menyokong Jendral Suharto dan Orbanya, dengan bantuan finansial, ekonomi dan lain-ainnya. Masih segar dalam ingatan  bahwa konsorsium internasional yang  bertahun-tahun lamanya memberikan bantuan bermilyar-milyar dolar AS kepada rezim Orba, yaitu IGGI, diketuai oleh Belanda. IGGI biasa mengadakan sidang-sidangnya di negeri Belanda. Jelas keterlibatan dan tanggung-jawab kalangan yang berkuasa Belanda dengan didirikannya dan terkonsolidasinya rezim Orba.

Kita mengharapkan  kelancaran dan SUKSES bagi pertemuan peringatan 1965 lusa tanggal 28 Desember 2005, yang menampilkan tema: "1965 HOLOKOS INDONESIA yang DILUPAKAN". Lusa itu akan mendiskusikan a.l. -- gerakan setiakawan di Belanda yang mempersoalkan dan memprotes  sokongan pemerintahnya terhadap rezim Suharto bertahun-tahun lamanya. Pertemuan/seminar ini juga menyatukan diri pada seruan agar para pelaku kejahatan biadab tsb diadili.

Kepada IISG,   kepada para sahabat Indonesia yang aktif di lembaga ilmu Belanda itu,  mari kita sampaikan:  Banyak terima kasih atas sumbangannya dalam usaha  mendokumentasikan serta mensosialisasikan  kegiatan dan perjuangan  di Indone-sia dan di mancanegara untuk menegakkan kebenaran dan keadilan di sekitar MASAKER 1965 di Indonesia.


* * * * *

*IBRAHIM ISA dari BIJLMER

----------------------------------------
27 Oktober 2005.

Masih Tentang SEMINAR '65  di I.I.S.G,  --

Besok  Hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2005*

Ya,   "Peringatan Masaker 1965", dengan tema: "THE FORGOTTEN HOLOCAUST OF INDONESIA",  itu akan dilangsungkan besok pada hari Jum'at,  tanggal 28 Oktober 2005, di gedung IISG,  Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Cruquiusweg 31, 1019 AT, Amsterdam. Dimulai jam 09.00 pagi dan berakhir jam 17.00

Dalam kolom "IBRAHIM ISA dari BIJLMER"  kemarin, 26 Okt 05, terdapat kesalahan mengenai tanggal berlangsungnya hari peringatan  tsb. Kemarin itu ditulis tanggal 28  D e s e m b e r   2005, sebagai tanggal dilangsungkannya hari peringatan .  Itu  salah dalam menuliskan b u l a n n y a . Seorang teman baik penulis  khusus menilpun  tadi malam untuk memberitahukan kekeliruan tsb. Terima kasih kepada teman baik itu. Dengan ini kesalahan kemarin itu telah dikoreksi adanya.

Selanjutnya, --  perlu dikemukakan juga bahwa yang hadir besok itu, adalah yang dikirimi undangan oleh IISG. Ini semata-mata karena keterbatasan ruangan pertemuan, demikian keterangan Panitya. Makanya disampaikan di dalam undangan tsb bahwa yang ingin hadir sesuai undangan, diminta untuk memberitahukannya kepada panitya.  Juga baik diketahui bahwa bahasa pengantar dalam seminar besok itu, adalah bahasa Inggris. ang teknis-teknis seperti itu perlu diketahui.

Yang masih ingin dikemukakan di sini ialah arti penting sub-tema yang dikemukakan di dalam bahan seminar, yaitu subtema berjudul-- "40 Years after 1965:  In Search of Justice and How To Move On". Ini masalah penting,  yaitu MENCARI KEADILAN DAN BAGAIMANA SELANJUTNYA. Bagaimana selanjutnya perjuangan untuk keadilan di  Indonesia dan solidaritasnya negeri-negeri lainnya.

Mencari keadilan,  sesudah 40 tahun terjadinya pelanggaran HAM terbesar di Indonesia adalah suatu usaha dan kegiatan yang mulya.  Lebih-lebih rezim Orba yang menjadi pelakui pelanggaran tsb, meskipun sudah tumbang,  tetapi  pengaruh-nya di kalangan birokrasi,  aparat kekerasan negara dan lembaga pengadilan, serta di bidang-bidang lainnya,  masih besar. Ada yang mengatakan bahkan masih utuh. Celakanya mereka itu berselubung  semboyan reformasi, demokrasi dan bahkan HAM.

 Untuk menegakkan kebenaran dan keadilan adalah suatu perjuangan besar. Maka perjuangan itu  tidak mudah dan ternyata masih meminta pengorbanan dari para penggiat dan pejuangnya. Antara lain dibunuhnya aktivis HAM terkenal Munir. Pembunuhan terhadap Munir,  adalah suatu perisitwa yang  mencanangkan  semua  aktivis, penggiat dan pejuang HAM dan demokrasi,  bahwa perjuangan  mencari keadilan, kebenaran dan menegakkan hukum di Indonesia, itu  penuh kendala dan sabotase, ancaman dan intimidasi dari fihak-fihak yang tidak menghendaki keadilan dan hukum ditegakkan di Indonesia.

Dalam hal ini  teristimewa penting  untuk waspada  jangan  sampai terkecoh,  teralihkan  atau terperdaya  oleh kegiatan-kegiatan yang selalu berusaha merintangi dan menggagalkan  usaha mencari keadilan  dan kebenaran sekitar Masaker 1965, dengan   menampilkan  apa yang dikatakan "BAHAYA  HIDUPNYA KEMBALI  PKI, atau BAHAYA LATEN KOMUNIS" . Semua itu tidak lain adalah taktik belaka, adalah  manuver yang selalu digunakan oleh rezim Orba, untuk menakut-nakuti siapa saja yang hendak mencari kebenaran dan keadilan. Dengan menggunakan "senjata klasik", yaitu  dengan menampilkan "MOMOK KOMUNIS", mereka punya sedikitnya dua  tujuan.

Satu tujuan ialah,  mencap, memfitnah dan menuduh kegiatan dan gerakan untuk mencari keadilan di- sekitar  peristiwa MASAKER 1965,  untuk menegakkan hukum, untuk memberlakukan HAM, sebagai suatu usaha  dan kegiatan golongan Kiri, sebagai selubung gerakan  komunis yang baru. Maksudnya  ialah untuk mengisolasi gerakan dan kegiatan  mencari kebenaran dan keadilan. Dengan demikian hendak mempertahankan  Indonesia dalam  suasana bebas hukum,   hidup di bawah kultur "impunity", seperti yang berlaku selama periode rezim Orba.  Jelas kiranya   bahwa itu adalah politik Orba.

Tujuan lainnya ialah,  untuk  memecah belah, menimbulkan suasana saling  mencuri-gai di kalangan penggiat dan pejuang demokrasi dan HAM. Dengan demikian membuyarkan gerakan untuk demokrasi dan HAM.

Bisa ditarik kesimpulan bahwa,  untuk  a.l. menjawab masalah, bagaimana selanjut-nya, ---  perlu pertama-tama  mengatasi cara-cara yang dipakai oleh rezim Orba,  untuk mematahkan perjuangan HAM dengan menampilkan "MOMOK KIRI,  MOMOK KOMUNIS". Ini berarti bahwa bila benar-benar hendak memperjuangkan kebenaran dan keadilan di sekitar  peristiwa Masaker 1965, bila benar-benar hendak memperjuangkan HAM dan tegaknya demokrasi dan hukum di Indonesia, maka harus membebaskan diri dari fikiran KIRI PHOBI, KOMUNISTO PHOBI.  Suatu fikiran yang absurd, karena sudah menjadi pengetahuan umum, bahwa yang menjadi korban Masaker 1965, kebanyakan  justru adalah orang-orang Komunis, orang-orang Kiri, atau yang dianggap begitu.

Bahwa dalam perjuangan untuk mencari keadilan, menegakkan hukum, memberla-kukan HAM dan mengakhiri kultur "bebas hukum" di Indonesia, semua kekuatan sosial masyarakat yang berkepedulian dengan demokrasi dan HAM, dengan tegak-nya demokrasi di negeri ini,  harus  berjuang bersama-sama, bergandengan tangan dalam perjuangan,  bahu-membahu, saling bantu dan menghidupkan semangat solidaritas yang kuat. Kekuatan itu meliputi kekuatan  sosial-politik baik yang  beraliran  atau berkecenderungan Tengah,  Kiri maupun Kanan.

Asal saja berkepedulian  untuk tegaknya HAM di Indonesia , asal saja hendak mencapai hasil yang diharapkan  mencari kebenaran sekitar peristiwa  MASAKER 1965, maka  kiranya jalannya adalah  melakukan kegiatan dengan prinsip saling-bantu dan saling- solider.  ***

***************************

 

*IBRAHIM ISA dari BIJLMER*

*------------------------------*
*31 Oktober 2005.*

*"1965-The Forgotten Holocaust of Indonesia"-*

*<Seminar Sehari, 28 Okt'05 di Gedung IISG, >*

*< 2 >*

*Tanggapan Djoko Sri Moeljono sekitar penggunaan nama "HOLOKOS", atau . . .*

Dalam diskusi di IISG pada tanggal 28 Oktober itu: Paling tidak ada *tiga masalah* yang menjadi perhatian peserta seminar:

Pertama: Apa sebabnya sampai saat ini mantan Presiden SUHARTO MASIH BELUM DIAJUKAN KE PENGADILAN?

Kedua: Ternyata ada keterlibatan sementara psikolog Belanda dalam Tragedi 1965, yaitu mengadakan kerjasama dengan KOPKAMTIB.

Ketiga, bagaimana selanjutnya dengan masalah "1965, HOLOKOS INDONESIA yang DILUPAKAN. Apa yang harus dikerjakan? Kita akan bicarakan sedikit  kemu-dian.

* * *

Pagi ini, penulis membaca tanggapan dari Djoko Sri Moeljono, <-- seorang korban peristiwa 1965. Ia ditangkap sejak 1965, lalu dibuang ke pulau Buru sampai tahun 1978. Djoko Sri Moeljono adalah insinjur tamatan Institut Baja dan Alloy, Moskow --->, terhadap diskusi yang terjadi pada Seminar Sehari di IISG pada tanggal 28 Oktober y.l. Yang diperdebatkan adalah mengenai kata apa yang paling sesuai dipakai, untuk menggambarkan pembantaian masal, pelanggaran HAM tebesar di Indonesia dalam tahun-tahun 1965-66-67.

Tanggapan Djoko Sri Moeljono, penting, karena muncul dari seorang eks-tapol, seorang eks tahanan Pulau Buru. Penuturkan dari pengalaman sendiri yang  lang-sung, selama bertahuntahun, punya kesan yang lain. Juga penting untuk mendengar kritik eks-tapol terhadap pemerintah dewasa ini, yang masih saja bungkam mengenai HOLOKOS 1965 di Indonesia.

Berikut ini uraian yang diberikan oleh Djoko Sri Moeljono, sbb:

*DJOKO SRI MOELJONO: *

*PEMBANTAIAN 1965*

Bagiku tidak penting,apakah akan disebut "holokos"- "masaker" atau "genosida" - intinya sama, penghilangan nyawa orang secara besar-besaran. Bagi kami yang jadi korban G-30-S tentunya mengharapkan pada suatu saat ada pengakuan dari pemerintah bahwa telah terjadi pelanggaran HAM dalam skala raksasa, sangat berat dan sedikitpun belum tampak adanya niat pemerintah maupun pihak luar untuk menelusuri hal ini, kecuali dari pihak yang bersimpati dan mungkin tidak punya kekuatan untuk menekan. Seorang PM Rafik Hariri dibunuh dengan ledakan bom seluruh dunia terhenyak dan dibentuklah Komisi Penyelidik PBB. Dan seka rang Suriah jadi korban tuduhan sepihak demi kepuasan seorang Bush. Pada tahun 1965 terjadi pembantaian bukan satu orang PM, tetapi ratusan ribu orang dari tingkat menteri sampai rakyat jelata, saat itu tidak seorangpun dari negeri "jagonya HAM dan demokrasi" Amerika Serikat tersentuh hatinya untuk menyuarakan penyelidikan? Mungkin mereka disono sedikit banyak menyesal,mengapa harus begitu banyak korban jatuh? Aku yakin,pada tahu=tahun itu di Amerika sono ada juga seorang "Bush lain" yang menginginkan lenyapnya Soekarno plus PKI, sepertti Saddam Hussein di Irak sekarang.

Diciptakanlah "jurnalisme ala Soeharto" yang sangat efektif,dengan ceritera Gerwani menyilet wajah dan memotong kemaluan jendral-jendral diiri tarian Harum Bunga dengan lagu genjer-genjer.

Walaupun hanya sehari,dan semua koran lain dibrangus (kecuali Harian Rakjat, yang terbit dengan isi disesuaikan dengan keinginan Soeharto cs?) namun efeknya masih terasa sampai kini. Berita yang ditulis dalam satu hari dan diikuti film dan propaganda non-stop selama 32 tahun, terbukti sangat efektif dan jejaknya masih terasa sampai sekarang.Kalau di bulan September 2005, atau setelah lewat 45 tahun,ada seorang mahasiswa UI bertanya dalam acara Diskusi Sejarah : apakah benar Gerwani menyilet wajah dan memotong kemaluan? - bisa dibayangkan bahwa propaganda tsb sukses besar,seperti dokumen Gilchrist yang mengecoh para petinggi pemerintah dan partai di tahun 1965!

Dan sedihnya,seorang Wapres (yang bergelar Doktor, atau gelarnya beli?) ber-komentar : "apa boleh buat Komisi Konstitusi terlanjur memutuskan, yang penting mereka tidak mengulangi perbuatannya!" (perbuatan apa pak kiai?) Komentar ini terlontar sesudah Komisi Konstitusi memutuskan bahwa mantan tapol G-30-S (tanpa embel-embel PKI) boleh dipilih dalam pemilihan umum. Kalau Soeharto melakukan propaganda selama 32 tahun dan sebagian pejabat negara sampai sekarang masih "membutakan dan menulikan diri" terhadap sejarah,mungkin diperlukan 32 tahun lagi untuk bangsa Indonesia menemukan jati dirinya. Total akan diperlukan : 1998 (Soeharto jatuh) + 32 tahun = 2030 atau dari 1965 berarti 65 tahun!

Bangsa Jerman bisa berdamai dengan masa lalu para pendahulunya, yang membantai warga Yahudi dalam jumlah jutaan lebih 60 tahu lalu. Apakah karena kita bangsa Imdonesia kurang memakai rasio dan hanya menggunakan perasaan? Bekas-bekas kamp konsentrasi masih bisa dilihat sampai sekarang tapi disi lain bangsa Jerman bisa menerima seorang Angela Merkel menjadi kanselier, padahal kalau di Indonesia - orang semacam Angela Merkel tidak bakal lolos "litsus" a la rezim Soeharto.

Seorang wartawan senior majalah mingguan Tempo, sdr.Amarzan Ismail Hamid Lubis belum ini berkunjung ke pulau Buru (mendekam bersama aku di unit yang sama selama 7 tahun) dan menceriterakan bahwa semua bekas banguna Mako (Markas Komando) tempat para petugas militer berkantor,sudah lenyap rata dengan tanah. Penghilangan jejak?

Tugas generasi tua untuk meneruskan kepada yang muda tentang apa yang terjadi sebelum,saat 30 September dan sesudahnya,agar mereka tidak kehilangan jejak. Dari 50 orang yang bersama diriku tinggal dalam satu barak bambu di Unit XVI Indrakarya Buru,tidak kurang 12 orang telah meninggal karena usia. Kami sendiri yang masih bertahan hidup saat inipun merangkak menuju pada titik akhir kehidupan. Ekses G-30-S yang berupa pembantaian jelas tidak boleh dilupakan.

Kalau keinginan menyaksikan Soeharto tumbang sudah kami saksikan, masih adakah kesempatan bagi kami untuk menyaksikan "rehabilitasi" para korban G-30-S?

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi belum juga terbentuk,sedangkan bila toh akhirnya terbentuk : bisakah mereka diharapkan? Dalam daftar nama calon anggota sebanyak 42 orang, terdapat nama-nama mantan pejabat militer.Apa yang bisa diharapkan dari mereka?

Djoko Sri Moeljono juga menuliskan pendapatnya dalam bahasa Inggris, sbb:

*KILLING FIELD*

Reading the email from Ibrahim Isa yesterday, I would like to write a comment on the subject. Let us not argue with terminology, wether we will use holocaust, massacre or genocide? The fact was that hundred of  thousands people were slaughtered in the end of 1965 and beginning of 1966 in Java and Bali. And I am very glad that there is activity in Holland to remind all of us about this tragedy,which by the government of our beloved republic was so far neglected.

It is just ridiculous if you hear a student in September 2005 or 45 years after the September affair,asked a question like : was it true that the Gerwani women totured and mutilated the organ of the generals?

Imagine,this question was asked by a student 45 years after the tragedy? How effective was the "Soeharto one day journalism" - when all newspapers were banned and only the army' "Angkatan Bersenjata" (Armed Forces) and "Berita Yudha" were published on the first day of October 1965 and followed by endless propaganda in 32 years.It was,yes,it was very very effective in brain washing the whole people,from the man on the street to the ministers around Soeharto. Do we need another 32 years to convince people that the history written by Soeharto was a genuine "his story"?Anyway,I am glad to hear that you all in Holland organized a seminar or whatsoever,to remind us,to remind the world,that in our country a killing field was taken place 45 years ago.

<Victim of G-30-S arrested since 1965 and detained to Buru Island,released in 1978.Arrested and jailed in 1965,released from Buru in 1978 -- graduate engineer from Moscow Steel & Alloy Institute 1964

---------------------
Betul, tanggapan Djoko Sri Moeljono, bukan diajukan pada Seminar Sehari di IISG tsb.

Namun, ia mengajukan tanggapannya terhadap apa yang didiskusikan pada Seminar Sehari tsb.

Oleh karena itu, penulis menganggap ada gunanya tanggapan Djoko Sri Moeljono itu, diketahui dan dipertimbangkan oleh pembaca.

Dalam tulisan selanjutnya, (bagian 3), akan diteruskan pembicaraan dan tukar fikiran mengenai SEMINAR SEHARI di IISG pada tanggal 28 Oktober y.l., yang bertemakan "1965 THE FORGOTTEN HOLOCAUST OF INDONESIA".

***

*IBRAHIM ISA dari BIJLMER*

*------------------------*

*3 November 2005.*

*"1965-The Forgotten Holocaust of Indonesia"-*

*<Seminar Sehari, 28 Okt'05 di Gedung IISG>*

*<Bagian-3, terakhir>*

Hari ini adalah Hari Raya Idil Fitri! Terimalah ucapan: SELAMAT HARI RAYA 1 SYAWAL 1426 H. Semoga perjuangan kita untuk suatu negara hukum Indonesia, yang demokratis, adil dan makmur mencapai kemajuan adanya. Amien ya, Rabbul Alamien.

Tulisan berikut adalah bagian (3) terakhir sekitar SEMINAR SEHARI di IISG, yang berlangsung pada tanggal 28 Oktober 2005 y.l. Dari situ masih ada yang hendak disoroti, yaitu yang bersangkutan dengan *tiga masalah,* yang a.l. menjadi perhatian peserta seminar, sbb:

*Pertama:* Apa sebabnya sampai saat ini mantan Presiden SUHARTO MASIH BELUM DIAJUKAN KE PENGADILAN?

*Kedua:* Ternyata ada keterlibatan sementara psikolog Belanda dalam Tragedi 1965, yaitu mengadakan kerjasama dengan KOPKAMTIB.

*Ketiga: *bagaimana selanjutnya dengan masalah "1965, HOLOKOS INDONESIA yang DILUPAKAN”. Apa yang harus dikerjakan?

*MENGAPA SAMPAI SEKARANG SUHARTO TIDAK DIADILI.*

Difahami bersama mengenai sebab-musahabnya mengapa Suharto sampai  seka-rang masih bebas,-- meskipun jelas bahwa ia telah melakukan dan bertanggung-jawab atas kejahatan terhadap kemanusiaan di Indonesia. Penyebab utamanya adalah, --- karena kekuasaan legeslatif, eksekutif dan judisial di Indonesia sampai saat ini, masih didominasi oleh Orba. Imbangan kekuatan politik menunjukkan bahwa pengaruh kekuasaan rezim Orba masih lebih kuat terbanding kekuatan politik reformasi dan demokrasi. Meskipun formalnya Orba sudah tiada lagi dan semboyan penguasa dewasa ini adalah reformasi dan demokrasi.

Yang a.l. secara kongkrit mengajukan agar *SUHARTO diseret ke PENGADILAN*, adalah Ketua lembaga  TAPOL di London, Carmel Budiardjo. Carmel juga mempertanyakan mengapa di Indonesia tidak ada tuntutan untuk mengadili Suharto. Menjawab pertanuyaan ini Indonesianis dari Australia, Prof Dr. Robert Cribb menjelaskan, bahwa di Indonesia sesunggunya ada tuntutan dan gerakan untuk mengadili Suharto, tetapi gerakan itu belum cukup kuat.

Selain itu masih belum terlupakan banyaknya semboyan dan slogan politik yang berkumandang disekitar bulan Mei 1998, yang, bukan saja menuntut turunnya Suharto, tetapi juga supaya ia diadili. Begitu banyak dan santer berkumandang tuntutan massa yang berdemo ketika itu, supaya SUHARTO DIGANTUNG. Hal mana menunjukkan bahwa tuntutan untuk mengadili Suharto bukan tidak ada di Indonesia. Tetapi memang, belakangan tuntutan adil ini mengendor, sebagaimana halnya gerakan reformasi itu sendiri.

Dalam kesempatan intervensi dalam diskusi tsb, Penulis minta perhatian hadirin, terhadap satu soal penting, sbb: Bahwa di negeri kita Terdapat kendala mental terbesar untuk ditingkatkannya “awareness” atau kesadaran di sekitar penegakkan hukum, masalah mengakhiri situasi “impunity” , atau “tanpa hukum”. Kendala mental itu adalah fikiran-salah (denkfout) yang sudah sejak berdirinya Orba terus menerus dipompakan kedalam kesadaran masyarakat, -- bahwa berbuat sewenang-wenang, yang melanggar hukum, melakukan pelanggaran HAM , bahkan sampai membantai orang-orang Komunis, orang-orang PKI atau yang diduga PKI, terhadap golongan Kiri lainnya yang umumnya mendukung politik Presiden Sukarno, --- tindakan tsb --- BUKANLAH SUATU KEJAHATAN. IT IS NO CRIME TO KILL COMMUNISTS.

Jelas kiranya, bahwa fikiran-salah itu perlu terlebih dulu dikikis, diatasi. Agar dengan demikian menciptakan syarat dan situasi yang kondusif untuk ditegakkannya, fikiran-benar, yaitu kesadaran mengenai HAK-HAK Azasi Manusia, yang adalah hak setiap manusia, setiap warganegara, tidak perduli apa keyakinan agama ataupun aliran politiknya.

Selain Carmel Bidiardjo, yang juga mendesak diajukannya tuntutan untuk mengadili Suharto , adalah seorang pembicara --- yang meskipun sudah m a n u l a (81 th), tetapi semangat juangnya masih menyala-nyala, ---- SITOR SITUMORANG. Dengan setengah berkelakar Sitor mengatakan, bahwa kita harus “adil terhadap Suharto” . Makanya kita tidak sekadar bicara dan menulis tentang kejahatan Suharto, tetapi juga harus menuntutnya di pengadilan. Agar di situ, jelas apa gugatan kita terhadap Suharto, yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan. Di muka pengadilan itu Suharto silakan membela diri.

Bicara mengenai pelanggaran Orba terhadap HAM, Sitor Situmorang, salah seorang sastrawan Indonesia yang secara sadar mengatakan diri turut berpolitik, me-ngungkapkan --- bahwa belum lama melalui anaknya ia memperoleh sebuah berkas resmi, mengenai penangkapan terhadap dirinya. Meskipun di atas setiap kertas-kertas berkas itu tertulis kata-kata PRO JUSTIA, namun keseluruhan isi berkas resmi itu mengungkapkan betapa kesewenang-wenangan hukum telah diperlakukan Orba terhadap dirinya. Sitor telah menyampaikan kopi berkas PRO JUSTIA ORBA itu, kepada Menteri Kehakiman, Menteri Dalam Negeri, bahkan kepada Presiden tetapi samasekali tidak ada reaksi, alias bungkam. Hanya LBH yang menyatakan akan mempelajarinya.

*PENGADILAN DI SPANYOL BISA MENGADILI SUHARTO.*

Sebelum Seminar IISG penulis mendapat saran dari seorang sahabat lama yang juga pernah menderita sebagai tapol dan eks-tapol dan sekarang bermukim di Belanda, berkenaan dengan masalah MENGADILI SUHARTO. Menurut kawan ini sebuah lembaga pengadilan di Spanyol dewasa ini, menyatakan dirinya punya wewenang untuk mengadili siapa saja, bangsa manapun, yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dari sini bisa difikirkan oleh para eks-tapol, para korban pelanggaran HAM oleh Suharto, untuk mengajukan tuntutan kepada pengadilan di Spanyol itu, agar mengadili Suharto. Saran ini kiranya baik dipertimbangkan nanti pada pertemuan yang menurut rencana akan diadakan di Universitas Leiden, pada tanggal 5 November, sehubungan dengan 40 th pelanggaran HAM terbesar di Indonesia.

*KERJASAMA PSIKOLOG-PSIKOLOG BELANDA DENGAN KOPKAMTIB:*

Dalam bahan yang dikemukakan pada Seminar Sehari di IISG, diungkapkan bahwa Kopkamtib pada tahun 1970-an mengajak sejumlah ahli psikologi dari Universitas Nijmegen, Belanda, dan rekan-rekannya dari Indonesia, untuk menguji "orientasi komunis" para tapol Pulau Buru. Ujicoba itu berpengaruh pada peluang bebas dan nasib mereka kemudian.

Marék Ave dari Yayasan Sapulidi menjelaskan bahwa: Yang pertama mengeluarkan pernyataan mengenai keterlibatan para psycholog Inggeris, Belanda dan Amerika ialah Laksamana Soedomo, Panglima Kopkamtib, dalam wawancara di New York Times tgl 12 April 1978. Berita itu dimuat di Volkskrant pada tgl 13 dan 14 April 1978, anehnya atas permintaan NY Times. Kemudian pada tgl 28 April ada lagi wawancara dengan Soedomo dan brigjen. Soemitro, yang menerangkan ttg kerjasama antara psicholog2 Belanda dan Indonesia, antara lain Fuad Hassan dan Saparinah Sadeli disebut namanya.

Menjelaskan lebih lanjut tentang bahan tsb, Hilmar Farid dari Jaringan Kerja Budaya, Jakarta, dalam satu wawancara dengan Radio Hilversum, a.l. Menjelaskan sbb:

"Kasusnya sebenarnya dimulai sejak tahun 1978. “Ketika itu ada rencana untuk melepas tahanan-tahanan politik itu.Dari pulau Buru terutama. Nah ada banyak pertanyaan yang diajukan wartawan saat pelepasan itu dan salah satunya adalah bagaimana kira-kira sikap masyarakat ketika menerima kembali orang-orang yang pernah ditahan di pulau Buru. Dan Kopkamtib saat itu menjawab, enggak perlu kuatir karena kami sudah memeriksa mereka secara psikologis. Dan dalam satu wawancara Laksamana Sudomo dari psikologi angkatan darat mengatakan bahwa para tahanan politik ini sudah pernah melalui sebuah test psikologi yang antara lain dibantu oleh ilmuwan-ilmuwan dari Belanda, Inggris dan Amerika."

"Nah pernyataan Laksamana Sudomo ini yang pertama kali memicu kontroversi karena pers Belanda dengan cepat menangkap itu. Jadi sekitar bulan April 1978 mulai ada kontroversi di dalam pers Belanda mengenai persoalan ini. Dan setelah diselidiki ternyata kerjasama antara Kopkamtib dengan ilmuwan psikolog terutama di Indonesia itu mulainya sebetulnya awal 1970an. Jadi tahun 1970 sudah ada proyek seperti itu. Dan dalam prosesnya mereka sering kali dibantu oleh ilmuwan-ilmuwan Belanda. Nah kami mulai mengadakan reset ini berkaitan dengan peringatan 40 tahun tragedi 1965 dan mengapa fokus ini yang dipilih antara lain karena kami  coba melihat hubungan tragedi itu dengan pihak-pihak lain. Dalam hal ini Belanda."

“Keterlibatan ini, jelas Hilamr Farid, selama ini tidak diketahui, itu satu. Dan yang paling penting menurut saya karena upaya ini kemudian memberi semacam legitimasi ilmiah ya kepada pemerintah Indonesia, Orde Baru khususnya saat itu untuk menjalankan represi. Termasuk seleksi terhadap para tapol. Karena test yang dilakukan terhadap tahanan itu sebetulnya untuk membuktikan seberapa jauh para tahanan ini masih komunis atau tidak. Dan itu akan berkaitan dengan pelepasan dan perlakuan juga di dalam tahanan. Beberapa tahanan politik bilang, memang kami pernah didatangi, ditest dan tidak tahu persis hasilnya apa. Tapi yang jelas kemudian kepulangan orang dan perlakuan mereka setelah ditahan sangat bergantung pada jawaban-jawaban yang mereka berikan."

Lanjut Farid: "1978 Orde Baru sedang pada puncak-puncak kekuasaanya. Jadi di lingkungan universitas, sekalipun ada banyak protes tidak banyak orang yang memperhatikan itu. Kedua, karena mungkin, dibandingkan dengan represi yang sifatnya langsung persoalan ini kan enggak begitu terlihat ya. Bahwa ada dukungan ilmiah terhadap upaya represi gitu. Ini dugaan sementara saja. Saya sebetulnya berniat untuk kembali ke Indonesia nanti melakukan wawancara dengan mereka-mereka yang terlibat dalam proses ini." Demikian Hilmar Farid kpd Radio Hilversum.

Menjadi jelas bagi kita semua, bahwa keterlibatan fihak Belanda dalam  pelanggaran HAM terbesar di Indoensia,  bukan saja pada hal-hal yang dapat dilihat, seperti bantuan politik (kunjungan Ratu Juliana dan Pangeran Bernhard semasa rezim Orba, ke Indonesia), ekonomi, finansial (mengetuai IGGI, suatu konsorsium internasional yang mendukung rezim Orba) dan militer kepada rezim Orba. Tetapi jgua keter-libatan terselubung di bidang lainnya yang tidak begitu dikenal sebelumnya, yaitu kerjasama sementara psikolog Belanda dengan  KOPKAMTIB.

Di sini kita saksikan bahwa, meskipun sudah lebih dari 25 tahun berlalu keterlibatan Belanda dengan HOLOCAUST 1965 di Indonesia, tokh akhirnya terbongkar juga.

Seminar Sehari di IISG telah membantu mengingatkan masyarakat Belanda, internasional dan Indonesia mengenai masalah pelanggran HAM ini.

*BAGAIMANA SELANJUTNYA*

Para perserta Seminar Sehari di IISG punya kesatuan kesefahaman. Bahwa gerakan, perjuangan untuk mencari keadilan dan kebenaran sekitar HOLOKOS INDONESIA 1965 yang dilupakan, pertama-tama dan terpenting dilakukan oleh orang-orang Indonesia sendiri, oleh para pencinta dan pejuang reformasi dan demokrasi di Indonesia, di dalam negeri.

Untuk itu yang penting a.l. adalah terus-menerus, tanpa jemu-jemunya melakukan kampanye pencerahan, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai perjuangan untuk menegakkan HAM, demokrasi dan keadilan.

Di lain fihak perhatian dan solidaritas para pemeduli HAM dan Demokrasi di mancanegara, termasuk di Belanda, punya arti dan peranan penting sekali.Seperti kegiatan yang dilakukan kali ini oleh IISG.

***************** 0 0 0 0 0 0 *******************

http://kompas.com/kompas-cetak/0509/30/opini/2081632.htm

Jumat, 30 September 2005

Setelah 40 Tahun Peristiwa G30S Berlalu

Bagaimana Kita Melihatnya?

Oleh: Solahuddin Wahid

40 tahun peristiwa G30S berlalu. Namun, hal itu tidak dilewatkan begitu saja oleh lawan-lawan Partai Komunis Indonesia. Peluncuran buku tentang G30S dilakukan di Jakarta dan mungkin di kota-kota lain.

Kesaksian Korban Kekejaman PKI 1948 diluncurkan di Jakarta pada 7 September 2005 dan buku G30S/PKI 1965, Bedah Caesar Dewan Revolusi Indonesia, diluncurkan di Jakarta, 29 September 2005.

Peluncuran buku itu disertai diskusi. Diskusi khusus ¨mengenang¨ peristiwa G30S juga dilakukan di beberapa tempat, antara lain di Lemhannas (21 September 2005). Dalam diskusi itu ahli sejarah Prof Amiruddin Kasdi mengemukakan fakta keterlibatan PKI dalam G30S, dan Letjen (Purn) Himawan Sutanto menguraikan peran PKI dalam Peristiwa Madiun. Salah satu pembicara menyatakan, kini membicarakan G30S dan Peristiwa Madiun bukan sesuatu yang populer.

Sepakat dengan pernyataan itu. Peluncuran buku Kesaksian Korban Kekejaman PKI 1948 hanya diliput oleh satu koran. Bahkan, diskusi di Lemhannas tidak diliput satu koran pun.

Generasi muda tidak suka Orde Baru. Mereka simpati kepada PKI, ¨musuh¨ Orde Baru, sehingga upaya mengingatkan kekejaman PKI tidak mereka perhatikan. Sedangkan generasi tua yang pernah merasakan kekejaman PKI mengingatkan agar hal itu tidak terulang lagi. Mereka tidak ingin ada penghapusan sejarah dengan menghilangkan Peristiwa G30S/PKI dari sejarah Indonesia.

Mantan tapol juga tidak melewatkan saat tepat ini. Tanggal 29 September 2005 mereka melakukan peluncuran buku, diskusi, dan pembacaan puisi untuk mengenang tragedi kemanusiaan yang menimpa ratusan ribu manusia dan perlakuan diskriminatif terhadap jutaan warganya yang telah berjalan selama puluhan tahun. Pihak ini berjuang untuk memperoleh kembali hak-haknya yang telah dirampas.

Sikap kita?

Kita menyikapi peristiwa 40 tahun lalu itu, dalam pengertian menentukan siapa di belakang G30S? Paling awal kita berangkat dari fakta sejarah. Untuk G30S, Mahmilub telah memeriksa sejumlah terdakwa.

Tokoh PKI memberi kesaksian, mereka terlibat G30S, tetapi PKI tidak. Fakta ini diyakini puluhan juta bahkan mungkin seratus juta orang.

Banyak yang tidak yakin PKI di balik G30S, termasuk para ahli sejarah. Mereka menuduh TNI AD dengan tokohnya, Soeharto, adalah dalang G30S. Mereka mendasarkan teori pada fakta laporan Kolonel Latief kepada Soeharto (29/9/1965 malam) tentang rencana penjemputan paksa para jenderal. Lalu dianalisis dan disimpulkan, amat kuat dugaan Soeharto ada di balik G30S. Teori ini didukung analisis situasi perang dingin dunia internasional.

Akhli-akhli sejarah pimpinan Prof Dr Taufik Abdullah yang ditugasi menulis kem-bali Sejarah Indonesia tampaknya mengalami kesulitan untuk menentukan pihak-pihak yang dinyatakan harus bertanggung jawab atas G30S. Pengalaman hidup dan keyakinan seseorang amat menentukan sikapnya terhadap dua pilihan itu.

Pendapat saya, fakta persidangan Mahmilub lebih kuat dan meyakinkan, PKI ada di belakang G30S. Tetapi pihak yang percaya bahwa itu adalah urusan internal AD tentu punya pengalaman dan keyakinan berbeda.

Prof Taufik Abdullah dan tim sepakat tentang versi mana yang dipilih untuk menentukan siapa di balik G30S, tentu akan lebih baik. Tetapi jika tidak bisa, apa jalan keluarnya? Bagaimana tim itu harus menjawab pertanyaan jutaan siswa yang menunggu kejelasan sejarah melalui kurikulum sejarah. Salah satu pilihan, menyajikan dua versi itu disertai fakta lengkap dan siswa dipersilakan menentukan sendiri versi mana yang benar.

40 tahun

Kita melihat G30S setelah 40 tahun berlalu? Kita mengalami perubahan amat mendasar dalam sikap politik. UUD 1945 telah mengalami empat kali amande-men yang memungkinkan masuknya pasal-pasal HAM. Mahkamah Konstitusi telah memulihkan hak-hak politik mantan tapol. UU KKR telah berlaku meski tidak sepenuhnya diterima mantan tapol/PKI dan oleh lawan mereka.

Anti-PKI masih melekat pada sebagian warga, yang masih khawatir terhadap bahaya komunisme. Sementara ada pihak yang mengatakan, sikap semacam itu seperti melihat hantu di siang bolong. Saya melihat komunisme sebagai tantangan, bukan ancaman. Dalam arti tantangan untuk menghilangkan lahan yang subur bagi tumbuhnya komunisme, yaitu masyarakat yang penuh ketidakadilan, masyarakat yang sebagian cukup besar warganya masih menga-lami kemiskinan dan kebodohan serta ketertinggalan.

Perlu memisah Peristiwa G30S menjadi beberapa aspek, yaitu aspek kemanusia-an, ajaran, dan politik, agar bisa diselesaikan satu per satu. Yang paling penting dan mendesak ialah masalah kemanusiaan, yaitu mewujudkan rekonsiliasi antara mantan tapol 1965 plus keluarga dengan masyarakat luas, baik bersifat yuridis maupun kultural.

Anak-anak muda NU dalam Syarikat telah lama merintis dan menggalakkan rekonsiliasi kultural. Pembentukan KKR, meski tidak ideal, memberi peluang untuk rekonsiliasi yuridis. Aspek ajaran berkait penyebaran marxisme masih di-larang oleh Tap MPRS No XXV/1966. Tetapi kita mengetahui, UUD 1945 Pasal 28 menjamin hak kemerdekaan pikiran dan hak menyatakan pikiran yang dapat dianggap sebagai izin. Secara realitas pelarangan penyebaran marxisme kurang efektif. Penulisan buku yang bermutu untuk melawan marxisme akan lebih efektif.

Ketiga menyangkut politik kepartaian. Realitas politik saat ini tidak mendukung upaya menghidupkan kembali PKI karena terlibat dalam Peristiwa Madiun dan G30S. Pembentukan partai beraliran marxisme tidak menjanjikan dukungan kuat dari masyarakat. Dengan memilah dan memisahkan ketiga aspek itu, diharapkan penyelesaian masalah kemanusiaan akan lebih mudah dilakukan.

G30S diperingati bukan untuk menumbuhkan kembali saling curiga, saling benci, atau saling menyalahkan, tetapi untuk mengingatkan kita semua bahwa kita pernah melakukan kesalahan besar agar tidak mengulanginya di masa depan. Kita harus menyadari, jika Indonesia ingin maju dan menjadi bangsa besar, rekonsiliasi nasional adalah syarat utama yang harus dipenuhi.

Wahid Ketua Majelis Pengurus Pusat (MPP) Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia


***************** 0 0 0 0 0 0 *******************

PEMBARUAN DAILY

--------------------------------------------------------------------

MENYIKAPI  G30S

Wahid

Terjadi Peristiwa G30S, mayoritas masyarakat luas secara terbuka dan mantap meyakini bahwa PKI adalah dalang dari G30S. Januari 1966, Benedict Anderson dan Ruth McVey menulis Cornell Paper yang mengemukakan suatu hipotesa yang intinya menyatakan bahwa G30S adalah masalah internal Angkatan Darat dan tidak ada kaitannya dengan PKI.

Pamen dari Diponegoro Jawa Tengah merasa tidak puas dan frustrasi terhadap kepemimpinan tentara yang rusak oleh kemewahan di Jakarta. Keterlibatan PKI hanyalah suatu kecelakaan.

Sekitar sepuluh teori tentang siapa dalang G30S. Secara garis besar, ada beberapa intepretasi yang dikemukakan. Pertama, seperti yang dikemukakan oleh Anderson dan MacVey. Kedua, suatu gerakan yang dilakukan kelompok didalam TNI yang keseluruhannya diotaki PKI. Ketiga, suatu gerakan yang diintepretasikan sebagai suatu komplotan antara perwira pembelot dengan pemimpin-pemimpin PKI. Tentu tidak dapat diabaikan peran CIA dan Bung Karno.

Setelah Orde Baru tumbang, kebebasan untuk menyatakan pendapat dibuka lebar. Muncul dorongan kuat untuk mengugat keabsahan versi resmi G30S. Kebanyakan generasi muda punya rumus tentang Peristiwa G30S: karena kami musuh Orde Baru, maka musuh Orde Baru adalah kawan kami.

Gugatan terhadap teori keterlibatan PKI dalam G30S diajukan dengan usulan untuk membatalkan materi dari kurikulum 1994 dibidang sejarah yang secara tegas mencantumkan kata G30S/ PKI dan bahwa PKI ialah dalang. Dibentuklah Tim untuk menulis kembali sejarah Indonesia yang terdiri dari para ahli sejarah tua dan muda, yang dipimpin oleh Prof Dr Taufik Abdullah.

G30S

Adalah dalang G30S. Itulah yang ingin dikemukakan Prof Aminuddin Kasdi dalam bukunya G30S/PKI, Bedah Ceasar Dewan Revolusi Indonesia. Judul itu menunjukkan bahwa G30S dan PKI adalah suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan bahwa G30S/PKI merupakan operasi untuk melahirkan Dewan Revolusi pada tanggal 1 Oktober 1965 pagi yang merupakan sebuah kudeta terhadap pemerintahan Bung Karno.

Fakta dikemukakan untuk mendukung kesimpulannya, yang diambil dari berbagai sumber termasuk dari berkas pengadilan (Mahmillub) untuk perkara Nyono, Untung dan lain-lain.

Saya juga mengutip paper Harold Crouch Another Look At Indonesian Coup (jurnal Indonesia No 15/1973) yang juga mengambil hasil persidangan Mahmillub (proceeding pengadilan) dan sebagian dari rekaman proses lengkap persidangan Mahmillub serta pendapat pakar lain.

Bukti-bukti pengadilan yang diberikan tokoh-tokoh penting komunis, bisa ditarik kesimpulan ada tiga interpretasi pokok.

Nyono dalam persidangan mengakui bahwa ia mendukung perwira pemberon-tak secara pribadi dan menyusun daftar sejumlah anggota organisasi di bawah PKI untuk dilatih sebagai kekuatan pasukan cadangan, tetapi ia menolak bahwa PKI sendiri terlibat.

Menurut Sudisman dan Pardede, pemimpin PKI telah mengambil keputusan untuk mendukung usaha coup tetapi mereka mengelak dengan mengatakan bahwa inisiatif gerakan justru datang dari "perwira" progresif, bukan dari PKI.

Ketua Biro Khusus, Syam, memberikan bukti yang mengarah pada kesimpulan bahwa PKI telah merencanakan sejak awal gerakan coup dan bahwa perwira yang terlibat digerakkan PKI.

Nyono, Politbiro PKI telah mengadakan 3 pertemuan pada bulan Agustus 1965 setelah Aidit kembali lawatan ke luar negeri. Ada tiga masalah yang dilontarkan Aidit.

Berkaitan dengan sakitnya Presiden Soekarno yang dianggap sebagai hal serius. Kedua, informasi mengenai "Dewan Jenderal" yang berencana melakukan coup. Ketiga, prakarsa "perwira progresif" yang bermaksud mengambil tindakan preventif terhadap aksi "Dewan Jenderal".

Nyono, dalam pertemuan itu Aidit melontarkan soal apakah PKI lebih baik menyokong "perwira progresif" yang akan melakukan aksi pencegahan atau melaporkan kepada presiden dan menunggu sikap presiden. Pada akhir perte-muan (28 Agustus 1965) itu, Aidit mengaskan bahwa pilihan kedualah (melapor kepada presiden) yang diambil. Tetapi Nyono mengakui bahwa Aidit telah memutuskan untuk melakukan kontak dengan para perwira pembelot itu.

Juga mengakui, sebagai anggota Politbiro telah bekerja sama dengan para perwira pemberontak itu untuk merekrut sukarelawan dari organisasi massa PKI untuk pasukan cadangan yang dilatih disekitar Halim dengan koordinasi Angkatan Udara pada bulan Juli-September 1965.

Tokoh PKI

Pardede, anggota Politbiro PKI, dalam kesaksian pada pengadilan Nyono menyatakan bahwa dalam rapat tanggal 28 Agustus 1965 ketika akan mengambil sikap terhadap aksi perwira progresif, Aidit melontarkan usul agar masalah itu untuk sementara diserahkan pada Standing Committee Politbiro.

Menyetujui usul itu. Kira-kira sepuluh hari kemudian, Pardede menanyakan kepada Sudisman mengenai keputusan itu. Jawab Sudisman, mereka memutus-kan untuk mendukung sikap mengambil tindakan preventif yang akan dilakukan oleh para "perwira progresif".

Sidang pengadilannya (1967), Sudisman membenarkan kesaksian Pardede itu. Mengikuti keputusan itu, menurut Sudisman, Aidit lalu meminta Nyono untuk merekrut 2000 anggota ormas dibawah PKI untuk menjadi pasukan cadangan yang akan dimanfaatkan untuk melancarkan aksi "perwira progresif" itu.

September 1965 Sudisman mengirim utusan ke Medan, Palembang, Banten, Jawa Tengah dan Jawa Timur untuk menginformasikan kemungkinan aksi "Dewan Jenderal" kepada cabang-cabang PKI. Semua pengurus PKI diwilayah diharuskan memantau terus menerus perkembangan di Jakarta lewat radio dan juga "membantu Dewan Revolusi".

Demikian Sudisman mengakui bahwa pemimpin PKI secara sadar menyokong usaha-usaha coup. Namun dia menyatakan bahwa PKI hanyalah membantu gerakan yang secara nyata dilakukan "perwira-perwira progresif". Dia menyatakan bahwa keterlibatan para pemimpin PKI dalam gerakan coup itu tidak berarti bahwa partai secara keseluruhan terlibat.

(Kamaruzzaman) menjadi saksi dalam persidangan Sudisman dan dirinya sendiri. Dia adalah Kepala Biro Khusus Politbiro PKI yang dibentuk tahun 1964, yang bertanggungjawab secara langsung kepada Aidit. Banyak langkah yang dibuat Syam yang tidak diketahui pimpinan partai selain Aidit. Dia dicurigai sebagai double agent.

Syam berbeda. Menurutnya, Aiditlah yang mengambil prakarsa dengan meng-intruksikan kepada Syam untuk menggalang perwira pemberontak yang bisa diajak untuk menjalankan rencana yang disusun oleh PKI. Jadi menurut Syam, "perwira progresif" tidak memainkan peran independen, mereka hanyalah alat yang siap digunakan apa saja oleh PKI.

Dari uraian singkat di atas tampaknya bisa disimpulkan bahwa banyak pemimpin PKI terlibat dalam usaha coup, namun derajat keterlibatannya masih mengun-dang interpretasi yang beragam. Yang mengundang pertanyaan adalah pendapat para pemimpin PKI yang menyatakan bahwa keterlibatan mereka itu secara pribadi dan tidak melibatkan partai. Pernyataan itu sulit untuk diterima.

Terlibat?

Pihak yang mempunyai pendapat bertentangan juga mengajukan argumentasi dan "bukti" untuk mendukung pendapat mereka. Sebuah tulisan di Kompas (27-10-2004) berjudul "G30S, Terlibatkah Soeharto ?" oleh James Luhulima, mengemukakan pendapat bahwa tidak tertutup kemungkinan keterlibatan Pak Harto dalam G30S, bahkan posisinya amat strategis.

Yang dikemukakan adalah adanya kunjungan Kolonel Latief ke RSPAD menemui Pak Harto yang sedang menunggui Tommy yang sedang dirawat di sana, (29 dan 30 September 1965).

Kesempatan itu, menurut Kolonel Latief, dia menyampaikan kepada Pak Harto bahwa dalam waktu yang amat dekat akan terjadi penjemputan paksa terhadap beberapa jenderal yang tergabung dalam Dewan Jenderal yang diyakini akan melakukan kudeta terhadap Bung Karno. Para jenderal itu akan dibawa kehadapan Bung Karno untuk diinterogasi.

Penulis itu Pak Harto adalah satu-satunya perwira tinggi TNI yang mengetahui informasi tentang adanya operasi penjemputan paksa beberapa jenderal itu. Seharusnya Pak Harto tanggap dan melaporkannya pada Jenderal Ahmad Yani.

Laporan itu, menurut Kolonel Latief, Pak Harto hanya menjawab telah menge-tahui hal itu dari seorang bekas anak buahnya bernama Subagiyo. Oey Tjoe Tat, seorang menteri diera Bung Karno, dalam memoirnya menyatakan bahwa dia bertemu Subagiyo di dalam tahanan yang mengatakan bahwa dia memang bertemu Pak Harto dan meyampaikan informasi seperti di atas.

Itu juga menyatakan bahwa hampir semua pelaku inti G30S punya hubungan dekat dengan Pak Harto. Brigjen Soepardjo, Kolonel Untung, Syam Kamaruz-zaman dan pimpinan batalyon yang bertugas dilapangan Monas. Selain itu juga ada informasi dari Wadanyon 530/ Para Brigade/ Brawijaya Kapten Soekarbi (Detak 29-9-1998) bahwa dalam Radiogram Pangkostrad No 220 dan No 239 tanggal 21-9-1965 yang ditandatangani Mayjen Soeharto, diperintahkan agar batalyon tersebut yang dipersiapkan dalam rangka HUT ke-20 ABRI, datang dengan "perlengkapan tempur garis pertama".

Heran, pada saat G30S berlangsung, Pak Harto hanya melihat perkembangan untuk menunggu saat yang tepat dan dengan cepat melakukan langkah yang diperlukan, di saat pihak lain di dalam maupun di luar TNI masih tidak tahu apa yang sesungguhnya terjadi.

Memiliki seluruh informasi, Pak Harto dengan leluasa dapat mengendalikan keadaaan termasuk mengambil alih kendali TNI AD. Apalagi kemudian juga mengendalikan pers nasional sehingga seluruh informasi kepada masyarakat dapat sepenuhnya dikendalikan.

Itu, menurut James Luhulima amat patut diduga bahwa Pak Harto terlibat dalam G30S, bahkan memegang posisi paling strategis. Tentu Pak Harto membantah keterangan Kolonel Latief itu. Memang Kolonel Latief datang ke RSPAD untuk membunuh Pak Harto tetapi gagal karena banyak orang. Tuduhan terhadap Pak Harto juga dibantah oleh Jenderal Nasution.

Yang Dipakai

Uraian singkat di atas, kita bisa melihat bahwa ternyata memang tidak mudah untuk bisa menentukan dengan pasti siapa dibalik G30S. Setiap kesimpulan yang dibuat akan dibantah oleh yang lain sehingga tidak akan ada kesimpulan yang diterima oleh semua pihak. Setiap orang mempunyai kesimpulan sesuai pengala-man dan keyakinan masing-masing yang sifatnya individual.

Yakin dan berpendapat bahwa PKI berada di belakang G30S, dengan dasar argumentasi di atas yang didukung fakta yang cukup kuat. Tetapi keyakinan dan pendapat saya itu akan dibantah oleh pihak yang punya keyakinan dan pendapat bahwa TNI atau Mayjen Soehartolah yang berada di belakang G30S, dengan dasar argumentasi yang juga didukung fakta, walaupun fakta itu belum diuji didalam pengadilan.

Pertanyaan, bagaimana cara Tim Penulisan Kembali Sejarah itu membuat kesimpulan "siapa di belakang G30S?" Para ahli sejarah yang tergabung dalam Tim itu tampaknya terbelah dalam pendapat yang bertentangan dalam menjawab pertanyaan di atas. Apakah harus dilakukan pemungutan suara untuk menentu-kan jawaban terhadap pertanyaan di atas ? Hal itu tidak lazim dan tidak tepat. Kebenaran sejarah tidak bisa ditentukan dengan pemungutan suara.

Berlebihan kalau saya mengatakan bahwa tampaknya para ahli sejarah kita tidak mampu membuka misteri Peristiwa G30S. Bagaimana harus menjelaskan kepada puluhan juta siswa melalui kurikulum tentang suatu episode paling menentukan dalam sejarah Indonesia? Kurikulum 2004 tidak menjelaskan siapa di belakang G30S. Kurikulum itu memicu protes oleh kelompok lawan PKI ke Mendiknas yang mengakibatkan dicabutnya kurikulum 2004 itu.

Kalau Tim Penulisan Kembali Sejarah memang betul-betul tidak bisa menentukan siapa di belakang G30S, apa yang harus ditulis di dalam kurikulum bidang sejarah khususnya tentang Peristiwa G30S? Apakah sama sekali tidak ditulis seperti yang tercantum dalam Kurikulum 2004 yang diperbaiki setelah ada protes dari yang anti-PKI? Apa masih mungkin kembali ke Kurikulum 1994?

Usul, supaya dikemukakan apa yang dapat digali dalam persidangan seperti yang saya kemukakan di atas, sebagai suatu pendapat dan juga pendapat lain yang berbeda tetapi harus didukung dengan data dan fakta yang cukup kuat, yang dikumpulkan dan dianalisis secara cermat oleh timnya Pak Taufik Abdullah. Biarkan masyarakat menilai dan menentukan sendiri versi mana yang mereka percaya.

Aspek

Harus bisa memilah kasus G30S ke dalam tiga aspek, yaitu aspek kemanusiaan, ajaran, dan politik, supaya bisa diselesaikan satu persatu. Yang paling mendesak ialah masalah kemanusiaan, yaitu mencari jalan guna mewujudkan rekonsiliasi antara mantan tapol 1965 beserta keluarga dengan masyarakat luas, yang bersifat kultural dan juga yuridis.

Rekonsiliasi diharapkan perlakuan diskriminatif terhadap mantan aktivis PKI dan onder bouw-nya beserta keluarga mereka dapat betul-betul diakhiri. Kalangan muda NU dalam Syarikat telah cukup lama merintis dan mendorong terwujudnya rekonsiliasi kultural. Rekonsiliasi yuridis dimungkinkan dengan terbentuknya KKR, entah bagaimana dalam kenyataannya nanti.

Ajaran yaitu penyebaran Marxisme yang masih dilarang oleh Tap MPR No XXV Tahun 1966. UU No 27/1999 mengandung ancaman pidana terhadap penyeba-ran marxisme/komunisme. Sebaliknya, UUD 1945 Pasal 28 menjamin hak kemerdekaan pikiran dan hak menyatakan pikiran sebagai aturan yang memper-bolehkan penyebaran marxisme. Nyatanya, upaya pelarangan penye-baran marxisme kurang efektif. Penulisan buku yang bermutu untuk melawan marxisme akan lebih efektif.

Terakhir adalah aspek politik kepartaian. Realitas politik saat ini tampaknya tidak mendukung upaya menghidupkan kembali PKI karena keterlibatan dalam peristiwa Madiun dan Peristiwa G30S.

Pembentukan partai baru beraliran marxisme juga tidak menjanjikan dukungan yang kuat dari masyarakat. Dengan memilah dan memisahkan ketiga aspek seperti di atas, diharapkan penyelesaian masalah kemanusiaan akan dapat lebih mudah dilakukan.

Berpuluh tahun G30S seyogyanya kita pergunakan tidak untuk menumbuhkan kembali saling curiga, saling benci dan saling menyalahkan. Tetapi untuk menyadarkan diri kita masing-masing bahwa kita pernah bermusuhan dan saling menyakiti, dan kita semua menderita. Juga untuk menumbuhkan kesadaran bahwa kita harus melakukan rekonsiliasi nasional kalau kita ingin bangsa Indonesia menjadi besar. *

Penulis adalah Ketua Majelis Pengurus Pusat (MPP) Ikatan Cendekiawan Muslim se- Indonesia (ICMI)

*******************

http://www.indonesia-house.org/focus/terror/2003/11/110603PKI_dan_Rekonsiliasi.htm

PKI dan Rekonsiliasi

Source: Republika, Kamis, 06 Nopember 2003

Oleh : Salahuddin Wahid

Dalam peringatan 30 September 2003 saya diminta bicara di depan para mantan tapol G 30 S dan keluarga. Pada 23 Oktober 2003 saya diminta bicara bersama Asvi Warman Adam dan Ester I Yusuf di Institut Studi Arus Informasi (ISAI) dalam acara bedah tiga buah buku sekitar G 30 S.

Salah satunya berjudul "G 30 S Sejarah yang Digelapkan". Medio September 2003 di kantor Komnas HAM saya menerima pengaduan tentang tindak kekerasan oleh PKI di Madiun (1948). Para pengadu itu menyerahkan daftar nama korban. Saya mengikuti serangkaian wawancara Metro TV terhadap bebe-rapa tokoh yang berseberangan dalam rangka memperingati 30 September. Wawancara tersebut memberi informasi kepada masyarakat luas yang tidak tahu persis apa yang terjadi, khususnya generasi muda. Memang generasi muda menjadi bingung akibat perubahan drastis yang timbul sebagai hasil keterbukaan yang kita alami saat ini.

Kita harus memberi informasi yang benar dan tepat serta berimbang terhadap apa yang sebenarnya terjadi, walaupun tidak mudah untuk melakukan hal itu. Pasti akan ada pertentangan yang tajam dalam melihat peristiwa G 30 S dan Peristiwa Madiun. Akan ada dua versi yang sulit untuk mengklarifikasi mana yang benar. Kedua pihak merasa benar. Sementara itu pemerintah telah menugasi Dr Taufik Abdullah dkk untuk menulis kembali sejarah Indonesia.

Tiga pokok soal

Dalam diskusi di ISAI saya sampaikan pandangan tentang tiga hal: (1) peristiwa G 30 S, (2) komunisme dan PKI, dan (3) perlakuan terhadap korban dan keluarganya. Ketiga hal itu harus kita jelaskan kepada generasi muda yang amat membutuhkan kejelasan sikap kita. Menurut saya hal itu amat penting sehingga membuat tulisan ini tanpa harus menunggu 30 September tahun depan. Di ISAI, di depan sekitar 100 orang yang saya duga kebanyakan adalah simpatisan korban kekerasan tahun 1965 dan pendukung PKI, saya sampaikan pengalaman saya pada tahun 1965 dan 1966. Selesai mendengar pengumuman Dewan Revolusi (1 Oktober 1965) bersama ibu, kakak, dan adik, kami langsung berkesimpulan bahwa yang telah melakukan makar adalah PKI. Reaksi spontan itu adalah sesuatu yang wajar kalau kita hidup di Indonesia pada tahun 1962-1965 dan berada pada pihak yang tidak pro-PKI. Hal itu adalah hasil dari pemahaman terhadap proses politik yang berlangsung di negara kita.

Selama 1962-1965 kami mendengar langsung dari kawan dan saudara di Jawa Timur bagaimana PKI dan organisasi di bawahnya melakukan aksi sepihak dan provokasi yang menimbulkan konflik dengan kalangan Islam, kalangan agama lain, dan pihak TNI. Beberapa peristiwa masih teringat di luar kepala seperti insiden di Kanigoro dengan PIL, di Muncar (Banyuwangi) dengan Ansor, dan Bandar Betsy (Sumut) yang menewaskan Pelda Sujono.

Rumah ibu saya selama Oktober 1965 menjadi semacam Posko bagi kalangan NU karena letaknya sentral dan berada di samping rumah perwira TNI yang mendapat penjagaan. Di situ saya terlibat dalam penggodokan sikap NU terhadap G 30 S, membantu para senior saya seperti Pak Ud, Mahbub Junaedi, Said Budairy, dll. Sikap NU tegas yaitu meminta pembubaran PKI karena keterlibatannya dalam G 30 S.

Di rumah Sudisman (tokoh CC PKI) yang ada di dekat rumah ibu saya, terdapat daftar tokoh-tokoh yang anti-PKI. Nama ibu saya terdapat di dalam daftar itu. Kesimpulan yang wajar (pada saat itu) terhadap daftar itu ialah bahwa nama-nama tersebut akan ditangkap atau bahkan dihabisi oleh PKI. Kita sekarang bisa mengatakan bahwa daftar itu dibuat oleh pihak TNI untuk memojokkan PKI. Tetapi kita harus memahami situasi dan kondisi saat itu. Tidak bisa kita menilai apa yang terjadi 38 tahun lalu dengan perspektif dan setting sosial-politik masa kini.

Beberapa pekan setelah itu mulai terdengar informasi tentang terjadinya pembunuhan terhadap mereka yang diduga menjadi anggota PKI atau organisasi mantelnya. Jumlah korban kabarnya mencapai ratusan ribu orang. Disiarkan bahwa para anggota Banser di Jawa Timur terlibat di dalam kegiatan itu. Saya, adik, kakak, dan ibu sering membahas hal itu. Kami menyesal hal itu terjadi dan sulit untuk bisa menerimanya.

Januari 1966 di Jakarta berlangsung peringatan Harlah ke-40 NU. Dalam kegiatan itu banyak anggota Banser dari berbagai tempat datang ke Jakarta. Kami sempat diskusi dengan beberapa dari mereka. Kami sampaikan pikiran kami tentang pembunuhan terhadap orang yang diduga anggota PKI di Jawa Timur. Mereka menjawab situasi amat mencekam dan menghendaki mereka untuk melakukan tindakan itu. Tidak ada pilihan lain, membunuh atau dibunuh. Kami hanya bisa bersyukur bahwa kami tidak berada pada posisi seperti para anggota Banser itu.

Kita sekarang menghadapi suatu teka-teki tentang siapa yang sesungguhnya berada di belakang G-30 S, apakah PKI atau TNI AD, atau permainan CIA? Jenderal Mursyid pernah menyatakan tuduhan: Pak Harto ada di belakang G 30 S. Pendapat serupa juga disampaikan oleh banyak pihak. Pihak TNI AD sejauh saya ketahui tidak banyak menanggapi tuduhan itu. Dalam status TNI AD sedang berada pada posisi yang terpojok memang tidak terlalu mudah untuk bisa membendung upaya menghapuskan keterlibatan PKI dalam G 30 S, khususnya di kalangan generasi muda.

Tidak mudah untuk menemukan jawaban terhadap teka-teki itu. Jangankan untuk peristiwa tahun 1965, untuk kasus Mei 1998 saja kita sulit untuk menemukan jawaban pihak mana sebenarnya yang bermain sehingga mengakibatkan korban ratusan jiwa melayang. Kita memang harus terus berupaya untuk membuka kabut sejarah itu dan sejarah yang akan menjawab pertanyaan itu.

Dalam diskusi di ISAI, seorang pemudi menanyakan kebenaran informasi yang dia terima dari salah seorang kawannya bahwa keluarga si kawan itu menjadi korban pembunuhan oleh PKI di masa lalu. Saya menjawab bahwa PKI terlibat dalam pemberontakan Madiun (1948). Pada usia 10 tahun saya melihat foto menggambarkan seorang lelaki bercelana pendek tanpa baju berdiri dengan mata tertutup dan dihadapannya berjajar beberapa orang yang memegang senapan dan menujukan senapan itu kepada orang yang ditutup matanya itu. Saya bertanya kepada ayah saya siapa orang itu. Beliau menjawab bahwa orang itu adalah anggota PKI yang dihukum mati karena terlibat dalam pembunuhan terhadap kalangan ulama yang kebetulan adalah famili dari ayah saya.

Pelarangan ajaran komunisme

Pertanyaan kedua ialah bagaimana sikap kita terhadap komunisme, apakah isme itu tetap harus dilarang? Seperti kita tahu, upaya pencabutan TAP MPRS No XXV/1966 tidak berhasil. Pelarangan terhadap komunisme juga dimasukkan dalam RUU KUHP. Kita melihat bahwa terdapat pro-kontra terhadap pelarangan itu. Ada yang menyetujui pelarangan itu dan membandingkannya dengan pelarangan yang dilakukan bangsa Jerman terhadap ajaran NAZI. Tetapi ada yang menolak larangan itu dengan argumentasi bahwa kita tidak berhak melarang karena bertentangan dengan HAM yang dijamin oleh UUD kita.

Banyak anak muda, termasuk juga di kalangan NU, tertarik untuk mempelajari ajaran Karl Marx. Alasannya sederhana, ajaran itu menunjukkan pemihakan yang jelas terhadap nasib rakyat kecil. Mereka melihat masyarakat yang penuh dengan penindasan terhadap rakyat kecil, banyak pengangguran, banyak rakyat yang menderita kelaparan. Mereka juga menyaksikan penggusuran yang dilakukan secara besar-besaran dengan menggunakan aparat pemerintah dalam jumlah besar seperti hendak memerangi musuh. Di tengah suasana seperti itu mereka melihat banyak pejabat yang hidup mewah (yang mereka duga dari hasil KKN). Mereka juga membaca berita tentang kebijakan pemerintah yang tidak memihak rakyat kecil.

Tidak heran kalau mereka amat tertarik dengan gagasan yang terdengar indah itu yang menjanjikan jalan keluar dari keadaan yang amat menyedihkan bagi rakyat banyak, termasuk kemungkinan melakukan revolusi. Mereka tidak ingin mengkaji lebih jauh bagaimana sebenarnya komunisme dalam praktiknya. Mereka tentu tahu bahwa komunisme telah ditinggalkan oleh sebagian besar pendukungnya yang telah gagal mewujudkan paham itu dalam kehidupan nyata. Tetapi bagi mereka komunisme/marxisme tetap menawarkan pesona indah.

Kalangan muda NU mungkin banyak yang kecewa dengan perilaku para tokoh Islam yang menurut mereka tidak banyak yang menunjukkan kepedulian terhadap nasib rakyat banyak yang tetap menderita setelah Indonesia merdeka lebih dari 50 tahun. Bagi mereka masyarakat Islam lebih sibuk dengan ibadah ritual dan mengabaikan ibadah sosial yang sebenarnya harus lebih kita utamakan. Bagi mereka Islam historis tidak sebaik Islam normatif yang telah mereka pelajari sekian lama. Pendapat itu benar, tetapi mereka tampaknya lupa bahwa komunisme historis juga tidak lebih baik daripada Islam historis kalau tidak mau kita katakan lebih buruk.

terjadi antara tanggal 30 September malam dan 1 Oktober 1965 sebenarnya merupakan sesuatu yang amat kompleks dan menyimpan banyak misteri. Namun, secara singkat dapat dikatakan, pada intinya yang berlangsung adalah suatu operasi militer yang dipimpin Letkol Untung, didukung sejumlah personel militer lain, seperti Kolonel Abdul Latief dan Brigjen Soepardjo. Mereka menama-kan diri ¨Gerakan 30 September¨ (G30S).

banyak versi menyangkut motif dan dalang sesungguhnya dari operasi militer itu. Ada yang menduga, dalangnya adalah Bung Karno, PKI, CIA, Letkol Untung sendiri, bahkan Mayjen Soeharto (Kompas, 27/10/2004). Masih dibutuhkan penelitian lebih lanjut mengenai hal ini.

Yang jelas, akibat operasi militer itu enam jenderal, seorang kapten, dan seorang warga sipil tewas. Dari kediaman masing-masing, para perwira tinggi militer itu dibawa ke Halim Perdanakusumah. Ada yang masih dalam keadaan hidup, ada yang sudah tewas. Secara bersama-sama tubuh mereka dimasukkan ke sebuah sumur tua di Lubang Buaya. Siapa pun pelakunya dan apa pun motif operasi militer ini, tindakan itu adalah kejam dan tak bisa dilupakan.

Hal lain yang jelas adalah dalam waktu singkat operasi militer pimpinan Letkol Untung terbongkar. Tanggal 2 Oktober kelompok G30S gagal dan bubar. Letkol Untung melarikan diri dari Jakarta.

Pembunuhan massal

itu tak terjadi pergolakan sosial berarti di masyarakat, meski suasana menjadi tegang akibat pembunuhan para jenderal di Jakarta. Pergolakan sosial baru terjadi sekitar tanggal 20-21 Oktober, ditandai dengan pembunuhan massal yang berlangsung di Jawa Tengah, khususnya di daerah Klaten dan Boyolali. Dengan kata lain, pembunuhan massal itu baru dimulai sekitar tiga minggu setelah berlangsungnya operasi militer Letkol Untung beserta G30S-nya. Itu pun terjadi secara bergelombang. Pada bulan Oktober, pembunuhan terjadi di Jawa Tengah, selanjutnya bulan November di Jawa Timur, dan baru bulan Desember di Bali.

itu berlangsung secara keji dan massal. Pada dini hari tanggal 23 Oktober 1965, misalnya, di Boyolali ada sekitar 250 orang dibunuh beramai-ramai, termasuk seorang guru SD dan istrinya yang dilempar ke sumur dalam keadaan hidup-hidup (Dommen: 1966, 8).

kejam serupa terjadi di berbagai tempat lain di Jawa, Bali, dan sejumlah pulau lain. Jumlah pasti dari korban yang tewas sulit ditentukan, tetapi umumnya berkisar setengah juta sampai satu juta jiwa (Cribb 1990:8).

Produksi ingatan

keji dan massal itu terutama dipicu berbagai pemberitaan resmi yang intinya menuduh PKI sebagai dalang operasi militer Letkol Untung dan berlaku kejam terhadap para korban. Dua pekan pertama bulan Oktober hampir semua koran disensor. Hanya koran-koran tertentu yang oleh kalangan militer diperbolehkan terbit.

Melalui koran-koran ini dikabarkan berbagai kekejaman PKI di Halim Perdana-kusumah, seperti kisah ˇ¨pesta harum bungaˇ¨, kisah pemotongan alat-alat vital serta pencungkilan mata para korban. [Brigjen TNI dr Rubiono Kertapati yang mengetuai tim dokter yang melakukan otopsi atas para korban menyatakan dalam laporan visum et repertum-nya, tak ada penyiksaan atas tubuh para korban].

dalang pembunuhan para jenderal itu belum jelas, tetap saja digunakan istilah G30S/PKI. Hal itu dimaksudkan untuk menimbulkan amarah terhadap PKI. Akibatnya, emosi rakyat mudah tersulut dan pembunuhan massal pun terjadi. Bagai dalam Perang Baratayudha, bangsa Indonesia mandi darah saudara sendiri.

Ingatan akan apa yang terjadi tahun 1965 terus diproduksi dan dikemas sedemikian rupa hingga menguntungkan penguasa. Pembuatan film Pengkhia-natan G30S/PKI hanya sebuah contoh. Produksi (dan reproduksi) ingatan itu penting karena dapat digunakan untuk menakut-nakuti masyarakat sehingga mudah dikontrol. Ia menjadi semacam menara panoptik-nya Foucault yang berfungsi sebagai sistem pengawasan yang dominan, tetapi tak terduga.

Oktober

ingatan itu memiliki konsekuensi amat jauh. Salah satunya ialah ingatan masyarakat akan apa yang terjadi pada tahun 1965 menjadi kabur. Masyarakat sulit membedakan antara (a) operasi militer yang dilakukan Letkol Untung dan kawan-kawan dan (b) pembunuhan massal terhadap rakyat Indonesia, serta (c) berbagai upaya produksi ingatan yang manipulatif tentang Tragedi 1965.

memusatkan peringatan Tragedi 1965 pada bulan September adalah contoh. Orang mengira, ˇ¨puncakˇ¨ tragedi itu pada bulan September. Seakan-akan pada bulan itulah tragedi berlangsung. Padahal, tragedi pembunuhan para jenderal dan ratusan ribu rakyat Indonesia justru terjadi pada bulan Oktober dan bulan-bulan setelahnya. [Kiranya sudah saatnya peringatan Tragedi 1965 digeser ke bulan Oktober atau setelahnya]

40 tahun Tragedi 1965 adalah momentum yang amat berharga. Kita diundang untuk belajar dari tragedi itu, yang kekejamannya nyaris tak tertandingi dan yang dampaknya masih tetap terasa sampai sekarang. Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak takut untuk belajar dari sejarahnya sendiri.

 

*************** 0 0 0 0 0 0******************

Tentang Tragedi 1965

Tahun 2005 merupakan tahun peringatan 40 tahun salah satu lembaran paling hitam dalam sejarah Indonesia, yakni Tragedi 1965. Dalam tragedi itu ada tujuh orang perwira tinggi Angkatan Darat ditangkap dan dibunuh sebagai akibat operasi militer yang diadakan oleh Letkol Untung dan kawan-kawan. Selanjutnya ada ratusan ribu rakyat Indonesia yang kemudian dalam tempo beberapa bulan tewas dibantai oleh sesama warga negara. Lebih lanjut, selama beberapa dekade berikut, ingatan akan Tragedi ‘65 terus diproduksi dan dikemas sedemikian rupa hingga menjadi alat efektif untuk melayani berbagai macam kepentingan kelom-pok.

Oleh karena itu dalam berbicara mengenai Tragedi ‘65 kita perlu memerinci dan menyoroti tiga unsur penting yang tampaknya tak terpisahkan namun sebenarnya berbeda. Ketiganya adalah: (a) operasi militer Letkol Untung dkk; (b) pembunu-han massal; (c) produksi ingatan atas tragedi tersebut.

1. Operasi militer Letkol Untung dkk

Ketika orang berbicara mengenai peristiwa G30S tahun 1965 biasanya narasi yang berlaku adalah sebagai berikut. Pada tanggal 30 September 1965 melalui Pasukan Cakrabirawa, PKI telah melancarkan kudeta dengan jalan membunuh tokoh-tokoh tertinggi militer Indonesia di Jakarta. Begitu kejamnya orang-orang PKI itu sehingga enam orang Jendral plus seorang Kapten telah menjadi korban. [Dalam salah satu operasi penangkapan, seorang Jenderal berhasil lolos dari upaya itu, namun putrinya tewas secara mengenaskan di tangan PKI.] Kekeja-man PKI berlanjut di Lubang Buaya, dengan jalan menyayat-nyayat tubuh para Jendral. Sekelompok perempuan yang tergabung dalam organisasi Gerwani bahkan memotong alat-alat vital para Jendral itu sambil menari-nari di tengah orgi yang disebut “pesta harum bunga”. Mata dari sebagian korban juga dicungkil dengan alat khusus.

Karena PKI dipandang sebagai satu-satunya “dalang” dari peristiwa keji tersebut, maka sudah selayaknya bahwa ratusan ribu anggota PKI di manapun mereka berada dibunuh secara beramai-ramai. Pantas pula peristiwa yang terjadi pada tanggal 30 September 1965 itu disebut “G30S/PKI”  dengan tekanan pada “PKI”-nya karena PKI merupakan pelaku utama. Juga, pantas kalau istilah yang dipakai adalah istilah “Gestapu” (Gerakan September Tigapuluh). PKI juga layak ditumpas karena sebelumnya mereka telah dua kali memberontak (tahun 1926/27 dan 1948), dan ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi komunis yang ateis.

Selanjutnya, siapapun yang telah berhasil “menyelamatkan” negara dan bangsa ini dari kaum komunis dengan jalan memimpin operasi pembantaian dan pemenjaraan massal atas mereka “berhak” menjadi pemimpin tertinggi Republik Indonesia. Tanpa kepemimpinannya (dan orang-orang dekatnya) negeri ini akan terus-menerus berada di bawah rong-rongan kaum komunis yang licik.

Lepas dari apakah setuju atau tidak dengan narasi tersebut, kalau diteliti lebih lanjut akan muncul sejumlah “misteri” yang belum terjawab. Misalnya saja, PKI adalah organisasi sipil, tetapi mengapa tokoh-tokoh kunci dalam Gerakan Tigapuluh September (G30S) itu, yakni Letkol Untung, Kolonel Abdul Latief dan Brigjen Soepardjo, justru adalah para personil militer, khususnya TNI-Angkatan Darat? Perlu diingat, Angkatan Darat sendiri sejak Pemilu 1955 telah sengit berlawawan dengan PKI antara lain karena kemenangan PKI dan kekalahan IPKI dalam pemilu tersebut. [IPKI /Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia adalah partai politik yang dipelopori oleh Angkatan Darat].

Dalam pledoinya, Kolonel Abdul Latief mengatakan bahwa sebelum dilaksana-kannya operasi militer itu ia telah melapor ke Pangkostrad Mayor Jendral Soeharto (Latief: 2000, 157-158; 277-282). Pertanyaanya, mengapa Mayjen Soeharto tidak melaporkan rencana operasi militer itu ke atasannya, yakni Jendral Ahmad Yani sebagai Panglima Angkatan Darat, atau ke Presiden Sukarno sebagai Panglima Tertinggi? Padahal ia tahu bahwa operasi militer itu adalah operasi besar dan akan segera berlangsung di Ibukota negara.

Sejauh mana sebenarnya keterlibatan pihak-pihak asing dalam peristiwa itu? Dalam konteks Perang Dingin tentu ada banyak negara yang senang atau khawatir dengan perkembangan politik di Indonesia waktu itu, terutama berkaitan dengan kecenderungan politik Presiden Sukarno, perkembangan PKI, serta dinamika militer (khususnya Angkatan Darat). Sangat mungkin bahwa sejumlah negara, entah itu dari blok kapitalis pimpinan AS atau dari blok komunis pimpinan Uni Soviet dan Cina, ikut berkepentingan atas terjadinya perubahan drastis dalam perpolitikan di Indonesia.

Satu-satunya link yang menghubungkan Gerakan 30 September  dengan PKI adalah Ketua Biro Khusus PKI, yakni Sjam Kamaruzzaman alias Sjamsul Qamar Mubaidah. Oleh PKI ia ditugasi untuk "membina" sejumlah anggota TNI-AD agar mendukung PKI. Akan tetapi bagaimana dengan dugaan bahwa sebenarnya ia adalah sekaligus bertindak sebagai agen ganda yang juga bertugas memata-matai gerak PKI demi kepentingan militer?  Kalau dugaan itu benar, bagaimana mungkin posisi Sjam yang masih meragukan itu bisa dijadikan bukti bahwa PKI merupakan satu-satunya "dalang" dari operasi militer G30S?

Selanjutnya, benarkah dalang dari operasi militer itu tunggal? Tidakkah mungkin bahwa dalang dari peristiwa itu bukan satu melainkan beberapa? Bisa jadi, operasi militer yang dilakukan oleh kelompok G30S itu merupakan muara dari berbagai kelompok kepentingan yang mengharapkan ada perubahan fundamental dalam perpolitikan Indonesia saat itu. Kelompok kepentingan itu bisa datang dari dalam maupun dari luar negeri.

Benarkah apa yang terjadi pada malam 30 September -1 Oktober 1965 itu merupakan “pemberontakan” sebagaimana selama ini dipahami? Penggunaan istilah ini perlu dicermati, karena secara etimologis istilah tersebut memiliki makna yang berbeda. Istilah pemberontakan dalam bahasa Inggris adalah rebellion, yang berarti “open defiance of or resistance to an established government” atau suatu tindakan menentang/resistensi secara terbuka terhadap pemerintah yang ada. Istilah itu perlu dibedakan dengan istilah coup d’etat (kudeta), yang berarti perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh tentara bersama sipil; dengan istilah  pronounciamento yang berarti perebutan kekuasaan yang semua pelakunya adalah  tentara; dan dengan istilah  putsch yang pengertiannya adalah perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh sekelompok tentara (Asvi: 2005). Dari definisi-definisi itu kelihatan bahwa operasi militer yang dilakukan oleh Letkol Untung dan kawan-kawan itu lebih dekat dengan pengertian putsch daripada pemberontakan, karena tidak dimaksudkan untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Sukarno dan hanya dilakukan oleh sekelompok tentara. Tetapi mengapa istilah yang dipakai selalu saja istilah “pemberontakan” dan bukan putsch? Itupun selalu dikaitkan dengan "pemberontakan-pemberontakan PKI" yang terjadi pada tahun 1926/27 dan 1948.

2. Pembunuhan Massal

Apapun jawab atas pertanyaan-pertanyaan di atas, telah diketahui bahwa dalam beberapa hari operasi militer yang diprakarsai oleh Letkol Untung dan kawan-kawan itu menjadi publik dan dalam waktu singkat, yakni tanggal 2 Oktober, dinyatakan abortive atau gagal. Koran PKI Harian Rakjat menyatakan dukungan kepada operasi militer Untung, tetapi siapa sebenarnya yang membuat pernyataan itu kini banyak diragukan. Letkol Untungpun melarikan diri ke luar Jakarta. Sejak itu berlangsung masa tenang, dalam arti tak terjadi pergolakan sosial yang berarti di masayarakat, meskipun suasana tegang muncul akibat pembunuhan para Jendral di Jakarta.

 Pergolakan sosial baru terjadi sekitar tanggal 20-21 Oktober ditandai dengan pembunuhan massal yang berlangsung di Jawa Tengah, khususnya di daerah Klaten dan Boyolali. Dengan kata lain, pembunuhan massal itu baru terjadi sekitar tiga minggu setelah berlangsungnya operasi militer yang dilakukan oleh Letkol Untung beserta G30S-nya. Dan pembunuhan massal itupun terjadi secara bergelombang. Pada bulan Oktober pembunuhan terjadi di Jawa Tengah, selanjutnya pada bulan November di Jawa Timur, dan baru pada bulan Desem-ber terjadi di Pulau Bali.

Pembunuhan itu sendiri berlangsung secara sungguh keji dan sungguh massal. Pada dinihari tanggal 23 Oktober 1965, misalnya, di Boyolali ada sekitar 250 orang yang dibunuh secara beramai-ramai, termasuk seorang guru SD dan istrinya yang dilempar ke sumur dalam keadaan hidup-hidup (Dommen: 1966, 8). Dalam keadaan kaotik, banyak warga keturunan Cina di Semarang, Yogyakarta dan Surakarta juga menjadi korban amuk massa. Tindakan kejam serupa terjadi di berbagai tempat lain di Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali dan sejumlah lokasi di luar Jawa. Jumlah pasti tentang berapa korban yang tewas sulit ditentukan, tetapi umumnya berkisar antara setengah juta sampai satu juta jiwa (Crib 1990:8; Fein 1993:8). Dengan demikian secara umum dapat dikatakan bahwa dari segi skala kekejaman dan jumlahnya, pembantaian massal 1965 di Indonesia merupakan salah satu kekejian kemanusiaan di luar perang yang paling mengerikan.

Di sinilah terletak aspek tragedi dari apa yang terjadi pada tahun 1965 itu. Yakni bahwa tujuh perwira tinggi telah tewas dan dikorbankan oleh sesama warga negaranya, dan pembunuhan atas para perwira itu disusul oleh pembantaian ratusan ribu (kalau tak mau dikatakan jutaan) warga bangsa ini, juga oleh sesama wara bangsanya. Tak hanya berhenti di situ, pembantaian warga sipil dan militer itu dilanjutkan dengan pemenjaraan massal tanpa proses pengadilan. Hak-hak mereka sebagai warga negara dicabut oleh rekan-rekan sebangsa mereka. Hak-hak asasi mereka sebagai manusia terus dilanggar.

Berkaitan dengan pembunuhan massal itu tentu ada banyak hal yang bisa dipertanyakan. Antara lain adalah, mengapa pembunuhan massal itu tidak berlangsung secara serempak, melainkan bergelombang atau bergiliran? Adakah faktor-faktor tertentu yang menjadi pemicu bagi mulainya pembunuhan massal itu di masing-masing daerah? Bahwa sejak diberlakukannya Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) dan UUBH (Undang-undang Bagi Hasil) pada tahun 1964 terjadi ketegangan antara PKI dan para tuan tanah memang betul; tetapi mengapa pembantaian di masing-masing daerah itu baru mulai terjadi pada tahun 1965 dan itupun pada bulan-bulan terakhir tahun tersebut?

3. Produksi dan Reproduksi Ingatan

Guna menjawab pertanyaan di atas, tak dapat dipungkiri bahwa tampaknya memang terdapat kesengajaan untuk mengarahkan atau bahkan memproduksi ingatan (memory) akan apa yang terjadi pada tahun 1965 itu menurut versi tertentu, untuk tujuan-tujuan tertentu pula. Misalnya saja penggunaan istilah "G30S/PKI". Meskipun sebenarnya dalang yang sebenarnya dari pembunuhan para Jendral itu belum jelas — bahkan  ketika diketahui bahwa tokoh-tokoh kunci dari operasi militer itu adalah anggota militer — tetap saja digunakan istilah tersebut dengan maksud untuk memojokkan PKI. Bahkan penggunaan istilah "Gestapu" tampak sekali disengaja untuk mengasosiasikan operasi militer yang konon didalangi oleh PKI  itu dengan tentara rahasia Jerman Gestapo yang terkenal kejamnya.

Produksi ingatan akan apa yang terjadi pada tahun 1965 itu sudah dimulai ketika pada dua pekan pertama bulan Oktober hampir semua koran disensor, dan hanya koran-koran tertentu yang boleh terbit, khususnya harian Angkatan Bersenjata dan Berita Yudha. Melalui koran-koran ini, dan melalui berbagai cerita yang beredar di masyarakat, dikisahkan mengenai berbagai kekejaman PKI di Halim Perdana Kusuma, seperti kisah "pesta harum bunga", kisah pemotongan alat-alat vital, serta kisah pencungkilan mata yang sampai sekarang belum terbukti itu. [Brigjen TNI dr Rubiono Kertapati yang mengetuai tim dokter yang melakukan autopsi atas para korban menyatakan dalam laporan visum et repertum-nya bahwa tak ada penyiksaan atas tubuh para korban].

Lepas dari apakah orang setuju dengan PKI atau tidak, faktanya adalah bahwa hanya kisah-kisah versi militer yang memojokkannya yang boleh beredar pada waktu itu. Akibatnya, rakyat menjadi mudah disulut dalam tindakan massal untuk menghabisi para anggota PKI. Slogan yang beredar di masyarakat adalah “membunuh atau dibunuh”— persis slogan militer dalam perang. Pembunuhan massalpun terjadi, dan bagaikan Perang Baratayudha, bangsa Indonesia mandi darah saudara sendiri. Kemudian pembunuhan itu diikuti dengan pemenjaraan massal di Jawa maupun di luar Jawa, dan hampir semua tanpa didahului oleh proses pengadilan yang memadai.

Selanjutnya, ingatan akan apa yang terjadi pada tahun 1965 menurut versi tertentu itu tidak hanya diproduksi melainkan juga terus direproduksi, karena produksi dan reproduksi macam itu menguntungkan sejumlah pihak, baik dari kalangan militer maupun sipil. Pembuatan, pemutaran dan pemaksaan untuk menonton film yang berjudul Pengkhianatan G30S/PKI  pada tahun 1980-an hingga 1990-an hanyalah salah satu contoh. Dalam film yang berat sebelah dan bernada propaganda itu ditunjukkan kekejaman yang terjadi pada dinihari 1 Oktober 1965 yang menurut film itu dilakukan oleh PKI. Bahkan ketika pada tahun 1998 pemutaran film itu dihentikan, penggantinya adalah film Bukan Sekedar Kenangan, yang isinya juga tetap secara berat sebelah mengingatkan orang akan kekejaman PKI di masa lalu, dan akan hadirnya "bahaya laten" PKI dalam kehidupan sehari-hari (Schreiner: 2002).

Oleh kelompok kepentingan tertentu produksi dan reproduksi ingatan menurut versi tertentu atas tragedi  ’65 itu penting, karena hal itu dapat digunakan untuk menakut-nakuti masyarakat sehingga mudah dikontrol. Ia menjadi semacam menara panoptik-nya Foucault yang berfungsi sebagai sistem pengawasan yang dominan tapi tak mudah diduga. Pembubuhan kode “ET” (Eks Tapol) pada KTP milik orang-orang yang melawan kebijakan penguasa, misalnya, membuat orang-orang itu ketakutan dan berpikir dua kali kalau tak mau tunduk pada pemerintah.

4. Konsekuensi  lebih jauh

Lebih daripada sekedar membuat takutnya orang-orang yang KTP-nya dicap “ET”, produksi dan reproduksi ingatan oleh penguasa yang bersifat sepihak juga memiliki konsekuensi lebih jauh bagi kehidupan bersama sebagai bangsa. Salah satunya ialah bahwa ingatan masyarakat akan apa yang terjadi pada tahun 1965 itu menjadi kabur dan campur aduk. Masyarakat bahkan sulit membedakan antara (a) operasi militer yang dilakukan oleh Letkol Untung dan kawan-kawan dengan (b) pembunuhan massal terhadap rakyat Indonesia oleh rakyat Indonesia, serta (c) berbagai upaya produksi dan reproduksi ingatan akan tahun 1965 yang dimanipulasi.

Kebiasaan memusatkan peringatan Tragedi ’65 pada bulan September adalah contoh bagaimana masyarakat mengira bahwa “puncak” tragedi itu ada pada bulan September. Seakan-akan pada bulan tersebutlah tragedi itu terjadi. Padahal pembunuhan para Jendral itu terjadi pada bulan Oktober, dan pada bulan Oktober pula mulai terjadi pembantaian massal di Jawa Tengah, yang kemudian terus berlangsung pada bulan November, Desember, dst. [Sudah saatnya peringatan Tragedi ’65 digeser ke bulan Oktober atau setelahnya, supaya kita bisa belajar untuk tidak saling membunuh].

Tidak lengkapnya ingatan masyarakat akan apa yang terjadi pada tahun 1965 itu juga membuat tidak adanya upaya hukum untuk secara serius mengadili para pemberi komando maupun para pelaku lapangan pembantaian massal itu. Mahmilub yang diadakan pada waktu itu terkesan lebih dimaksudkan untuk memposisikan tokoh-tokoh PKI dan para pelaku G30S sedemikian rupa agar mudah dijatuhi hukuman (mati). Selain itu juga dimaksudkan untuk menciptakan ketakutan terhadap mereka yang punya afiliasi dengan komunisme atau terhadap setiap gerakan kiri di negeri ini.

Konsekuensi praktisnya ialah, kalau membunuh ratusan ribu orang saja dibiarkan, orang akan merasa tidak apa-apa ketika melakukan tindakan-tindakan lain yang sebenarnya jahat, tetapi ia pandang “lebih ringan” daripada apa yang terjadi pada tahun 1965 itu. Misalnya tindakan melakukan penculikan dan pembunuhan atas beberapa mahasiswa, mencuri beberapa milyar rupiah uang negara, menjual sumber-sumber daya alam ke negara lain, atau memprovokasi konflik-konflik horisontal yang korbannya “hanya” beberapa ribu orang, dsb. Akibat selanjutnya adalah begitu banyaknya kasus pelanggaran hak-hak asasi manusia (HAM) berat yang tak pernah diselesaikan secara tuntas di pengadilan, entah itu berkaitan dengan masalah Maluku, Aceh, Poso, Tanjung Priok, Timor Leste, atau yang lain. Situasi demikian tentu tak dapat dibiarkan terus berlang-sung. Untuk itu perlu segera dicarikan jalan keluarnya. Jika tidak, keadaan akan terus memburuk dan masa depan Indonesia sebagai sebuah negara-bangsa yang adil dan demokratis akan semakin dipertanyakan.

5. Belajar dari Sejarah

Peringatan 40 tahun Tragedi ‘65 adalah momentum yang amat berharga. Peringatan ini bisa menjadi kesempatan bagi semua pihak, baik para sejarawan maupun masyarakat pada umumnya, untuk secara kritis meninjau kembali apa yang terjadi pada pertengahan 1960-an dengan segala kompleksitasnya. Lebih dari itu, kita diundang untuk belajar dari tragedi yang terjadi pada tahun 1965 itu, yang kekejamannya nyaris tak tertandingi dalam sejarah Indonesia dan yang dampaknya masih tetap mengganggu kehidupan bersama kita sebagai bangsa sampai sekarang.

Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak takut untuk belajar dari sejarahnya sendiri.

Baskara T. Wardaya SJ, dosen Sejarah di Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.

***************** 0 0 0 0 0 0 *******************

http://kompas.com/kompas-cetak/0509/30/opini/2083135.htm

Jumat, 30 September 2005

Kapan Peristiwa G30S Diungkap?

: Fajrimei A Gofar

Tepat 40 tahun lalu, peristiwa pembunuhan enam jenderal dan satu perwira militer terjadi. Peristiwa itu amat memengaruhi kehidupan bernegara.

Kini, sejarah itu tetap gelap. Siapa perencana aksi, tak diketahui pasti. Masing-masing pihak bertahan dengan versinya.

Menganggap Partai Komunis Indonesia (PKI) dalang tragedi itu. Akibatnya, terjadi pembunuhan dan penganiayaan ratusan ribu pengikut PKI dan mereka yang dianggap pengikut PKI.

Orang ditangkap tanpa prosedur hukum yang sah, memenuhi penjara-penjara dan tempat pengasingan. Keluarga yang diindikasikan sebagai pengikut PKI dibatasi hak-hak sosial dan politiknya. Mereka dituduh komunis, ateis dan tidak Pancasilais.

Pembenar

Dari benar-tidaknya PKI dalang pembunuhan para jenderal, yang patut ditanyakan adalah apa alasan pembenar melakukan pembantaian? Pembantaian terhadap pengikut PKI tidak beda dengan pembantaian Nazi terhadap Yahudi. Ia juga sebiadab pembunuhan terhadap Muslim Bosnia, pembantaian oleh Pol Pot, pembasmian suku Tutsi oleh suku Hutu di Rwanda, dan sebiadab aksi pengeboman di Indonesia. Karena itu, peristiwa ini amat melukai rasa kemanu-siaan bagi manusia beradab.

Perspektif hak asasi manusia, pembunuhan dan pembantaian semacam itu merupakan kejahatan luar biasa. Pembunuhan berdasar etnis, agama, suku, maupun aliran politik tertentu digolongkan gross violation of human right tiap negara beradab wajib menghukum pelakunya.

Soeharto, sudah empat presiden memerintah, tetapi upaya mengungkap kebe-naran peristiwa itu belum menunjukkan kemajuan, apalagi menyelidiki rangkaian pembunuhan dan pembantaian saat itu.

Pengungkapan

Indonesia komunis dianggap bahaya laten sehingga segala upaya dilakukan untuk membasminya, mulai dari pendirian partai, penyebaran aliran, sampai mempelajari ajaran Marxisme/ Komunisme/Leninisme dianggap kejahatan, yaitu membahayakan ideologi negara. Komunisme dipahami sebagai aliran yang ateis sehingga harus dimusnahkan. Karena itu, komunisme dimaknai sebagai representasi semua jenis kejahatan yang paling jahat (Budiawan, 2004), tidak boleh dibiarkan tumbuh. Komunis dianggap pelanggar hak asasi manusia dan sudah selayaknya dihukum dan dibunuhi.

Anggapan dan pemahaman seperti itu menjadi penghambat upaya pengungka-pan Peristiwa G30S. Ketika di awal pemerintahannya, mantan Presiden Abdur-rahman Wahid pernah melontarkan ide untuk menarasi ulang Peristiwa G30S demi rekonsiliasi nasional.

Satu idenya adalah mencabut Tap MPRS No XXV/1965. Usulan itu ditanggapi berbagai tentangan karena akan membangkitkan trauma masa lalu. PKI yang dianggap pelanggar hak asasi manusia tidak boleh dimaafkan, bahkan diharam-kan. Padahal, kebenaran dalam peristiwa itu belum terungkap gamblang.

Upaya pelarangan dan pengharaman ajaran komunis dan partai-partainya telah mengubur upaya pengungkapan rangkaian pembunuhan dan pembantaian ratusan ribu jiwa manusia. Padahal, rangkaian pembunuhan, pembantaian, dan penangkapan di luar prosedur hukum menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang kejam dan tidak beradab. Apakah hal ini akan dibiarkan terus?

Dan pengharaman faham Marxisme/Komunisme/ Leninisme adalah hal lain. Tidak sepantasnya pelarangan faham mengharamkan pengungkapan pelangga-ran hak asasi manusia dalam Peristiwa G30S.

Negara yang mencita-citakan demokrasi, pengungkapan kebenaran sejarah dan pemulihan hak-hak korban Peristiwa G30S adalah suatu keharusan. Kapan peristiwa itu diungkap? Menunggu sampai semua saksi hidup meninggal dunia?

ini kita telah memiliki UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) meski komisi ini belum terbentuk dan berjalan efektif. Jika pemerintah benar-benar ingin menjadikan negara sebagai negara yang demokratis dan beradab, pengung-kapan kebenaran Peristiwa G30S harus menjadi agenda utama KKR. Tanpa itu, KKR akan kurang berarti sebagai mekanisme pengungkap kebenaran. Maka, selamanya bangsa ini akan dihantui masa lalu yang kejam.

A Gofar Peneliti di Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) Jakarta

**********************

http://jawapos.com/index.php?act=detail_c&id=191397

Jumat, 30 Sept 2005,

Selalu Teringat Kekejaman PKI

JAKARTA - Mengenang pemberontakan G 30 S/PKI 40 tahun silam, penyair kondang Taufiq Ismail langsung terbayang pada kekejaman mereka. Aktivis mahasiswa itu pernah dikejar-kejar kader PKI. Dia pun hidup berpindah-pindah dari satu rumah teman ke rumah sahabat lainnya.

"Ngeri membayangkan kejadian saat itu. Bagi PKI, membunuh lawan politik merupakan hal yang lumrah," aku Taufiq saat ditemui di sela-sela bedah buku Bedah Caesar Dewan Revolusi Indonesia G 30 S/PKI di Jakarta kemarin.

Untuk menghindari kejaran kader PKI, Taufiq yang saat itu tinggal di Bogor tak pernah tidur di rumah. Saat hidup nomaden itu, saku celana kanan diisi uang secukupnya, sebelah kiri diisi sarung bugis yang bisa dilipat kecil. Saku bajunya diisi sikat gigi. "Cukup lama saya berpindah-pindah tempat sampai situasi benar-benar aman," kata penyair Angkatan 66 kelahiran Bukittinggi, Sumbar itu.

Taufiq pantas menjadi incaran kader PKI. Alumnus FKHP-UI Bogor 1963 itu pernah menjadi ketua Senat FKHP-UI Bogor. Pada 1966, dia aktif dalam pergerakan melawan PKI. Dia juga ikut menandatangani Manifes Kebudayaan. Gara-gara itu, Taufiq dipecat sebagai dosen IPB dan gagal melanjutkan studi manajemen peternakan di Florida, USA, 1964.

"Makanya, saya prihatin terhadap orang yang mulai melupakan kekejaman PKI," tegas penyair yang melahirkan puisi berjudul Malu (aku) Jadi Orang Indonesia itu.

Saksi mata G 30 S/PKI tersebut menengarai, sampai saat ini, PKI terus melakukan penyusupan, infiltrasi ke semua bidang kehidupan. Salah satunya, penghapusan sejarah G 30 S/PKI di kurikulum SMU. "Saya kira kasus penghilangan sejarah PKI dari kurikulum bukan suatu kealpaan. Tapi, sebagai wujud adanya penyusupan meski sulit dilacak. Untung DPR bertindak cepat," terangnya.

Seorang bekas pentolan PKI pernah berucap kepada Taufiq, di permukaan, aktivitas bekas PKI dan simpatisan bisa dibaca. Tapi, di bawah tanah, mereka sendiri tidak tahu. "Bayangkan, mereka (pentolan PKI) saja tidak tahu, apalagi kita," tuturnya.

Karena itu, Taufiq mengingatkan agar bangsa ini terus belajar dan tidak melupa-kan sejarah. Sebab, pemberontakan G 30 S PKI merupakan sejarah yang tak bisa dilupakan. Namun, Taufiq tidak setuju mengenang kekejaman PKI lewat cara-cara bombastis seperti zaman Orba. "Ya lewat kajian ilmiah dan diskusi seperti ini," ungkapnya.

Dia minta agar masyarakat lebih waspada. "Kekacauan yang banyak timbul sekarang ini, mudah-mudahan bukanlah potongan skenario PKI yang ingin mengambil keuntungan."

Melihat pengalaman, lanjut Taufiq, PKI adalah kelompok dengan ideologi yang sangat berbahaya. PKI selalu ingin merebut kekuasaan dengan menghalalkan segala cara. "Kondisi sekarang hampir mirip suasana menjelang Gerakan September Tiga Puluh (Gestapu) tahun 1964-1965 yang didalangi PKI," tegas-nya.

Sekarang, katanya, PKI berusaha mengubah persepsi bahwa merekalah yang menjadi korban pada 1965. Tapi, mereka tidak sadar bahwa itu hanyalah akibat aksi yang mereka perbuat pada 1948 di Madiun dan 1965 saat berusaha merebut kekuasaan pemerintah Indonesia.

Dua kejadian itu menimbulkan rantai dendam yang sangat panjang pada dua kelompok, yakni korban PKI dan eks PKI. "Namun, kita tidak perlu memper-masalahkannya. Daripada terus-menerus bertengkar, kita sebaiknya berdamai. Namun, damai bukan berarti kita tidak waspada," ingatnya.

Mayjen TNI (pur) Syamsudin dari Komnas HAM menambahkan, TNI selalu melakukan pengawasan kepada gerakan PKI. Malah, setiap anggota TNI dibekali sebuah buku saku yang menceritakan kekejaman PKI sehingga anggota TNI tidak lengah.

Salahuddin Wahid yang juga hadir dalam acara tersebut mengakui, tidak mudah menentukan dengan pasti siapa di balik G 30 S. Pada pengantarnya dalam buku tersebut, dia malah mengungkap adanya teka-teki. Sebab, dia memperoleh paper yang tidak dipublikasikan pada 1971 dengan hipotesis yang berbeda.

Benedict  R. Anderson dan Ruth T. McVey dari Universitas Cornell yang menulis buku tersebut mengemukakan, G 30 S adalah masalah internal Angkatan Darat dan tidak ada kaitannya dengan PKI. Kolonel-kolonel dari Divisi AD Diponegoro Jawa Tengah merasa tidak puas dan frustrasi terhadap kepemimpinan tentara yang rusak oleh kemewahan di Jakarta. Keterlibatan PKI adalah suatu kecelaka-an.

Meski demikian, adik Gus Dur itu sepakat perlunya rekonsiliasi antara mantan tahanan politik 1965 dan keluarganya dengan masyarakat. Gus Sholah -panggilan Salahuddin wahid- membagi dua rekonsiliasi, yakni, rekonsiliasi kultural dan rekonsiliasi yuridis. Rekonsiliasi kultural berarti, harus ada interaksi antara keluarga mantan tapol dan masyarakat. "Jangan kita kucilkan mereka sebagai orang lain," pintanya.

Rekonsiliasi yuridis berarti, penegakan hukum bagi korban stigmaisasi (cap) PKI melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). "Kalau sudah dibentuk KKR, silakan mengadu," ujarnya. (bah/die/yog)

*************** 0 0 0 0 0 0******************



Next

Previous


(c) 2005 Dihimpun oleh: cynth@wirantaprawira.de