MENGUAK TABIR PERISTIWA 1 OKTOBER 1965 - MENCARI KEADILAN


Acrobat Reader is required

Dipersembahkan kepada:
Seluruh Korban Rejim Jendral Suharto

English Version
Dedicated to:
all the Victims of General Suharto´s Regime

 

40 Tahun Tragedi 1965 (4)

Penjara Tapol

Pasar Hewan Nusakambangan

Selasa pagi 6 April 1971, ketika bangun kami baru sadar kereta sudah berada di stasiun Cilacap, Jawa Tengah. Kami rombongan tapol dari Banten segera berkemas, keluar dari gerbong berbaris di lapangan terbuka di depan stasiun. Kami disuruh berjongkok sambil meletakkan kedua tangan di atas kepala persis seperti penjahat yang tertangkap basah polisi. Sambutan meriah dengan sumpah-serapah yang jarang kami dengar selama di Banten. Di sini begitu entengnya kata-kata kasar dan jorok dari mulut para petugas berpakaian sipil. Rupanya mereka mau pamer kekuasaan di depan para militer, bahwa seragam dril khaki tidak kalah garang dari mereka yang berseragam hijau.

Sipil berseragam dril dengan atribut Departemen Kehakiman di lengan baju dan pundak merupakan petugas Lembaga Pemasyarakatan (LP) alias penjara Nusakambangan. Selanjutnya kami diangkut dengan truk menuju pelabuhan Cilacap. Sampai ke pelabuhan kami turun dan kembali dibariskan, dilakukan pemeriksaan ulang. Selama di di Banten boleh dibilang aku pribadi merasa diperlakukan secara manusiawi dalam arti tidak ada sikap penguasa yang memandang hina atau merendahkan derajat, meski tetap saja sebagai pekerja rodi. Kami disuruh jongkok dengan kedua tangan ditaruh di atas kepala, sipir penjara menghitung tapol dengan cara mengetuk-ketukkan tongkat rotan ke atas kepala kami seperti menghitung kambing di pasar hewan. Untuk teman-teman yang selama di Banten bekerja rodi di proyek Sawahluhur atau proyek Cisimeut, perlakuan yang mereka alami sama kasar dan tidak manusiawinya.

Petugas di Cilacap cukup berpengalaman dalam menangani tapol sejak 1965 sampai 1971 saat kami datang. Mereka memperlakukan tapol sebagai jenis makhluk antara hewan dan manusia. Disebut hewan tak berekor dan punya akal, disebut manusia, tak punya harkat manusia dengan makanan boleh disamakan dengan hewan. Di dermaga pelabuhan kami dibariskan lagi dan disuruh jongkok lagi, menunggu giliran diangkut berangsur-angsur dengan kapal kecil ke pulau yang tersohor di kalangan penjahat kakap. Sampai tiba giliranku bersama beberapa teman termasuk Ir Mamad Sumadiredja dan Ir Gondosumarmo, dua rekan dari proyek baja Cilegon. Kami mendarat di dermaga Sodong, Nusakambangan. Perjalanan berlang-sung singkat seperti menyeberangi sungai lebar. Semua bangunan di Nusakam-bangan tampak begitu jelas dari Cilacap, begitu pula sebaliknya. Kembali kami dibariskan dengan cara jongkok, dihitung ulang kemudian diperintahkan jalan kaki menuju penjara Gliger. Sesampainya di Gliger yang tak jauh letaknya, para tapol dimasukkan ke beberapa kamar besar, pintu dikunci. Kamar lembab dan pengap, mungkin karena dijejali terlalu banyak orang. Sekitar jam 14.00, datang petugas dengan membawa daftar nama, kami dipanggil satu per satu. Rupanya kami dipisah antara yang sarjana dan tingkat akademis dengan yang lain. Kami yang dipanggil dikeluarkan dari ruangan dan diperintahkan naik truk sambil menerima pembagian makanan dalam besek. Ketika besek kubuka makanan sudah basi.

Meninggalkan Gliger menjelang matahari mulai condong ke barat, melaju di jalan berdebu, berkelok-kelok mengikuti kontur pantai, di beberapa tempat ditumbuhi pohon kelapa. Kami sampai ke suatu tempat yang agak tinggi, mendaki dari pantai menuju bangunan yang di depan kiri kanannya terdapat pohon peneduh. Jalanan diberi batu pembatas batu kapur. Kami telah sampai di tempat tujuan, penjara Karangtengah. Prosedur masuk penjara pun kami lewati seperti yang pernah kami alami di Penjara Serang. Segala barang bawaan kami diperiksa, seluruh isi tas dikeluarkan dan dipilah-pilah, apa yang boleh dibawa masuk dan apa yang harus ditinggalkan di kantor. Barang-barang berharga, seperti cincin, jam tangan, uang harus dititipkan di kantor, dicatat dalam sebuah buku besar. Barang-barang berbahaya yang bisa dipakai untuk menyerang orang atau bisa dipakai untuk bunuh diri, seperti tali sepatu, pisau lipat, ikat pinggang, botol obat juga harus dititipkan di kantor.

Hari ketiga rombongan Banten dan Kebonwaru, Bandung dikumpulkan di los terbuka beratap seng untuk mendapat penjelasan Mimbap (Pimpinan Lembaga Pemasyara-katan) alias Kepala Penjara, akronim “enak diucapkan dan didengar” tanpa memikirkan kaidah bahasa. Penjelasan yang disampaikan menyangkut peraturan dan tata tertib penjara, kami sudah bosan mendengarnya, tetapi toh harus mende-ngarkan dan mengangguk setiap kali Mimbap bertanya, “Saudara-saudara faham?” Yang kedua penjelasan tentang status kami, tapol yang dipersiapkan untuk dikirim ke Pulau Buru yang akan hidup sebagai petani. Mimbap yang bernama Paimo itu perawakannya kurus kerempeng, berbicara bak pembesar di hadapan rakyat kecil yang martabatnya jauh lebih rendah darinya. Kami sudah terlalu sering menghadapi kepongahan semacam itu, baik dari petugas militer maupun sipil. Dia ingin menunjukkan kepada kami sebagai penguasa tertinggi di Karangtengah, nasib kami berada di tangannya.

Sebuah pulau kecil di seberang Cilacap dengan luas sekitar 124 km persegi atau kurang lebih lebar enam kilometer dengan panjang dua puluh satu kilometer. Pulau kecil ini begitu terkenal di kalangan narapidana kriminal, sebagai tempat paling ditakuti. Kalau di Amerika Serikat, mungkin penjara Alcatraz bandingannya, yang juga terletak di sebuah “pulau setan” di Teluk San Fransisco. Di tengah pulau berdiri bukit memanjang sebagai punggung, dengan pantai yang landai dan berpasir di bagian utara dan terjal di selatan menghadap ke Samudera Hindia. Tidak jauh dari penjara Karangtengah ke arah timur ada sebuah benteng kuno, konon peninggalan Portugis, walaupun tidak jelas kapan orang Portugis pernah mendarat dan bertahan di pulau ini.

Nusakambangan terpisah dari Pulau Jawa oleh selat selebar sekitar dua kilometer, tidak terlalu jauh bagi orang yang nekat melarikan diri dan mahir berenang. Kalau dibilang sekali masuk Nusakambangan orang tak bisa lagi lolos itu hanya mitos yang dibesar-besarkan. Di pulau ini terdapat sembilan penjara yang dibangun dalam kurun waktu berbeda, Permisan dibangun 1908, Nirbaya 1912, Karanganyar 1912, Batu 1925, Karangtengah 1928, Gliger 1929, Besi 1929, Limusbuntu 1935, Kembang-kuning 1950. Semuanya dibangun dimasa penjajahan Belanda kecuali Kembang-kuning.

Makan selama di Karangtengah sangat buruk, apalagi jika dibandingkan selama kerja rodi di Banten, bahkan dibanding jatah paling buruk yang kudengar di proyek Sawahluhur. Untuk para tapol dari DKI Jakarta jatah makanan di Nusakambangan sama buruknya atau lebih buruk dari kondisi penjara Salemba. Hal ini nampak dari penampilan fisik para tapol eks DKI Jakarta, secara umum lebih kurus bila dibandingkan dengan tapol asal Jawa Timur atau Jawa Barat yang sudah tergolong kurus. Pengalaman kami sendiri jatah makan di penjara selalu buruk, masih diperparah oleh budaya korupsi para petugasnya. Penjara Nusakambangan banyak memakan korban mati kelaparan di awal 1966. Apalah artinya nasi semangkuk kecil tidak padat, sepotong kecil telur rebus, tambah sayur berupa air asin tanpa isi. Pada suatu hari Minggu ada pembagian makanan berupa bubur kacang hijau yang terdiri dari air dengan sedikit gula, sedang butir kacang hijaunya hampir tidak ada. Seorang tapol dengan bercanda nyeletuk, “Butir kacang hijaunya pandai berenang, sulit ditangkap”. Canda ini berakibat buruk, ia diseret keluar dari antrian, dibawa ke kantor dan dihajar beberapa petugas. Inilah salah satu bentuk konkrit ucapan Mimbap, selama berada di Nusakambangan nasib kami ada di tangannya.

Dua macam penyebab meninggalnya tapol, karena siksaan atau karena kelaparan. Mati kelaparan pada hakekatnya sama artinya dengan mati disiksa karena kami dibuat lapar agar mati. Karena jatah makan yang begitu sedikit dan tidak bisa memenuhi kebutuhan, maka para tapol harus punya inisiatif untuk mencari tambahan sendiri. Bagi mereka yang bekerja di ladang kadang bisa membawa pulang sekerat dua kerat singkong rebus lewat cara diam-diam. Untuk mencuri jagung agak sulit karena harus mematahkan jagung dari pokok tanaman, kalau terlalu banyak akan segera ketahuan. Paling mudah mencuri singkong, umbi singkong ada di bawah tanah, jika dari satu pohon tua diambil satu atau dua buah umbi kemudian segera ditimbun kembali bekasnya tidak nampak. Petugas bisa saja melihat tanah sekitar pohon menunjukkan bekas tapak cangkul, tetapi justru itu tugas para tapol merawat dan menyiangi tanaman. Efek yang ditinggalkan justru menunjukkan si tapol rajin merawat tanaman, padahal mencuri singkongnya. Masalah berikutnya bagaimana caranya membawa singkong yang sudah direbus di ladang tersebut bisa masuk ke dalam penjara untuk teman yang sakit atau yang tidak mendapat giliran bekerja di luar tembok. Tidak jarang saat pulang kerja digeledah di pintu masuk, jika ketahuan membawa makanan dari luar yang berarti mencuri, itu masalah besar. Tidak semua petugas galak, tak jarang mereka tutup mata. Kadang kami mencuri ayam atau kucing yang kami bawa ke ladang, dipotong dan dimasak, sisa-sisa tulangnya dikubur. Satu orang memasak, beberapa tapol disebar dengan jarak cukup untuk mengawasi daerah sekitarnya, memberi kode tertentu kalau ada petugas yang mendekat. Persiapan selalu diperhitungkan untuk hal-hal mendadak, karena asap api tidak mungkin disembunyikan. Di Banten aku sudah mencicipi daging ular yang lengket seperti lem sesudah dingin. Daging kucing berwarna keputihan dengan serat halus. Sutojo sudah berpengalaman menangani kucing ketika di penjara Surabaya.

Absen pagi rombongan dilepas petugas, kontrol biasanya dilakukan petugas menjelang istirahat jam 12.00 siang. Waktu kosong dari kontrol cukup panjang, cukup untuk membereskan seekor ayam sampai tinggal tulang belulang sekaligus menguburkan bekas-bekasnya. Menu lain yang populer bekicot ysng bisa kami temukan di banyak tempat terutama di ladang. Teman-teman mengolah bekicot begitu telaten dengan air kapur menghilangkan lendir, membersihkannya berulang kali baru merebusnya, lalu memberinya bumbu. Saat dihidangkan pertama aku sempat ragu, tetapi desakan perut lebih kuat. Beberapa teman meyakinkan bahwa bekicot termasuk makanan mewah di restoran di Paris. Soemartojo, tapol asal DKI yang pernah kuliah di Universitas Lomonosov, Moskwa, getol menganjurkan makan bekicot dengan menjelaskan kandungan gizinya (Petikan ringkas dari naskah belum terbit Ir DSM Sastrosudirdjo, Banten Seabad Setelah Max Havelaar, penyunting Harsutejo).

*********** 0 0 0 0 0 **********

 

40 Tahun Tragedi 1965 (5)

Jenderal Soeharto dan Golkar

Di Pundak Tapol

Pada suatu hari sebuah helikopter mendarat tak jauh dari penjara Karangtengah, Nusakambangan, membawa rombongan tamu dari Jakarta yang dipimpin Brigjen Soedjono Hoemardani, konon merupakan misi khusus Presiden Soeharto. Kedatangan mereka cukup merepotkan sejumlah tapol. Konon Jenderal Soedjono Hoemardani ini penasehat spiritual Presiden Soeharto dan menjadi orang kepercayaannya. Ketika itu sang utusan istimewa mengenakan pakaian adat Jawa lengkap, berkain panjang atau bebed dengan blangkon, begitu pula dengan rombongan pengiringnya. Kedatangan para tamu agung ini erat hubungannya dengan Pemilu yang akan diadakan dalam bulan Juli 1971.

Menurut para tapol yang mengantarnya, Brigjen Soedjono Hoemardani mendapat tugas dari Presiden Soeharto untuk pergi ke sebuah pulau kecil di sebelah selatan Nusakambangan, konon tempat tumbuh pohon Wijayakusuma. Untuk mencapai pulau kecil itu orang harus menyeberang dengan perahu. Nah, di sinilah tugas para tapol dalam menyukseskan Golkar dalam Pemilu. Beberapa tapol memikul perahu dari penjara Karangtengah sampai ke pantai selatan melewati hutan menempuh jarak kira-kira 8 kilometer. Hal itu hanya dapat dilakukan secara bergantian.

Apakah kunjungan ini merupakan usulan Soedjono Hoemardani atau keinginan Soeharto sendiri, hanya mereka berdua yang tahu. Menurut cerita, sejak jaman dulu raja-raja Jawa percaya jika mereka mempunyai suatu keinginan penting diutuslah seseorang ke pulau kecil ini untuk bersemedi dan berdoa sambil menantikan mekarnya bunga Wijayakusuma. Jika bunga mekar, maka keinginan sang raja akan terkabul. Presiden Soeharto yang “Raja Jawa” konon percaya akan dongeng semacam itu. Menurut cerita dari mulut ke mulut, Brigjen Soedjono Hoemadani sukses melaksanakan misinya, melihat bunga Wijayakusuma mekar, ini pertanda keinginan Soeharto agar Golkar menang dalam Pemilu akan terlaksana. Kami tentu saja tidak tahu apakah benar bunga tersebut mekar karena tidak ada tapol yang ikut menyeberang. Kalau yang diseberangkan hanya seorang Soedjono Hoemardani tanpa pendamping, maka tak ada orang lain yang menjadi saksi mata. Alhasil semua harus percaya begitu saja sebagai yang dikatakan Pak Jenderal. Para tapol pengantar tidak boleh mendekati lokasi penyeberangan.

Soeharto yang seorang jenderal dan selalu mengandalkan logika dalam siasat perang dan pertempuran, dalam menghadapi Pemilu perlu juga rupanya mencari ketenangan dan kepastian pada “kesaktian” sekuntum bunga. Keesokan harinya para tamu kembali dengan helikopter ke Jakarta, perahu yang telah berjasa menyeberangkan utusan khusus presiden kembali ke Karangtengah naik pundak para tapol. Pikiran nakalku mengembang dalam benak, tak terbayang seandainya malam itu bunga Wijayakusuma tidak mengembang. Pemilu dibatalkan atau ditunda? Atau beranikah Soedjono Hoemardani melapor kepada Soeharto bunga tersebut tetap menguncup? Begitulah konon bunga mengembang artinya Pemilu akan dimenangkan Golkar. Tanpa harus mengutus Pak Brigjen, Golkar toh akan menang, berbagai cara telah ditempuh untuk itu termasuk menteror lawan-lawannya seperti sering dikeluhkan partai lain. Bentuknya bisa mencuri start kampanye, massa organisasi lain dibajak, kampanye organisasi lain dihambat dsb. Banyak hal sudah kami baca di koran, bagaimana Kokarmendagri melakukan intimidasi. Lalu pegawai negeri terkena ketentuan apa yang disebut “monoloyalitas”, hanya ada satu pilihan, mencoblos Golkar. (Petikan ringkas dari memoar seorang tapol belum terbit, Ir DSM Sastrosudirdjo, Banten Seabad Setelah Max Havelaar, penyunting Harsutejo).

************

40 Tahun Tragedi 1965 (6)

Catatan Bocah Blitar Selatan

(Ditulis kembali oleh Harsutejo dari transkrip yang dibuat oleh Dewi Ratnawulan berdasarkan kisah narasumber Mbak Santi).

hari-hari pengapku di balik terali sepi
mencengkam bersama kawan
hari nanti yang cerah
hidup seluruh kami berikan
engan luka dalam derita

menunggu dan menanti lagi
detik dan jam tanpa harapan
jauh dari cinta rindumu
dalam pembuangan hukuman mati
’lah dipatok maut pasti

kehangatan berlimpah
ibu hidup mengabdi
nanti lebih bercahya
hati dan pikiran
luka dengan derita

bertahun kami dambakan
kebebasan kemanusiaan murni
semua di negeri ini
hidup berlanjut
luka derita terbalut

ayahmu
cita hari nanti
dalam sanubari
bijak bestari
kebebasan tanpa pengabdian

(‘Surat Untuk Anakku’ oleh Pudji Aswati 1968).1

itu menyentuh perasaanku, ditulis oleh ibuku ketika berada dalam penjara. Puisi ini kubaca beberapa tahun sesudah kedua orangtuaku telah tiada. Puisi itu tercantum dalam buku harian bapak The Last Year of Gatot Lestario yang ditulisnya ketika mendekam di penjara Pamekasan, Madura. Ketika aku teringat orangtuaku, buku ini menjadi curahan hati. Begitu banyak kenangan indah tentang mereka, juga kenangan sedih, sering membuat air mata meleleh menangis dalam hati. Ketika kami masih berkumpul, hidup kami sangat bahagia. Hampir setiap minggu kami diajak rekreasi. Kami terkadang juga diajak ketika mereka bertugas ke daerah-daerah. Sampai tiba badai yang memporak porandakan keluarga dan kebahagiaan kami.

aktivis PKI, ibu salah seorang pengurus Gerwani Jawa Timur. Bapak berasal dari Malang, ayahnya, jadi kakekku, pernah menjabat sebagai walikota Malang. Bapak bersekolah di Taman Siswa, Yogyakarta, ia tinggal mondok di rumah Ki Hajar Dewantara. Sejak mahasiswa ia telah aktif dalam pergerakan. Ibu yang berasal dari Magelang, kakekku dari ibu pada masa penjajahan Jepang ditangkap dan meninggal di penjara. Oleh pemerintah RI kakek diangkat sebagai salah satu Perintis Kemerde-kaan karena kegiatannya dalam pergerakan melawan penjajahan. Orangtua kami bertemu waktu sama-sama bersekolah di Yogyakarta dan saling diperkenalkan oleh Ki Suratman, sesepuh Taman Siswa.

suatu hari pada tahun 1965, segerombolan pemuda datang mengepung rumah kami sambil mengacung-acungkan golok dan clurit. Gerombolan itu berteriak-teriak menyuruh kami keluar, mereka seperti orang kesurupan, menyeramkan. Umurku 5 tahun, gadis mungil yang gemuk dan lucu, dengan kulit bersih. Aku sangat ketakutan dan menangis, berada dalam gendongan Inem, pembantu kami. Bapak tidak ada di rumah. Tiba-tiba api sudah menyala di mana-mana. Kami berdua bersembunyi di belakang almari dekat dapur. Mas Hardika, kakakku yang berumur 10 tahun, ber-usaha melindungiku dengan berdiri di depanku. Aku menggigil ketakutan dan sudah tidak bisa menangis lagi. Kakak menyuruhku berdoa. Ibu berganti pakaian lusuh agar tidak dikenali, sebelum pergi menyelamatkan diri ia menitipkan kami kepada tetangga sebelah. Untunglah tetangga kami, seorang militer berpangkat Laksamana, berhasil menyelamatkan kami. Rumah itu akhirnya terbakar habis. Sejak itu sering terbayang akan gerombolan galak dan pembakaran rumah kami. Ketika terjadi kerusuhan bulan Mei 1998 di Jakarta, kembali terbayang peristiwa itu, badanku menggigil, lemas, nafas sesak.

itu keluarga kami terpisah-pisah, aku dititipkan pada seorang bibi masih satu kota di Surabaya, sedang kakakku ikut seorang bibi, adik ibu di kota kecil K di Jawa Tengah. Setelah lewat hampir dua tahun aku diambil oleh nenek dari ibu untuk berkumpul kembali bersama ibu. Yang kuingat sejak itu kami berdua selalu pergi buru-buru dari satu tempat ke tempat lain, dari satu kota ke kota lainnya. Belakangan kutahu perjalanan itu untuk menghindari penangkapan. Dan akhirnya kami tinggal di Blitar Selatan pada permulaan 1967. Setelah berpisah hampir dua tahun, pada suatu hari kami bertemu bapak. Aku kaget, bapak muncul dengan pakaian kumal compang-camping. Ibu menanyakan hal-hal yang tidak kumengerti artinya, mereka berbicara berbisik-bisik dengan wajah serius. Selanjutnya bapak selalu datang pada waktu yang sama, jam satu malam. Pintu diketuk beberapa kali dengan kode tertentu, aku pun selalu bangun dan ikut bergabung. Aku selalu duduk di pangkuan bapak, senang sekali memegang dan mengusap kumis serta jenggotnya, lalu diciumnya pipi dan kepalaku serta diusapnya dengan penuh sayang. Suasana yang hangat itu selalu begitu singkat, ayah nampak buru-buru seperti takut ada orang yang mengintai. Lama-kelamaan aku jadi terbiasa dengan situasi tersebut. Ia selalu pergi lagi tepat pada jam 3 dini hari, sampai kami diberitahu untuk segera pindah. “Kita sudah terkepung, harus segera lari menghindar,” begitu kata bapak. Sebagai anak kecil aku bertanya, “Kenapa mesti lari-lari?” Bapak hanya menjawab bahwa nanti kalau aku sudah dewasa akan tahu artinya.

itu oleh ibu aku dititipkan kepada seseorang yang sama sekali tidak kukenal. Itulah pertemuanku terakhir dengan ibu sebelum ia ditangkap. Aku menangis terus di dalam mobil colt mini yang membawaku ke rumah adik ibu dan berkumpul kembali dengan kakakku, Mas Hardika. Aku dilahirkan pada tahun 1960, tetapi dalam akte kelahiraku yang kemudian dibuat oleh keluarga bibi dan paman, tahun kelahiranku diubah menjadi 1958. Mas Hardika lahir pada 1955, karena kami berdua diakui sebagai anak kandung mereka maka perlu dibuat akte kelahiran yang berturutan secara masuk akal dengan keempat anak bibi sendiri, sementara kedua sepupuku anak sulung kembar sebaya dengan aku. Bibi dan paman kami keduanya kepala sekolah lanjutan atas, hidup di kota kecil secara memadai serta memperlakukan kami seperti anaknya sendiri. Kami pun beruntung dapat menikmati sekolah dengan baik.

Sekolah teman-teman sering bertanya diriku anak siapa, mereka melihat aku amat berbeda dengan anak-anak bibi yang lain. Akhirnya mereka tahu kalau aku bukan anak kandung bibi. Hal ini membuatku merasa minder dan menjadi anak pendiam. Aku jarang bergaul dengan teman-teman. Sebaliknya aku memiliki kemauan keras untuk membuktikan bahwa aku anak orang baik-baik dan bertekat hendak menjadi yang terbaik. Aku selalu menjadi juara kelas, hal ini terutama dorongan nenek. Ia selalu mendukung dan membombong, memberikan perhatian besar pada perkem-bangan kami. Sejak kecil ia selalu mendidik kami dalam segi agama, menekankan arti pentingnya berdoa, dengan doa kita bisa mengubah diri. Dengan kasih sayang setiap Hari Raya Lebaran beliau selalu mengajak kami berdua menjenguk ibu dan bapak di penjara. Ayah tertangkap di Jakarta pada tahun 1972. Untuk bisa men-jenguk, sebelumnya nenek harus mencari informasi dari satu penjara ke penjara lain, dari satu kota ke kota lain. Kunjungan itu amat kami tunggu-tunggu, sampai kini pun aku merasakan makna yang mendalam bila Lebaran tiba. Setelah salat Ied, kami bertiga menjenguk ibu dan bapak. Sering kami mendapat hinaan dan perlakuan melecehkan dari petugas, “Hei, anak PKI!” Setiap kami menjenguk aku selalu memperhatikan kondisi fisik bapak. Pernah kudapatkan bapak berjalan dengan menyeret sebelah kakinya, itu bekas siksaan, kakinya ditindih dengan kaki meja, beberapa petugas duduk di atasnya sambil menekan. Ia juga distrum dengan alat listrik, “Biasa, mereka mencari informasi yang dibutuhkan”. Aku dengar pernah bapak tidak diberi air minum. Untuk bertahan hidup, ia minum air kencingnya sendiri.

Penjara ibu menderita sakit kanker leher rahim, badannya sangat lemah, perutnya membuncit seperti orang hamil. Untunglah, hal itu dipergoki oleh kunjungan Palang Merah Internasional meskipun penguasa berusaha menyembunyikannya. Ibu dioperasi sampai empat kali. Aku dan kakak ketika itu tidak bisa mendekat ibu karena sebelumnya ia bilang kalau kami bukan anaknya, tetapi anak adiknya. Pada suatu saat dengan dukungan nenek kami sangat ingin mempertemukan ibu dan bapak. Dengan berbagai cara untuk memperoleh izin dari berbaga instansi dan berbagai meja kami mengorbankan banyak waktu, tenaga, uang dan siap dihina, tetapi gagal. Pada suatu-saat emosiku tak tertahankan karena kecewa dan marah, maka meluncurlah kata-kata spontan kepada seorang pejabat militer, “Apa Bapak tidak tahu perasaan kami yang lama ditinggal kedua orangtua? Kalau Bapak mengalami hal seperti ini, apa yang akan Bapak lakukan?” Komandan itu rupanya kaget dengan kata-kata yang kulontarkan. Ketika ibu dibebaskan pada 1987, dia menyatakan salut dengan anak ibu yang berani berbicara terus terang kepada dirinya. Siksaan yang dialami ibu dalam penjara sangat kejam. Ketika bapak belum tertangkap ibu dihajar habis-habisan untuk mendapatkan informasi tentang kebera-daannya. Setelah dibebaskan kesehatannya amat buruk, ia menderita gangguan saraf. Kami harus membawanya ke dokter ahli karena ibu tertawa tidak bisa dihentikan.

Dieksekusi pada tahun 1985. Waktu itu dia berada di penjara Pamekasan, Madura. Sampai kini kami tidak tahu di mana ayah dikubur, ketika ia dieksekusi kami pun tidak diberitahu. Saat itu aku sedang menempuh ujian statistik, mata kuliah yang sangat aku kuasai karena memang menyukainya. Tetapi ketika waktu tinggal 15 menit lagi, kertas ujianku masih juga kosong. Dosen yang menunggu berhenti di samping bangkuku dan bertanya apa yang terjadi dengan diriku. Dia memintaku menemuinya di kantor setelah ujian selesai. Aku tidak bisa berkata apa pun kecuali menangis. Esoknya bapakku dieksekusi yang kuketahui dari siaran televisi dan koran. Kejadian sesudah itu sungguh tak tertahankan. Ketika itu aku sudah bekerja, setiap hari diantarjemput mobil karyawan. Yang terakhir dijemput adalah dua orang anggota Kopasus yang bertugas di perusahaan tempatku bekerja. Di dalam mobil, kedua tentara itu membicarakan berita televisi tentang pelaksanaan hukuman mati bapakku. Oh, sungguh siksaan luar biasa bagiku, begitu sulit menyembunyikan perasaan sedih. Hari-hari berikutnya begitu kelabu murung yang membuyarkan konsentrasiku. Aku tak bisa mengadu kepada siapa pun kecuali kepada-Nya. Menjadi anak tapol merupakan suatu penderitaan tersendiri. Suatu kali aku berpa-caran dengan adik teman akrab kakak, anak seorang pejabat militer berpangkat Laksamana. Ketika hubungan kami mengarah serius, kakakku menceritakan siapa kami yang sebenarnya. Ibunya langsung mengirim surat agar kami putus hubungan karena hal itu akan sangat membahayakan keluarga dan masa depan anaknya.

Aktivis ibuku tahu betul risikonya, dia pun siap menerimanya. Waktu ia dibebaskan kondisinya sangat buruk. Setelah berobat dengan menghabiskan biaya ia tidak bisa pulih, tetapi semangat hidupnya tetap besar. Sejak keluar penjara ibu tinggal di Malang. Dalam kondisi kesehatan yang buruk, ibu mengumpulkan para istri penjual bakso dan orang miskin di lingkungan tempat tinggalnya diajari menyulam, ibu juga memberikan bantuan modal kerja. Saat itu penghasilanku cukup besar, seminggu sekali aku dapat menjenguknya ke Malang dengan pesawat. Ada satu harapan ibuku yang tidak kesampaian, melihat jatuhnya rezim yang berkuasa. Bagiku sendiri kejatuhan rezim Suharto terasa seperti menggelundungnya batu besar yang selama ini menindih bahu kami. Ada perasaan sesal akan apa yang terjadi pada keluarga kami, tapi kemudian ada juga rasa bangga pada orangtuaku, pada ayahku. Ya, rasa bangga.

************

40 Tahun Tragedi 1965 (7)

Tapol Golongan A Selamat Dari Pembantaian

Oleh:Harsutejo

Bulan Oktober 1965 isteriku sedang hamil tua anak kami pertama. Jam 3.00 pagi buta pintu rumah kami diketuk keras. Setelah bangun aku bersiap untuk menghadapi apa yang akan terjadi. Seperti telah terlatih beberapa minggu, isteriku yang membukakan pintu. Aku segera keluar kamar menemui mereka, seorang polisi dan tentara. Kami baru beberapa hari pindah ke Jl Kenanga dengan menempati sebuah kamar. Kekayaan kami terdiri dari sebuah tempat tidur, sebuah almari pakaian dan dua rak buku kecil. Banyak buku milikku disita, percobaanku untuk menjelaskan bahwa itu semua buku-buku sejarah dan pendidikan sesuai dengan studi dan pekerjaanku, mendapatkan jawaban klasik, “Hanya untuk diperiksa, nanti dikembalikan.” Bagaimana akan dikembalikan kalau tidak pernah dibuat berita acara penyitaan sementara.

Diluar rumah berkumpul segerombolan orang yang mengawasi dengan berbagai alat yang tajam maupun tumpul. Rupanya mereka menjadi kurang bernafsu setelah menyaksikan sang pesakitan cumalah seorang berbadan ceking yang sekali tepuk akan mampus. Buru-buru isteriku memberikan jaket untuk kukenakan beserta cucuran air mata. Mencinta itu saling mendidik. Ini bagian panjang dari proses percintaan kami dalam rumahtangga baru, ibarat pemahkotaan dan penyaliban sekaligus seperti yang digambarkan pujangga Khalil Gibran dalam skala mini saja.

Itu jalan-jalan kota Malang mulai menggeliat. Kami sampai ke Polresta Malang di pojok jalan Oro-oro Dowo dan Kayutangan. Setelah didata, aku diantar ke sebuah bangunan seperti los pasar. Di sana sudah ada barang 150 orang, ada yang tidur, duduk-duduk, rebahan, ada yang sedang salat. Beberapa orang telah kukenal, seorang dosen, pegawai penerangan, wartawan, mahasiswa. Ada juga seorang lurah yang telah kukenal ketika ikut acara turun ke desa, di suatu pelosok Malang Selatan. Ia menceritakan kisah pelariannya setelah seluruh perangkat desanya dibantai di depan keluarganya masing-masing. Hanya secara kebetulan saja ia bisa selamat dan lari ke kota Malang, kemudian menyerahkan diri ke kantor polisi setelah menggelandang beberapa waktu. Tentunya cerita itu ulangan yang ke sekian kalinya meski masih dengan getar emosi.

Hari ke lima penahananku, suatu malam beberapa puluh di antara kami disuruh bersiap untuk dipindahkan ke suatu tempat tanpa disebutkan. Pemindahan itu pun tak diberitahukan kepada para keluarga. Ini suatu metode teror yang dilakukan penguasa. Beberapa orang benar-benar panik karena teringat Pak Lurah beserta beberapa orang lain yang dijemput tentara beserta sejumlah pemuda, selanjutnya raib untuk selamanya. Seorang polisi tanpa maksud menakuti-nakuti menceritakan hal itu, mayat mereka dibuang ke Kali Brantas. Sementara itu isteriku termasuk sebarisan isteri para tapol yang kebingungan mencari suaminya. Teror mental telah mencapai sasarannya. Kemudian hari isteriku menceritakan, ia datang tiap hari selama seminggu ke kantor polisi dengan perut buncitnya. Ia tidak mendapat keterangan tentang keberadaanku, petugas tak mengizinkannya bertemu Kapolres. Isteriku pun pergi ke Kodim dan Korem, kedua instansi ini menyarankannya untuk ke kantor polisi. Akhirnya isteriku berhasil mengirimkan satu bungkus abon, satu bungkus sambal pecel, dan satu setel pakaian yang kusambut dengan sukacita di penjara Lowokwaru. Beberapa hari kemudian aku mendapatkan berita, sebenar-nyalah isteriku mengirimkan lebih banyak lagi. Itu bukan cerita baru, jeruji besi dan tembok tebal tidak cuma menyekap dan memisahkan orang dari dunia ramai, ia juga menggerogoti dan menyunat milik pesakitan yang sekarat sekalipun. Pada suatu hari seorang polisi yang tak kukenal masuk blok kami dan mencariku. Dengan berpura-pura omong keras ia menyelipkan sepucuk surat. Isteriku telah melahirkan bayi laki-laki dan menunggu nama dariku. Aku menuliskan nama pada sepotong kertas yang disodorkannya.

Lowokwaru aku sempat bertemu Goei Poo An, pemimpin redaksi dan pemilik koran Trompet Masjarakat Surabaya yang berada di sel berseberangan. Koran itu dikenal sebagai pendukung Bung Karno, pembela rakyat kecil dan beredar luas di Jawa Timur. Pada minggu ketiga kedatangan rombonganku, gelombang pemangggilan pada jam 2.00 – 3.00 pagi mulai lagi. Mereka semua tak ada kabar beritanya, lenyap bak ditelan bumi. Di kemudian hari kuketahui sebagian dari mereka dibantai di muara Kali Lesti, Gladakperak, pantai selatan Malang. Salah seorang tapol itu Drs Hadi-negoro, teman dekat yang selalu membawakan semangatnya yang tinggi dengan lembut dan santun, ketua jurusan Sejarah FKIP dan Ketua HSI Cabang Malang. Ia dicomot dari tahanan di belakang stasiun beserta sejumlah tapol lain.

Malam hari-hari berikutnya aku tidur nyenyak tanpa mendengar panggilan tersebut. Ketika pagi kulihat sel-sel yang berhadapan dengan sel kami telah hampir kosong termasuk Pak Goei. Dalam deretan itu terdapat 10 sel, masing-masing dengan penghuni 10 sampai 15 tapol. Mereka diikat kedua tangannya, kemudian dimasukkan ke truk-truk yang siaga di dekat gerbang bagian dalam, jauh dari sel kami. Kebusukan merebak ke hidung kami melalui narapidana, sipir, polisi, tentara. Mereka manusia biasa lengkap dengan emosi dan perasaannya, yang suatu kali tak bisa menahan untuk tidak bicara. Truk-truk itu dilarikan ke beberapa tujuan yang telah ditetapkan ke luar kota, di antaranya ke berbagai tempat di Batu, Dinoyo, perkebunan Margosuko, Dampit dsb yang kami ketahui di belakang hari. Lubang-lubang besar telah disiapkan beserta segerombolan pembantai dengan segala macam senjata tajamnya. Di penjara Lowokwaru tokoh Amir Syarifudin pernah disekap dan disiksa oleh penguasa Jepang dengan digantung. Pejuang kemerde-kaan ini lolos dari hukuman mati berkat campurtangan Bung Karno. Yang dialami ribuan teman kami lebih ringkas. Orang-orang baru pun datang dan sel-sel itu penuh kembali. Tiap kali rombongan tapol baru datang, koleksi kisah-kisah seram pem-bantaian pun selalu bertambah.

Di Lowokwaru aku sempat merenungkan kembali tentang berbagai hal. Terngiang kembali kata-kata dokter Sudarsono, paman isteriku, tokoh PSI, bekas duta besar di India dan Beograd, ketika itu pegawai tinggi Deparlu. Selesai kongres HSI di Jakarta bulan Agustus 1965, aku pergi ke rumahnya. “Hati-hati kamu, PKI mau berontak lagi!” Aku menganggapnya sebagai bercanda seperti sering terjadi. Dengan perkembangan kejadian adakah ini berarti datangnya peristiwa tersebut bukan rahasia bagi mereka? Lalu retorika Aidit tentang revolusi dan merelakan cangkir piring pecah berantakan. Hal itu disampaikannya dalam pertemuannya dengan peserta kongres HSI. Perdebatan politik dan ideologi sejak permulaan abad lampau, sampai juga ke penjara Lowokwaru. Apa revolusi bisa dirancang dan dibikin?

itu bulan Januari 1966, aku menerima panggilan. Selama ini interogasi yang kami alami bersifat massal. Ketika menghadap, pejabat itu memperkenalkan diri sebagai Letkol Sutrasno SH, Komandan Korem 83, Malang. Sebagai ketua tim pemeriksa ia langsung menembakku dengan pernyataan, “Jadi saudara yang membacakan pernyataan HSI mendukung Dewan Revolusi di RRI Malang pada 1 Oktober?” Wah ini sungguh tuduhan berat. Pada malam hari tanggal tersebut aku berada di RRI Malang, Jl Buring untuk mengisi acara seperti telah dijadwalkan. Topiknya tentang revolusi berdasar ajaran Bung Karno. Naskah ketikan untuk RRI itu ada di tangannya. Di pojok berkasku tercantum tanda agak besar ‘A’, rupanya aku dimasukkan golongan ‘A’ yang akan dituntut di pengadilan, mungkin karena itu aku tidak ikut didor bersama Drs Hadinegoro. Nampaknya tidak ada keterangan apa pun dalam berkas yang dapat menggiringku. Lalu kami berbincang tentang keluarga, pendidikan, pekerjaan. Dan yang tidak kusangka, ia bicara tentang ajaran Bung Karno, dalam topik itu kami bertemu.

Bulan ke empat beberapa orang di blok kami dipindah ke blok lain yang hanya terdiri dari dua sel kecil, masing-masing dengan lima penghuni. Aku berkumpul dengan Pak Jarwo, seorang pengusaha kota Malang yang cukup beken. Terdapat peralatan memadai seperti kompor kaleng susu yang dibarter dari blok lain. Terdapat pasokan makanan dengan tetap dari luar lewat jalur sang penguasaha kaya. Di jaman itu kami belum mengenal peralatan elektronik kecil dengan kapasitas besar. Kelak Pak Jarwo dan beberapa teman lain dicomot dan lenyap tanpa jejak. Maka kekayaannya yang berupa beberapa rumah tinggal, toko buku, percetakan, pabrik rokok, kendaraan, dan yang lain diambil alih oleh para penguasa baju hijau menjadi bancaan seperti warisan moyangnya. Kelak aku juga mengetahui sebenarnyalah namaku bersama Drs Amim tercantum dalam daftar mereka yang harus dilenyapkan. Rezim berkuasa menggolongkan sarjana dan kaum cendekiawan kiri sebagai kelompok amat berbahaya pengusung ideologi.

Enam bulan ditahan, pagi itu aku dan Drs Amim lagi-lagi dipangggil untuk segera berkemas. Seorang sipir berbisik bahwa kami berdua dibebaskan. Meski kami sempat gembira tapi kami tak bisa mempercayainya. Kami pun membenahi barang kami lengkap termasuk bantal dan tikar sesuai dengan saran teman-teman. Pemindahan tahanan termasuk ke alam baka tak pernah diberitahukan dengan jelas. Berjam-jam kami berdua berada di sebuah ruangan tertutup Kodim Malang di Jl Kahuripan. Menjelang jam sembilan malam baru kami berdua dipanggil, kami dibebaskan dengan wajib lapor. Aku dijemput adik iparku, dengan becak kami menuju Jl Muria 6, rumah mertuaku, tempat isteri dan anakku tinggal setelah penangkapanku.

Berada di penjara aku dipecat sebagai dosen, tanpa surat pemecatan. Kelak aku mendengar sampai beberapa tahun kemudian namaku masih tercantum dalam daftar gaji. Tiap bulan seseorang telah menandatanganinya, sedang keluargaku tidak pernah menerimanya. Beberapa minggu setelah dibebaskan aku diizinkan oleh pejabat tempat aku wajib lapor untuk pindah ke Surabaya dengan alamat fiktif. Selanjutnya dengan bantuan saudara dan teman aku lari ke hutan rimba Jakarta dengan identitas baru. Dengan berdebar dapat kuikuti berita ditangkapnya kembali bahkan dibunuhnya teman-teman yang telah dibebaskan yang tidak menyingkir. Aku sendiri masih dicari untuk ditangkap kembali. Kemudian aku juga mendengar samar-samar pencoretan nama kami dari daftar maut dan pembebasanku berkat campurtangan Letkol Sutrasno SH, seseorang yang hanya kukenal sebagai pemerik-sa, tak lama setelah itu ia dipecat dari jabatannya dan meninggal beberapa tahun kemudian. Utang budi dibawa mati. [Dipetik dari naskah belum terbit: Harsutejo, Cerita Orang Pinggiran (memoar)]. <harsonos@cbn.net.id>

 

******************************

40 Tahun Tragedi 1965 (8)

Pekan Seni Budaya

“Menguak Tabir Merajut Masa Depan”

28 September – 5 Oktober 2005

Kaum Muda Akan Sanggup Membereskan Warisan Sejarah Kelam

Oleh: Harsutejo

pertama kalinya acara peringatan tragedi kemanusiaan ini diadakan di berbagai tempat di Jakarta dengan berbagai macam acara. Seluruh acara berjalan dengan lancar dan aman dengan mayoritas dihadiri kaum muda yang ingin tahu. Penggerak dan inisiatif peringatan itu pun dilakukan oleh para tokoh muda laki perempuan dari berbagai LSM seperti Garda Sembiring dkk, dari perguruan tinggi seperti Media Patra Ismar Rahady S.Sn yang biasa disapa dengan Mbak Dira dkk dari IKJ dengan kelompok Kipas dan Dr Gadis Arivia dkk dari Departemen Filsafat FIB, UI serta institusi lain maupun perorangan. Kesungguhan, keuletan, dedikasi dan keberanian mereka telah menepis segala keraguan dari beberapa tokoh tua korban 1965 yang sampai detik terakhir enggan bergabung dan tak mampu memberikan apresiasinya. Dukungan pun datang dari teman-teman di manca negara termasuk kelompok Sastra Pembebasan. Bagaimanapun mayoritas kaum tua korban 1965 telah ikut mendukung dan menghargai kegiatan yang dimotori kaum muda tersebut.

kita ketahui acara kali ini diadakan di Komunitas Utankayu (talk show radio 68H dengan topik ‘Suara Korban Membongkar Stigma 65’ dan peluncuran buku Murad Aidit, Aidit Sang Legenda); Kampus UI Depok (diskusi dengan tema ‘Mengungkap Sejarah Yang Digelapkan’, pemutaran dan diskusi film, festival mini film dokumenter); Goethe Haus (pameran artefak 65, diskusi dengan tema ‘Suara Lirih Perempuan Korban’dan malam seni budaya dengan musik, tari dan pembacaan puisi); Taman Ismail Marzuki [TIM] (peluncuran buku Tragedi Kemanusiaan 1965-2005, pameran artefak 1965 dan pemutaran film); Perpustakaan Nasional (pelun-curan buku kedua dr Ribka Tjiptaning Proletariyati Anak PKI Masuk Parlemen); Pusat Kebudayaan Prancis (pemutaran film dan peluncuran buku Pramoedya Ananta Toer Jalan Raya Pos); dan Diskusi Bulan Purnama Jl Garuda (dialog generasi muda dengan korban tragedi 1965). Sebagian acara itu dilakukan oleh panitia yang berbeda, mereka saling melakukan koordinasi yang telah berjalan dengan baik. Seluruh acara berjalan dengan meriah, lancar, aman dan diikuti oleh hadirin yang memenuhi tempat.

hemat saya seluruh rangkaian peringatan ini setidaknya telah menggugah perhatian kaum muda terhadap masalah warisan masa lampau tragedi kemanusiaan 1965 sebagai yang tertuang dalam dua tema poster “AKUI NEGARA BERTANGGUNG JAWAB ATAS TRAGEDI 1965” dan “INDONESIA 1965 40 TAHUN DIBUNGKAM 40 TAHUN TANPA KEADILAN”. Kaum mudalah yang akan sanggup membereskan warisan sejarah kelam negeri ini.

*************** 0 0 0 0 0 0******************

PROPOSAL

“TEMU RINDU MENGGUGAT SENYAP”

Pertemuan Perempuan Korban 1965-1966 Jawa Tengah dan DIY

I. Latar Belakang

Tragedi Kemanusiaan yang terjadi pada 1965-1966 merupakan sebuah titik balik bagi perjuangan kaum perempuan Indonesia pada umumnya. Perjuangan perem-puan Indonesia yang turut menyumbang besar bagi perjuangan kebangsaan dipatahkan setelah terjadi peristiwa yang kemudian dinamakan sebagai G 30 S. Karena dituduh sebagai pelaku yang telah melakukan pembunuhan terhadap para Jenderal di Lubang Buaya, para perempuan yang sebelumnya bergabung dengan Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) menjadi korban dari kekerasan yang dilakukan oleh rezim Orde Baru. Ribuan perempuan Indonesia baik yang berasal dari Gerwani atau yang bergabung dengan organisasi-organisasi massa yang oleh pemerintah dianggap dekat dengan PKI dibunuh, ditangkap dan ditahan tanpa proses pengadilan di penjara-penjara militer.

Peristiwa G 30 S telah membuat ribuan kaum perempuan Indonesia menderita. Bagaimana tidak, sebuah peristiwa yang jauh dari kesadaran maupun jarak dari para kaum perempuan ini telah merubah secara drastis kehidupan dan nasib mereka. Para perempuan ini tidak hanya menderita secara fisik karena proses penangkapan yang dilakukan oleh tangan-tangan kekuasaan Orde Baru tetapi juga mengalami penderitaaan dan luka batin yang sangat dalam. Hal ini terjadi karena banyak di antara kaum perempuan ini ketika dalam pemeriksaan maupun dalam tahanan-tahanan militer mendapatkan perlakuan kasar bahkan kekerasan seksual yang dilakukan oleh para pemeriksanya.

Trauma akan kekerasan masa lalu yang dialami oleh para perempuan korban 1965 ini begitu membekas dalam ruang kesadaran mereka. Bahkan dampak dari trauma ini secara meluas juga menghinggapi para perempuan Indonesia masa kini. Sebab, setelah terjadi peristiwa G 30 S, perempuan Indonesia dibatasi peranannya oleh negara dan hanya berkedudukan dalam wilayah domestik kerumahtanggaan. Pemerintahan Orde Baru telah secara sistematis menghancurkan gerakan perem-puan Indonesia yang kritis dengan menciptakan citra yang seolah-olah bahwa perempuan tidak layak untuk berkiprah diluar domain kerumahtanggaannya. Dengan menciptakan narasi historiografi perempuannya, negara menggunakan masa lalu dari Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) menjadi “media pengingat” untuk mem-batasi peranan dan aktivitas kaum perempuan. Indonesia.

Di sisi lain, dalam kehidupan setelah keluar dari tahanan-tahanan Orde baru kaum perempuan korban Tragedi Kemanusiaan 1965-1966 ini mengalami penderitaan yang begitu berat, ini tidak hanya berkaitan dengan luka batin dan fisik yang dialami ketika dalam penahanan tetapi juga diakibatkan karena politik pencitraaan dan stigmatisasi yang dilakukan oleh negara terhadap mereka. Para perempuan korban ini mendapatkan stigmatisasi berganda (multiple stigmatization). Mereka tidak hanya dituduh komunis (yang distigmatisasi oleh negara sebagai “pemberontak”, “kejam”, “ateis”), tetapi juga distigmatisasikan sebagai Gerwani yang dicitrakan negara sebagai sosok “perempuan pembunuh”, “sadis”, “liar”, “amoral” dsb. Citra yang melekat pada perempuan korban ini demikian “lengkap”, sehingga secara otomatis membuat mereka banyak yang memilih untuk diam dan menganggap bagian dari masa lalu mereka bagaikan sebuah “aib” yang tidak perlu untuk diketahui oleh publik. Belum lagi politik diskriminasi yang dilakukan oleh Orde Baru terhadap para tapol dan keluarganya yang membatasi akses mereka di wilayah ekonomi, sosial politik telah membuat mereka tidak hanya terpuruk secara mental tetapi juga dalam kehidupan sosial.

Dampak dari “kebisuan” para korban perempuan inilah yang membuat mereka cenderung tidak bersuara ketika pasca Orde Baru muncul berbagai wacana untuk membongkar kejahatan kemanusiaan Orde Baru secara umum ataupun tentang wacana pemulihan hak-hak korban dari kekerasan yang dilakukan oleh Orde Baru. Padahal keterlibatan para perempuan korban 1965 mutlak untuk dilakukan, karena hal ini akan semakin mengungkap bagaimana kejahatan dan kekerasan masa lalu pada tahun 1965 yang dilakukan oleh Orde Baru itu begitu sistematis dan ber-dampak pada semua kelompok sosial yang ada di Indonesia, termasuk juga kaum perempuan Indonesia. Sebab, tanpa keterlibatan kelompok perempuan korban 1965 kita akan mereduksi arti dan posisi “korban” kejahatan Orde baru itu seolah-olah hanya mereka yang menjadi korban politik. Sementara dunia perpolitikan sudah diidentikkan dengan dunia kaum laki-laki. Yang artinya, bisa saja disimpulkan bahwa “korban kejahatan kemanusiaan dan kekerasan masa lalu Orde Baru hanya terdiri dari tahanan politik laki-laki”. Padahal seperti kita ketahui akibat dari kebijakan “anti komunis” yang dilakukan oleh Orde Baru dampaknya juga dirasakan oleh para perempuan yang dituduh komunis, istri-istri yang ditinggalkan oleh suaminya karena dibunuh atau dipenjara, dan juga anak dan keturunan para tahanan politik. Dengan memperluas dimensi korban maka setidaknya wacana tentang pengungkapan kebenaran, rehabilitasi ataupun rekonsiliasi akan lebih lengkap, sebab kita tidak terjebak dalam penunggalan entitas korban itu sendiri. Kita harus menunjukkan bahwa korban dari kekuasaan Orde Baru itu terdiri dari banyak varian yang masing-masing mempunyai lapisan trauma yang berbeda-beda. Dan yang lebih penting adalah mengajak kelompok korban dari berbagai macam kelompok sosial untuk bersama-sama terlibat dalam wacana penuntasan kekerasan masa lalu yang dilakukan oleh Orde Baru. Untuk itulah kami dari Perempuan Korban Tragedi 1965-1966 yang berdomisili di Yogyakarta bersama dengan SYARIKAT INDONESIA membentuk kepanitiaan bersama untuk melaksanakan kegiatan yang kami namakan sebagai “TEMU RINDU MENGGUGAT SENYAP”. Pertemuan ini merupakan ikhtiar yang kami lakukan untuk mengumpulkan korban perempuan 1965-1966 terutama yang berada di Jawa.

II. Tujuan

Secara umum tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mempertemukan para perempuan korban 1965 se-Jawa. Kita berharap dengan pertemuan ini para perempuan korban 1965 bisa mengungkap “kebisuan” yang selama ini diderita oleh korban perempuan 1965 dan mencairkan “trauma” individu yang diderita oleh para perempuan korban 1965.

Sementara secara khusus pertemuan ini bertujuan untuk:

1. Mengajak para perempuan korban 1965 untuk terlibat dalam wacana yang mengemuka tentang pemulihan korban kekerasan Orde Baru maupun wacana tentang pengungkapan kebenaran.

2. Menyuarakan kepentingan, ide dan gagasan para perempuan korban 1965 yang kemungkinan tidak terakomodasi dalam kerja-kerja yang dilakukan Komisi Kebe-naran dan Rekonsiliasi di kelak kemudian hari.

3. Membentuk jaringan korban perempuan 1965 yang mempunyai kepentingan terutama untuk mengatasi keterpurukan mental ataupun sosial ekonomi para perem-puan korban 1965.

III. Bentuk Kegiatan

Kegiatan ini berbentuk semiloka yang dirancang sebagai media untuk mengarti-kulasikan diri bagi para ibu-ibu yang umumnya selama ini tidak mempunyai ruang untuk bercerita (storytelling) tentang masa lalu mereka. Dari ruang penceritaan ini diharapkan akan berfungsi juga sebagai trauma healing bagi ibu-ibu, sehingga mereka kemudian bisa kembali melakukan identifikasi diri sebagai bagian dari korban kekerasan masa lalu Orde Baru serta melakukan transformasi psikologis dari obyek menjadi subyek yang memperjuangkan kepentingan korban. Acara yang direncanakan berlangsung sehari penuh ini akan lebih memberikan ruang ekspresi dan artikulasi diri bagi para ibu-ibu dari penyampaian gagasan sampai kemudian ada agenda tindak lanjutnya. Sementara itu untuk memperkaya materi dan memberi perkembangan informasi tentang agenda-agenda yang telah dikerjakan oleh bebe-rapa institusi berkaitan dengan agenda perempuan dalam penuntasan kekerasan masa lalu maka dihadirkan wakil-wakil institusi yang selama ini sudah melakukan agenda tersebut di antaranya adalah dari KOMNAS PEREMPUAN, ELSAM dan Perwakilan LPKP Jakarta.

IV. Peserta

Peserta kegiatan ini terdiri dari para perempuan korban 1965 yang berasal dari beberapa wilayah se-Jawa yang berjumlah sekitar 200 orang, selain itu juga diundang para aktivis yang bergerak dengan isu-isu perempuan di Yogyakarta dan sekitarnya. Harapannya bahwa para aktivis perempuan ini akan belajar dari penga-laman perempuan korban 1965 dan bersama-sama memperjuangkan keterpurukan para korban perempuan 1965 melalui agenda kerja masing-masing. Walaupun secara khusus acara ini untuk para kaum perempuan korban 1965 tapi acara ini tidak menutup akan kehadiran bapak-bapak.

*************** 0 0 0 0 0 0******************

 “Menguak Tabir Merajut Masa Depan”

Pekan Seni Budaya 40 Tahun 65

Oleh: Sumaun Utomo

Ketua Umum LPRKROB

“Menguak Tabir Merajut Masa Depan” rangkaian kata yang tersusun indah ini adalah judul kegiatan Pekan Seni Budaya yang diselenggarakan oleh Panitia Peringatan 40 tahun Peristiwa September 1965 untuk kawula muda dan rakyat Indonesia agar memahami dan mengenang kembali apa sebenarnya yang terjadi pada akhir bulan September 1965.

Membantu mengenang peristiwa yang mempunyai arti besar dan menentukan dalam perubahan periodisasi sejarah kemerdekaan Indonesia, dan terutama arah perjuangan rakyat dan Republik Indonesia maka di depan sudah disajikan secara singkat deretan peristiwa dan uraian singkat perjalanan perjuangan rakyat sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 dan peristiwa 1965. Dengan demikian kita semua mempunyai gambaran apa sebenarnya peristiwa 65 itu

Demikian kurang lengkap agaknya bila kita tidak tahu bagaimana perjuangan para korban peristiwa 1965 yang dinamakan korban orde baru, korban yang diajak untuk merajut masa depan itu. Untuk itu maka kita harus tahu lebih dahulu siapa korban orde baru itu. Korban orde baru atau korban peristiwa 65, rangkaian peristiwa kudetanya Jenderal Suharto terhadap Presiden RI pertama Ir. Soekarno ialah:

1.   Soekarno dan keluarganya.

2.   A. Yani dan teman-temannya, kekuatan pendukung Soekarno  dalam AD.

3.   dan orang-orang yang di-PKI-kan oleh orde baru Jenderal Suharto yaitu:

a.   redaksi, wartawan mass media kecuali harian Berita Yudha dan Angkatan Bersenjata yang dilarang terbit 2 Oktober 1965.

b.    kader dan anggota PKI.

c.   Pimpinan dan anggota ormas yang di-PKI-kan yaitu SOBSI, SB-SB, Pemuda Rakyat, BTI, Gerwani, IPPI, CGMI, Lekra, HSI, Baperki, Pegawai Negeri, TNI (AD, AL, AU, Polri), Lurah, Bupati, Organisasi Pendidikan Universitas Rakyat Indonesia (URI), Universitas Rakyat (UNRA), dan lain-lain.

d.   Menteri-menteri, gubernur, walikota, anggota DPRS, MPRS.

e.   Buruh, tani, pemuda, pelajar, seniman bukan anggota ormas yang di-PKI-kan.

f.    anggota PNI, NU, Perti dan lainnya.

g.   Mereka yang terhalang pulang dari luar negeri.

Di antara mereka ada yang dibunuh atas perintah Jenderal Suharto + 3 juta orang, ditahan 1.800 orang tidak kurang dari 20 juta orang didiskriminasikan, distigmasikan sampai hari ini. Tidak kurang dari 30 UU, PP dan instruksi menteri yang mendiskrimi-nasikan warga negara Indonesia sampai sekarang ini. Dalam UU, PP dan instruksi menteri itu masih terdapat kalimat: “Bekas anggota PKI, ormas PKI dan mereka yang terlibat langsung atau tidak langsung” tidak boleh menjadi ini dan itu, menjabat ini dan itu, atau kalau sudah terlanjur menjabat harus dinonaktifkan dari jabatannya, atau kalau mau menikahkan anak gadisnya dengan anggota Polri/TNI musti ada surat yang menyatakan orang tuanya tidak terlibat G30S langsung atau tidak langsung, atau tidak bisa mendapatkan KTP seumur hidup walaupun sudah men-capai umur lebih dari 60 tahun. Mereka dulu dipecat dari pekerjaannya tanpa surat pemberitahuan resmi, tidak bisa mengurus pensiunnya walaupun sudah mencapai umur pensiun. Tanah, rumah, kendaraan, perusahaan-nya dirampas bahkan ada pula sampai istrinya juga.

Ini berarti juga merampas hak kewarganegaraan penuh. Karena ketiadaan hak kewarga-negaraan yang sama, maka tidaklah dapat dihindari tindak sewenang-wenang oleh pejabat negara tingkat bawah seperti terhadap mantan tahanan politik yang dijadikan korban Keluarga Berencana dengan dipaksa menjalani tubektomi di Cirebon, tidak bisa menjadi anggota Badan Pemerintah Desa atau Rukun Warga walaupun dipilih dengan suara mayoritas seperti di Jabar, Jateng dan Jatim. Di Sumatera Utara ada anggota Serikat Buruh Perkebunan Republik Indonesia (Sarburi) pada tahun 1965 menyelamatkan diri untuk ditangkap, disiksa, dibunuh, mereka lari ke hutan dan hidup disana sampai sekarang yang jumlahnya ratusan orang. Juga disana ada anak-anak yang lahir dari hasil perkosaan pejabat waktu itu terhadap keluarga korban 65 tidak berani hidup berbaur dengan masyarakat umum, dan terpaksa membentuk komunitas hidup sendiri yang jumlahnya tidak kurang dari 500 orang. Korban orde baru juga menjadi korban dirampas secara melawan hukum hak miliknya.

Tindakan represif selama 40 tahun hingga kini, mereka banyak sekali yang dihinggapi penyakit kejiwaan, rasa traumatik, rendah diri, kurang percaya diri sehingga tidak berani melakukan pergaulan bebas seperti warga lain. Perasaan traumatik hinggap sampai kini terutama mereka yang tinggal di desa-desa, walaupun yang di kota tidak sedikit jumlahnya. Diskriminasi dan stigmasi inilah yang meng-hambat mereka juga dalam pergaulan, mencari nafkah dan sampai tua. Ini belum lagi akibat siksaan yang mereka alami sewaktu ditahan yang hingga kini belum sembuh dan mengakibatkan cacat psikis dan rendah diri dalam pergaulan. Diskri-minasi, pembatasan, stigma seperti ini sudah mulai sewaktu mereka ditangkap, ditahan dan keluarganya ter-utama sewaktu sudah “bebas” dari penjara pada tahun 1979. Sudah tentu di antara mereka juga sudah ada yang mulai mencari jalan bagaimana memperjuangkan agar lepas dari diskriminasi dan stigmasi tersebut.

Dan pengawasan yang ketat sewaktu pemerintahan Jenderal Suharto membuat mereka belum mungkin bisa berbuat banyak. Tingkat awal mereka baru bisa bergerak bagaimana mencari makan dan menghidupi keluarga yang sudah porak poranda kehidupannya. Seiring dengan perjalanan waktu, perkembangan dan peru-bahan membuat mereka juga berubah. Rasa takut berkurang, percaya diri berkem-bang. Sementara mereka ada yang sudah ada keberanian membangun organisasi seperti Organisasi Pembebasan Tapol/Napol yang dipimpin Sdr Gustaf Dupe dan Naipospos (mahasiswa Fisip UGM yang dipenjara 8,5 tahun karena mengorganisasi peredaran buku Pramudya Ananta Toer – Bumi Manusia). Juga keberanian dalam bidang politik berubah. Mereka juga mulai ikut serta mendukung melawan penyerbuan terhadap kantor PDIP yang terkenal dengan peristiwa Kudatuli.

Tahun 1998 tepatnya pada waktu gerakan menurunkan Jenderal Suharto para korban orde baru sudah banyak yang mulai lebih berani dan ikut serta bergabung dengan gerakan rakyat menggulingkan Suharto walaupun bentuk keikutsertaannya ber-variasi. Para korban dan keluarganya di Jakarta ada yang menyediakan makan, minum bagi mahasiswa yang ambil bagian aktif menumbangkan Suharto. Di Jawa Tengah Semarang korban orba ikut serta gerakan mahasiswa, massa yang menurunkan papan nama Golkar sebagai pilar sosial politik orba Suharto. Lima hari setelah Suharto jatuh dari kursi kepresidenan yaitu tepat pada tanggal 26 Mei 1998 sekitar 50 orang berkumpul di kantor LBH Semarang Jl. Parangkembang, Tlogosari Semarang Timur, bangkit menuntut dikembalikan hak sipil dan politik serta memben-tuk embrio organisasi Forum Pemulihan Hak Sipil Politik. Demikian juga korban orba di Medan Sumatera Utara, pada tanggal 27 Mei 1998. Setelah itu lahirlah organisasi yang mengkhususkan diri melakukan penelitian korban peristiwa 65 – Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 65-66 (YPKP) di Jakarta yang dipimpin mantan wakil Sekjen DPP Gerwani Sulami (almarhumah). Berturut-turut lahirlah organisasi Gerakan Rakyat Indonesia (GRI) dan Lembaga Perjuangan Rehabilitasi Pegawai Negeri di Jakarta yang diketuai almarhum Geno Susanto. Pada bulan Juni 2000 Forum Pemulihan Hak Sipil dan Politik diundang Presiden Abdurrahman Wahid ke Jakarta untuk dimintai keterangan tentang tuntutannya. Sayang pada hari yang sama sewaktu delegasi Forum sampai di Jakarta Presiden Gus Dur harus berangkat ke Jepang dan Menko Polkan Letjen (purn) Suryadi Sudirdja diminta menerima delegasi. Delegasi diterima di kantor Menko Polkam tanggal 6 Juni 2000 jam 10.00 dan diminta menerangkan tuntutannya. Ketua delegasi, Sumaun Utomo menerang-kan tuntutan Forum yaitu dipulihkan hak kewarganegaraan penuh, hak sipil dan politik dan dicabutnya semua UU, PP yang diskriminatif dan diadili Suharto. Suryadi juga meneteskan airmata sewaktu mendengar pengaduan seorang ibu anggota delegasi yang mengatakan suaminya disiksa sampai meninggal karena disuruh mengaku anggota PKI, sedangkan dia tahu benar bahwa suaminya bukan anggota organisasi apa pun. Juga siksaan yang dialami ibu tersebut termasuk diperkosa oleh petugas-petugas koramil. Suryadi berjanji akan meneruskan pengaduan delegasi pada presiden Abdurrahman Wahid. Delegasi Forum Pemulihan Hak Sipil dan Politik juga mengadakan kegiatan penyuluhan di kabupaten, kecamatan di Jateng dengan didampingi LBH Semarang dan sewaktu bertemu Menko Polkam di Jakarta juga didampingi LBH Jakarta dan Semarang.

Bulan Mei 2001, Lembaga Perjuangan Rehabilitasi Pegawai Negeri dan Forum Pemulihan Hak Sipil dan Politik menyelenggarakan kongres di Jakarta dan sebagai hasilnya terbentuklah organisasi baru yaitu Lembaga Perjuangan Rehabilitasi Korban Rezim Orde Baru (LPRKROB) dan juga pernah mengadakan kongresnya ke II pada bulan Maret 2004.

Apa Yang Diperjuangkan LPRKROB

Sebagai organisasi massa korban Orba yang jumlahnya + 20 juta orang yang terdiri dari berbagai lapisan masyarakat, sebagian terbesar adalah buruh, tani, guru, pegawai negeri, prajurit TNI dan Polri bukan anggota organisasi politik. Maka yang diperjuangkan tentu masalah pokok dan utama yang diderita anggotanya.

Pokok yang diderita massa korban disamping soal ekonomi, penghidupan adalah soal yang menyangkut sikap pemerintah orde baru dan sampai sekarang yaitu diskriminatif dan stigmasi. Wujud dari sikap ini ialah masih diberlakukan dan dipertahankannya lebih dari 30 UU, PP dan instruksi menteri yang ada kalimat dikecualikan “bekas anggota partai terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya atau orang yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam G30S/PKI” dan stigmasi PKI. Tidak boleh ini atau itu. Termasuk dalam ketentuan seperti ini juga ketentuan dari “almarhum Kopkamtib/Bakorstanas lembaga ins-konstitusional yang didirikan Jenderal Suharto tetapi sudah dibubarkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid tentang klasifikasi tahanan a, b, c, yang menjadi rintangan pengurusan pensiun ex pegawai negeri

Itu masalah penghapusan diskriminasi dan stigmasi yaitu masalah pemulihan hak  kewarga-negaraan sepenuhnya, atau perjuangan rehabilitasi umum adalah masalah pokok. Demokrasi dengan diskriminasi, pembatasan hak kewarganegaraan penuh adalah demokrasi palsu. Ini sama sekali bertentangan dengan Deklarasi Umum Hak Asasi PBB dan UUD 1945 antara lain:

Pasal 27:

Warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

Pasal 28:

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 28A:

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Pasal 28B:

Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 28C:

orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan tekno-logi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

Pasal 28D:

orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

 Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

orang berhak atas status kewarganegaraan.

Pasal 28G:

orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

28H:

orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kese-hatan.

orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

Pasal 28I:

untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskri-minatif itu.

budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 28J:

orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

itu perjuangan untuk rehabilitasi, pemulihan hak kewarganegaraan adalah bersifat nasional dan internasional, masalah Hak Asasi Manusia yang universal. Sangatlah disesalkan di antara sementara korban sendiri ada yang berpendirian bahwa korban tidak perlu memperjuangkan rehabilitasi dan karena itu ilusif. Pendirian dan sikap seperti ini sangat menguntungkan pemerintah yang masih berbau orba. Karena pemerintahan yang berbau orbalah yang menghendaki korban melupakan masa lalu, memaafkan pelaku dan membiarkan sejarah tetap ditutupi oleh pikiran orba yang jahat itu.

Masa Depan – haruslah berarti meluruskan persepsi sejarah masa lalu, dan menuntut pada pemerintah yang berkuasa mengakui bahwa peristiwa itu adalah kejahatan kemanusian besar dan pelaku besar, penanggungjawabnya harus dihukum seberat-beratnya. Tuntutan mengadili penanggung jawab utama kejahatan besar kemanusiaan ini sesuai dengan UU RI No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM Bab VII Ketentuan Pidana Pasal 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Ini tidak berarti korban bermaksud mau balas dendam tetapi sesuai dengan keadilan yang berdasar azas bahwa Negara Indonesia Adalah Negara Hukum sebagaimana dinyatakan dalam UUD 1945 Bab I Pasal 1. Kejahatan itu dipraktikan dan dipertanggung-jawabkan oleh Panglima Kostrad, Pangab, Kopkamtib (badan non-konstitusional) dan Presiden RI waktu itu. Ini semua adalah lembaga negara, karena itu tindakan kejahatan besar kemanusiaan itu adalah kejahatan negara. Negara harus minta maaf, dan penanggungjawabnya harus dihukum berat, korbannya harus direhabilitasi (dipulihkan hak kewarganegaraannya secara penuh), dihapuskan diskriminasi dan diberi kompensasi oleh negara. Tuntutan rehabilitasi harus diberikan lebih dulu sebelum tindakan yang lain, karena peristiwa 65 adalah suatu peristiwa khusus yang secara khusus telah mencabut hak kewarganegaraan penuh yang tidak terjadi di negeri lain mana pun.

untuk ini telah pernah mengambil langkah menyampaikan tuntutan dengan surat pada Presiden Megawati Sukarnoputri, dengan disertai rekomendasi MA hasil permohonan korban oleh delegasi korban pada tanggal 12 Juni 2003 yang juga disepakati oleh DPR RI, Komnas HAM. LPRKROB juga telah memenangkan Permohonan Pengajuan Pasal 60 huruf (g) UU No.12/2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPD, DPRD pada Mahkamah Konstitusi dalam sidang pleno tanggal 24 Februari 2004 menyatakan Pasal 60 huruf (g) “tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”.

tuntutan Rehabilitasi juga pernah disampaikan pada Presiden Yudoyono namun tidak juga diberi jawaban. Karena itu para korban yang diwakili 16 orang antara lain Pramudya Ananta Toer (satrawan) mengajukan gugatan Perdata kepada Presiden RI dan 4 mantan presiden berdasar Konvensi Ekosob PBB (ekonomi, sosial budaya) dengan kuasa hukum LBH Jakarta yang sidangnya dimulai tanggal 13 April 2005. Pada sidang ke 10, 14 September 2005 hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara gugatan tersebut. Keputusan Hakim sangat disesalkan karena acuan pertimbangan yang dipakai hanya menggunakan eksepsi pengacara tergugat tetapi sama sekali tidak mempertimbangkan replik kuasa hukum penggugat, sedangkan pengadilan sendiri pernah menerima gugatan serupa antara lain 6 kasus. Dari sini sekali lagi terbukti bahwa pengadilan tidak terlepas dari pengaruh kepentingan golongan yang berkuasa. Namun demikian para penggugat bersama kuasa hukumnya bertekat bulat membawa keputusan itu ke pengadilan banding – Pengadilan Tinggi Jakarta. Sekali lagi pengadilan akan diuji apakah ia bisa bersikap adil atau alat hukum membela kepentingan golongan yang berkuasa. Para korban akan tetap gigih dan tabah terus menuntut keadilan karena dirinya sudah tersiksa, dianiaya selama 40 tahun. Pengadilan dan keadilan juga sedang diuji oleh perkara ibu Nani – yaitu tidak diberi KTP seumur hidup, sedangkan ibu Nani kini berumur 63 tahun. Di tingkat pertama perkara ini dimenangkan ibu Nani, tetapi karena Camat Priuk naik banding dan dimenangkan Camat maka kini ibu Nani naik kasasi.

bagi korban agaknya masih sulit diperoleh selama kekuasaan masih berada ditangan yang berbau orba ini. Bahkan tampak jelas sikap orbanya dengan mengubah kurikulum sekolah tahun 2004 menjadi kurikulum 1994 tentang pelajaran sejarah yang menyatakan peristiwa 65 adalah kup PKI. Buku yang mengungkapkan sejarah 65 sudah banyak yang membuktikan peristiwa 65 adalah kup Suharto. Demikian juga kini pemerintah menjadikan tanggal 1 Oktober kembali menjadi hari Kesaktian Pancasila. Ini sepenuhnya pikiran orba Jenderal Suharto. Walau pun demikian para korban juga masih belum putus asa mencari jalan menyelesaikan persoalan yang sengaja dilimpahkan pada korban. UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang oleh penguasa negeri ini dianggap jalan penyelesaian soal korban orde baru. Sejak RUU diserahkan oleh presiden pada DPR untuk disyahkan menjadi UU sudah dapat diketahui dengan jelas bahwa RUU ini sama sekali menguntungkan/ melindungi pelaku dan tetap mengorbankan korban. Dilihat dari kalimat pendahuluan UU yang biasa disebut juga alasan filosofinya atau akademisnya tentu saja baik (ini sudah menjadi kebiasaan dalam penyusunan UU) tetapi kalau dibaca dan dipahami batang tubuhnya RUU KKR sama sekali hanya menguntungkan pelaku serta berlawanan dengan prinsip UUD 1945 pasal 27, 28 seluruhnya, berlawanan dengan UU HAM no.39 th 1999 dan UU Pengadilan HAM no.26 th 2000, berlawanan dengan Deklarasi HAM PBB 1948, Konvensi PBB tentang hak Sipil dan Politik dan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya dan lainnya. RUU itu mengabaikan bahwa korban orde baru itu terdiskriminasi dengan tidak kurang 30 UU, PP dan instruksi menteri yang masih berlaku sehingga posisi mereka tidak sama dengan pelaku sebagai seorang warga negara penuh dan menikmati hak itu. Karena itu sewaktu RUU itu dibicarakan di DPR untuk disyahkan menjadi UU, LPRKROB menolaknya. Fraksi TNI dan Polri juga menolak tapi dari segi kepentingan sendiri yang takut bila kejahatan masa lalunya terbongkar. Sewaktu RUU telah disyahkan menjadi UU, LPRKROB bersikap kritis, yaitu mengkritisi UU tersebut. LPRKROB berencana mengajukan pasal 27 dan 44 UU tersebut ke MK – Judicial Review. Pemerintah Yudoyono juga tidak serius bersikap terhadap pelaksanaan UU tersebut. Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi pun sampai hari ini terkatung-katung. Memilih 21 orang dari 42 orang anggota komisi pun belum dilanjutkan mungkin karena terhalang oleh pasal 32 (i) UU KKR “tidak pernah terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia”. Demi untuk melindungi pelaku agak menjadi sulit karena 42 orang tersebut terdapat 5 orang purnawirawan jenderal yang mungkin akan dicalonkan masuk ke 21 orang komisi. LPRKROB juga mempertimbangkan akan membawa + 15 UU yang isinya diskrimi-natif ke MK dan +15 PP dan instruksi menteri yang diskriminatif ke MA.

Untuk mendapatkan keadilan terhadap pelanggaran HAM berat, UU, PP, dan instruksi menteri ke MK, MA dan pengadulan adalah jalan terhormat dan tepat menurut situasi dewasa ini, walau pun korban menyadari bahwa jalan ini sulit dan alot, tetapi harus dicoba, diperjuangkan. Perjuangan untuk ini semua bukan hanya untuk kepentingan korban orba dan keluarganya tetapi juga untuk menegakkan UUD 45, UU HAM dan Pengadilan HAM, tetapi Indonesia sebagai warga dunia juga wajib melaksanakan Deklarasi PBB tentang HAM, konvensi PBB tentang hak Sipil dan Politik dan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Karena itu perjuangan mereka bersifat nasional dan internasional sekaligus, yang benar dan adil ini pasti menang, entah kapan waktunya dan pantas untuk mendapat dukungan bersama. Perjuangan inilah wujud “Menguak Tabir dan Merajut Masa Depan”, yang juga perjuangan untuk menegakkan demokrasi (bukan demoncracy) HAM, keadilan dan kesejahteraan. Janganlah ada pihak mana pun mau meninabobokan korban dengan kata-kata manis tetapi beracun atau membohongi korban untuk kepentingan sekelompok orang saja.

40 tahun peristiwa 65 dengan tema “Menguak Tabir dan Merajut Masa Depan”, orang harus berikrar bersama berjuang untuk berhasilnya tuntutan korban, dan berjuang untuk tidak terulangnya peristiwa pelanggaran kejahatan besar kemanusia-an. Inilah sebagian dari perjuangan rakyat Indonesia dewasa ini. Hanya persatuan, sekali lagi persatuan di antara rakyat yang berjuang yang dapat memenangkan perjuangan kita bersama. Inilah ujian dan tantangan kita bersama – “Merajut Masa Depan”.


*************** 0 0 0 0 0 0******************

 

Ketidakadilan Mengadili Perbedaan

Oleh . Haryo Sasongko

(di bidang apa pun) bukanlah lukisan atau potret jadi masa lalu seperti Monalisa. Ia dipuji atau dibenci, dikagumi atau dianggap biasa-biasa saja, yang jelas gambar Monalisa tetap digantung di tembok Museum Louvre di Paris.. Diam, tak berubah dan memang tak boleh diubah-ubah, baik letaknya apalagi lukisannya. lagi dengan pemikiran yang setiap saat bisa berubah dan berkembang, meluas, menjangkau siapa saja tanpa mengenal batas wilayah. pemikiran seseorang dalam waktu singkat dapat merasuki ribuan, mungkin jutaan pikiran orang lain. Dan, seperti dikatakan Victor Hugo (1802-1885), seniman dan pemikir dari Perancis, "an invasion of can be resisted; invasion of ideas cannot be resisted". Invasi militer dapat dibendung, sementara invasi gagasan tidak dapat dibendung

 Kalau boleh disambung, invasi militer selalu berbentuk kekerasan dengan dukungan persenjataan, sementara invasi gagasan bergerak diam-diam. Invasi tentara yang bersenjata, hanya bisa dihadapi dengan senjata. Tetapi bagaimana dengan invasi pemikiran yang berbentuk penafsiran agama, ideologi, keyakinan, sekte, aliran kepercayaan dan sebagainya? Bahkan ini tak bisa disebut invasi karena jauh beda dengan invasi tentara yang dilakukan dengan pemaksaan. Lebih tepat disebut pengembangan wawasan, restorasi, pencerahan, reinterpretasi atau liberalisasi pemikiran.

Dan kalau kebetulan beda dengan yang lain, maka tak seorang pun punya hak untuk menghakimi bahwa suatu idelogi, aliran atau pemikiran tertentu itu sesat dan perlu dibasmi dengan cara atau tindakan anarkhis seperti menghadapi invasi tentara. Kecuali kalau ideologi atau pemikiran keagamaan itu juga "disebarkan" dengan cara kekerasan dan pemaksaan, maka aparat keamanan atau hukum berkewajiban menindaknya. Bukan menindak ideologi atau pemikiran mereka, tetapi tindak kekerasannya kalau terbukti dapat menimbulkan gangguan umum. penindakan itupun tidak berupa kekerasan, karena kalau demikian yang terjadi adalah kekerasan versus kekerasan. Anarkhi lawan anarkhi. Memaksa orang atau kelompok untuk meninggalkan keyakinannya karena dianggap sesat, atau sebaliknya dipaksa untuk menerima keyakinan yang tidak dapat diyakininya, adalah awal dari kesesatan dan tirani. Dalam Surat Al Baqarah Ayat 256, dengan pendek menyebutkan: "tidak ada paksaan dalam beragama". Dan UUD 1945 Pasal 29 jelas mengungkap hal senada dengan ayat Alquran itu. Jadi, baik sebagai umat Islam atau bangsa Indonesia, menghalangi seseorang untuk masuk suatu agama, pindah agama, meninggalkan agama, jelas bertentangan dengan agama Islam dan konstitusi nasional kita. Stigmatisasi "murtad" (untuk pemeluk Islam yang pindah ke agama lain dan "mu'alaf" untuk kebalikannya (pemeluk agama lain masuk Islam) adalah stigmatisasi subyektif yang diskriminatif. Hanya dilihat dari sudut nilai Islam.

****************************

Belakangan ini, tudingan sesat-menyesatkan yang dilandasi oleh superioritas merasa benar sendiri dan karena itu juga merasa menang sendiri (karena merasa pada posisi mainstream), justru marak ke permukaan, ketika seharusnya orang semakin kritis untuk menerima sekaligus mengembangkan (perbedaan) pemikiran. Ini terlihat terutama dalam kaitan dengan keagamaan. Kalau dalam muktamar NU ada salah satu "keputusan" yang "vonis" bahwa komunitas pemikiran kelompok orang dalam Jaringan Islam Liberal (JIL) sebagai kegiatan "sesat", dalam Muktamar Muhammadiyah juga ada "vonis" bahwa komunitas pemikiran kelompok yang menyebut dirinya Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah (JIMM) juga "sesat". Sholat dengan dua bahasa dinyatakan "haram" dan tentu saja "sesat". Dan yang paling "meriah" belakangan ini sehingga terjadi "tawuran" gaya preman adalah penyerangan dan perusakan oleh suatu (atau beberapa) kelompok terhadap Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di berbagai tempat di seluruh Indonesia karena dianggap "sesat" "tidak sesuai dengan ajaran Islam". Rumah-rumah pribadi yang dijadikan tempat peribadatan umat Kristiani disegel. Tidak jelas apakah rumah-rumah pribadi umat Islam yang dipakai untuk pengajian juga perlu disegel. Kalau ingin menegakkan demokrasi seharusnya demikian. Sesuai Pasal 29 UUD 1945, tidak ada agama unggulan, agama klas satu atau klas dua (pinggiran) di Indonesia.

Yang dipertanyakan, sejak kapan seseorang berhak mengklaim dirinya paling tahu Islam? Dan atas dasar itu berhak pula "mengadili" orang lain yang tidak sesuai dengan monopoli kebenaran yang dianutnya? Apakah mereka yang mengklaim telah memegang "hak monopoli kebenaran Islam" tidak pernah membaca Surah as-Sajdah Ayat 25 yang menegaskan bahwa manusia samasekali tidak memiliki otoritas untuk menilai keimanan seseorang, termasuk "sesat" atau "benar"? Agama diturunkan oleh Tuhan, bukan ciptaan manusia dan oleh sebab itu hanya Tuhan sebagai penciptanya yang berhak menjatuhkan "vonis" atas benar tidaknya keimanan atau pemikiran seseorang (dalam urusan keyakinan beragama). Dan vonis itu pun baru dijatuhkan oleh Tuhan setelah di akherat nanti. Bukan di dunia ini. dalam Surah as-Sajdah Ayat 25 demikian: Inna rabbaka huwa yafshilu baynahum yawm al qoyamah fiyma kanu fihi yakhtalifun. (Sesungguhnya Tuhanmu.Dialah yang memberikan di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang selalu mereka perselisihkan padanya.)

Kalau boleh ditambah, Nabi Muhammad sendiri justru mengajarkan kepada umatnya untuk mengakui (tidak berarti harus membenarkan) kehadiran the others sebagai suatu realitas. Ini artinya, Nabi terakhir menurut pemeluk Islam bukan aliran Ahma-diyah (karena menurut Ahmadiyah masih ada lagi Nabi terakhir sesudah Muhammad yakni Mirza Ghulam Ahmad, dan dari nama ini lahir Ahmadiyah), telah menempatkan Islam untuk mengakui pluralisme, dan Nabi Muhammad merupakan pelopor yang memancangkan pluralisme dan pengakuan terhadap the others. Umat Islam disadar-kan untuk sama-sama memiliki hak hidup dan hak memeluk agama serta keyakinan yang berbeda dengan umat lainnya. Siapa yang sesungguhnya benar, siapa yang telah "sesat" Tuhan yang akan menjatuhkan vonis

Sayang sekarang banyak orang atau kelompok telah mewisuda dirinya sebagai tuhan. Sebagai yang maha kuasa, maha benar, dan berhak mengadili siapa saja (termasuk dengan cara anarkhis). Padahal konsep pluralisme itu sudah dipancangkan pula dalam Surah al Kaafiruun: "Katakanlah hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah; Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah; dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah; Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku".

Meskipun Surah ini ditujukan kepada orang kafir, namun dari sisi kontekstual, mencerminkan ajaran yang mengakui adanya the others, sama lain tidak untuk saling memaksakan ajaran agama atau kepercayaannya untuk diikuti. Kalau bagi pengikut Muhammadiyah yang paling benar adalah Muhammadiyah, bagi pengikut NU yang paling benar adalah NU, maka juga pengikut Ahmadiyah untuk berkeyakinan bahwa Ahmadiyah yang paling benar.

Logikanya, tidak pernah ada orang yang secara sengaja mengajarkan "kesesatan" dan mengajak pengikutnya untuk sama-sama "tersesat". Tudingan "sesat" pasti berasal dari the others. Dari pihak-pihak lain yang memiliki klaim kebenaran tunggal. "Yang tidak sama dengan (penafsiran) saya, itu salah dan harus dibubarkan". Kalau saja "penyelesaian" soal "ajaran sesat" ini dilakukan di meja diskusi, dialog secara intelektual untuk mencapai pencerahan, tentu itu bukan hanya tidak ada masalah, malah bisa menyelesaikan masalah. Tetapi kalau dilakukan dengan tawuran gaya preman, bukan hanya tidak akan menyelesaikan masalahnya, bahkan menjadi bermasalah. Bukan pencerahan pemikiran tapi penggelapan pemikiran. Di sini bukan akal yang berbicara, melainkan okol (otot). Padahal Islam tidak membenarkan tindakan kekerasan untuk menyelesaikan masalah apa pun. Sorga dan neraka kepunyaanTuhan, dan Tuhan pula yang menentukan siapa masuk ke mana.

 

*************** 0 0 0 0 0 0******************

 

http://www2.rnw.nl/rnw/id/spesial/40_thn_g30s_pki050928/pembunuhan_pasca30S_050928?view=Standard

Soal Pembunuhan Pasca G30S

NU Lebih Jujur dari Katolik

Wawancara Ranesi, September 2005

Dalam acara dialog interaktif Secangkir Kopi yang disiarkan TVRI tanggal 14 Maret tahun 2000, presiden Kyai Haji Abdurrahman Wahid menyatakan sejak menjabat ketua PBNU dirinya sudah meminta maaf kepada para korban pembunuhan pasca peristiwa G30S. "Saya sudah meminta maaf atas segala pembunuhan yang terjadi terhadap orang-orang yang dikatakan sebagai komunis," kata Gus Dur waktu itu. Sejak ucapan itu tabir tabu yang meliputi PKI serta peristiwa G30S seperti terkoyak. Semua orang bisa berbicara bebas tentang peristiwa bersejarah 40 tahun silam yang mengubah perjalanan bangsa Indonesia, termasuk korban-korbannya. Ucapan ini adalah juga rintisan menuju rujuk nasional dengan NU sebagai pelopornya, walau-pun organisasi massa Islam terbesar ini masih saja terbelah soal peran mereka waktu itu. Indonesianis senior Profesor Benedict Anderson yang seperempat abad lebih dilarang masuk Indonesia gara-gara pendapatnya soal G30S, menyambut baik upaya NU. Tapi pakar Indonesia dari Cornell University ini juga mendesak supaya organisasi-organisasi lain terbuka dan jujur dalam peran mereka pada pembunuhan massal pasca G30S. Berikut Profesor Ben Anderson kepada Radio Nederland.

Peubahan di kalangan NU

Benedict Anderson [BA]: "Yang paling menarik adalah perubahan justru di kalangan NU. Karena diketahui pada waktu tahun 1965, justru orang-orang Ansor menjadi pembantu yang sangat penting untuk tentara dalam hal menghancurkan PKI, khususnya di daerah pedalaman, di Jawa Timur, Jawa Tengah. Karena di kalangan anak muda intelektual justru mereka ingin mengetahui apa yang terjadi. Mereka membantu usaha Ibu Sulami untuk menelusuri jumlah orang kiri yang terbunuh di beberapa daerah. Dan mereka mulai bikin rekonsiliasi atau hati ke hati antara orang Gerwani dan orang-orang dari ormas NU, khusus untuk wanita."

"Ini sangat bagus, walaupun mereka harus menghadapi fakta bahwa di antara keluarga mereka sendiri ada yang menjadi algojo. Dan rupanya mereka bersiap untuk itu. Jadi mereka tidak mati-matian membela apa yang terjadi sebelumnya. Ini berarti bahwa sebagian penting dalam masyarakat Indonesia, justru fihak yang di angkatan tuanya sangat aktif dalam masyarakat ini, berubah pikirannya. Kami belum lihat usaha yang sedemikian dari fihak Katolik, Protestan, Muhammadiyah. Tapi Insya Allah itu akan berlangsung pada tahun yang akan dateng."

"Kita harus ingat bahwa orang-orang yang sudah ambil posisi, yang sudah lama menyokong Soeharto mati-matian, seperti Kompas, Jacob Oetama dan sebagainya, walaupun mungkin dalam hati kecilnya mereka mengaku bahwa apa yang terjadi tahun 1965 adalah satu manipulasi yang jahat, toh mereka tidak akan meninggalkan pendirian mereka di depan umum. Karena mereka sudah punya andil dalam proyek yang besar. Dalam proyek Orde Baru. Sampai sekarang."

"Ini sering terjadi dalam politik. Bahwa orang-orang yang sebenarnya dalam hati kecilnya enggak yakin, tapi demi temennya, demi anu, namanya, demi ini, demi itu, demi untungnya; masih ngotot dengan pendapat yang sebenarnya mereka sudah tahu bahwa ini tidak benar."

NU lebih jujur daripada Katolik

"Kita tahu bahwa sebagian penting dari dana keuangan untuk Soeharto pada masa-masa kritis yang pertama, sebagian datang dari, ini yang bagian dalam negeri, bukan bantuan dari luar negeri, tapi dari dalam negeri sebagian besar datang dari Pertamina dan sebagian besar lagi datang dari Menteri Perkebunan Agraria, tokoh Flores yang kita semua tahu, Frans Seda. Ini kan menteri pemerintahan Soekarno, yang diangkat oleh Soekarno dan dia harus setia kepada Soekarno. Tapi justru sebaliknya. Diam-diam dia colong duit dari departemennya untuk dikasih kepada orang yang mendongkel Bung Karno."

"Yang kedua itu sudah diketahui bahwa orang-orang yang sangat penting dalam mendirikan Opsus, CSIS dan sebagainya. Dua orang yang paling penting di situ, tidak semuanya orang-orang Katolik, tetapi sebagian ada. Itulah Liem Bian Kie dan adiknya dan juga Harry Tjan Silalahi. Ini semua juga mengambil peranan yang cukup jahat dalam masalah Timtim. Mereka menjadi penasehat dan operator agennya Ali Moertopo dalam berusaha mendongkel pemerintah Timtim merdeka pada tahun 1975."

"Nah ini, sampai sekarang Kompas tidak pernah mau terus terang tentang peranan yang penting dari orang-orang Katolik ini. Semua ditutup dengan kata-kata halus. Ya, stylenya Kompas, bisa diketahui dengan istilah yang kita semua sudah kenal. Seperti, "Ya, saya dari dulu memang anti. Saya memang dari dulu itu kritis. Saya memang dari dulu tidak setuju." Tapi ini semacam hipokrisi yang kalau mereka betul-betul kritis, betul-betul anti, ndak mungkin mereka bukan saja survive, tapi menjadi satu konglomerat yang maha besar, yang masih mencekik dunia penjualan buku."

"Jadi dalam hal ini, NU jauh lebih jujur dari Katolik. Ini tidak berarti bahwa tidak ada cukup banyak romo yang bagus, yang mengunjungi tapol dan berusaha untuk membantu mereka. Jadi, maksud saya bukan untuk mencaci maki kaum Katolik pada umumnya. Tapi harus diakui bahwa kaum Katolik pada umumnya masih menjadi satu minoritas yang tidak berani mencuci celana kolornya di pekarangan depan. Dalam hal ini sikap mereka, dibandingkan dengan sikapnya NU, tidak bisa dipuji."

Semuanya terlibat

Radio Nederland [RN]: "Kalau NU itu ada pemuda Ansor yang melakukan pembu-nuhan itu, membantu tentara. Apakah pelaku-pelaku itu juga ada dari kalangan Katolik, Protestan dan Mohammadiyah, menurut anda?"

BA: "Harus diakui bahwa sebagian besar pembunuhan terjadi di pedesaan. Bukan di kota. Jadi kalau waktu itu kamu jadi PKI kelas teri, kamu akan lebih aman, lebih mungkin survive, kalau di kota. Dan ini memang NU kuat di desa, sedangkan pada umumnya Muhammadiyah, paling sedikit di Jawa, lebih kuat di kota. Katolik juga begitu, Protestan juga."

"Tapi sampai sekarang, umpamanya, tidak pernah ada penelitian terhadap apa yang terjadi di daerah yang jelas Katolik seperti Flores. Apa yang terjadi di sana? Saya belum pernah melihat laporan tentang ini. Jelas itu tidak dilakukan oleh Kompas cs."

"Kita tahu bahwa di Bali yang membunuh justru bukan orang Islam, tapi orang Hindu. Dan mungkin lebih sadis daripada yang terjadi di Jawa. Kita tahu bahwa pembunu-han yang paling komplit di mana dipastikan semua anggota komunis dibunuh, justru terjadi di Aceh, yang pada waktu itu secara politik berafiliasi dengan Muhamma-diyah."

"Jadi boleh dikatakan tidak ada partai atau golongan yang tidak ada tanggung jawabnya. Kalau bukan di lapangan atau di desa, tapi sebagai otak. Di bagian intel, cukup banyak Protestan Batak di intel-intel pada waktu itu. Atau di kalangan intelektual yang menjual diri supaya bisa dapet posisi yang bagus di orde baru awal, mengharapkan kedudukan seperti itu. So, orang-orang yang tidak kena itu sedikit sekali."

"Maka dari itu saya merasa harus angkat topi kepada NU dalam hal ini. Karena mereka udah kasih contoh yang bagus. Insya Allah yang lain-lainnya akan mawas diri dan memikirkannya. Insya Allah, tapi saya memang tidak banyak harapan dalam hal ini."

Demikian percakapan bagian kedua dengan Profesor Benedict Anderson Indonesia-nis senior dari Cornell University, Amerika Serikat.

*************** 0 0 0 0 0 0******************

http://www2.rnw.nl/rnw/id/spesial/40_thn_g30s_pki050928/40_thn_g30s050927?view=Standard

40 Tahun G30S, Kasusnya Masih Misteri

Wawancara Ranesi, 27 September 2005

40 tahun sudah Peristiwa Gerakan 30 September tahun 1965, tapi kasusnya sendiri masih belum terang. Banyak tokoh seputar itu, membawa rahasianya ke kubur, seperti Ali Moertopo, Umar Wirahadikusumah, dan, mungkin juga, beberapa pimpinan CC-PKI. Yang pasti, di pagi 1 Oktober 1965 itu, pihak tentara sudah bisa menyimpulkan PKI berada di balik G30S. Mereka berkumpul di Kostrad, antara lain, untuk merebut RRI, demikian profesor Salim Said, waktu itu wartawan buletin tentara.

Sebaliknya, Sobron Aidit, waktu itu guru besar Bahasa Indonesia di Beijing, mengungkap bahwa kakaknya, Ketua CC-PKI, D.N. Aidit atau Bang Amat, sudah memperingatkan, bakal ada "keguncangan" di Jakarta, tapi tak satu pun pendukung PKI tahu apa-apa. Juga Ibu Sulastri, mantan pimpinan Gerwani Jawa Timur, tidak mengerti sedikitpun tentang G30S, tapi dia harus mendekam di penjara, tanpa diadili, tanpa udara segar, tanpa telor, dan tanpa daging, selama 11 tahun. Berikut ini berturut-turut penuturan profesor Salim Said, Sobron Aidit dan Ibu Sulastri.

Pengalaman Salim Said

Salim Said [SS]: "40 tahun lalu, waktu kejadian Gestapu, umur 22 tahun. Saya waktu itu wartawan muda, dan sudah mengikuti perkembangan ketegangan-ketegangan yang memuncak pada 30 September itu. Jadi siapa pun yang berada di Jakarta khususnya, Indonesia umumnya, pada waktu itu dengan perhatian kepada perkembangan politik yang makin lama makin tegang, sebenarnya tidak terkejut kalau pada tanggal 1 Oktober 1965 pagi, ada berita mengenai apa yang disebut Gerakan 30 September."

"Pagi hari saya datang ke sekolah. Saya diberitahu oleh teman-teman bahwa bapaknya Ruli, itu diculik. Ruli itu adalah anak sulung Jenderal Yani, katanya CIA. Jadi, saya langsung menyimpulkan, ini PKI mesti terlibat di sini. Sebab beberapa hari sebelumnya sudah beredar isyu macem-macem bahwa akan ada Dewan Jenderal yang melakukan kup."

Ya, kita ke Kostrad. Karena kita sudah tahu, setelah komunikasi kiri kanan, bahwa ini PKI. Nah saya termasuk wartawan pertama yang tiba di Kostrad hari itu. Kira-kira jam 11 siang. Wah, saya melihatlah usaha konsolidasi waktu itu. Hari itu sampai sore, di antara orang-orang, para jenderal dan para petinggi di situ, tidak ada yang tahu seluk beluk RRI itu."

"Saya katakan kepada seorang jenderal, saya ini pernah kerja di RRI, saya tahu itu RRI. Jadi saya memberi masukan kepada jenderal itu. Ada dua jenderal waktu itu yang mengurusi penerangan, almarhum Jenderal Sugandhi dan almarhum Jenderal Soebroto. Saya sarankan agar kita mencari Darmo Sugondo, komentator/reporter televisi terkemuka waktu itu yang selalu menjadi komentator kalau Bung Karno muncul di publik."

"Saya bilang kalau ada Darmo Sugondo, asosiasi orang Bung Karno. Karena waktu itu tidak banyak yang tahu di mana Bung Karno. Pertanyaan orang di mana Bung Karno? Nah Bung Karno jadi rebutan waktu itu. Akhirnya bersama Darmo Sugondo kami dikawal oleh pasukan RPAD waktu itu, Kopassus namanya sekarang, merebut RRI."

RRI bisa dikuasai, dan tidak lama kemudian rekaman pidato Jenderal Soeharto disiarkan di RRI.


Demikian profesor Salim Said.

*******************************

Pengalaman Sobron Aidit

Radio Nederland [RN]: "Pak Sobron, 30 September 1965 ada di mana?"

Sobron Aidit [SA]: "Saya ada di Peking. Kami ketika itu bang Amat saya selalu memanggil bang Amat, ya, ada briefing sebelum itu dia mengatakan kepada kami semua. Artinya kami di sini ialah orang-orang Indonesia yang ada di Peking, bahwa akan ada kejadian yang menggoncangkan tanah air. Tetapi dia tidak bilang kejadian apa."

RN: "Kapan itu DN Aidit mengatakan itu?"

SA: "Agustus, menjelang 17 Agustus. Jadi waktu dia terakhir ke Peking. Pesan dia itu mengatakan bahwa sekarang ini sedang panas-panasnya keadaan tanah air. Pertentangan antara tentara sama sayap-sayap Bung Karno, maksudnya orang-orang kiri terutama, itu akan ada hal-hal mungkin di luar dugaan, dia bilang. Tapi sama sekali dia tidak bilang apa-apa."

RN: "Lalu pak Sobron, menanggapi itu bagaimana?"

SA: "Kami betul-betul tidak tahu. Tetapi waktu itu kami sudah mendengar keadaan tanah air begitu panas. Begitu cepat berubah, apalagi pidato sana-sini itu saling mengganyang. Artinya ganyang ini, ganyang itu ya. Nah kami dianjurkan ketika itu mendengarkan radio baik-baik, artinya teliti-teliti. Radio yang dimaksud ialah radio dari Australia, Amerika dan Jepang."

RN: "Jadi kira-kira pertengahan Agustus, pak Sobron sudah mendengar radio secara mental sedikit banyak siap begitu ya, ada sesuatu nih?"

SA: "Ya, tapi ndak jelas apa begitu?"

RN: "Ndak ada dugaan apa begitu?"

SA: "Rasanya begini, ini mungkin ada apa-apa. Maksudnya ini entah pertempuran, entah huru-hara namanya waktu itu kan sudah ada jor-joran revolusi."

RN: "Tapi tidak ada dugaan sedikitpun? tidak ada clue tidak ada indikasi dari bang Amat?"

SA: "Tidak ada sama sekali."

RN: "Tidak ada ya. Jadi mereka yang di luar, pak Sobron ini ya terpaksa menduga-duga gitu ya, berspekulasi ya?"

SA: "Ada satu hal yang ingin saya catatkan. Waktu itu tentara, nama-nama ada yang kami dengar nama ini, nama itu. Tetapi satu nama yang ndak pernah saya dengar, yaitu Soeharto. Yang kami dengar Nasution, yang kami dengar Yani, tapi Soeharto ndak pernah."

RN: "Tadi pesan bang Amat tadi juga tidak menyebutkan nama apa pun ya?"

SA: "Tidak, tapi tentara dia bilang memang tentara."

Tak ada yang tahu

RN: "Kemudian tiba 30 September, seperti apa reaksi pak Sobron?"

SA: "Karena kami sudah di briefing akan apa-apa jadi kami kumpul dengan sendirinya. Saling mau tahu. Tapi yang paling lucu, saling mau tahu tapi tidak ada satu yang tahu."

RN: "Tidak ada yang coba mencari narasumber di negeri lain atau di Indonesia?"

SA: "Ada, tentu kami ada yang telepon dan ada yang tanya bagaimana ini, tapi tidak ada satupun berita yang ada kepastiannya. Sebab begini, mula-mula kami dengar ya, dewan revolusi, kemudian dewan jenderal, kemudian radio sudah direbut. Kemudian cepat sekali berubah, kemudian ada pertempuran sedikit, sporadis. Tapi tidak tahu kami di mana ini. Jadi kami betul-betul nggak ada pegangan."

PKI korbannya

RN: "Berapa lama itu kalian bertanya-tanya, berteka-teki ada apa sih di tanah air?"

SA: "Mingguan sampai bulanan. Di situ sudah ada pembunuhan-pembunuhan baru jelas, bahwa ini ndak ada hubungannya dengan PKI dalam soal memimpin keadaan. PKI ternyata waktu itu kami sudah rasakan dan sudah mengamati, PKI korban. Ya betul jadi tidak ada...."

RN: "Mengapa begitu pak?"

SA: "Kami tidak berpretensi bahwa ini PKI yang mimpin. Begini, kami akhirnya dapat tahu dari delegasi dari Havana, dari Kuba, yang mengatakan bahwa Aidit sudah meninggal. Itu kira-kira November, delegasi mengatakan pesannya dari Fidel, Fidel Castro, bahwa betul sudah meninggal. Waktu itu semua kami terdiam. Dan, yang paling aneh di antara begitu banyak teman, hanya saya sendiri yang percaya memang bahwa Aidit sudah meninggal. Itu perasaan saya, feeling saya."

"Kenapa? secara logika tidak mungkin bahwa mereka bisa melawan. Kenapa? PKI tidak punya tentara, PKI tidak punya senjata, PKI hanya mengandalkan orang-orang yang waktu pemilihan umum memilih PKI. Ya mana ada tentaranya? Jadi saya waktu itu sudah yakin PKI tidak mungkin menang, tidak mungkin bertempur. Karena apa? Apa yang dia punya? Nggak ada apa-apa."

RN: "Dan tidak ada pula apa yang oleh tentara disebut angkatan kelima itu ya?"

SA: "Ndak ada...."

Demikian Sobron Aidit.

RN: Ibu Sulastri, ibu dulu aktif dalam Gerwani, pada 30 September 1965 ibu ada di mana?

Di Surabaya. Saat peristiwa itu disiarkan memang hati kami sama sekali tidak mengerti, tidak tahu. Setelah peristiwa 65 itu memang beberapa hari kemudian lalu kami terpaksa harus meninggalkan rumah untuk menjaga keselamatan. Saya bersama anak saya umur dua tahun gitu, sebab sudah ada beberapa teman yang diambil gitu, yang akhirnya saya terus harus ke Blitar Selatan. Akhirnya terjadi pengepungan mengerahkan 10.000 anggota hansip untuk daerah Blitar Selatan itu.

Demikian Ibu Sulastri, sebelumnya anda sudah mengikuti penuturan Sobron Aidit dan profesor Salim Said.

*************** 0 0 0 0 0 0******************

Republika, Kamis, 29 September 2005

Kemanusiaan dan Keberagaman Mendorong Kita Rekonsiliasi

Oleh :

Solahuddin Wahid

Ketua PBNU

Sejarah bangsa kita penuh dengan tragedi kemanusiaan. Tragedi terbesar adalah yang terjadi pada akhir 1965 hingga awal 1966, yang konon menelan korban nyawa sekitar lima ratus ribu. Juga menimbulkan korban jutaan orang keluarga mantan tahanan politik (tapol) yang diperlakukan secara diskriminatif selama puluhan tahun. Tragedi itu terjadi di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Bali. Melibatkan aparat militer dan warga sipil antara lain Banser (NU) dan Kokam (Muhamadiyah). Saya tidak dapat memahami tindakan tidak berperikemanusiaan itu. Beruntung, saya langsung bisa menanyakan hal itu kepada beberapa anggota Banser saat bertemu pada peringatan Harlah NU ke-40 (Januari 1966).

Suasana perang

Kawan-kawan itu menyatakan bahwa mereka tidak punya pilihan lain. Mereka seperti berada dalam suasana perang, memilih membunuh atau dibunuh. Itu terbangun sejak bertahun-tahun sebelumnya, akibat aksi sepihak PKI/BTI terhadap warga NU yang kaya. Aksi itu dilakukan dengan dalih untuk melaksanakan UUPA. Tindakan kekerasan oleh warga PKI dan underbouw-nya juga dilakukan terhadap pelatihan PII di Kanigoro, Kediri, dan terhadap warga Ansor di Cemethuk, Banyuwangi (Oktober 1965) dan memakan korban jiwa belasan orang.

Dalam suasana seperti itu, pihak TNI menangkapi warga PKI dan underbouw-nya atau yang dianggap seperti itu. Orang yang ditangkap itu lalu diserahkan kepada pihak sipil seperti Banser atau Kokam untuk dihabisi. Tentu warga sipil yang mendapat tugas sambil diberi penjelasan tentang situasi yang dihadapi, berada pada posisi tidak bisa mengelak dari tugas tersebut. Sulit bagi saya untuk menentukan apakah tindakan terhadap para warga PKI itu merupakan kejahatan atau bukan. Sungguh beruntung kita yang tidak berada pada posisi seperti itu.

Setelah itu, para aktivis PKI yang tidak dibunuh lalu ditahan dan sebagian dibuang ke Pulau Buru. Keturunan mereka dikucilkan dan diperlakukan secara diskriminatif sehingga mereka kehilangan hak-hak mereka sebagai warga negara. Keturunan aktivis PKI dan underbouw-nya itu tidak bersalah, dan tidak harus menanggung akibat dari kesalahan atau dosa yang dilakukan orang tua mereka.

Tiga puluh tahun telah berlalu dan muncullah generasi baru di dalam masyarakat --termasuk di lingkungan NU-- yang kritis dan punya kepekaan serta kepedulian terhadap nasib tragis para korban dan keluarganya. Mereka mempertanyakan apa yang sesungguhnya terjadi pada 1965. Sumber informasi mereka adalah hasil kajian para ilmuwan luar negeri.

Keinginan itu dipicu setelah mereka melihat praktik kekerasan oleh aparat keamanan terhadap warga sipil yang tidak bersalah, yang terjadi di banyak tempat di Tanah Air kita. Seperti di Aceh, Papua, Lampung, Madura, dan lain-lain, yang memakan banyak korban nyawa dan menjatuhkan martabat warga. Mereka juga tidak mungkin melupakan tindakan represif pemerintah terhadap (Partai) NU dan partai lain dalam Pemilu 1971 dan 1977.

Kalangan muda NU merasa punya kewajiban moral untuk menyantuni dan menumbuhkan rasa percaya diri di dalam kalangan keluarga mantan tapol. Mereka juga mencoba meyakinkan masyarakat --termasuk warga NU-- untuk menerima kembali keluarga mantan tapol yang sudah puluhan tahun dikucilkan dan dizalimi seperti kaum paria. Mereka tergabung dalam jaringan Masyarakat Santri untuk Advokasi Rakyat (Syarikat), yang bertujuan untuk mewujudkan rekonsiliasi kultural.

Syarikat mencoba mempertemukan warga NU dengan keluarga mantan tapol, supaya mereka bisa berdialog dan selanjutnya bisa mencairkan kebekuan dan menghilangkan kecurigaan yang ada. Sebelum mereka sampai pada tahap seperti sekarang, para aktivis itu memulai langkah dengan bertandang dari pintu ke pintu untuk mendengarkan `'pengalaman'' dan `'yang teringat'' serta menunjukkan empati. Mereka menyelenggarakan dialog di mana para ''pelaku'' (walaupun tidak langsung) dan menceritakan apa yang dialami dan apa yang masih diingat.

Mereka ingin mendorong negara dan institusi sosial untuk menciptakan ruang rekonsiliasi antara pelaku dan korban untuk saling memaafkan masa lalu. Kemudian membangun janji bersama untuk tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama pada masa mendatang. Mereka mengharapkan upaya saling memaafkan tersebut bisa diprakarsai dan difasilitasi oleh ormas seperti NU dan Muhammadiyah.

Mereka mencari dasar-dasar pemikiran dari ajaran Islam, yang mengacu kepada ketentuan Alquran dan Hadits. Di dalam sejarah Islam (tentu dalam konteks di zaman Rasulullah) ada perintah membunuh orang kafir (hanya pada kasus tertentu). Menurut Syarikat, perintah agama itu tidak tepat diterapkan pada Peristiwa 1965. Dalam Surah Alma'idah ayat (32) dinyatakan:''Siapa yang membunuh satu orang tanpa alasan yang benar, seolah-olah dia membunuh semua orang di seluruh dunia''.

Kedua ayat itu kurang tepat diterapkan dalam konteks Peristiwa 1965. Pembunuhan terhadap warga (yang dianggap) PKI, bukan karena mereka tidak percaya kepada Allah SWT, tetapi karena situasi perang memberi dua pilihan, membunuh dan dibunuh.

Keturunan (mantan) tapol harus memikul akibat dari perbuatan orang tua mereka. Selama puluhan tahun mereka terpaksa menderita perlakuan tidak manusiawi, kehilangan hak-hak mereka sebagai warga negara. Mereka tidak bisa menjadi pegawai negeri, polisi, atau tentara.

Perlakuan tersebut tidak sejalan dengan firman Allah SWT dalam surah Alnajm ayat (38-39) dan Alfathir ayat (18) yang berbunyi: ''Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang yang berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul dosa itu, tiadalah akan dipikulnya untuknya sedikitpun, meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya''.

 Warisan dosa

Dalam pandangan Islam, setiap manusia yang lahir ke bumi pasti dalam keadaan fitrah atau suci seperti kertas putih. Ajaran Islam tidak mengenal warisan dosa.

Kita, bangsa Indonesia, telah lama memberi perlakuan tidak adil kepada banyak warga negara. Seperti warga di Aceh, Papua, termasuk juga warga keturunan aktivis PKI dan underbouw-nya. Padahal ajaran semua agama sangat menekankan keadilan. Surah Alma'idah ayat (8) menyatakan: ''Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang yang selalu menegakkan kebenaran Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendo-rong kamu untuk berlaku adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.

Tentu kita paham bahwa tidak mudah melakukan upaya mendorong terwujudnya rekonsiliasi kultural. Penolakan dari pihak di luar korban cukup kuat. Setelah pemerintahan Orde Baru tumbang muncullah arus yang kuat untuk menyelesaikan persoalan bangsa dengan rekonsiliasi nasional, seperti yang dilakukan di Afrika Selatan. Undang-undang (UU) Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) diundang-kan pada September 2004, walaupun banyak kritik tajam terhadap UU itu. Kini sejumlah pihak mengajukan judicial review terhadap UU itu.

Panitia Seleksi Anggota KKR telah menyerahkan 42 calon untuk dipilih 21 orang oleh Presiden dan diajukan ke DPR untuk disetujui. Kita harap Presiden segera memilih 21 nama itu, karena kebutuhan terhadap adanya KKR sudah mendesak, walaupun masih banyak kekurangan di dalam UU-nya.

Tampaknya tidak mudah untuk membuka hati sebagian tokoh Islam supaya bersedia melakukan rekonsiliasi kultural dengan keluarga mantan tapol 1965. Padahal di dalam ajaran Islam banyak sekali perintah untuk melakukannya. Mereka masih belum lupa akan kekejaman warga PKI tahun 1948 dan 1965. Di dalam Alquran perintah untuk meminta maaf dan memaafkan banyak kita dapati. Meminta maaf oleh Alquran dipandang sebagai sikap terpuji. Tetapi tampaknya meminta maaf tidak mudah dilakukan. Diperlukan jiwa besar untuk bisa mengakui secara terbuka kesala-han yang diperbuat di masa lalu, oleh kedua pihak.

Di samping perintah untuk meminta maaf, Alquran juga memerintahkan agar kita mau memaafkan kesalahan orang lain terhadap kita. Tetapi, seperti meminta maaf, tindakan memberi maaf bukan perkara sepele yang dapat dikerjakan oleh setiap orang, terutama bagi mereka yang mengalami sendiri pahitnya ketidakadilan, penghinaan, dan penganiayaan. Bahkan mungkin memaafkan terasa lebih berat dari pada meminta maaf.

Karena itu, menurut Alquran, ''memaafkan'' adalah ciri orang-orang yang bertakwa. Surah Ali Imron ayat (133-134)  menyatakan:''Dan bersegeralah kamu kepada ampu-nan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang menafkahkan hartanya baik yang di waktu lapang maupun sempit dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mamaafkan (kesalahan) orang lain''. Selain rasa kemanusiaan dan keberagaman, rasa kebangsaan kita juga harus mendorong upaya rekonsiliasi nasional termasuk dengan mantan tapol 1965 dan keluarganya. Kalau bangsa Indonesia ingin maju dan menjadi bangsa besar, semua komponen bangsa harus terlibat secara penuh untuk berjuang ke arah kemajuan.

Semua anak bangsa berhak memperoleh hak-hak dasar mereka tanpa melihat latar belakang mereka (agama, suku, dan sikap politik). Saat ini muncul diskriminasi baru yaitu perbedaan perlakuan terhadap orang miskin. Mereka tidak bisa bersekolah dan mendapat pelayanan kesehatan (hak dasar) karena tidak punya uang. Fakta ini adalah sebuah pengkhianatan terhadap cita-cita proklamasi kemerdekaan.

Semua kekuatan bangsa harus melakukan rekonsiliasi dan bekerjasama menghadapi musuh. Musuh kita adalah kebodohan, kemiskinan, ketertinggalan, dan ketidakadilan. Dan juga pihak atau orang yang menyebabkan musuh kita itu tetap ada (eksis) di tengah kehidupan bangsa kita, yaitu para koruptor, penyelundup, penjarah kekayaan negeri ini, dan pendukungnya.

*************** 0 0 0 0 0 0******************

Meski Belum Bisa Dibuktikan

Jakarta (Bali Post) –

Tanda-tanda mantan Presiden Soeharto sebenarnya mengetahui akan terjadi peristiwa G30S/PKI tahun 1965 lalu, ternyata sangat kuat. Hanya, sampai saat ini dugaan keterlibatan jenderal besar itu belum bisa dibuktikan. Demikian dikatakan Robert E. Elson, guru besar Griffin University, Australia, dalam sebuah seminar di gedung CSIS Jakarta, Kamis (7/9) kemarin. Namun, menurut pengamat politik yang juga staf pengajar Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) Andi Alfian Malarangeng, dugaan keterlibatan Soeharto dalam peristiwa G-30-S/PKI perlu dijadikan wacana, untuk membuka dan mengupas kembali sejarah yang sebenarnya terjadi.

Menurut Robert Elson, pengakuan mantan Komandan Brigade Infanteri I Jakarta Kolonel Latif yang mengatakan sudah memberi tahu Soeharto pada malam sebelum kejadian, masih cukup sulit dibuktikan. Pada malam itu, konon, saat menjenguk putra Soeharto (Tommy-red) yang dirawat di RSPAD karena sakit, informasi Latif hanya dijawab dengan anggukan kepala oleh Soeharto. Itu pun sulit dibuktikan, karena tidak ada saksi yang mengaku melihatnya. Bahkan, menurut buku ''Dua Jenderal Besar Bicara tentang Gestapu'' karangan Anton Tabah dengan mengutip pernyataan Pak Harto, kedatangan Latif itu untuk membunuhnya.

Pada pagi hari 30 September 1965 pun, lanjut Robert Elson, Soeharto memang mengadakan inspeksi pasukan dalam rangka persiapan upacara Hari ABRI, termasuk pasukan dari Batalion 530 dan 454 yang menjadi tulang punggung PKI. ''Tetapi itu pun bukan merupakan bukti kuat, kalau pasukan itu berada di bawah komando Soeharto pada malam kejadian,'' katanya.

Ketika ditanya kenapa Soeharto yang waktu itu menjadi Panglima Kostrad tidak menjadi sasaran PKI, Elson yang sedang mengadakan penelitian sejarah G-30-S/PKI di Australia, Indonesia, dan Amerika Serikat menjawab, mungkin karena waktu itu Soeharto bukan merupakan lingkaran dalam (inner circle) dari Kasad Jenderal Yani, sehingga tidak dianggap berbahaya, walaupun kelak terbukti ternyata perhitungan PKI ini salah. ''Hanya, sampai saat ini memang sedang terus dilakukan penelitian lebih jauh dugaan keterlibatan Soeharto dalam G-30-S/PKI. Saya memang sedang terus melakukan penelitian khusus soal itu, termasuk berbicara langsung dengan Soeharto. Tetapi karena keburu sakit, belum sempat meminta penjelasan lebih jauh,'' ujarnya seraya , seminar yang digelarnya pun dalam rangka menggali informasi sebanyak-banyaknya tentang G-30-S/PKI tersebut.

Jadikan Wacana

Di tempat terpisah, pengamat politik yang juga staf pengajar Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) Andi Alfian Malarangeng mengatakan, dugaan keterlibatan Soeharto dalam peristiwa G30S/PKI perlu dijadikan wacana. Ini diperlukan untuk membuka dan mengupas kembali sejarah yang sebenarnya terjadi. ''Saya tidak tahu, apakah dia terlibat dengan gerakan itu. Tetapi paling tidak dia tahu, apa yang sebenarnya terjadi,'' jelasnya.

Kata Andi, pembukaan terhadap sejarah ini sangat diperlukan sekali, untuk menilai masing-masing versi, mana yang sebenarnya terjadi. Sebab, selama ini sebagian besar masyarakat masih meragukan PKI yang melakukan tindakan makar untuk menjatuhkan Presiden Soekarno di bulan September 1965 tersebut.

Paper atau pun naskah yang menceritakan masalah tersebut, lanjut Andi, telah banyak beredar di masyarakat. Ia menilai tabir G-30-S/PKI itu perlu kembali dibahas, sehingga mendapatkan gambaran jelas, siapa saja tokoh yang terlibat dalam peristiwa yang menelan banyak korban jiwa selama dalam sejarah terbentuknya negara ini. Ia juga berpendapat, peristiwa itu sebenarnya lebih mengarah kepada persoalan internal TNI-AD waktu itu. ''Soal militer, bukan bidang saya,'' jelasnya.

Jika nanti dalam faktanya Soeharto jelas-jelas terlibat, ia masih meragukan, apakah mantan penguasa orde baru itu bisa dihukum. ''Untuk kasus KKN saja sangat sulit, apalagi tentang peristiwa besar itu,'' tambah mantan anggota KPU ini.***

 

************* 0 0 0 0 0 ***********

 

Sumber:

Didistribusikan tgl. 8 Sep 2000 jam 04:50:18 GMT+1

oleh: Indonesia Daily News Online <IndoNews@indo-news.com>

http://www.Indo-News.com/

Sent: Thursday, September 29, 2005 7:36 PM

Subject: Kisah Pak Ali di Media Indonesia Edisi 30 Sept 05

BERITA UTAMA Jum'at, 30 September 2005

Mantan Dubes tanpa Tanah Air

Terbuang akibat G-30-S/PKI (1)

HARI ini, 40 tahun lalu, meletus peristiwa yang dalam sejarah dikenal sebagai Gerakan 30 September. Sejumlah jenderal dibunuh. Sejarah menuturkan dalang aksi itu adalah Partai Komunis Indonesia.

peristiwa itu meletus, sejumlah anak bangsa sedang berada di luar negeri. Entah sebagai duta besar atau mahasiswa yang sedang mendapat beasiswa. Banyak di antara mereka dikaitkan dengan peristiwa kelam tersebut kemudian tidak kembali ke Tanah Air.

berpindah dari negara yang satu ke negara lain. Ketika masa paspor mereka berakhir jadilah mereka tanpa kewarganegaraan (stateless). Kemudian mereka melamar menjadi warga negara asing, atau sekadar memegang kartu penduduk untuk pengungsi. Pada 15 Oktober mendatang 'orang-orang yang terhalang pulang' itu bertemu di Belanda memperingati 40 tahun peristiwa G-30-S/PKI. Mereka datang dari Jerman, Prancis, Swedia, dan negara-negara lain di Eropa.

Untuk mengetahui aktivitas 'orang-orang yang terhalang pulang' itu, wartawan Media Rustika Nur Istiqomah menemui sebagian di antara mereka di Swedia baru-baru ini. Inilah kisahnya.

MUHAMAD Ali Chanafiah kini berusia lebih dari 90 tahun. Dia tinggal di sebuah flat delapan lantai di Ragsved, 15 kilometer selatan Stockholm, Swedia.

Di rumah yang asri itu Ali tinggal bersama anak laki-lakinya dan dua cucunya. Setiap pagi mantan duta besar Indonesia di Sri Lanka itu sendirian di rumah ditemani dua parkit kesayangannya, Tono dan Tina. Anak dan cucunya bekerja atau sekolah. Dua parkit itu menjerit-jerit dalam kandang yang mungil dan bersih jika ada tamu yang berkunjung.

sudah sepuh, Ali tetap bersemangat menceriterakan masa lalunya. ''Kesalahan kami karena tidak sejalan dengan politik Soeharto.''

Tubuhnya masih sedikit tegap. Pikirannya masih jernih, cerdas, dan cantas. Selain karena udara Swedia yang bersih, jauh dari polusi, rajin jalan-jalan membuat Ali masih tampak gagah. Waktu luang digunakan untuk mengasah pikiran--menyusun sejarah Indonesia, khususnya tentang kronik pelaksanaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia di daerah Bengkulu. Selain menulis sejarah, bapak lima anak ini masih rajin berkebun, mengunjungi sesama orang Indonesia di Swedia dan sekitarnya, serta main bridge.

Wajahnya sumringah menyambut kedatangan kami. Apalagi, ketika Media memper-kenalkan diri, pria yang banyak menghabiskan waktu bersama Bung Karno saat di Bengkulu itu tampak antusias. ''Dulu saya juga wartawan, seangkatan Adam Malik,'' tuturnya.

Ali Chanafiah memang bukan sembarang orang. Sebelum diangkat menjadi Duta Besar Indonesia untuk Sri Lanka oleh Presiden Soekarno, dia aktif di Dewan Perwakilan Sumatra Selatan, Dewan Perwakilan Keresidenan Bengkulu, Badan Pekerja Konstituante hingga MPRS dan DPRGR.

Yah. Bung Karno. Nama ini begitu kerap disebutnya. Ia begitu dekat dengan presiden pertama ini sejak masa pembuangan di Bengkulu tahun 1936. Kedekatan itu ia tuliskan dalam buku yang telah selesai digarapnya, namun belum dipublikasi-kan, Bung Karno, Dalam Pembuangan di Bengkulu. Karena kedekatan inilah Ali kemudian menuai akibat.

Setelah terbit Supersemar dan menteri-menteri kabinet Bung Karno ditangkap, Ali Chanafiah merasa tidak nyaman lagi di KBRI Sri Lanka. Ia kemudian menuju Moskow, tempat anaknya melanjutkan kuliah atas beasiswa pemerintah Indonesia. Di tempat ini, pria yang mahir berbahasa Inggris dan Rusia itu bekerja di sebuah penerbitan sebagai penerjemah buku-buku berbahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia.

Selama di Moskow, Ali melakukan lobi-lobi politik tingkat internasional untuk mengungkap peristiwa G30S/PKI. Selama bertahun-tahun di negeri komunis itu, Ali tidak memiliki kewarganegaraan apa pun. Ia hanya mendapatkan kartu penduduk dari pemerintah Soviet untuk pengungsi. Setelah pensiun, pria kelahiran Bengkulu itu berusaha kembali ke Indonesia. Dia pun menuju Singapura.

Namun aparat intelijen Orde Baru mencium kedatangannya. Imigrasi Singapura menolak meneruskan perjalanan Ali ke Jakarta. Gagallah usahanya kembali ke Indonesia. Adam Malik, sahabatnya, yang juga Wakil Presiden saat itu, tidak bisa berbuat apa-apa. Atas rekomendasi sahabatnya itulah, Ali 'terpaksa' mengambil kewarganegaraan Swedia. Alasannya, dengan kewarganegaraan itu dia bisa berkun-jung ke Indonesia, meskipun hanya sebagai turis. Di kemudian hari dia memang berkunjung ke Indonesia sebagai turis dengan waktu yang dibatasi hanya 60 hari.

Di Swedia, Ali mencurahkan energinya untuk menulis. Ia berkonsentrasi menulis buku sejarah. Dia menilai masih banyak hal yang harus ditulis mengenai sejarah Indonesia selain masih banyak pula masalah yang harus diluruskan dari buku sejarah Indonesia. Dia pun mengikuti secara detail perkembangan di Indonesia mulai dari kenaikan harga bahan bakar minyak, virus flu burung, hingga isu percaloan di DPR.

''Saya selalu mengamati Indonesia melalui televisi, internet, radio, dan diskusi dengan teman-teman,'' tukas Ali yang menyebut diri keturunan orang buangan. Dia memang cucu Raden Mas Sumodilogo, pejuang dari Jawa yang dibuang Belanda ke Bengkulu hingga beranak pinak di sana.

Ali menikahi seorang gadis Tapanuli, Salmiah Pane, yang tidak lain adalah adik sastrawan Sanusi dan Armijn Pane. Mereka dikaruniai lima anak. Istrinya mengajar di Taman Siswa dan menjadi orang pertama yang menyalami Bung Karno ketika baru tiba di Bengkulu dari pembuangan di Ende, Flores.

usia senjanya, Ali berharap bisa pulang dan mendapatkan kembali haknya sebagai warga negara Indonesia. Revolusi memang telah membunuh anaknya sendiri. Di akhir wawancara, di tengah malam itu, Ali sempat menyanyikan lagu yang masih dikenangnya dengan baik;

sana tempat lahir beta

dibesarkan bunda

berlindung di hari tua

akhir menutup mata

Dia pun menarik napas panjang. Matanya menerawang. ''Saya ingin mati di Indonesia, dikuburkan di sebelah makam istri saya.'' Suaranya mendesis. (X-6)

*************** 0 0 0 0 0 0******************

http://www.mediaindo.co.id/cetak/berita.asp?id=2005100101044905

Terbuang akibat G-30-S/PKI

 Anak Pilihan Menuai Badai

(2- Habis)

MANTAN Duta Besar Muhamad Ali Chanafiah bukan satu-satunya yang terbuang akibat G-30-S/PKI. Ratusan anak pilihan yang punya intelektualitas tinggi, yang sedang belajar di luar negeri ketika peristiwa itu terjadi, juga mengalami nasib serupa.

Yang paling merasakan adalah mahasiswa yang kala itu studi di negara-negara sosialis seperti China, Rusia, dan negara-negara Eropa Timur lainnya seperti Hongaria atau Cekoslovakia. Mereka dikaitkan dengan peristiwa itu padahal mereka tidak tahu apa-apa karena mereka meninggalkan Indonesia jauh sebelum peristiwa itu meletus.

diakui Tom Iljas, lulusan Peking Institute of Agricultural Mechanization. ''Saya mendapat tugas belajar ke China awal 1960-an dan lulus 1965. Setelah Dubes Jawoto meninggalkan KBRI dan kedutaan diambil oper atase militer, tiba-tiba paspor saya ditahan pihak imigrasi. Saya tidak tahu alasannya. Saya benar-benar tidak tahu apa yang terjadi di Indonesia. Dan tiba-tiba, saya terlempar dari Indonesia. Stateless selama 18 tahun,'' Tom menuturkan.

Tom masih banyak mahasiswa lain. Keinginan untuk pulang pupus sudah. Maha-siswa Indonesia yang dikirim belajar ke luar negeri umumnya mengambil bidang teknik dan kedokteran.

''Kami orang-orang nasionalis yang mencintai tanah air kami,'' tambah Warsito Darmosukarto, lulusan jurusan fisika Universitas Moskow, ketika ditemui di kediaman Tom Iljas di Sodertalje, Stockholm, Swedia.

sudah 40 tahun berlalu, 'orang-orang yang terhalang pulang' itu masih menyimpan beragam kekhawatiran. Tidak mengherankan jika hanya empat di antara ratusan 'orang-orang yang terbuang' itu yang tersebar di seluruh Eropa mau bergabung dan berbagi cerita dengan Media. Lainnya memilih diam. Mengubur masa lalu yang menyakitkan. Mengubur kerinduan akan Tanah Air. Mengubur sanak, sahabat, dan kenalan.

Kekhawatiran itu beralasan. Sanak keluarga mereka di Tanah Air diasingkan hanya karena ada saudara mereka belajar di China, Rusia, Cekoslovakia, Hongaria, atau negara-negara Eropa Timur lainnya.

Pencabutan paspor membuat kebanggaan sebagai penerima beasiswa untuk belajar di luar negeri sirna sudah. Hal itu menjadi lengkap ketika suatu hari dipanggil ke KBRI. ''Di sana kami disuruh menandatangani surat untuk mengutuk Soekarno. Tapi saya menolak,'' tukas Warsito. Akibatnya, paspornya ditarik KBRI tanpa melalui pengadilan. Itu mungkin 'lebih baik' daripada apa yang dialami Sumarman. ''Saya tahu paspor saya ditarik justru lewat surat yang dikirim ke universitas,'' papar pria asal Palembang itu.

SEJAK saat itu perasaan menjadi tidak menentu. Hilang segala kontak dengan keluarga di Indonesia. ''Saya sempat kirim surat kepada orang tua saya. Isinya pendek, Saya tidak bisa pulang,'' cerita pria yang kini berusia 63 tahun itu. ''Tahu nggak apa yang terjadi? Adik saya diminta lapor setiap hari selama bertahun-tahun, hanya gara-gara ia menerima surat dari Moskow,'' sambungnya.

Keluarga mereka berantakan. Dijauhi tetangga karena dianggap PKI yang mem-bahayakan. ''Beberapa rekan kami bunuh diri karena tak tahan,'' cerita Warsito, pria kelahiran Cilacap, Jateng, 67 tahun silam itu.

''Ada juga yang jadi gila. Ada yang nekat pulang ke Indonesia, kemudian ditangkap dan dipenjara tanpa pengadilan,'' tambah Adrian Jamal, lulusan jurusan elektro Universitas di Chekoslovakia ini.

Paspor Adrian dicabut. Dia pun berpindah dari satu negara ke negara lain tanpa identitas. Tentu bukan hal mudah memulai hidup baru di negara lain. Bermula sebagai pekerja kasar, meski berijazah insinyur.

Seperti yang juga dialami Tom. ''Saya ke Swedia dan bekerja sebagai montir di Scania.'' Meskipun ia lulusan jurusan Mekanisasi Pertanian dari RRC, bukan berarti lantas ia mendapatkan pekerjaan yang layak. Kendala bahasa membuatnya harus memulai dari nol. Namun karena tekun, atasannya memberi kesempatan, hingga ia dipercaya mengepalai sebuah departemen dengan 60 karyawan hingga pensiun tahun lalu.

Meski secara ekonomi sudah mapan, mereka tetaplah pengungsi. Bertahun-tahun stateless. Yang dimiliki aliens passport yakni paspor yang dikeluarkan PBB untuk para pengungsi. Paspor itu berlaku ke seluruh dunia, kecuali ke negara asal. Menyedihkan! Akhirnya mereka terpaksa memilih kewarganegaraan suatu negara agar bisa pulang ke Indonesia, meski hanya sebagai turis di negeri sendiri.

Meski sudah memiliki paspor negara tertentu, tidak mudah bagi mereka untuk pulang ke Indonesia, apalagi ke kampung halaman. Itu dialami Tom, misalnya. Pada pertengahan 80-an, dia balik ke Indonesia. Dia harus mengendap-endap pada pukul 02.00 WIB dini hari menemui ibunya di sebuah desa di Pesisir Selatan, Sumatra Barat. Hanya dua jam Tom bertemu ibunya karena pada pukul 04.00 sudah harus kembali ke Padang.

Setelah reformasi baru agak nyaman, meski tetap waspada. Kini mereka bisa pulang ke kampung halaman sebagai turis dengan jatah 60 hari.

Paspor PBB

Banyak cara untuk mengekspresikan rasa cinta terhadap Tanah Air meski mereka sudah memegang paspor Swedia. Salah satunya adalah tidak menggunakan hak politik sebagai warga negara Swedia. ''Padahal peluang itu sangat besar. Banyak imigran seperti kami, kini duduk di parlemen, bahkan ada yang jadi menteri,'' tambah Warsito.

mereka sudah mulai bangkit lagi. Setidaknya ada setitik harapan ketika KBRI Stockholm mulai mengulurkan tangan. ''Sebelum ini kami dijauhi KBRI. Rasanya KBRI itu angker. Tapi, kini tali silaturahmi dengan KBRI memberikan sepercik kedamaian. KBRI adalah sarana untuk tetap memelihara identitas kami sebagai orang Indonesia. Bahkan kini kami diikutkan dalam acara 17-an,'' tukas Tom yang diangkat sebagai Ketua Olahraga Bridge di KBRI Stockholm.

Soal 'orang-orang yang terbuang' itu muncul dan tenggelam. Di masa Presiden Gus Dur ada titik terang. Namun, kandas karena tekanan politik dalam negeri amat kuat, rehabilitasi pun sirna. Di era Megawati Soekarnoputri, waktu pun berlalu tanpa ada kejelasan soal rehabilitasi. Padahal usia tetap melaju tanpa bisa dibendung.

''Yang kami inginkan adalah pemerintah Indonesia merehabilitasi kami. Memulihkan hak kewarganegaraan kami yang telah dicabut secara semena-mena, hingga kami stateless selama puluhan tahun. Kini usia kami sudah lanjut, lebih dari 60 tahun. Ibarat tinggal menunggu dipanggil Tuhan. Tapi kami tetap berharap bisa kembali ke Indonesia sebagai warga negara Indonesia,'' tambah Tom lagi.

mereka sama seperti keinginan Muhamad Ali Chanafiah yang disampaikan kepada Media malam itu. ''Saya ingin mati di Indonesia dan dikuburkan di sebelah makam istri saya,'' kata mantan Dubes RI di Sri Lanka itu.

Di usia yang lebih 90 tahun Chanafiah mencoba tegar. Dia melantunkan lagu yang masih dihafalnya dengan baik;

sana tempat lahir beta

dibesarkan bunda

berlindung di hari tua

akhir menutup mata

Sahabat Bung Karno itu pun menarik napas panjang. Matanya menerawang. Jauh. (Rustika Nur Istiqomah/X-6)

*************** 0 0 0 0 0 0******************

MEDIA INDONESIA

Rabu, 31 Agustus 2005

Wawancara: 32 Tahun tanpa Warga Negara Membela Satu Nusa dari Jauh

WARUNO WAHDI lahir di Bogor, 1943. Kini ia bermukim di Berlin,  Jerman. Setahun setelah Indonesia merdeka, Waruno kecil mengikuti  orang tuanya ke Singapura, kemudian Bangkok, Beijing, dan Moskow.  Ayahnya, Izak Mahdi, seorang diplomat.

Ia lulus insinyur kimia di Institut Teknologi Kimia Mendeleyev, Moskow, pertengahan 1965. Ketika terjadi  pergolakan politik di Tanah Air pada 1965-1966, Waruno sedang menunggu promosi gelar doktor.  Perubahan konstelasi politik di Tanah Air mem-bawa petaka bagi Waruno  muda. Apalagi, ia tidak bersedia menandatangani per-nyataan kesetiaan  kepada Presiden Soeharto. Konsekuensinya, pada 1967 paspor  Indonesianya dicabut oleh KBRI.

Sejak 1967 itulah Waruno hidup tanpa kewarganegaraan. Penguasa Uni  Soviet mengasingkannya ke kota kecil Voronezh. Dari sana ia mengungsi  ke Berlin Barat pada 1977, tanpa paspor. Baru pada tahun 2000 ia  menjadi warga negara Jerman. Berbekal paspor Jerman itulah Waruno  kembali ke Indonesia pada tahun 2000, terakhir  ali ia pulang tahun  1963.

Untuk menggali pengalamannya selama 'mengembara' tanpa bukti  kewarga-negaraan, Gaudensius Suhardi dari Media mewawancarai Waruno  pekan lalu. Petikannya:

Ceritakan pengalaman Anda selama menjadi warga negara Indonesia,  kemudian paspor dicabut untuk kemudian menjadi warga negara Jerman?

Terima kasih untuk perhatian Media kepada nasib kawan sebangsa yang  dicabut paspornya di kejauhan dari Tanah Air. Paspor saya dicabut  pada tahun 1967 karena saya tetap setia kepada Presiden (Sukarno) dan pemerintah yang menugaskan saya menuntut ilmu pengetahuan di luar  negeri. Waktu itu saya berusia 24 tahun, berarti saat status saya  sebagai WNI otomatis batal setahun sesudah itu, saya baru ber-umur 25.

Persis 32 tahun kemudian, ketika mantan Menkumdang Yusril Ihza  Mahendra ditugaskan datang ke negeri Belanda awal tahun 2000 untuk  mempersiapkan pemulihan status WNI bagi kami-kami ini, saya pribadipun datang ke Belanda untuk hadir pada pertemuan dengan beliau. Baru  kemudian, setelah menjadi jelas bahwa tidak ada maksud  menindaklanjuti pertemuan tersebut, dan status WNI saya sudah batal  32 tahun lamanya, baru saya seumur 57 tahun menjadi warga negara  Jerman, negeri yang telah memberi tampungan kepada saya selama 23  tahun (kini 28).

Berkat memiliki paspor Jerman itu pun, maka dalam lima tahun yang  silam sejak itu saya sempat dua kali berkunjung ke Indonesia (sebelum  jadi WN Jerman itu tidak boleh).

Anda sempat diasingkan ke Voronezh, Uni Soviet. Bagaimana suka duka Anda berada di pengasingan, apalagi hanya Anda sendiri orang  Indonesia di sana?

Tentu ruang ini sangat kurang untuk menceritakan segalanya. Yang pokok, waktu kami bersama teman-teman ditelantarkan di balik tirai  besi oleh aparat Orde Baru, tidak berarti kami terus melepaskan rasa  kebangsaan. Demi mempertahankan kepribadian nasional, kami menolak  masuk wadah organisasi yang disediakan oleh Uni Soviet untuk orang  Indonesia seperti kami. Akibatnya, kami dipencilkan di bebe-rapa kota  berjauhan. Saya  terpaksa hidup sendirian di Voronezh. Saya mendekati  mahasiswa Vietnam yang banyak membantu saya.

Lebih penting lagi, di tempat kerja saya berusaha telaten dan rajin  sehingga mendapat simpati rekan sekerja Rusia, yang juga banyak  membantu saya mengatasi pelbagai problem yang lumrah bagi seseorang dalam pengasingan. Kadang-kadang, beban kerja itu terasa berlebihan,  misalnya waktu pernah bekerja kuli menurunkan semen dari gerbong  Kereta api. Tapi kami selalu sadar, seberat apa pun rasanya yang kami alami, masih jauh dari penderitaan mereka yang jadi korban Orde Baru  di Tanah Air. Pikiran itu memberi kami kekuatan untuk tetap tabah.

Apakah Anda pernah berkeinginan untuk kembali menjadi warga negara Indonesia dan menetap di Bogor, daerah kelahiran Anda?

Tadinya memang hanya itu yang saya harapkan. Baru setelah menderita  penyakit borreliosis (semacam infeksi  yang ada pengaruh terhadap urat  saraf dan daya ingatan), saya sulit untuk gonta-ganti lingkungan hidup.

Selain itu, masalah warga negara itu bagi saya bukan soal sepele.   Tidak kebetulan, selama 30 tahun status WNI saya batal, tetap juga  tidak mengurus kewargaan negeri lain. Tetapi setelah mendapat  kewarganegaraan Jerman, berarti saya juga berikatan kepada negeri  Jerman yang sedemikian lama menampung saya dan me-nyediakan ruangan  untuk menyambung kehidupan yang layak. Itu tidak berarti bahwa saya sudah melepaskan keindonesiaan saya. Yang ideal sekiranya bisa berdwikewarganegaraan, tapi itu  kelihatannya tidak bisa terkabulkan.

Apakah Anda masih mengikuti perkembangan di Tanah Air? Apa komentar  Anda terhadap rencana pemerintah Indonesia untuk memberi amnesti  terhadap anggota Gerakan Aceh Merdeka? Apakah Anda setuju jika pemerintah Indonesia juga memberi amnesti terhadap mereka yang sudah  menanggalkan kewarganegaraan Indonesia lantaran persoalan politik?

Berita tetap saya ikuti, sampai sekarang juga. Dalam hal amnesti,  saya ambil patokan pada sikap bagaimana Bung Karno dulu. Bekas  anggota separatis PRRI-Permesta itu dulu juga diberi amnesti. Yang  didahulukan oleh Bung Karno itu konsiliasi demi kerukunan bersama  Bhinneka Tunggal Ika yang mendasari kesatuan RI.

Di Aceh pun harus begitu. Dan penting lagi ialah melindungi rakyat  Aceh jangan lagi sampai jadi korban dendam dari sementara oknum  kambing hitam di kalangan aparat yang mungkin menyalahgunakan  situasi. Perlu disadari bahwa kesewenang-wenangan terhadap penduduk  itu lebih merusak kesatuan RI ketimbang segala subversi kelompok separatis.

Sedangkan mengenai kami, tidak perlu diamnesti karena memang tidak  merasa bersalah. Kami tidak menanggalkan kewarganegaraan Indonesia  kami. Melainkan Orde Baru yang secara sewenang-wenang melanggar  kewajibannya terhadap WNI yang di rantau, menelantarkan kami sampai  tidak berkewarganegaraan. Setelah ter-lantar begitu pun, kami tetap  sadar membela kesatuan nusa dan bangsa dari jauh, dengan sekadar alat  yang kami miliki. Dengan makin berhasilnya upaya me-ngembalikan negara  Indonesia ke jalur negara hukum, maka saya yakin masalah status  orang-orang yang seperti kami pun kelak mendapat penyelesaian tuntas.

Yang menurut saya lebih perlu didahului itu mantan tahanan politik  serta sanak saudaranya yang sampai sekarang belum dipulihkan  hak-haknya, dan dikembalikan segala milik yang pernah dirampas atau  disita secara tidak sah. P-3

************* 0 0 0 0 0 0 **********



Next

Previous


(c) 2005 Dihimpun oleh: cynth@wirantaprawira.de