MENGUAK TABIR PERISTIWA 1 OKTOBER 1965 - MENCARI KEADILAN


Acrobat Reader is required

Dipersembahkan kepada:
Seluruh Korban Rejim Jendral Suharto

English Version
Dedicated to:
all the Victims of General Suharto´s Regime

 

Asahan Aidit:

"SUHARTO'S" DALAM SEBAGIAN KELUARGA PKI DAN BEKAS-BEKAS LINGKUNGANNYA

Menjelang ahir perang Vietnam, Amerika memberlakukan secara penuh politik "Vietnamisasi Perang" dan lalu secara berangsur- angsur menarik tentaranya dari Vietnam Selatan yang diharapkannya orang Vietnam membasmi orang Vietnam atau negara boneka AS yang anti Komunis membasmi negara Vietnam Utara yang Komunis. Suharto agaknya menggunakan taktik demikian. Menggunakan orang-orang Komunis (PKI) untuk ambil bagian aktif dalam menghancurkan PKI atau Komunisme di Indonesia. Bagaimana caranya? Pertama, menteror secara fisik semua anggota-anggota PKI beserta pimpimannya, simpatisannya, dan semua orang yang dicurigai atau bersangkut paut langsung atau tidak langsung dengan PKI dan bahkan rakyat luas yang tidak punya sangkut paut dengan politik PKI. Teror raksasa itu dikenal sebagai peristiwa yang diawali G30S-65.

Bersamaan dengan teror fisik yang tak terbayangkan kejam dan berdarahnya di segi kwalitas dan kwantitas, Suharto melancarkan teror mental terhadap rakyat yang di luar penjara, orang-orang PKI dalam pembuangan seperti di Pulau Buru, penjara-penjara yang tersebar di seluruh Indonesia, dan juga dengan bermacam politik pemencilan seperti politik "bersih lingkungan" yang melahirkan jutaan penganggur ekstra, politik paksaan beragama, politik reklame dengan membuat film-film horor yang menggambarkan keganasan PKI, politik memberikan cap "ET" pada kartu penduduk bagi orang-orang yang disebut ex tapol, dan bermacam-macam politik pemencilan dan peng-isolasian lainnya yang membuat semua orang yang tertuduh, tersangka, maupun yang terang-terangan anggota PKI dan keluarganya menjadi bukan main sengsaranya, bukan main menderitanya dan bukan main hinanya. Semua politik teror mental dan teror fisik itu, dimaksudkan sebagai agar orang PKI dan semua pengikut dan simpatisannya, balik mengutuk PKI, mengutuk Komunisme, mengutuk Partainya sendiri, mengutuk keluarganya sendiri, mengutuk ayah, ibu , adik, kakak, dan semua sahabat serta handai tolannya yang pernah jadi PKI yang telah menyebabkan si PKI pengkutuk pernah sengsara, pernah dihukum, dibuang, atau yang sekedar selamat dan berlari dari kepungan kekuasaan Suharto dan Orde barunya.

Akibat dari politik teror besar dan pengucilan serta diskriminasi Suharto itu, semua kemarahan dan kebencian serta dendam kesumat lalu bermutasi kepada sang korban dan bukan kepada sang algojo. Dan bahkan terhadap algojo diberikan kultus individu, dianggkat jadi pahlawan dan kekejamannya dianggap sebagai perbuataan suci. Kepada sang algojo yang sudah jompo, bukan saja diharapkan masih akan ada susulannya, tapi diharapkan cetak ulang, bahkan jilid-jilid selanjutnya.

Tapi sesungguhnya nasib Suharto sama saja dengan nasib PKI. Hanya sampai di situ saja. Tidak akan ada  susulannya, tidak akan ada cetak ulang, tidak akan ada jilid selanjutnya. Mengapa?

Karena kekejamanya sudah tercatat dan tersimpan dalam musium dunia: pelanggaran HAM yang tak terbilang kasar dan kejinya, koruptor milenium yang sudah jadi anekdot Internasional, diktator rekord dunia.Yang dia tinggalkan cumalah roh anti komunis, anti kemanusiaan, anti demokrasi anti HAM dan keterpurukan ekonomi negeri dan bangsannya. Politik besar Suharto yang anti PKI bukan hanya merugikan dan menyengsarakan orang -orang PKI saja tapi telah menyengsarakan seluruh bangsa, seluruh rakyat kecuali para pengikut setianya yang masih dibiarkan rakyat menikmati kekuasaan dalam waktu yang belum bisa diketahui. Sudah begitu, toh ada segelintir orang-orang dalam keluarga PKI sendiri dan sebagian kecil linggkungannya yang secara tidak tahu malu dan hina dina bersedia menyembah Suharto, sang algojonya sendiri. Inilah yang saya maksudkan dengan pasien Sindrom Suharto. Semua dendam kesumat, kemarahan serta kebencian mereka ditumpahkan kepada Partai mereka, keluarga mereka, kawan-kawan mereka bukan kepada penyebab langsung kesengsaraan mereka. Dendam sesat ini tidak lain dan tidak bukan cumalah semacam sakit jiwa akibat perburuan kejam Suharto terhadap semua kaum komunis beserta keluargaanya. Gejala demikian bukanlah sama sekali asing. Bahkan saya menyaksikan sendiri bagaimana sejumlah anak-anak kader PKI telah memusuhi ayah mereka dan tidak mau mengakui lagi sebagai ayah atau ibunya sendiri. Karena pikiran atau jiwa yang sakit, sudah tentu tidak bisa lagi ber-pikir normal, nuchter apalagi kritis. Sedangkan bagi PKI sendiri, percobaannya untuk mencapai cita-cita politiknya, telah gagal total akibat kelemahan di bidang teori, kesalahan dibidang politik, kemerosotan di bidang ideologi akibat pemborjuisan jalan damai di dalam Partai. Juga PKI hanya sampai sebegitu saja. Tidak akan ada cetak ulang, tidak akan ada jilid selanjutnya. Rakyat Indonesia cuma harus menunggu lahirnya putra-putri terbaik mereka untuk bisa dijadikan teman setia dan terpercaya dalam memperjuangkan nasib mereka.

yang masih normal masih bisa diajak bertukar pikiran, berbeda pendapat bahkan bertengkar hingga tajam dan sengit. Ini keuntungan demokrasi yang bisa kita nikmati sekarang meskipun masih dalam bingkai yang masih terbatas. Seseorang menyikapi sejarah bangsanya bukanlah dengan sikap permusuhan, sikap fanatisme, sikap kultus individu, tapi dengan sikap berani kenyataan sejarah yang telah terjadi, tapi juga bila perlu mengoreksinya kembali sampai di mana sejarah itu telah ditulis sebagai ingatan kolektif, ingatan nasion maupun ingatan Internasional. Dan juga mengenal situasi kontemporer jamannya. Abad anti komunis yang mencapai puncak-nya di tahun enam puluhan, sekarang ini sudah tidak bisa dijadikan mata pencaha-rian seperti pada jaman itu. Dunia sudah sibuk dengan urusan lain. Amerika dan CIA sudah tidak membuang-buang waktu dan uang besar untuk keperluan ini. Mereka mendapatkan pengalaman-pengalaman baru. Kalau Komunisme runtuh di sebuah negara, bukan karena duit Amerika dan CIA. Mereka dapatkan semua itu dengan gratis. Jadi jangan punya banyak ilusi akan dapat upah dengan mata pencaharian semacam itu, dan akan hanya mempermalu diri sendiri, menghina diri sendiri, merendahkan diri sendiri di hadapan bangsa dan keluarga. Tapi itu tidak berarti kita tidak waspada pada sisa-sisa kekuatan anti Komunis, anti demokrasi dan anti HAM di dalam negeri. Gudang penguasa masih belum terkunci mati dan bisa dibuka setiap saat bila mereka anggap perlu. Tapi juga mereka harus memperhitungkan bahwa rakyat yang mereka tindas, juga punya pengalaman-pengalamannya sendiri di masa lalau. Pepatah mengatakan: " Seorang kakek tidak akan kehilangan tongkat untuk kedua kali".Dan juga perlu, tongkat itu bisa dijadikan macam-macam untuk berlawan.

asahan aidit.

********* 0 0 0 0 0 0 *********

Komentar :

Yap Hong Gie <ouwehoer@centrin.net.id> wrote:

Fakta-fakta Keterlibatan PKI Dalam Peristiwa Gerakan 30 September (G30S/PKI)

Pembelaan Nyono dimuka Mahmilub pada tanggal 19 Februari 1966.

Di publikasikan pada situs Indo-Marxis, situs kaum Marxis Indonesia, 16 Februari 2002.

Dalam amanat Presiden Sukarno dihadapan wakil-wakil partai politik di Guesthouse Istana, Jakarta, tanggal 27 Okt 1965, ditegaskan bahwa kejadian September bukan sekedar kejadian 30 September, tetapi adalah suatu kejadian didalam Revolusi kita.

Saya sudah kemukakan bahwa prolog daripada G30S adalah adanya rencana kudeta dewan jenderal. Dalam bahasa sehari-hari, gara-gara ada Dewan Jenderal maka ada Dewan Revolusi. Saya telah kemukakan bahwa prakteknya Dewan Jenderal merupakan golongan politik tersendiri. Disini perlu saya tegaskan, karena tidak semua Jenderal masuk dalam Dewan Jenderal, maka Dewan Jenderal adalah golongan politik tersendiri dari Jenderal-Jenderal tertentu yang menjalankan politik Nasakom-phobi, khususnya Komunisto-phobi, hal mana adalah bertentangan dengan politik Presiden  Sukarno.

Kegiatan anti komunis tersebut adalah langsung bertentangan dengan politik Presi-den yang justeru kurang lebih dua minggu sebelunya, berkenaan amanat dirapat raksasa ultah ke-45 PKI di Stadion Utama Senayan, dimana Presiden Sukarno sekali lagi menandaskan bahwa PPKI adalah "ya sanak ya kadang, yen mati melu kelangan".

Jelaslah bahwa menentang Dwan Jenderal pada hakekatnya adalah menentang Jenderal tertentu yang menjadi kapitalis birokraat, yang dalam prakteknya bersifat memusuhi Nasakom dan sokoguru-sokoguru Revolusi.

Saya lebih yakin lagi akan adanya Dewan Jenderal setelah saya mendapatkan bahan-bahan masa epilog dari G30S masa epilog merupakan masa "openbaring" atau masa terbukanya wajah politik yang sesungguhnya daripada Dewan Jenderal. Dari koran-koran dapaat diketahui bahwa Jenderal AH. Nasution muncul  terang-terangan dengan kampanye anti komunisnya. Sesungguhnya Presiden Sukarno tiada jemu-jemunya memberikan indoktrinasi tentang mutlaknya Nasakom bagi penyelesaian indonesia. Saya mengakui bahwa saya telah melakukan serentetan kegiatan membantu G30S, jelaslah bahwa G30S bukanlah suatu pemberontakan, tetapi suatu gerakan pembersihan. Bagaimana keterangan yuridisnya saya serahkan kepada kuasa hukum saya.

Kesimpulan:

PKI berada dibalik G30S, dengan dalih membela presiden soekarno, secara pribadi maupun untuk mengamankan "REVOLUSI" yang sedang dijalankan Presiden Soekarno. Peristiwa G30S merupakan puncak dari aksi revolusiatau kudeta PKI di Indonesia, yang sebelumnya sudah didahului dengan berbagai aksi kekerasan (pembunuhan) terhadap warga masyarakat diberbagai wilayah indonesia, yang keberadaan komunis (PKI).

Cuplikan Pengakuan Dr. Soebandrio Tentang Tragedi Nasional 30 September.

Saat G30S meletus saya tidak berada dijakarta, saya melaksanakan tugas keliling daerah yang disebut turba (turun kebawah). Pada tanggal 28 sept 1965 saya berangkat ke Medan, Sumatera Uara. Beberapa waktu sebelumnya saya keliling ke Jawa Timur dan Indonesia Timur.

Pada tanggal 29 Oktober 1965 pagi hari , Panglima AU Omar Dhani melaporkan kepada Presiden Soekarno tentang banyaknya pasukan yang datang dari daerah ke Jakarta. Beberapa waktu sebelumnya saya melaporkan kepada bung karno adanya sekelompok Dewan Jenderal -termasuk bocoran dewan Jenderal membentuk kabinet.

Menurut Serma Bungkoes (Komandan Peleton Kompi C Bataliyon Kawal Kehormatan) yang memimpin prajurit penjemputan Mayjen MT Haryono, di militer tidak ada perintah culik, yang ada adalah tangkap dan hancurkan. Perintah yang saya terima dari Komandan Resimen Cakrabirawa Tawur  dan Komandan Bataliyon Untung tangkap para jenderal itu, kata bangkoes setelah ia bebas dari hukuman. Namun MT Haryono terpaksa dibunuh sebab rombongan pasukan tidak diperkenan-kan masuk rumah oleh isteri MT Haryono, sang istri curiga suami dipanggil Presiden kok dinihari. Karena itu pintu rumah itu didobrak dan MT Haryono tertembak tidak jelas apakah Haryono Pondok Gede (lubang buaya).

Ada masa dimana Indonesia lowong kepemimpinan sejak awal oktober 1965 sampai Maret 1966 atau sekitar enam bulan. Bung Karno masih sebagai Presiden, tapi sudah tidak punya kuasa lagi Bung Karno pada tenggang waktu itu belum benar-benar sampai ajal politik. Beliau masih punya pengaruh, baik di Angkatan Bersenjata maupun dikalangan parpol-parpol besar dan kecil. Para pemimpin parpol umumnya mendukung Angkatan Darat untuk membasmi PKI, namun mereka juga mendukung Bung Karno yang mencoba memulihkan wibawa. Walaupun Bung Karno akrab dengan PKI.

Lantas..mahasiswa melanjutkan demo turun kejalan..satu-satunya tuntutan maha-siswa yang murni menurut saya adalah bubarkan PKI Setelah ditangkap saya langsung ditahan, saya diadili di Mahkamah Militer Luar Biasa dengan tuduhan sub-versi dan dijatuhi hukuman mati. Jelas saya sangat terpukul saat itu. dari posisi orang orang nomor dua di Republik ini saya mendadak sontak diadili sebagai penjahat dan dihukum mati. Saya menjalani awal dipenjara Cimahi Bandung. Disana berkumpul orang-orang yang senasib dengan saya (dituduh sebagai penjahat yang terlibat G30S)  diantaranya adalah Kolonel Untung yang memang Komandan G30S. kalau Aidit mendukung pembunuhan anggota Dewan Jenderal, memang ya dalam suatu saya dengar Aidit mendukung gerakan pembunuhan anggota jenderal yang dikabarkan akan melakukan kudeta terhadap Presiden, sebab kalau sampai Presiden terguling oleh kelompok militer, maka selanjutnya bakal sulit.

Kesimpulan:

PKI berada dibalik peristiwa G30S, buktinya kesaksian Menlu Subandrio yang sekaligus kepala BPI (Badan Pusat Intelejen) mengatakan bahwa Aidit dan Untung terlibat dalam aksi G30S, dimana kedua orang tersebut adalah tokoh-tokoh PKI. Tetap dengan dalih yang sama, seperti pengakuan Nyono, bahwa ada Dewan Jenderal yang berniat menggulingkan kepemimpinan presiden Soekarno.Namun kalau Nyono jelas jelas mengatakan bahwa PKI yang membasmi Dewan Jenderal demi alasannya.

Mewaspadai Kuda Troya Komunisme Di Era Refromasi. (Drs. Markonina Hatisekar dan Drs. Akrin Ijani Abadi, Pustaka sarana kajian Jakarta Brat, cetakan ke 3 maret 2001, hal 116-118) Kegagalan G30S/PKI merupakan pukulan yang paling telak bagi sejarah perjuangan kaum komunis di Indonesia. Kehancuran kekuatan militer G30S/ PKI Kabur. DN Aidit lari ke Jawa Tengah, Sjam, Pono dan Brigjen Suparjo mundur kebasis camp didaerah perkebunan Pondok Gede. Pada taggal 3 Oktober 1965, Sjam dan Pono menghadap Sudisman untuk memberikan keterangan tentang gagalnya PKI di Kayu Awet, Rawamangun, Jakarta. Setelah mendengar laporan tersebut, Sudisman memerintahkan Pono untuk pergi ke Jawa Tengah untuk melaporkan situasi terahir di Jakarta kepada DN Aidit.

Pada hari yang sama, DN Aidit di Jawa Tengah telah memerintahkan Pono kembali ke Jakarta membawa instruksi lisan kepada Sudisman dan sepucuk surat kepada Presiden Soekarno. Instruksi kepada Sudisman adalah agar anggota-angota CC PKI yang masih ada di Jakarta melakukan upaya penyelamatan partai dan Nyono dapat mewakili DN. Aidit menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Bogor pada taggal 8 Oktober 1965. Aidit beralasan, dirinya tidak dapat menghadiri sidang itu karena tidak adanya transportasi ke Bogor dari Jawa Tengah.

Dalam Sidang Paripurna di Bogor tanggal 8 Oktober 1965, Nyono membacakan teks yang intinya menyebutkan bahwa bahwa PKI sama sekali tidak terlibat dalam apa yang disebut gerakan 30 September 1965. Secara rahasia, beberapa pentolan PKI juga mengadakan rapat yang membahas  serangkaian peristiwa terahir setelah serangkaian G30S PKI dan melakukan konsolidasi partai. Pada tanggal 12 Oktober 1965, dirumah Dargo, tokoh PKI Solo, dilakukan rapat gelap antara DN Aidit, Pono dan Munir (anggota PKI  yang baru tiba dari Jawa Timur). Dalam rapat itu dikatakan bahwa kegagalan gerakan 30 Sept akan membuka kedok keterlibatan PKI. Keberadaan PKI untuk melakukan perjuangan secara parlementer sudah tidak mungkin dilakukan lagi. Munir melakukan usulan untuk dilakukan gerakan bersen-jata, usulan Munir pada prinsipnya disetujui oleh peserta rapat. Aidit menugaskan Ponjo untuk meneliti daerah mana saja yang memungkinkan untuk dijadikan basis PKI guna melaksanakan perjuangan bersenjata, daerah yang diusulkan untuk ditinjau adalah: Merapi, Merbabu serta Kabupaten Boyolali, Semarang dan Klaten.

Belum lagi kegiatan itu direalisasikan, gerakan pasukan RPKAD telah memasuki  kota Solo. Walau PKI berusaha melawan, namun pada operasi pembersihan yang dilakukan RPKAD di Boyolali, DN Aidit terbunuh. Kejadian demi kejadian berlangsung dengan amat cepat. Rakyat sudah tidak percaya lagi pada PKI. Rakyat bersama-sama dengan mahasiswa dan militer yang masih setia pada konstitusi negara merapatkan barisan dan bergabung dalam satu front melawan PKI. Pada ahirnya legalisasi PKI sudak tidak mampu dipertahankan oleh pengikutnya. Lewat ketetapan MPRS-RI. NO.XXV/MPRS/1966, PKI dibubarkan dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Bukan itu saja, lewat ketetapan yang sama, paham Komunis dan Marxis-Leninisme dinyatakan haram berada di negara Indonesia.

Aksi G30S/PKI Awal Dari Pelanggaran HAM.

Peristiwa penyiksaan dan pembunuhan sembilan Jenderal pada 1 Oktober 1965 oleh pasukan Cakrabirawa yang menjadi bagian dari pasukan komunis Indonesia (PKI) dan dikenal sebagai Grakan 30 September adalah tanggal pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. "Orang sekarang bicara pelanggaran HAM, sesung-guhnya titik awal dari pelanggaran HAM adalah penyiksaan para jenderal. Itu apa yang kami rasakan, kata putra pahlawan revolusi Mayjen Anumerta Sutijo, Agus Wijoyo, di Jakarta, Senin (23/9). Pernyataan Wakil Ketua MPR itu disampaikan saat penjelasan pers rencana peluncuran buku bertajuk kunang-kunang kebenaran dilangit malam setebal 250 halaman pada tanggal 30 September nanti.

Buku tersebut berisi penuturan anak-anak dan keluarga Pahlawan Revolusi tentang kejadian yang disaksikan dan dialami 1 Oktoer dini hari. Penuturan itu terdiri dari keluarga Jenderal Ahmad Yani, Letjen Purnawirawan Soeprapto, Letjen Anumerta S. Parman, Mayjen Anumerta D.I. Penjaitan, Mayjen Anumerta Soetojo Siswomiharjo, Lettu CZI Anumerta Piere Tendean dan Keluarga AH. Nasution.

Mengeluh

Katerin Penjaitan mengeluh, dirinya orang tua yang bisa dihargai pengorbanannya, belakangan mereka seolah-olah dikaburkan, "saya tidak terima. Saya tahu peritiwa itu, karena bukan anak kecil lagi, waktu itu usia saya 17 tahun" katanya. Menurutnya orang tuanya mati secara sadis. "Kita sakit mengingat peristiwa itu, komunis memang sadis," katanya dengan terbata-bata.

Sedangkan Amelia Yani menyayangkan, para tahanan politik yang keluar dari penjara, enak sekali bicara bagaimana membunuh para jenderal. Mereka tidak merasakan bagaimana rasanya putra-putri yang ditinggalkan.

Ia membantah para pasukan Cakrabirawa yang tergabung dalam PKI tidak melaku-kan penyiksaan, orang tua kita diseret, ditembak, mereka bilang  seenaknya, itu bukan penyiksaan tandasnya.

Amelia menyatakan siapa lagi yang mau membela para Pahlawan Revolusi kalau bukan anak-anaknya "Kita tidak pakai bedil, hanya pakai pena, kita menyatakan kudeta, penyiksaan itu terjadi jangan terulang kembali.

Putra D.I. Penjaitan mengatakan hal senada, bahwa pasukan PKI sadis, sebagai gambaran, selongsong peluru mencapai 360 biji yang ditemukan diarea pekarangan rumah seluas 800 meter pada peristiwa penculikan dan penembakan ayahandanya, 1 Oktober 1965, sekitar pukul 03.00-04.00 WIB, selain orang tuanya keponakan ayahnya, Albert Naibab ikut meninggal ditembak dan Viktor Naibab cacat seumur hidup.

Kunang-kunang

Putri Suprapto, Nani Indah Sutojo menyatakan peristiwa yang diangkat tidak berkonotasi politik. Harapannya dengan mengemukakan pengalaman, mata rantai kekarasan sejarah harus diputus, dibangun mata rantai baru dengan situasi yang damai dan harmonis. Ia menyadari, rekonstruksi peristiwa G30S/PKI berdasakan pengalaman keluarga Pahwalawan Revolusi bukan kesimpulan sejarah, sebab sejarah punya pendekatan, metode aliran tersendiri yang tidak mati, bisa mengungkap hal baru. "Itu milik akademisi. Tapi kebenaran yang kami sampaikan adalah realitas bersama. Kunang-kunang sebagai judul buku bisa jadi dalam kegelapan ada cahaya baru yang mungkin redup, diganti dengan sejarah lain," tuturnya. "Kami tidak bermaksud tetap pada tataran penderitaan, iba, belas kasihan, kami inginkan munculnya harapan baru pada tingkat kearifan sesuai kemampuan yang bisa kami sampaikan, tambahnya"

*************** 0 0 0 0 0 0******************

Pelajaran dari G30S

40 tahun yl., kecuali dalang dan beberapa pelaku utama G30S, bisa dikatakan seluruh rakyat didunia tak terkecuali juga rakyat Indonesia sendiri tetap dirundung tanda-tanya besar, apa sesungguhnya yang terjadi di Indonesia pada subuh-pagi 1 Oktober 1965, itu? Ya, sampai hari ini, setelah lewat 40 tahun, tetap saja banyak masalah belum terungkap jelas, siapa dalang G30S sesungguhnya? Mengapa Dewan Revolusi yang bertujuan melindungi Presiden Soekarno, justru dituduh makar merebut kekuasaan Presiden Soekarno? Dimana peranan jenderal Soeharto dalam G30S sesungguhnya? Mengapa jenderal Soeharto tidak dimasukkan dalam daftar jenderal-kanan yang harus diculik, bahkan sebaliknya adalah jenderal yang dilapori rencana G30S? Dan, mengapa jenderal Soeharto setelah mengetahui rencana penangkapan beberapa jenderal atasannya, tidak segera melaporkan pada jenderal Yani, tapi membiarkan atau merestui penangkapan itu berlangsung? Mengapa penangkapan atas ke-7 jenderal-jenderal itu yang semula untuk dihadapkan pada Presiden Soekarno, berubah menjadi dibunuh di-Lubang-buaya? Siapa yang memberi komando membunuh dan apa maksudnya? Mengapa bisa terjadi pasukan-pasukan yang digunakan melancarkan G30S pada subuh pagi itu, justru adalah pasukan yang resmi didatangkan ke Jakarta oleh jenderal Soeharto sendiri dan kemudian pasukan itulah yang digunakan untuk menumpas apa yang dinamakan G30S di Halim? Mengapa jenderal Soeharto untuk naik tachta kepresidenan, dengan menyerukan pemurnian Pancasila, yang ber-Tuhan dan ber-Prikemanusiaan itu justru adalah jenderal yang melancarkan pembunuhan atas tokoh-tokoh-utama PKI dan pembantaian atas jutaan rakyat tak-berdosa? Dan, ... mengapa tangan besi kerkerasan yang boleh membunuh umat manusia tanpa melalui proses HUKUM tidak juga berhenti setelah membasmi habis komunis di Indonesia, tapi tetap saja berlangsung dengan peristiwa MALARI, peristiwa Tanjung-periok, Petrus, penghila-ngan tokoh-tokoh gerakan pemuda, sampai pada pembunuhan Munir akhir-akhir ini? Inilah serentetan pertanyaan-pertanyaan dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan lagi yang belum terjawab dengan baik.

yang kita hadapi, masih begitu banyak masalah G30S belum terungkap bagaimana kenyataan sesungguhnya, kedua belah pihak yang bertarung, masing-masing mengajukan argumentasi dengan "fakta-fakta" yang mungkin memperkuat pendirian dan pendapatnya. Jadi, dalam waktu dekat ini mengharapkan satu kesimpulan yang bisa diterima semua pihak tentu sulit, bahkan masih sangat sulit. Kita hanya bisa mengharapkan pemuda-pemudi pekerja sejarah bangsa kita bisa bekerja lebih keras lagi, menggali fakta-fakta kejadian 40 tahun yang lalu, berusaha membuat satu kesimpulan yang lebih mendekati kenyataan sesungguhnya yang terjadi. Ber-sungguh-sungguh menghilangkan segala manipulasi fakta, pemelintiran dan pemal-suan sejarah selama penguasa Orba lebih 32 tahun yang dipatok sebagai "kebenaran" tunggal. Inilah tantangan berat yang jatuh dipundak pemuda-pemudi bangsa yang besar ini. Dan, ... sebelum mencapai kesimpulan yang bisa diterima semua pihak itu, hendaknya dari pihak-pihak kekuatan yang bertarung selama ini, bisa menyatukan kesepakatan pelajaran dari peristiwa-peristiwa kekerasan yang terjadi itu, terutama G30S, agar tidak lagi terulang kesalahan-kesalahan yang lalu, agar tidak lagi berjatuhan korban pada rakyat yang tidak berdosa. Mudah-mudahan bisa dan berhasil.

banyaknya korban telah berjatuhan dikedua belah pihak yang bertarung, baik korban dari kekuatan-kekuatan yang sadar untuk bertarung dan harus diakui, korban terbesar justru jutaan rakyat tak berdosa yang tidak tahu apa-apa. Bagi seorang yang bertanggungjawab atas tindakannya, tentu korban yang tak perlu terjadi demikian ini harus dielakkan. Baik kita perhatikan sejak peristiwa Madiun '48, PRRI/ PERMESTA, DI-TII, G30S, MALARI, Tanjung-Periok, serentetan kerusuhan berbau SARA, dari kerusuhan Mei '63, Situbondo, Ujung Pandang, sampai Tragedi Mei'98 , dari perselisihan agama di Ambon, Poso dampai pertarungan suku di Kalimantan, peledakan bom-bom terroris, dari Bom Bali beberapa tahun yl, bom mariot sampai bom Kuta-Bali kemarin ini, dst., ... Hendaknya bangsa Indonesia sudah bisa merenungkan pelajaran-pelajaran yang harus ditarik, bisa disimpulkan baik-baik, agar tidak lagi terjadi kekerasan, perbuatan-perbuatan brutal yang membuat korban-korban berjatuhan terutama orang-orang yang tak berdosa, dan jelas terjadinya peristiwa-peristiwa kekerasan demikian ini hanyalah merusak marta-bat bangsa dimata dunia, merupakan gores-hitam dalam sejarah Indonesia!

HUKUM sebaik-baiknya dinegeri ini. Disatu pihak, aparat HUKUM harus berkemam-puan menindak pelanggar HUKUM, dengan tidak mempedulikan betapa tinggi posisi seseorang dipeemerintahan, karena setiap warga sama derajat didepan HUKUM; dipihak lain, setiap warga, setiap kelompok, setiap parpol yang ada juga bersikap menjunjung tinggi dan mentaati HUKUM yang berlaku. Tidak memaksakan kehendak sendiri, apalagi melakukan kekerasan untuk menuntut orang lain menerima keyaki-nan yang dianggap paling benar, baik berupa penyiksaan, maupun pem-bunuhan diluar HUKUM. Inilah pelajaran yang sangat penting harus kita tarik dari peristiwa-peristiwa kekerasan berdarah yang telah menggores-hitam sejarah Indone-sia itu, agar tidak terulang kembali!

Adalah satu kenyataan yang tak dapat disangkal, bahwa kekerasan-kekerasan yang terjadi selama ini, pihak aparat HUKUM tidak menunjukkan kemampuannya untuk menjerat dalang & pelaku-utama dan berhasil menjatuhi hukuman secara tepat dan adil. Pembunuhan atas jenderal-jenderal tanpa proses pengadilan 40 tahun yl. adalah salah, kesalahan serius yang harus dikutuk! Dalang dan pelaku-utama harus dijerat HUKUM. Tapi langkah berikut yang lebih parah dan kejam adalah kesalahan yang lebih serius lagi yang lebih-lebih harus dikutuk! Tidak saja melakukan pembunuhan atas tokoh-tokoh utama PKI saja yang juga dilakukan tanpa melalui proses pengadilan, tapi dilanjutkan dengan pembantaian atas jutaan rakyat tak berdosa yang juga dilakukan diluar HUKUM! Dan kenyataan orang yang paling bertanggungjawab, sampai sekarang tidak tergugat HUKUM! Penguasa yang melan-carkan penangkapan ratusan ribu orang tak berdosa selama belasan tahun, yang dilakukan tanpa proses HUKUM dan memperlakukan dosa-warisan, dimana jutaan keluarga-anak-anak tapol harus menanggung "dosa", adalah juga bentuk penyiksaan keji yang menginjak-injak HAM. Dan penanggung jawab kejaidian-kejadian kejam demikian ini, sampai sekarang tidak tergugat HUKUM.

-pelanggaran HUKUM, main menghakimi sendiri, bunuh-membunuh tanpa proses pengadilan dilakukan kekuatan-kekuatan yang bertarung telah terjadi dan, ... menjadi sesuatu yang wajar saja di Indonesia. Bahkan dalam masalah-masalah kerusuhan yang berbau SARA yang mengorbankan sekelompok warga etnis Tionghoa, yang nampak hanya saling tuding-menuding tanpa ada ujungnya. "Dalam kasus kerusu-han di Tasikmalaya dan Situbondo, pada Desember 1996, misalnya, Pangab Jenderal Feisal Tanjung, pagi-pagi sudah menuding otak pemicu kerusuhan itu kelompok ekstrem kanan. Tudingan itu segera mengisyaratkan pada ormas Nahdlatul Ulama (NU), yang kebetulan di Tasikmalaya dan Situbondo sangat kuat. Lucunya, pihak NU sendiri justru menuding pihak di luar NU yang mendalangi kerusuhan tersebut, yakni para aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Bahkan, tokoh HMI, Eggy Sudjana, dikabarkan ikut mengompori suasana. Namun, bekas Ketua Umum HMI periode 1986-1988 itu segera membantah tudingan tersebut. Dan, Eggy menyesalkan kecenderungan tuding-menuding adanya "pihak ketiga" dalam kerusuhan Tasik-malaya itu." (Lihat, Forum Keadilan 19 August 1998)

yakin, tanpa adanya ketegasan dan kemampuan aparat HUKUM untuk menjerat siapa saja yang melanggar HUKUM dinegeri ini, maka negeri ini akan tetap saja amburadul, dan, ... rakyat jelata selalu menjadi korban, berkorban tanpa berkesudahan. Bagi pejabat-pejabat tinggi pelanggar hukum, yang menginjak-injak HAM, yang korupsi tetap saja bergentayangan hidup bermewah-mewah diluar HUKUM. Lalu, pihak oposisi melihat kenyataan demikian ini, juga akan melakukan perlawanan diluar hukum, bertindak memaksakan politik dan pemikirannya yang dianggap paling benar itu dengan kekerasan. Oleh karena itu, masalah utama dan lebih dahulu diupayakan pemerintah adalah penegakkan HUKUM sebaik-baiknya dinegeri ini. Berlakukan dan konsekwenlah melaksanakan HUKUM, tak seorangpun, betapapun tinggi jabatannya boleh kebal HUKUM, dikecualikan. Didepan HUKUM, setiap orang sama derajat.

Kedua, seiring dengan meningkatnya kesadaran budaya, martabat manusia, baik dengan ber-Tuhan maupun ber-Prikemanusiaan, hendaknya bisa memperlakukan setiap umat manusia yang perlu dihormati, disayangi dan tidak boleh menganiaya bahkan membunuh semaunya sendiri. Jadi, siapapun harus mencapai kesadaran bisa memperlakukan setiap manusia sebagai umat manusia yang harus dihormati, disayangi, apapun ras, etnis, agama, politik dan ideologi yang ada. Inilah kiranya arah perkembangan budaya dan martabat manusia yang lebih tinggi, baik yang ber-Tuhan maupun kaum komunis yang dikatakan kafir atau atheis dan orang-orang tidak ber-Tuhan umumnya.

setiap peristiwa kekerasan yang terjadi, adalah satu sikap tidak bisa menghormati pendapat beda, terutama beda politik dan ideologi. Melupakan budaya manusia yang agung, Prikemanusiaan. Dianggapnya orang yang beda politik dan ideologi, sebagai musuh yang harus dimusnahkan dari bumi ini. Menjadi kontradiksi antagonis yang tak terdamaikan, menjadi "Kita yang membunuh mereka atau mereka yang membu-nuh kami.". Terjadilah bunuh membunuh tanpa berkesudahan. Benarkah keadaan demikian diteruskan berlanjut?

perkembangan masyarakat ribuan tahun itu, nampak begitulah yang terjadi. Dari masyarakat perbudakan, masyarakat feodal dan masyarakat kapitalis sekarang ini, kontradiksi tak terdamaikan antara budak dengan tuan-budak, tani dengan tuan-tanah, buruh dan kaptialis terjadi kontraddiksi antagonis yang tak terdamaikan, tidak mereka yang mati, kami yang mati. Tidak lagi ada syarat hidup berdampingan secara damai. Tapi, seiring dengan peningkatan budaya dan martabat manusia yang bisa saling menghormati dan menyanyangi sesama umat manusia, dan dengan satu sistim-masyarakat yang baik, kontgradiksi yang antagonis itu seharusnya bisa didamaikan, seharusnya bisa diselesaikan secara damai-damai. Dengan kesadaran ini, kita semua harus berjuang kearah itu, DAMAI dan PERDAMAIAN! Apapun masalahnya, pertentangan yang terjadi harus diselesaikan secara HUKUM, meng-gunakan HUKUM yang berlaku adil! Dan sesuai dengan gerak perkembangan masyarakat, seandainya HUKUM yang berlaku itu dirasakan ada kekurangan atau tidak adil, tentu perlu dan bisa direvisi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Suatu kehidupan bermasyarakat harmonis didalam jalur HUKUM yang berlaku.

komunis, sekalipun mereka tidak ber-Tuhan, tapi yang mengaku bertujuan mem-bebaskan seluruh umat manusia dari penindasan dan penghisapan, seharusnya juga adalah kelompok yang menjunjung tinggi Prikemanusiaan, yang bisa menghormati dan menyanyangi setiap umat-manusia sebagai manusia. Saya yakin, seandainya ada peristiwa kekejaman dilakukan oleh pihak yang menamakan dirinya komunis, ini hanyalah satu kesalahan yang juga harus dikutuk oleh kaum komunis! Begitulah kalau kita perhatikan betul bagaimana sikap Mao Tse-tung, ketua Partai Komunis Tiongkok itu terhadap musuh-musuh politiknya, terhadap tawanan perang, dimana beliau menuntut mereka diperlakukan sebagai manusia dan dihormati sebagai manusia. Pada saat susah kekurangan bahan makanan, harus tetap menjamin tawanan bisa diberi cukup makan! Inilah sikap yang benar dari kaum komunis. Mao Tse-tung bersikap tetap menghormati dan menyanyangi sesama manusia terhadap lawan politik dan tawanan perang, agar tidak terjadi balas-berbalas dendam, usaha menghentikan berbalas dendam yang tidak berkesudahan itu.

, dalam praktek kehidupan bermasyarakat, kita tetap saja bisa melihat kesalahan-kesalahan, kekejaman yang terjadi dilakukan pihak komunis. Misalnya, penindasan terhadap gerakan mahasiswa yang kemudian dikenal dengan peristiwa Tiananmen '89 itu. Betapapun sengit perjuangan terjadi di Tiongkok ketika itu, saya yakin seharusnya masih ada cara yang lebih baik untuk mendapatkan penyelesaian. Menggusur para demonstran dari Tiananmen yang sudah berkepanjangan sampai lebih sebulan itu harus dilaksanakan, tapi seharusnya bisa dilakukan dengan cara yang lebih bijaksana. Pembunuhan dan pembantaian yang dilakukan Polpot di Kamboja, adalah juga merupakan kekejaman dan kesalahan dari pihak komunis yang harus dikutuk.

Seharusnya jujur melihat kenyataan yang terjadi dan berkembang di Tiongkok daratan 20 tahun terakhir ini, dimana sikap partai Komunis Tiongkok dalam memper-lakukan kapitalis dan bisa memberikan demokrasi lebih besar pada warganya. Bahkan, kapitalis yang dinyatakan sebagai elemen maju tenaga-produksi, yang aktif ikut meningkatkan kemajuan dan kemakmuran masyarakat, bisa diterima sebagai anggota Partai Komunis Tiongkok. Perubahan sikap yang cukup positif dari komunis, yang menunjukkan bahwa kontradiksi antara buruh dan kapitalis, tidak selalu harus antagonis yang tak terdamaikan. Dinegara industri maju, dimana kapitalis telah tumbuh besar menjadi kapitalis monopoli negara, kontradiksi antara kapitalis dan buruh juga tidak antagonis, segalanya masih bisa diselesaikan secara damai sesuai dengan hukum perburuhan yang berlaku dinegeri itu. Dinegeri-negeri terbelakang, sebagaimana di Tiongkok dimana kapitalis masih lemah, sangat membutuhkan kapitalis untuk berkembang lebih maju, kontradiksi antara buruh dan kapitalis justru harus diselesaikan secara damai, memnyelsaikan dengan HUKUM, peraturan per-buruhan yang berlaku.

Seandainya Gestapu/PKI yang menang apakah akan terjadi pembunuhan dan korban yang lebih dahsyat lagi terhadap yang anti-komunis? Merupakan pertanyaan yang tidak pada tempatnya, pertama pertanyaan demkian ini berarti sudah secara pasti menetapkan PKI sebagai dalang G30S, dan kedua, pertanyaan demikian ini diatas dasar "kalau tidak kami yang membunuh mereka, mereka yang membunuh kami", dan ketiga, pertanyaan ini berprasangka komunis yang tidak ber-Tuhan itu kejam, jadi kalau menang juga akan main babat dan membantai semua yang anti-komunis. Tapi, saya masih yakin, seandainya tokoh PKI ketika itu yang berkuasa benar seorang komunis yang bertujuan membebaskan umat manusia dari segala penindasan dan penghisapan, maka PKI akan menjunjung tinggi PRIKEMANUSIA-AN yang akan menghormati dan menyanyangi sesama umat manusia sebagai manusia. Dan dengan demikian korban yang berjatuhan pasti jauh lebih sedikit, cukup mengadili dan menangkap tokoh-tokoh utama, sebagaimana yang bisa kita lihat sikap mantan Presiden Soekarno ketika membubarkan PSI-Masyumi dan menumpas PRRI-PERMESTA dan DI-TII.

Yang dinamakan "perang dingin" yang berlangsung hangat ditahun-tahun 50-an sampai 80-an, antara blok Sovyet-Uni dan blok Amerika Serikat, sekarang bisa dikatakan telah berakhir dengan bubarnya Uni-Sovyet dan negara-negara Eropah-timur. Tidak ada lagi pertarungan sengit antara blok kiri dan blok kanan, keadaan telah berubah dan beralih menjadi kontradiksi antara Amerika Serikat sebagai polisi dunia dengan Islam radikal-ekstrimis terutama dibeberapa negeri Timur-tengah. Dari pengalaman "perang-dingin" dimana Indonesia akhirnya secara sepihak ngeblok-kiri, nampaknya tidak menguntungkan bagi Indonesia, akan lebih bijaksana kalau Indonesia yang lemah itu justru mengambil keuntungan dari pertarungan 2 raksasa negara super-power. Yang pasti tidak ngeblok ke satu pihak. Begitu juga dengan peralihan pertarungan menjadi blok Amerika dan block Islam, hendaknya Indonesia tidak ngeblok kesatu pihak. Disatupihak, sekalipun mayoritas rakyat beragama Islam, hendaknya Indonesia tidak ngeblok pada Islam radikal-ekstrimis, sebaliknya juga harus dengan tegas melawan terrosis, dipihak lain juga tidak ngeblok pada AS dalam melawan Islam-radikal. Begitu Indonesia ngeblok pada pihak AS, Islam radikal akan lebih merajalela menggunakan sementara kekuatan Islam di Indonesia untuk menjalankan terror.

Sementara G30S masih begitu banyak masalah yang misterius, belum terjawab bagaimana sesungguhnya yang terjadi, hendaknya kekuatan-kekuatan yang bertarung bisa membuat kesepakatan pelajaran yang ditarik, agar tidak terjadi korban-korban tidak berdosa bergelimpangan lagi. Semua pihak hidup berdam-pingan secara damai, berkompetisi membangun masyarakat adil dan makmur. Mudah-mudahan impian indah ini bisa terwujut dalam kenyataan.

Salam,

ChanCT

***************************

"ChanCT" <SADAR@netvigator.com> wrote :

Hallo Richard,

Tentunya bapak bisa senang dan lebih cepat sembuh bisa didampingi putra yang satu ini. Lalu kalau kembali ke Medan, apa sudah dapet kerja? Belajarnya jurusan apa, dibidang musik juga? Yah, mudah-mudahan segalanya bisa berjalan lancar dan bisa mendapatkan kesempatan mengembangkan kretifitas dan kemampuan sebesar-besarnya demi perkembangan masyarakat dimana anda tinggal. Menjadi seorang pemuda yang sukses berkarier!

Juga setuju kita tidak tenggelam dalam pertengkaran menilai sejarah yang telah lalu, siapa dalang G30S tidak seorang bisa memastikannya, masih terlalu banyak tanda-tanya besar yang belum terjawab jelas bagaimana sesungguhnya itu terjadi. Dan inilah tugas pemuda-pemudi anak bangsa yang bekerja sebagai peneliti sejarah untuk menggali fakta-fakta sesungguhnya, mengungkap segala manipulasi, pemelin-tiran dan pemutarbalikan sejarah yang selama 32 tahun lebih dilakukan penguasa Orba-Soeharto itu.

Lebih penting bagi kita, anak-cucunya tidak meneruskan dendam orang-tua, tidak mewarisi konflik yang lalu. Demikian motto FSAB yang kiranya sangat tepat. Kita bersama-sama membangun hidup baru dengan melepas rasa dendam itu, kalau kita mau bilang itu sebagai kesalahan, juga adalah kesalahan yang telah dilakukan generasi orang-tua yang tidak seharusnya ditanggung oleh anak-cucunya, bukan?! Lalu, ... kita sebagai anak-cucu tidak lagi meneruskan baku-hantam, bunuh-membunuh untuk meneruskan yang namanya balas dendam. Seiring dengan perkembangan dan peningkatan kesadaran budaya dan martabad umat manusia, saya kira cara-cara balas-berbalas dendam yang tidak tepat demikian itu harus diusahakan sedapat mungkin untuk dihentikan. Jutaan rakyat tak berdosa telah jadi korban, jutaan rakyat dengan keluarganya, anak-cucu masih hidup tidak sebagai warga yang normal selama 40 tahun lebih ini. Oleh karenanya, STOP saling bunuh membunuh kita cari jalan keluar untuk hidup bersama didalam suasana baru.

Untuk itu yang terutama pemerintah harus menegakkan HUKUM sebaik-baiknya dinegeri ini. Bisa secara konsekwen menjerat siapa saja pelanggar HUKUM, pelang-gar HAM-berat, yang korupsi, dsb. dst., ... Seandainya masih saja terjadi sebagaimana selama 60 tahun lebih ini, dimana hukum-rimba yang berlaku, amburadullah tatanan masyarakat ini. Kekuatan-kekuatan yang bertarung saling adu-jotos, disini menculik, disana membunuh, disini membunuh 7 orang tanpa proses hukum, disana membalas dengan jutaan rakyat tak berdosa dibunuh juga tanpa proses hukum, ratusan ribu orang boleh dipenjara selama belasan tahun juga tanpa proses hukum, kerusuhan-kerusuhan berbau SARA anti-Tionghoa, peristiwa Malari, Tanjung-periok, Pembunuhan-Misterius, Tragedi Mei'98, Semanggi-I-II, kerusuhan Ambon, Poso, Kalimantan sampai pada peledan Bom Bali, Mariot, Kuningan dan Bali-II baru-baru ini, dan, ... semua pihak menghakimi sendiri. Tanpa kesungguhan dan kemampuan pemerintah menjalankan HUKUM secara baik, pihak-pihak "oposisi" tentu juga akan terus menjalankan aksi dan tindakannya diluar hukum untuk merealisasi apa yang dikehendaki. Penanggung-jawab atas peristiwa-peristiwa pelanggaran HUKUM, pelanggaran HAM jangan biarkan bisa tetap lolos dari jerat HUKUM, tunjukkan kemampuan dan kekonsewkenan aparat HUKUM untuk mentuntas segala kasus pelanggaran HUKUM yang terjadi. Penegakkan HUKUM sebaik-baiknya inilah tantangan terberat setiap pemerintah yang berkuasa.

Bagi pemuda-pemudi anak bangsa ini, hendaknya bisa ber-Prikemanusiaan, bisa memperlakukan setiap umat-manusia sebagai manusia yang harus dihormati, disayangi, dengan tidak mempedulikan segala perbedaan yang ada, ya beda ras, beda suku, beda etnis, beda agama juga beda pandangan politik-idologi sekalipun. Tidak memaksakan paham yang diyakini benar untuk diterima juga pada orang lain, jadi jangan fanatik dalam menerima satu paham ideologi atau agama apa saja. Sekali fanatik, mudah menjerus pada kekerasan untuk menindas, menumpas sekelompok orang yang berbeda paham, begitulah yang terjadi akhir-akhir ini, yang kabarnya dilakukan sekelompok pemuda dalam penutupan-perusakan gereja, perusakan masjid Achmadiyah dsb. itu.

Seandainya pemerintah yang berkuasa benar-benar menegakkan HUKUM dan menunjukkan fungsi HUKUM betul efektif, lalu semua pihak pemuda-pemudi anak bangsa sudah berkesadaran tinggi untuk menjungjung Pri-Kemanusiaan, humanis dan bisa benar-benar memperlakukan setiap umat-manusia sebgai manusia yang harus dihormati dan disayangi, maka tragedi saling bunuh-membunuh, saling merusak, saling bakar, merampok dan memperkosa tidak akan terjadi lagi dibumi Indonesia ini. Satu kehidupan bermasyarakat yang harmonis, satu kehidupan ber-Bhineka Tunggal Ika terwujud dalam kehidupan nyata dengan segalanya berjalan sesuai dengan HUKUM yang berlaku.

Demikian bukanlah satu kemutlakan yang harus dicapai lebih dahulu kesepakatan untuk menyimpulkan dimana kesalahan-kesalahan garis politik Soekarno dan PKI dahulu itu, yang merupakan latar-belakang terjadinya G30S. Tanpa adanya kesim-pulan yang satu, artinya masing-masing orang boleh mempertahankan pendapat dan pendiriannya, selama dia tidak memaksakan pendapatnya pada orang lain, selama dia tetap ber-Prikemanusiaan yang bisa memperlakukan setiap umat-manusia sebagai manusia yang harus dihormati, disayangi, tentu saling bunuh-membunuh tidak akan terjadi lagi.

Mudah-mudahan pendapat saya ini benar, dan pertumpahan darah yang tidak perlu terjadi dengan demikian bisa dihindari. Balas berbalas dendam bisa diakhiri. Dan yang harus bertanggungjawab atas segala penggaran HUKUM bisa terjerat hukum sebagaimana HUKUM yang berlaku adil.

Salam,

********************************

Hutagalung Bambang  wrote:

Fakta-Fakta Keterlibatan PKI Dalam Peristiwa G30S.

Oom Chan yg budiman,

Saya akan mendamping ayah di Singapura, kemudian kembali ke Medan. Untuk sementara saya tidak akan kembali ke London, melainkan mendampingi ayah dan ibu di Indonesia.

Siapa dalang G30S? Saya kira tidak seorangpun yang dapat memastikan, dari bahan2 yang saya pernah baca, ternyata masih banyak perbedaan pendapat mengenai soal ini, masing2 mempunyai alasan sendiri2.

Golongan yg pro PKI menuding Suharto dan CIA yg menjadi dalangnya.

.Golongan yg dirugikan oleh PKI menuding PKIlah yang menjadi dalang G30S.

.Golongan yg bermusuhan dengan PKI juga menuding PKIlah yg menjadi dalangnya.

.Golongan generasi muda terus melakukan studi lebih mendalam.

Oom Chan tampaknya termasuk golongan pertama, ayah saya Bambang Huta-galung termasuk golongan kedua. termasuk golongan ke-4.

Menurut hemat saya, penting, bukannya mencari siapa dalangnya, melainkan bagaimana kita ber-sama2 mencegah terulangnya tragedi nasional yg mengerikan itu.

itu, kita perlu mendalami latar belakang sejarah, latar belakang politik, latar belakang sosial, latar belakang ekonomi yang pada puncaknya meletus menjadi G30S. apa saja yang dilakukan oleh generasi tua angkatan 45, angkatan 55 dan angkatan 66 yang perlu kita simpulkan bersama, berdaya upaya agar jangan mengulangi kesalahan2 semacam itu.

demikian kita baru bisa mencegah terulangnya tragedi nasional seperti G30S.

Hutagalung,

Singapura, 5 Oktober 2005.

*******************************

ChanCT <SADAR@netvigator.com> wrote:

Hallo Richard,

Tetap mengambil liburan menemani bapak di RS? Lalu, kembali ke London atau ikut ke Medan? Mudah-mudahan bapak cepat sembuh dan sehat betul, ya. Permintaan anda agar saya mempelajari dengan baik fakta keterlibatan PKI dalam G30S, tentu sudah saya lakukan jauh-jauh hari sebelumnya. Dan senantiasa akan saya ikuti terus sesuai dengan kemampuan yang ada. Saya termasuk seorang yang berusaha mengikuti secara teliti tulisan-tulisan sekitar G30S yang tetap penuh dengan tanda tanya itu, dan selalu tetap gelap bagaimana kenyataan sesungguhnya yang terjadi.

Tidak pernah menyangkal adanya sementara tokoh PKI yang terlibat langsung dalam G30S, yang tetap menjadi pertanyaan saya adalah sampai dimana sesungguhnya peranan mereka itu, bisakah DN. Aidit yang ketua PKI itu dikatakan dalang G30S? Sungguh masih harus dipertanyakan, karena kenyataan Aidit justru menampakan diri dalam posisi yang pasif, yang tidak layak disebut dalang. Bagaiaman mungkin yang namanya dalang, justru yang diperintah Syam Kamaruzzaman pada saat di Halim subuh pagi 1 Oktober 65 itu, untuk tetap meneruskan penerbangan ke Jawa-tengah. Padahal ada berita yang menyatakan, pada saat Mantan Presiden Soekarno menolak rencana ke Jawa-tengah, DN Aidit juga ingin membatalkan kepergiannya. Dan, ... seandainya DN Aidit, PKI adalah dalang G30S, kenapa tidak bertahan di Jkrt. untuk memberi komando selanjutnya, tapi tunduk pada perintah Syam untuk bersembunyi? Bisakah tindakan DN Aidit yang demikian ini (tunduk perintah Syam dan bersembunyi di Jawa-tengah) sebagai bukti PKI adalah dalang G30S?

Seandainya benar berita DN Aidit tunduk pada perintah Syam, tentu harus dipertanyakan siapa sesungguhnya Syam, yang ketua Biro Khusus bisa berperan memerintah DN Aidit yang justru Ketua PKI itu? Sementara orang menyatakan Syam double intelinjen, dia bekerja untuk PKI tapi juga bekerja untuk AD, bahkan juga CIA. Dan kalau, kita perhatikan lagi bagaimana kedekatan Syam pribadi dengan jenderal Soeharto yang sudah tergalang sejak jaman Jogya tahun 46-48 itu, kemudian melihat kedekatan/keakraban jenderal Soeharto dengan tokoh-tokoh teras G30S, dari Letkol. Untung Samsoeri, Kol. Latief, Brigjen Soepardjo tentu orang akan cende-rung menyatakan jenderal Soeharto-lah dalang G30S sesungguhnya; Begitu-lah kekuatan-kekuatan pasukan yang digunakan G30S, Yon-434 Diponegoro dan Yon-530 Brawijaya, adalah pasukan siap tempur yang langsung didatangkan ke Jakarta oleh jenderal Soeharto sendiri, tapi anehnya, pasukan ini pula yang digunakan untuk menindas G30S di Halim. Oleh karena itu, tidak aneh Soebandrio menyatakan G30S hanyalah rekayasa jenderal Soeharto dalam rangka kupdetat-merangkak, dan berhasil dengan baik.

Mengingat ketika itu, situasi perang-dingin yang sedang panas-panasnya, bukan mustahil Amerika dengan CIA-nya pasti berperanan untuk membasmi komunis dan menjungkelkan presiden Soekarno yang terlalu "kiri" itu. Yang perlu diselidiki lebih lanjut, tentu adalah sampai dimana jenderal Soeharto digunakan oleh CIA sebagai kuda tunggang pengganti jenderal Nasution. Jadi, sementara analisa ada benarnya, G30S hanyalah satu gerakan buatan CIA sebagai jebakan yang dirancang untuk gagal, sebagai alasan untuk menggebuk dan menumpas PKI saja. Dan itulah yang telah terjadi dan bisa kita lihat jelas, semua inisiatif dilakukan secara cekatan oleh jenderal Soeharto.

Demikian, saya setuju dalam langkah perjuangan selanjutnya, janganlah main basmi-membasmi, bunuh membunuh lagi. Korban rakyat tak berdosa sudah terlalu banyak bergelimpangan karena kesalahan itu. Perlakukanlah setiap umat-manusia sebagai manusia yang harus dihormati dan disayangi. Jangan lagi kita menganggap diri-sendiri yang manusia, yang paling benar dan orang lain yang beda-pendapat, beda agama, dan beda politik-ideologi sebagai setan, sebagai musuh yang harus dibasmi, dibunuh. Jangan lagi! Bersatulah bangsa ini dengan lebih baik lagi mewujudkan Bhineka Tunggal Ika dalam kehidupan nyata bermasyarakat.

Juga setuju dendam orang-tua tidak seharusnya kita warisi, orang tua dimasa lalu saling baku-hantam, kita dan anak-cucunya harus bisa menempuh kehidupan barunya sendiri, sebagai anak-bangsa yang bersatu-padu untuk membangun masyarakat adil dan makmur. Tetapi ingat, generasi muda harus terus berusaha menegakkan HUKUM sebaik-baiknya, pelanggaran HUKUM, kesalahan-kesalahan pelanggaran HAM-berat sekalipun sudah lewat 40 tahun lebih, tetap harus tergugat HUKUM, tidak ada masalah kedaluwarsa. Sekarang belum ada kemampuan untuk itu, tapi harus diperjuangkan adanya kejernihan dan keadilan sebaik-baiknya secara HUKUM. Tidak membiarkan lewat begitu saja, setelah terjadi pembunuhan, penganiaya, penangkapan begitu banyak orang tidak berdosa, yang bertanggung jawab harus diadili dan ada kejelasan HUKUM. Dan tuntutan keadilan, penegakkan HUKUM demikian ini sekali-kali bukan balas-dendam.

*************** 0 0 0 0 0 0******************

Hutagalung Bambang wrote :

Fakta-Fakta Keterlibatan PKI Dalam Peristiwa G30S.

Hong Gie yg budiman,

Terima kasih atas kiriman fakta2 mengenai keterlibatan PKI tokoh2nya dalam G30S, dengan demikian saya mendapat gambaran yang lebih luas mengenai tragedi nasional yang paling banyak menelan korban jiwa manusia. dalam sejarah nasional kita.

Generasi muda sekarang dan seterusnya bisa menarik pelajaran yang berharga, jangan mengulangi kesalahan para pendahulunya, jangan sedikit2 main ganyang, main basmi, main bantai satu sama lain. Dendam orang tua kita jangan dibawa ke generasi baru, hapuskan semua fikiran untuk balas dendam, hapuskan semua fikiran untuk menghukum lawan politiknya. Bangsa Indonesia membutuhkan persatuan, sekali lagi persatuan dari seluruh bangsa tanpa mem-beda2kan suku, agama, ras dan golongan.

Ada semboyan ekstrim yang berbunyi : mempersatukan seluruh kekuatan yang revolusioner. semacam ini harus dimasukkan ke dalam museum sejarah. Sebab akan membikin dua golongan saling bantai lagi. Golongan yang merasa dirinya golongan revolusioner berniat membasmi yang dikategorikan kontra revolusioner, dan sebaliknya golongan yang merasa dirinya mau dibasmi, lalu buru2 dengan seribu satu macam alasan membasmi golongan yang menepuk dadanya sebagai golongan yang revolusioner. Inilah yang kita saksikan dalam tragedi nasional 1965!

 Juga semboyan : basmi setan kota, basmi setan desa harus dijadikan pelajaran sejarah, apapun bentuknya, apapun alasannya jangan menepuk dirinya sebagai sedangkan golongan lain sebagai setan

Revolusi kebudayaan yg dipimpin oleh Mao, ada semboyan BASMI SEMUA SETAN DAN SILUMAN, belakangan terbukti yang disebut setan dan siluman ternyata adalah kader2 yang salah cuma sepeleh saja. Tapi sudah dihabisi nyawanya, mati konyol.

Bangsa Indonesia adalah manusia, semua harus bersatu. Dalam menghadapi perbedaan golongan, harus menempuh jalan damai. jalan konstitusionil, jalan musyawarah. mau demo (unjuk rasa) boleh2 saja, tapi harus secara tertib, selalu waspada terhadap provokator yang mau memancing ikan di air keruh. yang sering mengubah demo damai menjadi demo berdarah dan merusak (main bakar, main jarah, main bunuh dll yg anarkis).

Dulu, harap Oom Chan juga pelajari fakta2 yang dikirim oleh Oom Hong Gie ini. Jangan a priori terhadap fakta2 yang berbeda dengan pendapat sendiri.

Hutagalung,

Singapura 4 Oktober 2005.

***********************************

"ChanCT" SADAR@netvigator.com wrote :

Sahabat-sahabat sekalian,

yakin bahwa masalah G30S benar-benar adalah masalah sejarah yang penuh dengan tanda-tanya besar, yang sampai sekarang masih sangat sulit mendapatkan jawaban yang benar. Satu peristiwa berdarah terberat dalam sejarah Indonesia, dan akibat hanya memperkenankan "kebenaran" tunggal mengkaitkan PKI dan menuduh PKI sebagai dalang G30S selama 32 tahun kekuasaan Orba Soeharto, dengan dimusnahkannya banyak fakta data-data yang ada, juga dibunuh lebih dahulu tokoh-tokoh yang berperan, maka untuk mengungkap bagaimana kejadian 40 tahun itu sesungguhnya menjadi lebih sulit lagi. Pemuda-pemudi ahli sejarah-pekerja sejarah harus kerja lebih keras lagi untuk menggali dan menemukan fakta-fakta baru untuk pelurusan sejarah.

diskusi kali ini yang dimulai dengan "Siapa Keblinger" menjadi lebih rumit untuk dilanjutkan, karena yang muncul mengajukan pendapat, baik Pak Bambang Hutagalung maupun Maria Harsono, merupakan orang yang menyembunyikan iden-titas sesungguhnya dan berada didalam milist HKSIS, sedang pendapat sahabat-sahabat lain, Pak Asahan Aidit, Pak Samiaji, Pak Harsutedjo dan Pak Haryo berada diluar milist HKSIS. Sekalipun saya tetap menyanggupi untuk selalu meneruskan, menjadi penghubung milist dimana sahabat-sahabat tergabung

Saya merasa aneh, di-era reformasi telah bergulir 7 tahun, dimana orang lebih banyak mulai bicara dengan menemukan fakta-fakta baru yang mengungkap kemu-nafikan, pemelintiran dan pemalsuan sejarah G30S, pada saat orang lebih banyak mulai curiga atas tuduhan PKI dalang G30S, pada saat orang lebih banyak justru mulai mencurigai CIA dengan jenderal Suharto sebagai kuda-tunggang adalah dalang G30S sesungguhnya, sebaliknya pak Bambang yang berhasil kabur keluar-negeri, juga Maria Harsono yang sekarang menetap di HK, malah menjadi berpendapat PKI-lah dalang G30S. Dan bahkan menuduh tuntutan penegakkan HUKUM hanyalah pelampiasan nafsu dendam pada jenderal Suharto.

Juga negeri ini benar-benar harus berusaha menegakkan HUKUM sebaik-baiknya, tidak membiarkan terus hukum-rimba yang berlaku. Hanya dengan demikian kehidu-pan tata negeara bisa berlangsung normal, tentram dan sejahtera, semua berlang-sung didalam jalur HUKUM yang berlaku. Pembunuhan atas 7 jenderal dilakukan tanpa proses HUKUM, penanggung-jawabnya harus dituntut HUKUM. Harus diusut secara baik siapa yang harus bertanggungjawab atas peristiwa itu, dari rencana penculikan sampai perubahan komando dari menghadapkan jenderal-jenderal itu pada Presiden Soekarno berubah menjadi dibunuh. Kenapa berubah dan siapa yang memerintah bunuh saja. Kemudian peristiwa-peristiwa selanjutnya, siapa sesung-guhnya yang harus bertanggung jawab atas pembunuhan tokoh-tokoh utama PKI, dari DN Aidit, Lukman, Nyoto, yang juga dilakukan tanpa proses HUKUM. Dan, yang lebih parah lagi penanggung-jawab pembunuhan jutaan rakyat tak berdosa dilancar-kan juga diluar HUKUM, penangkapan atas ratusan ribu rakyat yang tidak tahu apa-apa sampai belasan-puluhan tahun juga tanpa proses HUKUM telah dilakukan, kemudian memberlakukan dosa - warisan pada jutaan keluarga, anak-cucu Tapol yang berlangsung sampai sekarang, siapa yang harus bertanggung-jawab? Semua kebiadadan, pelanggaran HAM-berat demikian ini, tapi penanggung-jawabnya selama lebih 40 tahun ini tidak juga terjerat HUKUM, lalu yang menuntut keadilan dan didtegakkan HUKUM malah dituduh bernafsu balas dendam.

Bangsa ini sedang sakit, negeri ini sudah berubah menjadi negeri-maling bahkan penyamun. Inilah tantangan berat pemerintah yang berkuasa untuk membenahinya. Mentalitet pejabat-pejabat sudah begitu bobroknya, tidak hanya Menteri Agama sebagai wilayah suci bisa terlibat korupsi, bahkan penjaga gawang penegakkan keadilan, Mahkamah Agung juga terlibat penyuapan. Lalu, bagaimana HUKUM bisa tegak dan terlaksana baik, kalau MA saja sudah bisa di-"beli" untuk memenangkan satu kasus perkara, ya?! Dan akan menjadi lebih celaka, seandainya rakyat menuntut penegakkan HUKUM dituduhnya bernafsu balas dendam? Sungguh jaman-edan! Jadi, memang masalahnya masih terlalu berat dan cukup rumit. Tapi tidaklah karena itu, lalu kita boleh dan bisa membiarkan hukum-rimba yang terus berlaku. Sesuai dengan era reformasi, tuntutan lebih keras harus dilakukan untuk mempercepat reformasi bergulir, reshuffle kabinet harus dipercepat, SBY-JK harus lebih tegas menindak pejabat-pejabat tidak becus, yang nyeleweng.

Salam,

ChanCT

***********************

From: maria harsono

Bambang yth,

belum pernah jumpa muka, tapi saya sudah sering membaca email Oom dirumah teman saya. Oom dan ayah saya, sama2 mantan anggota Pemuda Rakyat, sama2 termasuk golongan yang kecewa terhadap ketololan PKI yang mendatangkan musibah nasional 1965.

setuju usul Oom, agar generasi tua (yang masih hidup), apalagi generasi muda semuanya jangan menaruh dendam2an lagi, apalagi bernafsu mau menegakkan HUKUM segala macam untuk menyeret lawannya masuk penjara. Taro kata Suharto masuk penjara, apakah 3 juta manusia yang mati akan hidup lagi, atau yang dulunya mati dengan mata mendelik sekarang bisa memejamkan matanya? Toh fantastis sekali bukan?

kita wujudkan REKONSILIASI NASIONAL tanpa syarat,

padu untuk memberi amal kepada nusa dan bangsa, untuk mengakhiri kemiskinan dan  keterbelakangan tanahairkita.

Indonesia sudah terlalu banyak pengorbanannya, yang mereka butuhkan adalah kemakmuran, bukannya saling gontok2an antara golongan politik yang berbeda.

masalah siapa dalang G30S dlsb diurus oleh para pakar sejarah, daripada kita berdebat tak habis2nya, tetap tidak ada kesatuan pendapat, sebab kita semua kekurangan bahan2, kekurangan saksi2, cuma berdasarkan buku yg ditulis secara subjektif oleh pengarangnya, berdasarkan pengalaman pribadi yang sepotong2. ayah saya juga sangat subjektif, banyak yang beliau tak ketahui, meskipun ketika kejadian itu beliau berada di Jakarta. Apalagi mereka2 yang ketika kejadian itu terjadi berada di luar Indonesia. Betul nggak Oom Chan dan pendapat pak Asahan?

Harsono, Hongkong, 10 Okt. 05

**************************

Hutagalung Bambang <bambanghutagalung1942@yahoo.co.uk>  wrote:

duluan sudah fatal kesalahannya, merupakan avonturisme dalam bidang politik dan militer, ini sudah disimpulkan oleh PB CC PKI dalam Otokritiknya pada tahun 1966, yang tidak sempat membaca Otokritik PB CC PKI ini bisa membuka google.com, carilah dokumen : PLEDOI SUDISMAN DI DEPAN MAHMILUB.

membakar rumah sendiri, bukannya aktif memadamkan kebakaran, melainkan membiarkan orang lain merampoki hartabendanya, membunuhi anggota keluarga-nya. Itulah yang dilakukan oleh PKI yang mengeluarkan Statement 2 Oktober 1965 yang dimuat dalam Harian Rakyat yg dikepalai oleh Nyoto (orang ketiga dalam jajaran pimpinan PKI). Statement ini hakekatnya melarang anggota dan simpatisan PKI yg berjumlah 20 juta itu melakukan perlawanan (agar jangan terprovokasi) jika diserang oleh lawan2 politiknya yang dikategorikan sebagai 3 setan kota dan 7 setan desa. Inilah DOSA BESAR PKI YANG TAK DAPAT DIMAAFKAN. yang telah mengorbankan para pengikutnya sampai 3 juta mati dibunuh secara kejam oleh 3 setan kota dan 7 setan desa. dan jutaan lagi yang masih hidup menderita penyiksaan lahir batin sebagai warganegara kelas kambing. Jika saya tidakkabur ke luar negeri dan mengganti semua identitas saya, nasib saya pasti akan konyol karena ketololan pimpinan PKI. dapat memahami mengapa ayahanda dik Maria Harsono, segera kabur dari Jakarta, kemudian menyatakan talak tiga kepada Pemuda Rakyat dan PKI, setelah membaca apa yang dinamakan Otokritik PB CCPKI yang mengibarkan tinggi2 Panji Merah Fikiran Mao Tjetung, yg dilukiskan sebagai puncak tertinggi Marxisme-Leninisme zaman sekarang, kemudian berdasarkan Fikiran Mao itu, sisa2 PKI melakukan pemberontakan bersenjata di Blitar Selatan dan Kalimantan Barat, yang kesemuanya merupakan rontaan sekarat yang membikin tamatnya riwayat PKI di Indonesia untuk se-lama2nya.

mendesak dewasa ini adalah masalah menuntut pemerintah Indonesia supaya memberi amesti nasional kepada seluruh bekas pengikut dan simpatisan PKI, sebab merekapun merupakan korban ketololan atasannya. semuanya matanya buta, tertipu oleh propaganda muluk2 dari PKI pada jaman Aidit (1951-1965).

sisa2 PKI yang masih dendam kesumat kepada Suharto dengan orbanya, saya serukan agar menghapuskan dendam ini untuk se-lama2nya, hentikan semua propaganda menghujat pak Harto, barulah rekonsiliasi nasional bisa terwujud. barulah yang nyangkut di Eropa bisa kembali ke Indonesia dan dipulihkan kewarga-negaraannya. usul saya ini dipertimbangkan oleh pak Asahan Aidit dan semua kawan2 sehaluannya di Eropa.

semua dendam kesumat! Bersatulah seluruh bangsa Indonesia untuk membangun masyarakat yang kuat dan makmur!

Hutagalung, Singapura 10 Oktober 2005.

************** 0 0 0 0 0 0 0 ************

SEJARAH TAHUN 1965 YANG  TERSEMBUNYI

Oleh Prof. Dr. W.F. Wertheim

Para hadirin yang terhormat!

Saya minta ijin untuk, sebelum mencoba memberi analisa tentang peristiwa 1965, lebih dahulu menceritakan bagaimana terjadinya bahwa saya, walaupun mata pelajaran saya sosiologi, lama kelamaan mulai merasa diri sebagai pembaca suatu detective story yang cari pemecahan suatu teka-teki.

Dalam tahun 1957 saya bersama isteri saya mengajar sebagai guru besar tamu di Bogor. Saya pernah bertemu dengan ketua PKI Aidit dan beberapa tokoh lain dalam pimpinan partai. Aidit menceritakan tentang kunjungannya ke RRC, baru itu; dari orang lain saya dengar bahwa Mao Zedong bertanya pada Aidit: "Kapan kamu akan mundur ke daerah pedesaan?"

Ucapan itu saya masih ingat waktu dalam tahun 1964 saya terima kunjungan di Amsterdam dari tokon terkemuka lain dari PKI, Nyoto, yang pada waktu itu ada di Eropa untuk menghadiri suatu konperensi di Helsinki. Saya mengingatkannya bahwa keadaan di Indonesia pada saat itu mirip sekadarnya kepada keadaan di Tiongkok dalam tahun 1927, sebelum kup Ciang Kaisyek. Pendapat saya ialah bahwa ada bahaya besar bahwa militer di Indonesia juga akan merebut kekuasaan. Saya anjurkan dengan keras supaya golongan kiri di Indonesia mempersiapkan diri untuk perlawanan dibawah tanah, dan mundur ke udik. Jawaban Nyoto ialah bahwa saat bagi militer untuk dapat rebut kekuasaan sudah terlambat. PKI telah terlalu kuat baik dalam badan perwira maupun dalam badan bawahan tentara dan angkatan militer yang lain. Saya tidak berhasil meyakinkan Njoto.

Pagi 1 Oktober '65 kami dengar siaran melalui radio tentang formasi Dewan revolusi di Jakarta. Sahabat saya, Prof. De Haas menelpon saya dan menyatakan: "Itu tentu revolusi kiri!" Saya menajawab: "Awas, menurut saya lebih masuk akal: provokasi!". Pada tanggal 12 Oktober kami dengar bahwa Jendral Suharto,yang belum kenal kami namanya, telah berhasil tangkap kekuasaan. De Haas telepon saya lagi, dan mengatakan: "Saya takut mungkin kemarin Anda benar!"

Seminggu sesudahnya saya terima kunjungan dari kepala sementara kedutaan RRC di Den Haag. Ia rupanya memandang saya sebagai ahli politik tentang Indonesia, dan ia hendak mengetahui: "Apa yang sebenarnya situasi politik di Indonesia sekarang?" Jawaban saya ialah: "Tentu Anda sebagai orang Tionghoa dapat mengerti keadaan! Sangat mirip kepada yang terjadi di Tiongkok dalam tahun 1927 waktu Ciang Kaisyek mulai kup kanan dengan tentaranya, dan komunis kalah, di Syanghai, dan lantar di Hankau (Wuhan) dan di Canton (Guangzhou)". Ia tidak mau setuju.

Di bulan Januari tahun 1966 saya terima dari beberapa rekan yang saya kenal, yang mengajar di Cornell Univesity di A.S., suatu 'Laporan Sementara' tentang peristiwa September-Oktober di Indonesia. Mereka sangat menyangsikan apakah peristiwa itu benar suatu kup komunis, seperti dikatakan oleh penguasa di Indoensia dan oleh dunia Barat. Yang terima laporan itu, boleh memakai bahannya (begitu mereka tulis kepada saya), tetapi untuk sementara tanpa menyebut sumbernya, oleh karena mereka masih mencari bahan tambahan, dan meminta reaksi dan informasi lagi.

Dengan mempergunakan bahan dari laporan Cornell itu, saya menulis suatu karangan yang dimuat dalam mingguan Belanda "De Groene Amsterdammer" pada tanggal 19 Februari 1966, dengan judul "Indonesia berhaluan kanan" Dalam kara-ngan itu saya tanya: mengapa di dunia Barat sedikit saja perhatian terhadap pembunuhan massal di Indonesia, kalau dibanding dengan tragedi lain di dunia, yang kadang-kadang jauh lebih enteng daripada yang terjadi di Indonesia baru-baru ini? Barangkali alasannya bahwa pandangan umum seolah-olah golongan kiri sendirilah yang bersalah - apakah bukan mereka sendiri yang mengorganisir kup 30 September dan yang bersalah dalam pembunuhan 6 jendral itu? Maka dalam kara-ngan itu saya mencoba memberi rekonstruksi peristiwa-peristiwa dan menarik kesimpulan bahwa sedikit sekali bukti tentang golongan PKI bersalah dalam peris-tiwa itu. Saya juga tambah bahwa cara perbuatan dengan menculik dan membunuhi jenderal tidak mungkin berguna untuk PKI - jadi salah mereka tidak masuk akal. Lagi hampir tidak ada persiapan dari golongan kiri untuk menghadapi situasi yang akan muncul sesudah kup. Dalam karangan itu saya juga menyebut kemiripan kepada peristiwa di Shanghai dalam tahun 1927, yang juga sebenarnya ada kup dari golongan reaksioner.

Kesimpulan saya dalam karangan di "Groene Amsterdammer" itu: “Terminologi resmi di Indonesia masih adalah kiri, akan tetapi jurusannya adalah kanan".

Kemudian, dalam bulan Februari tahun '67, Mingguan Perancis "Le Monde" mengumumkan wawancara dengan saya. Dalam wawancara saya bertanya: "Mengapa Pono dan Sjam, yang rupanya tokoh penting dalam peristiwa 65 itu, tidak diadili? Dikatakan dalam proses yang telah diadakan, misalnya proses terhadap Obrus Untung, bahwa mereka itu orang komunis yang terkemuka. Apa yang terjadi dengan mereka itu, khususnya dengan Sjam, yang agaknya seorang provokatir, yang pakai nama palsu?"

Mencolok mata bahwa beberapa minggu sesudah wawancaranya itu ada berita dari Indonesia bahwa Sjam, yang namanya sebenarnya Kamaruzzaman, ditangkap. Saya dengar kabar itu di radio Belanda, pagi jam 7. Dikatakan bahwa Sjam itu sebagai seorang Double agent! Saya ingin dengar lagi siaran jam 8 diulangi bahwa Sjam ditangkap, tetapi kali ini TIDAK ditambah bahwa ia double agent! Rupanya dari kedutaan Indonesia ada pesan supaya istilah itu jangan dipakai! Tetapi saya dapat Sinar Harapan dari 13 Maret '67, dan di sana ada cerita tentang cara Sjam itu ditangkap. Dan judul berita itu: “Apakah Sjam double agent?" Tetapi sesudahnya di pers Indonesia istilah double agent itu tidak pernah diulangi lagi.

Dalam semua proses di mana Sjam muncul sebagai saksi atau terdakwa, Sjam selamanya dilukiskan sebagai seorang komunis yang sejati, yang dekat sekali dengan ketua Aidit. Ia selalu MENGAKU bahwa dia yang memberi semua perintah dalam peristiwa 1 Oktober, tetapi ia selalu tambah bahwa yang sebenanrya memberi perintah itu Aidit yang juga ada pada hari itu di Halim, dan yang sebenarnya menurut Sjam dalang dibelakang segala yang terjadi.

Tentu Aidit tidak dapat membela diri dan membantah segala bohong dari Sjam, oleh karena ia dibunuh dalam bulan November 1965 tanpa suatu proses, ditembak mati oleh Kolonel Jasir Hadibroto. Begitu juga pemimpin PKI lain, seperti Njoto dan Lukman, tidak dapat membella diri di pengadilan. Tentulah segala eksekusi tanpa proses itu membantu Orde Baru dalam menyembunyikan kebenaran. Sudisman diadili, tetapi pembelaannya tidak mendapat kemungkinan untuk mengajukan hal-hal yang melepaskan PKI dari sejumlah tuduhan: ia dipaksa untuk mencoret bagian tentang hal itu dari pleidoinya!

Waktu Sjam kedapatan sebagai double agent yang sebagai militer masuk kedalam PKI untuk mengintai, saya mulai menduga pula bahwa Suharto sendiri mungkin terlibat dalam permainan-munafik. Pada tanggal 8 April 1967 di mingguan "De Nieuwe Linie" dimuat lagi wawancara dengan saya. Dalam wawancara ini saya telah menyebut kemungkinan bahwa "kup" dari 1 Oktober 1965 adalah satu provokasi dari kalangan perwira; dan waktu itu saya telah TAMBAH bahwa Suhartolah yang paling memanfaatkan kejadian-kejadian. Saya mengatakan begitu:

"Aneh sekali: kalau semua itu akan terjadi di suatu cerita detektive, segala tanda akan menuju kepada dia, Suharto, paling sedikit sebagai orang yang sebelumnya telah punya informasi. Misalnya setahun sebelum peristiwa 65, Suharto turut menghadiri pernikahan Obrus Untung yang diadakan di Kebumen. Untung dahulu menjadi orang bawahan Suharto di tentara. Lagi, dalam bulan Agustus tahun 65, Suharto juga bertemu dengan Jenderal Supardjo, di Kalimantan. Dan mereka, Untung dan Supardjo, telah main peranan yang utama dalam komplotan. Aneh lagi, bahwa Suharto tidak ditangkap dalam kup, dan malahan KOSTRAD tidak diduduki dan dijaga pasukan yang memberontak, walaupun letaknya di Medan Merdeka dimana banyak gedung diduduki atau dijaga. Semua militer mengetahui bahwa kalau Yani tidak di Jakarta atau sakit, Suhartolah sebagai Jenderal senior yang mengganti-kannya. Aneh juga bahwa Suharto bertindak secara sangat efisien untuk menginjak pemberontakan, sedangkan grup Untung dan kawannya semua bingung." Wawan-cara itu saya akhiri dengan mengatakan: "Tetapi sejarahpun lebih ruwet dan sukar daripada detective-story".

Begitulah pendapat saya di tahun 1967.

Tetapi dalam tahun 1970 terbit buku Arnold Brackman, jurnalis A.S. yang sangat reaksioner; judulnya "The Communist Collapse in Indonesia". Di halaman 100 Brackman menceritakan isi suatu wawancara dengan Soeharto, agaknya dalam tahun 1968 atau 1969, tentang suatu pertemuan Suharto dengan Kolonel Latief, tokoh yang ketiga dari pimpinan kup tahun 65. Isinya:

"Dua hari sebelum 30 September anak lelaki kami, yang umurnya 3 tahun, dapat celaka di rumah. Ia ketumpahan sup panas, dan kami dengan buru-buru perlu mengantarkannya ke rumah sakit. Banyak teman menjenguk anak saya di sana pada malam 30 September, dan saya juga berada di rumah sakit. Lucu juga kalau diingat kembali. Saya ingat Kolonel Latief datang ke rumah sakit malam itu untuk menanyakan kesehatan anak saya. Saya terharu atas keprihatinannya. Ternyata kemudian Latief adalah orang terkemuka dalam kejadian yang sesudahnya. Kini menjadi jelas bagi saya malam itu Latief ke rumah sakit bukan untuk menjenguk anak saya, melainkan sebenarnya UNTUK MENCEK SAYA. Ia hendak tahu betapa genting celaka anak saya dan ia dapat memastikan bahwa saya akan terlampau prihatin dengan keadaan anak saya. Saya tetap di rumah sakit sampai menjelang tengah malam dan kemudian pulang ke rumah".

Begitulah kutipan dari buku Brackman tentang wawancaranya dengan Suharto.

Untuk saya pengakuan ini dari Suharto, bahwa ia bertemu dengan Kolonel Latief kira-kira empat jam sebelum aksi terhadap 7 jenderal mulai, sungguh merupakan 'rantai yang hilang' - the missing link dalam detective story. Hal ini dengan jelas membuktikan hubungan Suharto dengan tokoh utama dalam peristiwa tahun 1965.

Tentu Latief, yang pergi ke R.S. Gatot Subroto, yaitu Rumah Sakit Militer, 3 atau 4 jam sebelum serangan terhadap rumah-rumah 7 jenderal mulai, maksudnya untuk menceritakan pada Suharto tentang rencana mereka - tetapi sukar membuktikan itu selama Suharto berkuasa, dan Latief dalam situasi orang tahanan. Hanya satu hal yang kurang terang. Mengapa Suharto menceritakan pada Brackman tentang pertemuan ini? Agaknya ada orang yang memperhatikan kedatangan Latief ke rumah sakit. Oleh karena itu Suharto merasa perlu memberi alasan kunjungan itu yang dalam dipahami: Latief mau periksa apakah Suharto begitu susah oleh karena keadaan sehingga ia tak mungkin bertindak pada esok harinya!

Pengakuan Suharto itu menjadi untuk saya kesempatan untuk mengumumkan karangan di mingguan "Vrij Nederland" pada tanggal 29 Agustus 1970, dengan judul "De schakel die ontbrak: Wat deed Suharto in de nacht van de staatsgreep?" (Rantai yang hilang: apa yang diperbuat Suharto pada malam kup?). Dalam karangan itu saya menguraikan segala petunjuk bahwa Suharto benar terlibat di dalam peristiwa tahun 65. Karangan ini dimuat satu hari sebelum Suharto datang ke Belanda untuk kunjungan resmi - kunjungan yang gagal samasekali. Karangan yang serupa itu juga saya umumkan dalam bahasa Inggris di dalam majalah ilmiah "Journal of Contempo-rary Asia" tahun 1979, dengan judul: "Suharto and the Untung Coup: The Missing Link".

Waktu saya mengumumkan dua karangan itu, saya belum mengetahui bahwa dalam wawancara lain, sebelum bulan Agustus 1970 itu, Suharto sekali lagi menyebut pertemuannya dengan Kolonel Latief itu - tetapi kali ini dengan nada yang sangat berlainan. Wawancara itu dimuat dalam mingguan Jerman Barat, "Der Spiegel", tanggal 27 Juni, halaman 98. Wartawan Jerman itu bertanya: "Mengapa tuan Suharto tidak termasuk daftar jenderal-jenderal yang harus dibunuh?" Jawaban Suharto yaitu: "Pada jam 11 malam Kolonel Latief, seorang dari komplotan kup itu, datang ke rumah sakit untuk membunuh saya, tetapi nampak akhirnya ia tidak melaksanakan rencananya karena tidak berani melakukannya di tempat umum." Masa, heran - seolah-olah Kolonel Latief ada rencana untuk membunuh Suharto, 4 jam sebelum aksi terhadap 7 jenderal yang lain akan dimulai, yang tentu berakibat seluruh komplotan akan gagal! Kebohongan Suharto itu suatu bukti lagi bahwa Suharto mau menyembunyikan apa-apa, dan cari akal untuk luput dari persangkaan ia terlibat dalam kup!

Sedangkan tokoh lain dari komplotan, sebagai Obrus Untung, Jenderal Supardjo dan Mayor Sudjono sudah lama terkena hukuman mati dan diekseskusi, Kolonel Latief selama lebih dari 10 tahun tidak diadili. Alasan yang disebut oleh pemerintah, yaitu bahwa ia 'sakit-sakitan' dan tidak dapat menghadiri sidang pengadilan. Benar bahwa ia kena luka berat di kaki waktu tertangkap; tetapi kawannya di penjara mengatakan bahwa ia sudah lama dapat menghadap di sidang sebagai saksi atau terdakwa.

Akhirnya, dalam tahun 1978 sidang dalam perkara Latief mulai. Dalam eksepsinya dari tanggal 5 Mei, Latief telah memberi keterangan, bahwa ia besama keluarganya berkunjung di rumah Suharto dengan dihadiri Ibu Tien, dua hari sebelum tanggal 30 September; ia juga menceritakan bahwa ia mengunjungi Suharto pada malam 30 September di Rumah Sakit Militer. Ia menerangkan bahwa ia, Obrus Untung dan Jenderal Supardjo, yang baru pulang dari Kalimantan, bertiga pimpinan militer dari aksi keesokan harinya, berkumpul di rumahnya pada jam 8 untuk berunding. Mereka memutuskan untuk malam itu juga menemui Suharto, untuk memperoleh dukungan-nya dalam rencana. Latief mengusulkan supaya mereka akan bertiga menghadap Suharto, tetapi Untung tidak berani, dan mereka akhirnya mengutus Latief oleh karena ia yang paling dekat dengan Suharto. Untung dan Supardjo masih punya urusan lain yang penting.

Latief telah menjadi bawahan dari Suharto waktu Jogya diduduki Belanda, tahun 1949. Malahan, menurut keterangan Latief dalam eksepsinya, waktu serangan ke Jogya pada tanggal 1 Maret 1949, dengan Jogya diduduki pasukan Republik selama 6 jam, bukan Suharto yang sebenarnya masuk Jogya melainkan Latief sendiri! Waktu Latief pulang ke komandonya di pegunungan bersama grupnya, Suharto bersama ajudannya sedang makan soto! Pada waktu komando Mandala yang dibawah komando Suharto, Latief menjadi kepala intellijen dari Komando di Makasar.

Dalam eksepsinya Latief dengan terang menjelaskan bahwa waktu ia bertemu dengan Suharto di rumah sakit, ia menceritakan padanya seluruh rencana untuk malam itu. Ia minta pengadilan supaya Suharto dan istrinya akan dipanggil sebagai saksi. Putusan pengadilan: tidak, karena kesaksiannya tak akan 'relevan'.

Dalam pledoinya yang tertulis Latief mengulangi lebih jelas lagi tentang pembicaraannya di rumah sakit. Dia menerangkan: "Setelah saya lapor kepada Jenderal Suharto mengenai Dewan Jenderal dan lapor pula mengenai Gerakan, Jenderal Suharto menyetujuinya dan tidak pernah mengeluarkan perintah melarang" (hal. 128). Pledoi dan Eksepsi Latief kami punya seluruhnya dalam bahasa Indonesia. Dalam pers Indonesia segala keterangannya tentang pertemuan dengan Suharto itu sama sekali tidak diumumkan dan tidak diperhatikan.

Yang paling mencolok mata, yaitu bahwa Latief tidak dapat hukuman mati, walaupun ia tokoh no. 2 dalam komplotan menculik jenderal. Ia hanya dapat hukuman penjara selama hidup. Mengapa begitu? Untuk saya dari mulanya jelas bahwa keterangan yang lebih sempurna lagi disimpan di suatu tempat DILUAR Indonesia, dengan pesan supaya lantas diumumkan kalau Laatief akan dibunuh! Suharto agaknya takut kalau kebenaran tentang pertemuan dengan Latief akan diumumkan! Dalam otobiografinya ia bohong sekali lagi: ia menceritakan bahwa ia bukan BERTEMU dengan Latief di rumah sakit, melainkan hanya lihat dari ruangan di mana anaknya dirawat dan di mana ia berjaga bersama Ibu Tien, bahwa Latief jalan di koridor melalui kamar itu! Siapa sudi percaya?

Juga aneh sekali bahwa Suharto, menurut keterangannya sendiri, jam 12 malam waktu keluar dari rumah sakit, bukan terus mencoba memberikan tanda berwaspada kepada jenderal-jenderal kawannya yang dalam tempo tiga atau empat jam kemudian akan ditimpa nasib malang, melainkan terus pulang ke rumah untuk tidur!

Hal yang menarik yaitu bahwa Kolonel Latief beberapa waktu silam telah meminta pada Suharto supaya hukumannya dikurangi. Dalam Far Eastern Economic Review dari 2 Agustus tahun ini (1990) diberitahukan bahwa memoirenya disimpan di satu bank - entah di mana.

Jadi, telah agak tentu bahwa Suharto terlibat dalam peristiwa 65 dengan berat. Menurut fasal 4 dari Keputusan Kepala Kopkamtib bertanggal 18 Oktober tahun 1968, dalam Golongan A yang paling berat termasuk semua orang yang terlibat dengan langsung, di antaranya dalam grup itu juga segala orang yang mempunyai pengetahuan lebih dahulu terhadap rencana kup dan yang lalui dalam melapor kepada yang berwajib. Jadi, Suharto pada malam itu seharusnya mesti melapor paling sedikit kepada Jenderal Yani! Dan tentu juga kepada Jenderal Nasution.

Artinya bahwa Suharto jauh lebih jelas 'terlibat' dalam peristiwa 1 Oktober '65 daripada semua korbannya yang selama 10 tahun atau 14 tahun ditahan di penjara atau di kamp konsentrasi seperti di pulau Buru, dengan alasan bahwa mereka terlibat 'tidak langsung' dalam peristiwa 30 S!

Artinya bahwa Suharto jauh lebih jelas 'terlibat' dalam peristiwa 1 Oktober '65 daripada semua korbannya yang selama 10 tahun atau 14 tahun ditahan di penjara atau di kamp konsentrasi seperti di pulau Buru, dengan alasan bahwa mereka terlibat 'tidak langsung' dalam peristiwa 30 S!

Jadi, sekarang telah jelas bahwa Suharto terlibat oleh karena mempunyai penge-tahuan lebih dahulu. Lebih sukar membuktikan, bahwa ia juga aktip dalam suatu PROVOKASI.

Suharto tentu bukan satu-satunya orang yang punya pengetahuan lebih dahulu. Terang bahwa Kamaruzzaman (Sjam) memainkan peran penting sekali dalam provokasi. Ia militer, agaknya dalam Kodam V Jakarta. Tetapi siapa atasannya yang mendorongnya untuk mempersiapkan kup bersama tiga perwira tinggi itu, dengan maksud untuk memkompromitir baik PKI maupun Sukarno? Sekarang saya akan coba memberi analisa yang sedikit mendalam.

Memang ada orang lain yang punya pengetahuan lebih dahulu. Barangkali Sukarno sendiri punya sedikit pengetahuan lebih dahulu. Tetapi tentu ia tidak ingin PEMBU-NUHAN jenderal yang dituduhi membangun Dewan Jenderal. Barangkali maksudnya hanya untuk menuntut pertanggungjawaban mereka. Sesudah ia dengar bahwa ada beberapa jenderal yang mati, ia memberi perintah supaya seluruh aksi itu berhenti. Mungkin juga bahwa tiga perwira tinggi itu, Untung, Latief dan Supardjo, bukan menghendaki pembunuhan, melainkan hanya menuntut pertanggungjawaban mereka.

Juga tidak jelas mengapa Aidit, ketua PKI, dijemput dari rumahnya pada malam itu dan diantarkan ke Halim. Rupanya pada saat itu ia punya kepercayaan kepada Sjam. Tetapi kami sama sekali tidak tahu peranan Aidit sesudah ia disembunyikan di rumah seorang bintara di Halim; menurut segala kesaksian ia tidak muncul dalam perundingan-perundingan dan pertemuan-pertemuan, lagi pula tidak bertemu dengan Presiden Sukarno yang juga dibawa ke Halim. Oleh karena ia dibunuh tanpa proses, kami tidak punya keterangan dari dia sendiri - kami hanya punya keterangan dari Sjam yang membohong seolah-olah semua ia, Sjam, berbuat, terjadi atas perintah Aidit. Misalnya dalam proses Latief di tahun 1978 Sjam 'mengaku' bahwa bukan Latief, melainkan DIA yang memberi perintah untuk membunuhi jenderal-jenderal yang masih hidup waktu dibawa ke Lubang Buaya - tetapi ia tambah seolah-olah pembunuhan itu juga atas perintah Aidit. Jadi seluruh perbuatan Sjam dimaksud untuk memburukkan nama PKI. Dan suatu alasan mengapa Latief TIDAK dapat hukuman mati, ialah oleh karena ia mungkir bahwa dia yang perintahkan membunuhi jenderal, dan Sjam dalam proses itu mengakui bahwa ia sendiri yang memerintah-kannya.

Tetapi segala 'jasanya' kepada grup Suharto tidak berguna untuk dia pribadi: beberapa tahun silam ia dieksekusi bersama pembantunya Pono dan Bono.

Agak jelas bahwa pada malam 30 September dua-dua, Sukarno dan Aidit yakin bahwa Dewan Jenderal sebenarnya ada dan bahwa Dewan itu berencana untuk merebut kekuasaan pada tanggal 5 Oktober 1965. Begitu juga grup Untung, Latief dan Supardjo memang yakin bahwa Dewan Jenderal itu memang ada. Dalam prosesnya dalam tahun 1967 Sudisman turut menjelaskan bahwa ia masih yakin tentang eksistensi Dewan Jenderal itu dan rencana mereka.

Dalam tahun 1970 saya juga masih berpendapat bahwa Dewan Jenderal itu benar ADA. Begitu juga pendapat PKI, misalnya dalam otokritik mereka. Tetapi lama kelamaan saya mulai sangsikan apakah dewan itu benar ada dan aktip dalam tahun 1965. Sudah tentu, kalu peristiwa 65 memang suatu provokasi, bagaimana mungkin apa yang dimanakan Dewan Jenderal itu menjadi dalangnya: terlalu aneh kalau orang mengorbankan diri sendiri dengan tujuan politik! Apalagi telah ada cukup tanda bahwa Jenderal Yani agak taat kepada Sukarno.

Pikiran saya berubah sewaktu saya baca sekali lagi keterangan bekas Mayor Rudhito dalam proses Untung. Ia memberi suatu keterangan tentang suatu pita yang ia dengar, dan catatan tentang isinya yang ia terima pada tanggal 26 September 1965 dimuka gedung Front Nasional tentang Dewan Jenderal. Ia terima bukti itu dari empat orang, yaitu: Muchlis Bratanata, dan Nawawi Nasution, dua-dua dari N.U. dan Sumantri Singamenggala dan Agus Herman Simatoepang, dua-dua dari IPKI. Mereka itu mengajak Rudhito akan membantu pelaksanaan rencana Dewan Jenderal.

Di tape itu dapat didengar pembicaraan dalam suatu pertemuan yang diadakan pada tanggal 21 September di gedung Akademi Hukum Militer di Jakarta. Rudhito ingat bahwa ia dengar suara dari Jenderal Mayor S. Parman, satu dari 6 jenderal yang lantas dibunuh pada tanggal 1 Oktober pagi. Parman menyebut, menurut pita dan catatan yang Rudhito dengar dan baca, suatu daftar orang yang harus diangkat sebagai menteri: di antara mereka juga sejumlah jenderal yang lantas diserang dan diculik pada 1 Oktober. Nasution disebut sebagai calon perdana menteri; Suprapto akan menjadi menteri dalam negeri, Yani diusulkan sebagai menteri HANKAM, Harjono menteri luar negeri, Sutojo menteri kehakiman dan Parman sendiri akan menjadi jaksa agung. Ada juga nama lain yang disebut, diantaranya Jenderal Sukendro.

Rupanya tape itu tidak ditunjukkan sebagai bahan bukti pada sidang Obrus Untung; juga di sidang lain tidak muncul. Menurut Rudhito dan terdakwa Untung tape itu juga diserahkan kepada Jenderal Supardjo, yang pada tanggal 29 September baru tiba di Jakarta dari Kalimantan. Supardjo rupanya terus memberikan dokumen itu pada Presiden Sukarno; dan menurut Rudhito dukumen itu juga ada di tangan kejaksaan Agung dan KOTRAR.

Kesimpulan saya: kemungkinan besar bawha tape (yang tidak pernah muncul!) dan teks itu yang diberikan pada Rudhito, suatu pelancungan, pemalsuan. Maksudnya dan akibatnya: ialah sehingga grup Untung, pimpinan PKI dan Presiden Sukarno DIYAKINKAN DAN PERCAYA, bahwa komplotan Dewan Jenderal yang telah seringkali disebut sebagai kabar angin, sebenarnya ADA dengan rencana untuk merebut kekuasaan dari Sukarno dan kabinetnya. Dengan tipu muslihat ini, yang sebenarnya suatu provokasi, baik Sukarno maupun pimpinan PKI, termasuk Aidit, didorongi supaya meneruskan usahanya agar aksi Dewan Jenderal itu pada tanggal 5 Oktober 1965 dapat dihalangi!

Jadi sekarang timbul pertanyaan, golongan mana yang sebagai dalang merencanakan seluruh provokasi itu, dengan mengorbankan jiwa enam atau tujuh jenderal. Untuk saya, pada saat ini, sulit memberi jawaban. Saya sudah lanjut usia. Saya harap dalam ruangan ini barangkali orang Indonesia dapat meneruskan penyelidikan itu untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang masih ada. Tentu gampang menyangka bahwa rencana itu tercipta dikalangan militer dan bahwa Kamaruzzaman-Sjam telah memainkan suatu peranan yang berarti dalam hal ini. Sangat mungkin juga, bahwa beberapa perwira agak tinggi dari angkatan udara, seperiti BARANGKALI Obrus Heru Atmodjo, dan sudah tentu Mayor Sujono - yang sebagai saksi dan sebagai terdakwa seringkali memberi keterangan yang tidak masuk akal dan saling bertentangan - pastilah sangat aktip dalam merencanakan seluruh aksi. Sujonolah yang memperkenalkan Untung dan Latief dengan Sjam dan dua pembantuanya, Pono dan Bono. Juga ada kesaksian bahwa yang sebenarnya memberi perintah pada Gathut Sukrisno untuk membunuh jenderal-jenderal dan kapten Tendean yang masih hidup di Lubang Buaya, bukan Sjam melainkan Sujono.

Begitu juga pendapat Dr. Holtzappel yang telah menulis suatu analisa penting tentang peristiwa 1965 dalam "Journal of Contemporary Asia" pada tahun 1979. Pembunuhan yang sengaja itu juga tentu merupakan bagian dari seluruh provokasi terhadap PKI.

Menurut Holtzappel, sebagai DALANG dalam Angkatan Bersenjata barangkali harus dianggap Jenderal Sukendro, pernah kepala military intelligence, dan kolonel Supardjo, Sekretaris KOTRAR yang pernah menjadi pembantu dari Sukendro.

Presiden Sukarno agaknya sangat benar dalam analisa pendeknya, waktu ia membela diri dimuka MPRS dengan keterangan tertulis 'Nawaksara' pada tanggal 10 Januari 1967 terhadap tuduhan-tuduhan. Kesimpulannya ialah: "1) keblingernya pimpinan PKI, 2) kelihaian subversi Nekolim, dan 3) memang adanya oknum-oknum yang tidak benar".

Arti istilah Nekolim pada masa itu ialah: Neokolonialisme, kolonialisme dan imperialisme. Tentu maksudnya Sukarno bahwa ada dalang sebenarnya yang dari luar negeri. Bagaimana dengan Amerika Serikat, dan CIA? Sudah dari awal tahun 50an A.S. campur tangan dengan politik Indonesia. Telah mulai dengan Mutual Security Act dari tahun 1952, yang dahulu ditandatangani oleh menteri luar negeri Subardjo dari kabinet-Sukiman, dan yang lantas dibatalkan. Juga ada campurtangan AS sewaktu pemberontakan Dewan Banteng dan Permesta, dan sesudahnya waktu didirikan PRRI, dalam tahun 57-58. Peter Dale Scott, yang dulu menjadi diplomat dan sekarang guru besar di Universitas California, menulis beberapa karangan penting tentang campurtangan A.S. dalam tahun 60an: dahulu karangannya diumumkan dalam tahun 1975, dan lantas di "Pacific Affairs" tahun 1985: "The U.S. and the Overthrow of Sukarno". (Ada terjemahan dalam bahasa Belanda yang diterbitkan oleh Indonesia Media).

Dalam tahun 1990 ini seorang ahli sejarah yang saya tidak kenal namanya Brands, menulis seolah-olah sejak permulaan tahun 65 U.S.A. sama sekali tidak campur tangan lagi dalam politik Indonesia; beliau dengar ini dari tokoh CIA - masa dapat dipercaya? Sekarang kita sudah tahu dengan pasti bahwa dari awal Oktober 65 baik kedutaan A.S. maupun CIA sangat campur tangan, misalnya dengan memberi daftar berisi nama 5000 tokoh PKI dan organisasi kiri lain pada KOSTRAD - supaya mereka ditangkap; diplomat dan staf CIA tidak perduli kalau korbannya juga akan dibunuh! Tetapi bagaimana SEBELUM 1 Oktober?

Ada suatu keterangan dari ahli sejarah Amerika yang termasyur: Gabriel Kolko. Ia menulis dalam buku yang diumumkan dalam tahun 1988 (yang judulnya "Confronting the Third: U.S. Foreign Policy 1945-1980"), bahwa semua bahan dari kedutaan A.S. di Jakarta dan dari State Department (yaitu kementerian Luar Negeri) untuk tiga bulan SEBELUM 1 Oktober tahun 1965 sama sekali ditutup, dan tidak boleh diselidiki oleh siapapun juga. Dalam suatu keterangan yang ia tambah dari tanggal 13 Agustus 1990 ia mengatakan bawha ia tidak kenal suatu masa manapun juga di kurun 1945 sampai 1968 yang ditutup dengan rahasia yang demikian untuk menyembunyikan informasi yang sungguh penting. Hal itu sangat aneh, dan menimbulkan persangka-an bahwa ada kejadian yang sangat rahasia yang harus ditutupi. Moga-moga penyelidikan yang sekarang akan dijalankan oleh Congress di Washington tentang daftar yang dibuat sesudah 1 Oktober 1965 oleh suatu tokoh dari kedutaan A.S. di Jakarta, tuan Martens, akan memberi kesempatan untuk anggota Congress supaya menuntut informasi tentang periode tiga bulan itu, dan supaya arsip itu akan 'de-classified', jadi akan dibuka untuk diselidiki oleh ahli sejarah dan dunia keilmuan umumnya. Kolko juga memberitahu bahwa Jenderal Sukendro pada tanggal 5 November 1965 minta pertolongan yang tersembunyi dari A.S. untuk menerima pesenjataan kecil dan alat komunikasi yang akan dipakai oleh pemuda Islam (ANSOR) dan nasionalis bagi menghantem PKI. Kedutaan A.S. setuju akan mengirim barang-barang itu yang disembunyikan sebagai obat-obatan (Kolko, hal. 181), dan teks kawat-kawat dari Kedutaan A.S. ke Washington dari 5/11, 7/11, ... dan 11/11-65.

Tetapi kita harus insyaf bahwa selain dari CIA badan A.S. masih ada badan intelijens negara lain yang 25 tahun yang silam mungkin berkepentingan dalam menjatuhkan rezim Sukarno: misalnya Pemerintah Inggris, yang pada masa itu masih terlibat dalam pertentangan antara Indonesia dan negeri baru yang didirikan oleh Inggris: Malaysia. Dan lagi negara Jepang mungkin juga harus diperhatikan sebagai calon dalang kejadian itu. Heran bahwa pada tanggal 2 Oktober 1965 hanya ada SATU surat kabar diluar negeri yang tahu siapa Jenderal Suharto dan dapat mengumum-kan biografinya: Asahi Shimbun. Jepang lagi banyak mendapat manfaat dalam kerjasama dengan Orde Baru.

Tetapi kita harus insyaf bahwa selain dari CIA badan A.S. masih ada badan intelijens negara lain yang 25 tahun yang silam mungkin berkepentingan dalam menjatuhkan rezim Sukarno: misalnya Pemerintah Inggris, yang pada masa itu masih terlibat dalam pertentangan antara Indonesia dan negeri baru yang didirikan oleh Inggris: Malaysia.

Dan lagi negara Jepang mungkin juga harus diperhatikan sebagai calon dalang kejadian itu. Heran bahwa pada tanggal 2 Oktober 1965 hanya ada SATU surat kabar diluar negeri yang tahu siapa Jenderal Suharto dan dapat mengumumkan biografinya: Asahi Shimbun. Jepang lagi banyak mendapat manfaat dalam kerja-sama dengan Orde Baru.

Mengapa masih penting untuk menyelidiki sejarah peristiwa tahun 1965? Saya akan baca pendapat saya yang baru ini saya umumkan dalam pendahuluan saya untuk buku kecil yang berisi sajak dari Magusig O. Bungai. Judul kumpulan sajak itu ialah "Sansana Anak Naga dan Tahun-Tahun Pembunuhan". Dalam sajaknya Hutan pun bukan lagi di mana rahasia bisa berlindung, Magusig O. Bungai menulis tentang pembunuhan massal antas perintah Stalin:

50 tahun berlalu 50 tahun hutan Katyn menutup rahasia 15.000 prajurit polan dimasakre di tengah rimba 50 tahun kemudian waktu memaksa kekuasaan terkuat membuka suara menutur kebenaran

Menurut saya penting sekali bahwa Magusig mendorong anak-anak negerinya agar mencari kebenaran. Ahli sejarah Abdurahcman Suriomihardjo dalam "Editor" 2 Juni 1990 menulis, bahwa "pembukaan dokumen yang semula rahasia itu sangat mem-bantu rekonstruksi sejarah".

Akan tetapi duduknya perkara masakre di Indonesia 25 tahun yang lalu agak berlainan dari pembunuhan Katyn yang menimpa 15.000 orang perwira Polandia. Kelainannya ialah oleh karena masakre di Indonesia itu pada hakikatnya tidak ada rahasianya sama sekali. Pembunuhan massal di Indonesia atas tanggung jawab Jenderal Suharto bukanlah suatu rahasia. Si penanggungjawab ini justru terus-menerus bangga akan perbuatannya. Terhadap masakre benar-besaran dalam tahun-tahun pembunuhan sesudah 1965, Suharto tidak pernah memperlihatkan penyesalannya atas pelanggaran hak azasi manusia yang luar biasa itu. Sebaliknya, ia selalu memamerkan dengan bangga tindakannya yang durjana itu. Tentang ini telah terbukti sekali lagi baru-baru ini. Dengan adanya pengakuan pers Amerika Serikat, bahwa staf kedubes Amerika Serikat di Jakarta menyerahkan daftar nama-nama kader PKI dan ormas yang dekat dengannya kepada Angkatan Darat Indonesia agar mereka itu ditangkap dan dibunuh, tidak seorangpun juru bicara pemerintah Orde Baru yang memungkiri telah terjadinya pembantaian massal, ataupun mengucapkan penyesalan mereka terhadap peristiwa yang terjadi 25 tahun yang lalu itu. Mereka ini cukup berpuas diri dengan penegasan pengakuan: bahwa militer Indonesia sama sekali tidak perlu menerima daftar tersebut dari pihak asing, oleh karena mereka sendiri cukup mengetahui siapa-siapa kader-kader PKI!

Juga di dalam otobiografinya, Suharto sama sekali tidak menunjukkan tanda, bahwa ia menyesali terhadap jatuhnya korban rakyat sebanyak setengah atau satu juta. Justru sebaliknyalah, terhadap prajurit-prajurit pembunuh pun ia tidak mencela perbuatan mereka. Misalnya dalam hal kolonel Jasir Hadibroto, dalam "Kompas Minggu", 5 Oktober 1980 ia menceritakan pengakuannya kepada Suharto, yaitu bahwa ia telah membunuh ketua PKI DN Aidit tanpa keputusan pengadilan. Dengan jalan demikian Aidit tidak bisa membela diri di depan sidang pengadilan, dan karena-nya pula penguasa dengan leluasa dapat menyiarkan 'pengakuan' Aidit yang palsu. Kolonel ini justru dihadiahi Suharto dengan kedudukan sebagai gubernur Lampung. Dalam hal ini tentu saja Suharto sendirilah yang bertanggungjawab. Karena pembunuhan itu hanya terjadi sesudah Jasir Hadibroto menerima perintah dari Suharto yang, menurut Jasir, mengatakan: "Bereskan itu semua!".

Masih cukup banyak hal yang harus dibukakan di depan mata seluruh rakyat Indonesia. Sejarah peristiwa 1965 dan lanjutannya, seperti yang tertera didalam tulisan resmi para pendukung Orde Baru, seluruhnya harus ditinjau kembali dan dikoreksi. Misalnya tentang pembunuhan terhadap para anggota PKI atau BTI (Barisan Tani Indonesia) yang selalu dibenarkan dengan dalih, seakan-akan mereka dibunuh karena "terlibat dalam Gestapu/PKI 1965". Barangkali benar, ada beberapa kader PKI yang telah ikut memainkan peranan dalam peristiwa 1 Oktober 1965 itu. Tetapi bisakah ratusan ribu kaum tani di Jawa dituduh terlibat dalam peristiwa penyerangan terhadap 7 orang jenderal pada pagi-pagi buta 1 Oktober 1965 saat itu di Jakarta? Dari berita "The Washington Post" 21 Mei 1990 menjadi jelas, bahwa sejak semula Suharto telah berketetapan hati untuk menghancur-leburkan PKI. Dalih umum yang dikemukakan oleh Mahmilub atau pengadilan semacamnya adalah bahwa semua anggota atau simpatisan PKI 'terlibat dalam peristiwa G30S-PKI'. Dalih demikian pulalah yang dipakai pemerintah untuk membenarkan pembuangan tanpa pemeriksaan pengadilan lebih dari 10.000 orang yang dipandang sebagai simpatisan gerakan kiri ke Pulau Buru, yang pada umumnya selama 10 tahun lebih. Mereka itu dianggap sebagai 'terlibat secara tidak langsung dalam Gestapu/PKI'. Lalu, siapakah yang terlibat langsung? Yang betul-betul terlibat LANGSUNG adalah seorang yang paling memperoleh untung dari kejadian itu, tak lain tak bukan ialah Jenderal Suharto sendiri.

Semua bahan-bahan itu tentu sangat penting untuk meninjau kembali sejarah peristiwa 1 Oktober 1965.

Ada beberapa hal lagi yang perlu diterangkan. Di tengah-tengah terjadinya pembantaian massal terhadap orang-orang yang dianggap PKI di Jawa Tengah dan Jawa Timur, sejumlah kader PKI yang berhasil terluput dari malapetaka berhasil mendapatkan tempat berlindung di daerah pegunungan di Kabupaten Blitar Selatan. Di sini mereka hidup bersatu dengan kaum tani miskin setempat, sehingga untuk sementara mereka berhasil membangun lubang perlindungan untuk menyelamatkan jiwa mereka. Akan tetapi pada 1968 tentara dengan operasi Trisula menghancurkan tempat perlindungan ini, dan menangkap serta membunuh sebagian besar mereka itu.

Dalam tahun 70an 'tokoh-tokoh Blitar Selatan' ini dihadapkan ke muka pengadilan. Di pengadilan umumnya mereka tidak dituduh 'terlibat persitiwa G30S/PKI'. Jelas, bahwa pengadilan tidak bisa membuktikan 'keterlibatan' demikian. Maka merekapun lalu dituduh sebagai 'subversi', yang sejak 1963 juga bisa mengakibatkan jatuhnya hukuman mati bagi siterdakwa. Ini berarti, bahwa pada hakikatnya mereka dituduh subversi untuk kebanyakan dijatuhi hukuman mati, semata-mata karena mereka berusaha menyelamatkan diri dari pembunuhan massal yang sama sekali haram itu. Rencana pembunuhan massal ini ternyata akhirnya terbukti jelas oleh siaran pengakuan-pengakuan di dalam pers Amerika Serikat tersebut di atas.

Tokoh-tokoh seperti Munir, Gatot Lestaryo, Rustomo dan Djoko Untung tewas dieksekusi dalam tahun 1985. Tapi pada saat inipun masih ada empat tokoh lagi, yang semuanya berasal dari peristiwa Blitar Selatan itu, yang diancam oleh pelaksanaan eksekusi. Penting sekali bagi dunia luar agar berusaha dengan segala daya untuk menyelamatkan jiwa Ruslan Wijayasastra, Asep Suryaman, Iskandar Subekti dan Sukatno - dan lebih dari itu untuk menyelamatkan jalannya kebenaran sejarah. Untuk ini penelitian kembali sejarah tahun-tahun 1965 dan seterusnya merupakan sarana dan wahana pertolongan satu-satunya.

Ada sebuah kewajiban lagi yang penting, yaitu meneliti kembali duduk perkara Gerwani di dalam peristiwa 1 Oktober 1965. Dari semula penguasa menuduh gadis-gadis Gerwani di Lubang Buaya berbuat paling keji dan tak tahu malu. Melaui media pers bertahun-tahun disiarkan, seolah-olah mereka dihadirkan di sana oleh PKI untuk melakukan upacara 'harum bunga' sambil menari-nari lenso untuk mengantar jiwa jenderal-jenderal itu, melakukan perbuatan-perbuatan tak senonoh, dibagi-bagikan pisau silet, dan lantas ikut ambil bagian dalam perbuat jahat serta menyiksa jenderal-jenderal itu sebelum mereka tewas. Sebagai akibat dari cerita-cerita demikian terbentuklah bayangan, seakan-akan Gerwani adalah perkumpulan perempuan lacur, jahat dan bengis yang harus dihinakan dan bahkan dibinasakan.

Cerita-cerita demikian sebenarnya tidak terbukti. Tidak pernah ada suatu proses, di mana dakwaan demikian bisa dibenarkan. Seorang saksi dalam sidang yang, menurut Sudisman 'terbuka tapi tertutup' dan 'serba umum tapi tidak umum', bernama Jamilah dan yang mereka gunakan sebagai dasar bangunan dongengan itu, adalah soerang perempuan bayaran belaka. Beberapa tahun yang lalu Profeosr Benedict Anderson, di dalam majalan ilmiah "Indonesia", memuat keterangan resmi dari lima dokter yang memeriksa mayat-mayat para jenderal itu sesudah diangkat dari Lubang Buaya. Jauh sebelum itu, keterangan resmi para dokter ini pun telah diumumkanoleh Sukarno di depan sidang kabinet, sengaja untuk membantah dongengan yang beredar saat itu, yang antara lain mengatakan bahwa mata para jenderal itu telah dicungkil dan bahwa kemaluan mereka dipotong-potong sebelum ditembak mati. Keterangan dokter-dokter resmi itu ringkasnya mengatakan, bahwa tiddak ada tanda penyiksaan pada korban, dan tidak sebiji matapun dicungkil sebelum mereka dibunuh.

Penting sekali membersihkan Gerwani dari tuduhan yang tidak adil itu. Terutama sangat perlu, oleh karena sebelum 1965 Gerwani sangat aktif dalam membela dan memperjuangkan hak-hak perempuan. Seperti diketahui, sejak Orde Baru berkuasa semua perjuangan untuk kepentingan perempuan melalui pergerakan yang bebas dan mandiri, dianggap oleh penguasa sebagai kegiatan yang harus diharamkan dengan mengingat kepada 'perbuatan Gerwani' dalam akhir taun 1965 itu.

Ada satu tuduhan lagi yang harus dibantah. Dari sejak awal telah disiarkan cerita, bahwa seolah-olah di rumah-rumah orang PKI terdapat (kecuali cungkil mata dan kursi listrik) daftar nama-nama orang yang memusuhi komunisme, dan yang harus dibinasakan sesudah PKI beroleh kemenangan dengan gerakannya di akhir 1965 itu. Tidak selembar daftar seperti itu bisa dipertunjukkan di pengadilan manapun. Sekaranglah, sesudah adanya pengakuan pers Amerika Serikat itu, kita ketahui bahwa sesungguhnya daftar orang-orang yuang harus dibinasakan itu memang ada. Tetapi, inilah bedanya, daftar yang ada justru bukan daftar bikinan komunis, melainkan daftar yang diberikan oleh Kedubes Amerika Serikat kepada Suharto yang memuat ribuan nama komunis Indonesia yang harus dibunuh!

Dongeng ini seperti dongeng tentang maling yang teriak "Tangkap Maling!"

Penting sekali kesadaran dibangun kembali: Bahwa sebelum 1965 PKI merupakan kekuatan yang patut dibanggakan, oleh karena banyak hal yang telah berhasil dicapai oleh partai dan gerakannya itu. Di dunia Barat sekarang timbul kecende-rungan anggapan, bahwa komunisme, dan bahkan sosialisme, telah gagal sebagai ideologi. Kesimpulan seperti ini salah sama sekali! Yang gagal adalah SEJUMLAH PEMERINTAH yang dikuasai oleh berbagai partai komunis. Yang terbukti gagal adalah, bahwa sistem diktatorial tanpa cukup peranan dari rakyat bawah tidak bisa bertahan dalam jangka panjang.

Jadi, untuk Indonesia, kegagalan seperti itu hanya bisa berlaku bagi rezim Suharto. Rezim Suharto pada hakikatnya juga merupakan suatu sistem diktatorial, dengan berbedak demokrasi yang semu belaka. Tetapi sebaliknya, baik ideologi maupun praktek, komunis di Indonesia sama sekali tidak mengalami kegagalan. Ia hanya ditimpa oleh malapetaka dan penindasan secara perkosa, yang ditolong oleh kekuatan anti komunis luar negeri.

Tentu saja ada sementara tokoh komunis yang, dalam menghadapi keadaan xbaru dan sangat sulit pada tahun-tahun 60an, melakukan kesalahan penting. Dalam hal ini tentu saja sangat perlu adanya otokritik yang mendalam. Tetapi cukup alasan bagi setiap penganut ideologi kiri untuk mencamkan kata-kata penulis kumpulan puisi itu, yaitu agar 'mulai menghargai harkat diri' dan memulihkan perasaan bangga diri.

Terima kasih!

*************** 0 0 0 0 0 0******************

 

http://www.media-indonesia.com/

FOKUS MINGGU

Minggu, 25 September 2005

Komunisme di Mata Kalangan Muda

BANYAK orang beranggapan ideologi komunis telah runtuh bersamaan dengan robohnya tembok Berlin. Namun, ajaran komunis sendiri tetap hidup. Berkaitan dengan hal itu, Media merangkum beberapa pandangan dan pendapat kaum muda terhadap paham komunisme.

Di mata Humas Forkot Mixil Minamunir, negara tidak berhak melarang tumbuhnya sebuah ideologi. Apalagi, Indonesia mengaku sebagai negara demokrasi. Maka, seharusnya pemerintah Indonesia bisa menghargai perbedaan pendapat dan pemikiran, termasuk komunisme.

''Sebarkan saja, lalu biarkan nanti masyarakat yang menilai. Dalam hal ini, pemerintah hanya bertugas mengawasi perilaku dan cara menyebarkan paham itu," ujar mahasiswa angkatan 1997 Universitas Islam Negeri Sjarif Hidayatullah Jakarta, jurusan hukum itu.

Diwawancara terpisah, Gridwelly anggota senat dan aktivis mahasiswa sebuah perguruan tinggi di Jakarta mengatakan paham komunisme bukan masalah bagi sebuah bangsa. Yang perlu dikhawatirkan justru adanya oknum yang menyalah-gunakan paham untuk kepentingan tidak baik. Menurut Grid, demikian ia akrab disapa, mungkin saja orang yang berpahaman komunis justru bertingkah laku lebih baik dibanding orang yang mengaku bukan komunis. ''Jadi jangan terlalu dangkal dan memolitisasi semua persoalan,'' tandasnya.

Berbeda dengan Mixil dan Grid, Ketua Umum KAMMI Yuli Widy Astono mengatakan paham komunis sekarang dikemas sedemikian rupa, seolah-olah memang melakukan keberpihakan pada rakyat. Tapi kenyataannya, negara yang menganut paham komunis tetap miskin, dan akhirnya dalam berinteraksi menerima pasar bebas dan berkompromi dengan kapitalis. Di Indonesia, orang tidak mau mengaku menganut ideologi komunis. Jadi sulit. Hanya mengira-ngira tidak bisa membuktikan. Apalagi, komunisme dekat dengan sosialisme,'' tuturnya.

Berbicara tentang paham komunis, aktivis perburuhan Dita Indah Sari menegaskan, di mata anak muda komunis sudah tidak laku dijual, namun sebagai kajian masih tetap relevan. "Sejak 1980-an sudah dianggap tidak layak lagi. Tapi sebagai gagasan tetap hidup karena Karl Marx sendiri seorang filsuf," kata Dita sambil menambahkan aliran komunis sebagai gerakan hampir tidak ada lagi. Terlebih lagi pusat komunis di Eropa, yakni Uni Soviet, sudah runtuh tatkala Presiden Rusia Mikhail Gorbachev memaklumatkan keterbukaan (glasnost).

Meski demikian, paham sosialis yang sering dianggap dekat dengan komunis masih terus berkembang di kalangan anak muda. Dia mencontohkan Partai Rakyat Demokratik (PRD) yang tidak pernah menyangkal beraliran kiri.

''Tapi saya ingin kemukakan, paham sosialis sulit berkembang di Indonesia lantaran sikap politik pemerintah. Padahal, paham sosialis sudah ada sejak zaman kemerdekaan. Founding father negeri ini, Soekarno-Hatta pun berpandangan sosialis dengan ekonomi kerakyatan. Jadi, penolakan pemerintah terhadap ide maupun gagasan sosialis merupakan pengingkaran terhadap para pendahulu bangsa," katanya.

Sampai sekarang, pemerintah Indonesia masih menganggap sosialis sebagai penyakit yang harus dibasmi alias tidak boleh berkembang.

Sosialis kerap diidentikkan dengan komunis. Rezim yang berkuasa memberi stigma negatif untuk  mempertahan-kan kekuasaan dan menyingkirkan lawan-lawan politik. Stigmatisasi itu dijadikan senjata penguasa pada era Orde Baru (Orba).

''Selama 32 tahun berkuasa pemerintah Orde Baru berhasil menjejali masyarakat dengan menumbuhkan fobia terhadap komunisme. Mereka benar-benar berhasil,'' tukasnya. Untuk mendobrak stigma tersebut, setahun silam Dita mendeklarasikan berdirinya Partai Oposisi Rakyat (Popor), tetapi partai itu ditolak rakyat Banten.

Saat itu, Pemuda Banten melakukan berbagai cara untuk menunjukkan penolakan. Di antaranya dengan memasang spanduk. 'Pemuda Banten menolak adanya partai berpaham komunis'. Demikian menurut Dita tulisan spanduk yang dibentangkan kala mereka merangsek kantor DPW Popor di Banten. Akibatnya, banyak dokumen dan kartu anggota yang hilang sehingga Popor tidak lolos verifikasi. (Lng/*/*/*/M-2).

*************** 0 0 0 0 0 0******************

Ringkasan

 FAKTA  KORBAN TRAGEDI PERISTIWA 65

1. JAMRUD KHATULISTIWA

yang demikian luas dengan kekayaan alam yang melimpah merupakan sasaran yang sangat menarik bagi negara-negara maju untuk bisa memanfaatkan kekayaan Indonesia, di samping juga memiliki jumlah penduduk yang demikian banyak sehingga sangat potensial sebagai tenaga kerja yang murah baik dalam proses produksi maupun sebagai tenaga cadangan diwaktu perang, di samping sebagai pasar yang potensial bagi hasil-hasil industri negara-negara maju. Karena kelemahan bangsa Indonesia sendirilah akhirnya menjadi jajahan bangsa lain (Belanda, Jepang dan lainnya).

2. INDONESIA DI TENGAH PERANG DINGIN

Perang Dunia II berakhir dan Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, terjadilah era perang dingin antara blok Barat (kapitalis) dan blok Timur (sosialis) yang sebenarnya berlanjut sampai era saat ini (tahun 2005) dengan kadar yang berbeda-beda sesuai dengan perkembangan situasinya. Era perang dingin ini sangat mempengaruhi rakyat Indonesia, sehingga secara garis besar rakyat Indonesia juga terbelah dua, yaitu yang setuju dengan paham kapitalis (golongan kanan) dan yang setuju dengan paham sosialis (golongan kiri).

ini diketahui benar oleh negara-negara maju sehingga mereka berlomba-lomba menanamkan  pengaruhnya di Indonesia, terutama negara-negara kapitalis sesuai dengan kepentingan negaranya masing-masing.

3. PERISTIWA MADIUN 1948 (KONSPIRASI POLITIK KAUM KOLONIALIS/ IMPERIALIS MELIKUIDASI RI)

tanggal 29 Januari 1948 Kabinet Hatta dibentuk dengan programnya: Melaksanakan hasil persetujuan Renville.  Mempercepat terbentuknya Negara Indonesia Serikat (berserikat juga dengan Belanda) Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang RI (RERA)Pembangunan.

Hatta inilah yang dinilai oleh kaum kiri sebagai pemerintahan yang paling tunduk dan akan menyerahkan kedaulatan RI kepada Belanda, sehingga timbul ketidakpuasan yang luas terutama karena ada rencana dari Hatta untuk merasionalisasi TNI kemudian membentuk tentara federal bekerjasama dengan Belanda.

- Mulai bulan Februari 1948 Kolonel A.H. Nasution bersama Divisi Siliwangi hijrah dari Jawa Barat menuju Yogyakarta sebagai pelaksanaan dari perjanjian Renville kemudian ditempatkan tersebar di wilayah Jawa Tengah dan sebagian Jawa Timur khususnya di daerah yang kekuatan kaum kirinya cukup kuat seperti di Solo dan Madiun yang dimaksudkan untuk persiapan membersihkan kaum kiri tersebut. Pasukan Siliwangi tersebut segera menjadi pasukan elite pemerintah Hatta dengan kelengkapan tempur yang lebih baik sehingga timbul iri hati pada pasukan di luar Divisi Siliwangi.

- Pada bulan April 1948 terjadi demonstrasi terutama dari pelajar di Jawa Timur menentang Rasionalisasi dan Rekonstruksi.

- Pada bulan Mei 1948 di Solo tentara Divisi Panembahan Senopati melakukan demonstrasi menentang RERA.

- Pada tanggal 2 Juli 1948 komandan Divisi Panembahan Senopati Kolonel Sutarto dibunuh oleh tembakan senjata api orang tak dikenal, kemudian diikuti dengan penculikan dan pembunuhan terhadap beberapa orang kiri antara lain Slamet Widjaya dan Pardio serta beberapa perwira dari Divisi Panembahan Senopati a.l. Mayor Esmara Sugeng, Kapten Sutarto, Kapten Suradi, Kapten Supardi dan Kapten Mudjono diduga kuat dilakukan oleh Divisi Siliwangi sebagai kepanjangan tangan pemerintahan Hatta, walaupun kemudian pembunuh Kolonel Sutarto ditangkap tetapi pemerintah tidak mengadilinya bahkan oleh Jaksa Agung ketika itu malahan dibebaskan dengan alasan tidak dapat dituntut secara hukum (yuridisch staats-rechtelijk).

- Penculikan dan pembunuhan ini terus berlanjut terhadap orang-orang kiri maupun anggota Divisi Panembahan Senopati sehingga menimbulkan keresahan dan suasana saling curiga-mencurigai dan ketegangan tinggi.

- Pada tanggal 21 Juli 1948 diadakan pertemuan rahasia di Sarangan Jawa Timur antara Amerika Serikat yang diwakili oleh Gerard Hopkins (penasihat urusan politik luar negeri) dan Merle Cochran (Wakil AS di Komisi Jasa-Jasa Baik PBB) dengan 5 orang Indonesia yaitu: Wakil Presiden Moh. Hatta, Natsir, Sukiman, R.S. Sukamto (Kapolri) dan Mohammad Rum yang menghasilkan rencana kompromi berupa likuidasi bidang ekonomi, politik luar negeri, UUD 45 dan juga Rekonstruksi dan Rasionalisasi (RERA) di bidang Angkatan Perang dengan menyingkirkan orang-orang (pasukan) yang dicap sebagai golongan kiri/merah, dan ini terkenal dengan Red Drive Proposal atau usulan pembasmian kaum kiri.

- Pada tanggal 13 September 1948 terjadilah pertempuran antara Divisi Panembahan Senopati dibantu ALRI melawan Divisi Siliwangi yang diperkuat pasukan-pasukan lain yang didatangkan ke Solo oleh pemerintah Hatta.

- Pada tanggal 15 September 1948 dilakukan gencatan senjata yang disaksikan juga oleh Panglima Besar Jenderal Soedirman, petinggi-petinggi militer RI dan juga Residen Sudiro. Divisi Panembahan Senopati mentaati gencatan sejata namun lawan terus melakukan aksi-aksi yang agresif dan destruktif.

- Sementara itu sebagian anggota Politbiro CC PKI yang tinggal di Yogyakarta memutuskan untuk berusaha keras agar pertempuran di Solo dilokalisasi dan mengutus Suripno untuk menyampaikan hal tersebut kepada Muso, Amir Syarifudin dan lain-lain yang sedang keliling Jawa. Rombongan Muso menyetujui putusan tersebut. Jadi dalam hal ini kebijaksanaan PKI sesuai atau sejalan dan menunjang kebijakan Panglima Besar Jenderal Soedirman.

- Sementara itu penculikan-penculikan dan pembunuhan terhadap orang-orang dan personil militer golongan kiri semakin mengganas dengan puncaknya pada tanggal 16 September 1948 markas Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo) di Jalan Singosaren Solo diserbu dan diduduki oleh kaki tangan Hatta (Siliwangi) sehingga pertempuran Solo semakin menghebat.

- Aksi pembersihan orang-orang kiri ini tidak hanya terjadi di Solo tetapi meluas ke Madiun dan daerah lainnya dan hasil RERA ini TNI yang tadinya berkekuatan 400.000 hanya tinggal 57.000. Sementara itu ancaman Belanda masih di depan mata terbukti kemudian dengan Agresi Militer Belanda ke II.

- Oleh pemerintah Hatta didatangkanlah ke Madiun pasukan-pasukan Siliwangi yang langsung menduduki beberapa pabrik gula, mengadakan latihan-latihan militer serta menindas para buruh pabrik gula dengan membunuh seorang anggota Serikat Buruh Gula bernama Wiro Sudarmo serta melakukan pemukulan-pemukulan dan intimidasi terhadap para buruh. Penempatan pasukan ini tidak dilaporkan kepada komandan Teritorial Militer setempat sehingga menimbulkan ketegangan dan kemudian kesa-tuan militer setempat yaitu Brigade 29 atas persetujuan Komandan Teritorial Militer setempat bergerak melucuti pasukan Siliwangi.

- Dalam keadaan panas, kacau dan tak terkendali itu, karena Residen Madiun tidak ada di tempat dan Walikota sakit, maka pada tanggal 19 September 1948 Front Demokrasi Rakyat (FDR) mengambil prakarsa untuk mengangkat Wakil Walikota Madiun Supardi sebagai pejabat residen sementara dan pengangkatan ini telah disetujui baik oleh pembesar-pembesar sipil maupun militer dan dilaporkan ke peme-rintah pusat di Yogyakarta serta dimintakan petunjuk lebih lanjut. Peristiwa inilah yang mengawali apa yang disebut sebagai “Peristiwa Madiun”.

- Pada tanggal 19 September 1948 malam hari pemerintah Hatta menuduh telah terjadi “Pemberontakan PKI” sehingga dikerahkanlah kekuatan bersenjata oleh Hatta untuk menumpas dan menimbulkan konflik horisontal dengan korban ribuan orang terbunuh, baik golongan kiri, tentara maupun rakyat golongan lain.

- Pada tanggal 14 Desember 1948 sebelas orang pemimpin dan anggota PKI dibunuh di Dukuh Ngalihan Kelurahan Halung Kabupaten Karanganyar Karesidenan Surakarta pada jam 23.30 yaitu: 1. Amir Syarifudin, 2. Suripno, 3. Maruto Darusman, 4. Sarjono, 5. Dokosuyono, 6. Oei Gee Hwat, 7. Haryono, 8. Katamhadi, 9. Sukarno, 10. Ronomarsono, 11. D. Mangku. Sementara itu lebih kurang 36.000 aktivis revolusioner lainnya ditangkap dimasukkan dalam penjara dan sebagian dibunuh tanpa proses hukum a.l. di penjara Magelang 31 anggota dan simpatisan PKI, di Kediri berpuluh-puluh orang termasuk Dr. Rustam, anggota Fraksi PKI dan BP KNIP, di Pati antara lain Dr. Wiroreno dan banyak lagi yang lainnya.

- Berdasarkan fakta pada saat Amir Syarifudin menjadi Perdana Menteri dan memimpin pemerin-tahan, karena dikhianati dalam Perjanjian Renville maka secara kesatria dan demokratis menyerah-kan kembali mandat pemerintahan kepada Presi-den Soekarno, sehingga sangat naif menuduhnya bersama golongan kiri melakukan pemberontakan dan membentuk pemerintahan Soviet-Madiun.

- Amir Syarifudin bekas Perdana Menteri Republik Indonesia yang juga berada di kota itu (Madiun) telah membantah segala sesuatu yang disiarkan dari Yogyakarta pada masa itu. Penjelasannya melalui radio, “Undang-Undang Dasar kami adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, bendera kami adalah Merah Putih dan lagu kebangsaan tidak lain dari Indonesia Raya”, seperti disiarkan pada tanggal 20 September 1948 oleh Aneta, kantor berita Belanda di Indonesia.

- Bahwa kolaborasi antara pemerintah Hatta dengan pihak kolonialis Belanda maupun imperialis Amerika Serikat dengan sekutu-sekutunya telah berhasil memecah belah persatuan dan kesatuan serta membelokkan jalannya revolusi Indonesia.

- Pada tanggal 19 Desember 1948 itu pula Belanda menyerbu dan menduduki Yogyakarta dengan perlengkapan perang bantuan Amerika, hal itu terjadi setelah politik Red Drive Proposal sukses dilaksanakan oleh pemerintah Hatta demi tercapai-nya persetujuan Roem-Royen yang merugikan RI yang dilanjukan dengan terseleng-garanya Konferensi Meja Bunda (KMB) yang dimulai pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949, dan kemudian lahirlah Republik Indonesia Serikat (RIS) dengan konstitusi RIS-nya dan hasil yang sangat merugikan Indonesia a.l. Irian Barat masih di tangan Belanda dan hutang Hindia Belanda sebesar US$ 1,13 milliar menjadi tanggungan RI (hutang ini antara lain adalah biaya untuk memerangi RI), juga terjadi penurunan pangkat dalam APRI (Angkatan Perang Republik Indonesia) bila menjadi APRIS (Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat).

- Pada tahun 1954, meskipun sudah kadaluwarsa, Aidit dihadapkan pada pengadilan di Jakarta mengenai Peristiwa Madiun. Dalam hal ini PKI dituduh mengadakan kudeta. Dasarnya adalah pidato Hatta yang menyatakan entah benar entah tidak bahwa PKI mendirikan negara Soviet di Madiun dengan mengangkat wakil walikota Supardi jadi Residen sementara untuk mengisi kekosongan. Ini dianggap melanggar KUHP pasal 310 dan pasal 311. Dalam persidangan Aidit, diminta agar Moh. Hatta tampil sebagai saksi. Jaksa menyatakan keberatan atas pembuktian yang akan diajukan oleh Aidit, maka jaksa harus mencabut tuduhan pasal-pasal tersebut di atas. Pada akhirnya keberatan jaksa dan tuduhan terhadap Aidit melanggar pasal 310 dan pasal 311 KUHP dicabut. Karenanya Aidit tak dapat dituntut dan bebas tanpa syarat.

Kesimpulan dari peristiwa Madiun

imperialis kolonialis pimpinan Amerika Serikat dalam menerapkan politik pembersihan kaum kiri (Red Drive Proposal) di Indonesia sebagai bagian makro politiknya untuk membendung komunisme, telah mempengaruhi pemerintah Hatta agar mau membersihkan orang-orang kiri (komunisme) dari pemerintahan, terutama dari Angkatan Perang sebagai salah satu syarat mutlak pengakuan negara Republik Indonesia oleh dunia internasional (pihak barat).

Pemerintah Hatta menerima dan melaksanakan tawaran tersebut antara lain dengan membuat program Reorganisasi dan Rasionalisasi (RERA) di lingkungan angkatan perang yang kemudian menimbulkan gelombang penolakan yang luas.

Untuk meredam penolakan tersebut dilakukan upaya-upaya yang sistematis, antara lain dengan melakukan teror berupa pembunuhan, penculikan, penahanan, dan intimidasi lainnya terutama kepada kaum kiri, yang kemudian dikenal dengan Peris-tiwa Solo.

Peristiwa Madiun sama sekali bukanlah pemberontakan PKI apalagi fitnah bahwa PKI telah mendirikan Negara Soviet Madiun, tetapi merupakan rekayasa jahat pemerintah Hatta guna mendapatkan momen (kondisi dan situasi) yang tepat untuk dapat digunakan sebagai dalih (dasar) untuk menyingkirkan (membasmi) golongan kiri dari pemerintahan maupun angkatan perang, yang kemudian mendapat perlawa-nan dari rakyat yang konsekuen anti kolonialis/imperialis.

4. GEJOLAK DALAM PENOLAKAN RERA DAN KMB.

Gejolak sebagai akibat penolakan RERA dan KMB ini terjadi dimana-mana antara lain:

Peristiwa Batalion 426 di Kudus tahun 1950 karena menolak dilucuti dan diberlaku-kan RERA, batalion ini diserbu dan melarikan diri ke barat, sebagian bergabung dengan DI/TII di Jawa Tengah dan Jawa Barat.

Peristiwa Merbabu Merapi Complex (MMC) terjadi di daerah Semarang, Solo, Magelang dan Yogyakarta yaitu pejuang-pejuang revolusi yang menolak RERA dan KMB. Peristiwa Barisan Sakit Hati di Cirebon (BSH), yaitu para pejuang yang menolak RERA dan KMB. Peristiwa APRA (Angkatan Perang Ratu Adil) dipimpin Westerling, yaitu bekas KNIL yang tidak puas kepada pemerintah RIS. Pergolakan Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan.

Gejolak-gejolak yang terjadi ini membuktikan keberhasilan politik pecah belah (devide et empera) kaum kolonialis Belanda dengan sekutunya kaum imperialis Amerika dan antek-anteknya.

5. MEMPERTAHANKAN NKRI, PANCASILA DAN UUD 1945

Republik Indonesia Serikat (RIS)

RIS hanya mampu bertahan bebarapa bulan dan akhirnya bubar kembali menjadi NKRI, ini karena pemimpin dan rakyat Indonesia telah sadar akan politik pecah belah dari pihak nekolim dan antek-anteknya yang akan tetap mempertahankan pengaruh-nya di Indonesia terbukti antara lain dengan adanya pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS) dan pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) pimpinan Westerling.

Pemberontakan-Pemberontakan

Di samping itu pihak kolonialis dan antek-anteknya tak henti-hentinya menggoyang Indonesia dengan adanya pemberontakan PRRI dan PERMESTA yang secara aktif dibantu oleh Amerika Serikat, bahkan seorang pilot CIA yang menyerang Indonesia berhasil ditembak jatuh di Ambon dan ditangkap yaitu Allan Pope. Kecuali itu pihak Amerika Serikat juga membantu DI/TII di Aceh serta mendalangi percobaan-perco-baan pembunuhan Presiden Soekarno (a.l. peristiwa Cikini, peristiwa Cimanggis, peristiwa Makasar, penembakan Idul Adha, peristiwa Raja Madala, dll).

Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Pada sidang-sidang di Konstituante telah terbukti bahwa kaum Nasionalis sejati yaitu PKI dan PNI adalah yang mati-matian mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan NKRI sebagai satu-satunya pilihan, sehingga Konstituante menemui jalan buntu sampai keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 di mana didekritkan kembali ke UUD 1945 dengan PKI dan PNI menjadi pendukung setiannya. Karena golongan lain menghendaki dasar negara yang bukan Pancasila

Pendukung Setia Bung Karno

PKI dan PNI merupakan pendukung setia politik Bung Karno. Dukungan ini terwujud antara lain dalam Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Manipol-USDEK, perebutan Irian Barat, pengganyangan Malaysia. Kecuali itu keluarnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan Undang-Undang Pokok Bagi Hasil (UUPBH) tahun 1960 didukung sepenuhnya oleh PKI dan PNI, namun di lain pihak banyak yang tidak senang Bung Karno intim dengan PKI terutama golongan kanan dan neokolonialis termasuk Amerika Serikat yang ingin meluaskan pengaruhnya di Indonesia dengan menjanjikan bantuan namun ditolak Bung Karno. Dengan kata-katanya yang terkenal GO TO HELL WITH YOUR AID.

Bung Karno Dijadikan Presiden Seumur Hidup

Melihat besarnya kekuatan PKI yang tumbuh pesat menjadi partai terkuat, maka pihak nekolim khawatir bila pemilu digelar PKI akan menang mutlak dan otomatis presidennya juga dari orang PKI. Oleh karena itu pihak Angkatan Darat melalui Jenderal A.H. Nasution dengan mengajak Suwiryo (ketua PNI waktu itu) mengusulkan agar Bung Karno dijadikan Presiden seumur hidup, agar tidak perlu dilakukan pemilu, sehingga dengan demikian tertutuplah kesempatan bagi orang PKI menjadi Presiden, dan ini adalah sebuah akal licik dari Angkatan Darat (hal ini juga diakui sendiri oleh Brigjen Suhardiman).

Pembubaran Partai Masyumi dan PSI

Presiden Soekarno membubarkan partai Masyumi dan PSI karena antara lain banyak pimpinannya terlibat dalam pemberontakan DI/TII maupun PRRI, PERMES-TA. Banyak kalangan partai tersebut menuduh bahwa ini adalah karena politik PKI, sehingga menambah ketegangan dan rasa permusuhan secara horisontal antara lain dengan timbulnya peristiwa Kanigoro di Kediri, di Jawa Tengah dan di tempat-tempat lainnya.

6. PERISTIWA 65

A. PROLOG

1. Pihak Nekolim

Dari awal memang pihak Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya telah menyiapkan dan melaksana-kan beberapa skenario untuk menguasai Indonesia antara lain dengan:

a.   perjuangan kemerdekaan Indonesia tetapi Indonesia harus membasmi komunis lebih dulu dan akan menyadarkan aliansi dengan Barat (Peristiwa Madiun-KMB dan RIS)

b.   Menghasut beberapa daerah untuk berontak agar RI lemah (PRRI, PERMESTA, RMS, dan DI/TII) dan menjadi boneka AS.

c.   Mendukung perjuangan memasukan Irian Barat ke Indonesia dengan imbalan agar AS bisa menguasai bahan baku di Indonesia tetapi gagal karena ditolak Bung Karno.

d.   Usaha menggulingkan Pemerintahan Soekarno.

-     Pemerintahan Soekarno yang semakin ke “kiri” dinilai banyak merugikan kepentingan blok Barat (Nekolim) sehingga diambil langkah untuk meng-gulingkannya dengan berbagai cara antara lain:

-     Tetap memberikan bantuan bagi Angkatan Darat Indonesia untuk mendukung peranan anti komunis dan membentuk jaringan kerja intelijen guna usaha untuk menggulingkan Soekarno.

-     Penyiaran desas-desus dan penyesatan informasi, antara lain dari koran Malaysia seolah-olah PKI akan menggulingkan Jenderal Nasution (KSAD) dengan cara menyusupkan orang ke Angkatan Darat dan lain-lain yang menambah panas dan ganasnya perpolitikan di Indonesia.

e.   Isu Dewan Jenderal.

Pada awalnya isu Dewan Jenderal yang akan mengambil alih kekuasaan itu dianggap isu fitnah dari PKI, tetapi dalam kenyataan yang terjadi Jenderal Soeharto telah merekayasa dan mengambil alih kekuasaan dari Presiden Soekarno, mengganti semua pejabat dari tingkat Menteri, Gubernur, Bupati sampai lurah dengan orang-orang Angkatan Darat yang setia kepadanya sedangkan pejabat-pejabat yang tidak loyal kepada Soeharto dicopot bahkan ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara, disiksa dan dibunuh untuk dapat menegakan dan melanggengkan kekuasaannya.

Sebenarnya ada hasil rekaman rapat Dewan Jenderal oleh bekas Mayor Rudhito dan pengakuan Brigjen Sukendro, namun isu kesaksian tersebut tidak pernah dipersoalkan lagi.

f.    Isu Dokumen Gilchrist.

Bersamaan dengan adanya isu Dewan Jenderal maka muncul dokumen Gilchrist yang menyebutkan adanya “Our Local Army Friends” yang seolah-olah memperkuat isu Dewan Jenderal. Tetapi ternyata kemudian bahwa isu Dewan Jenderal dan dokumen Gilchrist merupakan jebakan bagi kekuatan revolusioner agar memuluskan Jenderal Soeharto ke jenjang kepala negara (Presiden).

2. Kondisi Politik Dalam Negeri.

Situasi panas di bidang politik menjalar ke seluruh roda kehidupan bangsa Indonesia, termasuk suasana saling curiga-mencurigai, rivalitas yang berlebihan, saling tuduh dan lain-lain, namun yang paling menonjol adanya:

a.   Isu Angkatan ke V dan senjata dari RRC.

        Pada kunjungan Menlu Subandrio ke RRC, PM Chou En Lai menjanjikan untuk mempersenjatai 40 batalion tentara secara lengkap, penawaran ini gratis tanpa syarat dan kemudian dilaporkan ke Bung Karno tetapi belum juga menetapkan waktunya sampai meletusnya G30S. Pada awal tahun 1965 Bung Karno mempunyai ide tentang angkatan ke V yang berdiri sendiri terlepas dari ABRI. Tetapi kalangan militer (AD) tidak setuju dan hal ini lebih menimbulkan nuansa curiga-mencurigai karena pihak militer menuduh itu ulahnya PKI. Hal ini memang direkayasa oleh CIA melalui pemberitaan di koran Bangkok yang mengutip berita dari koran Hongkong.

b.   Isu sakitnya Bung Karno.

Sejak tahun 1964 sampai menjelang meletusnya G30S telah beredar isu sakit parahnya Bung Karno. Hal ini meningkatkan kasak-kusuk dan isu perebutan kekuasaan apabila Bung Karno meninggal dunia. Menurut Subandrio, Aidit tahu persis bahwa Bung Karno hanya sakit ringan saja, jadi tidak ada alasan sakitnya Bung Karno digunakan PKI untuk mengambil alih kekuasaan.

c.   Isu masalah tanah dan bagi hasil (aksi sepihak)

Pada tahun 1960 keluarlah Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Pokok Bagi Hasil yang sebenarnya merupakan kelanjutan dari Panitia Agraria yang dibentuk pada tahun 1948. Panitia Agraria yang menghasilkan UUPA terdiri dari wakil pemerintah dan wakil berbagai ormas tani yang mencerminkan 10 kekuatan partai politik pada masa itu. Walaupun UU-nya sudah ada namun pelaksanaan di daerah tidak jalan sehingga menimbulkan gesekan antara para petani penggarap dengan pihak pemilik tanah yang takut terkena UUPA, melibat-kan sebagian massa pengikutnya dengan melibatkan backing aparat keamanan. Peristiwa yang menonjol dalam rangka ini antara lain peristiwa Bandar Betsi di Sumatera Utara dan peristiwa di Klaten yang disebut sebagai ‘aksi sepihak’ dan kemudian digunakan dalih oleh militer untuk membersihkannya.

3. Pihak Jenderal Soeharto

a.   Dengan latar belakang kurang terpuji karena telah melakukan berbagai pelanggaran, antara lain:

-     Terlibat sebagai pelaku dalam Peristiwa Kudeta tahun 1946, tetapi begitu pelaku kudeta ditindak dengan cepat dan lihainya segera turut serta menangkapi para pelaku lainnya, sehingga tampaknya seolah-olah dia sebagai pahlawan penyelamat.

-     Terlibat sebagai dalam berbagai penjualan inventaris AD dan penyelundupan ekspor gula sewaktu menjabat Panglima Diponegoro berpangkat kolonel, dibantu oleh Letkol Munadi, Mayor Yoga Sugama dan Mayor Sudjono Humardani. Untuk menindaknya Mabes AD mem-bentuk Tim dipimpin Mayjen Suprapto, dengan anggota S. Parman, M.T. Haryono dan Sutoyo. Sebenarnya Nasution menghendaki agar Soeharto cs di seret ke pengadilan militer, tetapi karena dibela oleh Gatot Subroto maka Presiden Soekarno memeti-es-kan perkara ini, namun Nasution tetap mencopot Soeharto sebagai Panglima Diponegoro dan mengirimnya belajar ke Seskoad, di sanalah Soeharto bertemu dan bergaul dengan Brigadir Jenderal Suwarto yang merupa-kan agen CIA dan telah berhasil menciptakan Seskoad menjadi pemikir dan produsen perwira-perwira calon pucuk pimpinan AD maupun pemimpin-pemimpin pemerintahan di kemudian hari.

-     Dalam rangka konfrontasi dengan Malaysia pada bulan Mei 1964 dibentuk Komando Mandala Siaga (Kolaga) yang dipimpin oleh Men. Pangau Laksdya Omar Dani sebagai Wakilnya Brigjen Achmad Wiranata Kusuma, Achmad kemudian digantikan oleh Mayjen Soeharto yang juga merangkap sebagai Pangkostrad. Terjadi friksi antara Omar Dani dengan Soeharto, bahkan Soeharto menyatakan kepada Presiden Soekarno bahwa Omar Dani tidak cocok sebagai Panglima Kolaga. Soeharto sebagai Wakil Pangkolaga juga melakukan sabotase berupa penyelundupan dan menghambat pengiriman pasukan ke Malaysia terutama dilakukan melalui Kemal Idris. Di samping itu juga melakukan pengkhianatan dengan cara mengirim pasukan yang tidak siap (Diponegoro) dan memberitahukan kepada Inggris pasukan-pasukan yang diselundupkan ke Malaysia sehingga pasukan-pasukan itu dengan mudah ditangkap atau dihancurkan. Hal ini semua tentu sepengetahuan pimpinan AD, tetapi pimpinan AD tidak berbuat apa-apa karena memang mengikuti skenario nekolim. Dari tentara yang ditahan Malaysia hanya 21 dari AD.

b.   Menggalang Letkol Untung, Kolonel Latief dan Brigjen Suparjo untuk membahas rencana Dewan Jenderal yang akan menggulingkan Bung Karno. Dan Soeharto menjanjikan tambahan pasukan, yang kemudian ternyata adalah Yon 454 dan Yon 530.

c. memberi perintah dengan telegram No. T.220/9 pada tanggal 15 September 1965 dan mengulanginya lagi dengan radiogram No. T.239/9 tanggal 21 September 1965 kepada Yon 530 Brawijaya Jawa Timur dan Yon 454 Banteng Raider Diponegoro Jawa Tengah untuk datang ke Jakarta dengan kelengkapan tempur penuh. Ketika datang ke Kostrad diterima oleh Soeharto dan juga dilakukan inspeksi pasukan pada tanggal 29 September 1965. Sedangkan Yon 328 Siliwangi datang dengan tanpa peluru. Tanggal 30 September 1965 jam 17.00 Yon 454 diperintahkan ke Lubang Buaya untuk bergabung dengan pasukan lainnya guna melakukan gerakan pada malam harinya.

d.   Merekrut Yoga Sugama tanpa prosedur yang benar untuk ditarik ke Kostrad dari posnya di luar negeri (Yugoslavia). Begitu pengumuman RRI tentang adanya G30S, maka segera Yoga Sugama menyatakan bahwa PKI telah berontak dan memerintahkan agar gudang-gudang senjata dibuka untuk melawan PKI. Dari mana ia tahu bahwa itu PKI yang memberontak, kalau bukan mereka sendiri yang merencanakan dan merekayasanya, karena Yoga Sugama adalah anak buah setia Soeharto di Diponegoro (Jawa Tengah).

e.   Melakukan kontak rahasia dengan Malaysia dan CIA. Disamping melakukan penyelundupan dan melakukan sabotase berupa menghambat gerakan militer ke Malaysia, Soeharto juga melakukan kontak-kontak dengan Malay-sia, Inggris maupun AS (CIA), tugas ini sebagian besar pelaku lapangannya adalah Ali Murtopo dengan tujuan untuk mematangkan pelaksanaan rencana gerakannya. Ini juga terbukti dengan cepatnya pihak Soeharto melakukan perdamaian dengan Malaysia setelah mendapat Surat Perintah 11 Maret 1966.

f.    Pengendalian dan pemanfaatan Syam Kamaruzaman.

Soeharto telah lama mengenal Syam di kelompok Pathuk Yogyakarta awal revolusi 45. Pada tanggal 31 Desember 1947 Syam Kamaruzaman bersama lima orang dari kelompok Pathuk masuk ke Jakarta. Aktivitas mereka di Jakarta termasuk Syam mendirikan Serikat Buruh terutama Serikat Buruh Transport. Syam Kamaruzaman ikut serta mendirikan Serikat Buruh Pelayaran dan Pelabuhan serta menjadi salah seorang pengurus. Pada tahun 1951 ikut serta membantu DN. Aidit keluar dari kapal dan pelabuhan sewaktu Aidit datang kembali dari luar Jakarta. Sejak itu dia mempunyai hubungan dengan DN. Aidit.

Pada tahun 1964 Syam diangkat sebagai ketua Biro Khusus yaitu jaringan PKI tetapi diluar struktur resmi PKI dengan tugas menyampaikan informasi ke Aidit selaku ketua CC PKI, membina anggota ABRI dan melaksanakan tugas-tugas lain yang tidak diketahui oleh pimpinan formal PKI. Kedekatan Syam dengan pimpinan PKI ini dimanfaatkan dan dikendalikan sepenuhnya oleh Soeharto dan CIA. Informasi menyesatkan telah dimasukan ke PKI. Kondisi ini yang mungkin oleh Bung Karno dikatakan sebagai “Keblingernya Pimpinan PKI”.

4. Kondisi Pertentangan Internal Angkatan Darat.

telah lama terjadi pertentangan antara faksi-faksi di kalangan internal AD yaitu sejak rasionalisasi dan rekonstruksi Angkatan Perang dalam pemerintahan Hatta. Pertentangan itu terutama antara profesionalisme model Barat yang dibumbui oleh pembelajaran politik sebagai bagian dari keikutsertaannya dalam kekuasaan negara, dengan semangat revolusioner warisan revolusi 1945 yang masih kental di kalangan perwira menengah AD.

Pada tahun 1965 AD telah terpecah dalam dua kubu yaitu kubunya Jenderal Achmad Yani yang loyal kepada Presiden Soekarno dan kubunya Jenderal A.H. Nasution-Soeharto yang tidak mendukung kebijakan Presiden Soekarno tentang persatuan nasional terutama tentang Nasakom dan Pengganyangan Malaysia.

Dengan lihainya Soeharto bertindak seolah-olah loyal terhadap kepemimpinan Nasution maupun Yani dan sekaligus pendukung Soekarno, namun dilain pihak Soeharto merangkul kelompok perwira yang ingin menyelamatkan Bung Karno, dan kemudian kelompok tersebut diorganisasi dan dimanfaatkan untuk meng-hancurkan kelompok Yani maupun Nasution, menghancurkan PKI yang kemudian merebut kekuasaan.

5. Kondisi Pihak PKI.

Sebenarnya pihak PKI tidak melakukan persiapan apa-apa, persiapan PKI hanyalah memenuhi himbauan Presiden Soekarno guna mengirim tenaga dengan komposisi yang mencerminkan Nasakom untuk dididik sebagai sukarelawan mengganyang Malaysia, tetapi pada saat G30S meletus, latihan sedang dicutikan oleh Komodor Udara Dewanto sebagai penanggung jawab akhir latihan suka-relawan, jadi memang tidak untuk melakukan gerakan.

Aidit hanya menyuruh beberapa orang ke daerah untuk memonitor situasi dan menunggu perintah lebih lanjut yang ternyata tidak pernah diberikannya. Dalam surat Aidit kepada Bung Karno, Aidit menyatakan bahwa PKI tidak terlibat dalam G30S. G30S adalah murni gerakan militer (AD) karena adanya salah urus di antara militer sendiri.

Adapun keterlibatan Syam dalam G30S tidak bisa dipandang mewakili PKI, karena disamping dia seorang intel AD agen CIA, juga tidak mendapat mandat dari CC PKI, justru keterlibatan Syam dalam G30S bertujuan untuk memberi kesempatan legalitas bagi Jenderal Soeharto guna menghancurkan gerakan, juga menghancur-kan PKI serta Bung Karno.

B. PELAKSANAAN G 30 S.

1. Fakta-Fakta Sebelum Terjadinya G30S.

a.        Pada bulan April 1962 ketika Presiden Kenedy bertemu dengan PM Inggris Harold McMillan keduanya sepakat tentang kehendak untuk melikuidasi Soekarno pada saatnya yang tepat, untuk itu dinas intelejen (CIA dan MI6) bekerja sama saling isi-mengisi untuk merealisasikannya.

b.       Dalam bulan Desember 1964 seorang Duta Besar Pakistan di Eropa melaporkan kepada Menlu Zulfikar Ali Bhuto tentang hasil percakapannya dengan seorang perwira intelijen Belanda yang bertugas di NATO yang menginformasikan sejumlah dinas intelijen Barat sedang menyusun suatu skenario akan terjadinya kudeta militer yang terlalu dini yang dirancang untuk gagal, dengan begitu terbukalah secara legal bagi AD Indonesia untuk menghancurkan kaum komunis dan menjadikan Bung Karno sebagai tawanan Angkatan Darat. Indonesia akan jatuh ke pangkuan Barat laksanan sebuah apel busuk.

c.        Hal senada pun telah dilaporkan oleh wartawan Der Spiegel bernama Godian Troeller bahwa akan terjadi perebutan kekuasaan oleh militer dalam waktu dekat.

d.       Dalam bulan April 1965 Elswort Bunker utusan khusus Presiden AS Johnson menghabiskan waktu 15 hari di Indonesia guna melakukan evaluasi AS paling tidak menghadapi 6 pilihan untuk membuat perhitungan terhadap Indonesia dan Presiden Soekarno seperti ditulis oleh David Johnson:

-          Tidak campur tangan dengan kemungkinan Indonesia jatuh ke tangan komunis.

-          Mencoba berbuat sesuatu agar Soekarno mengubah politiknya yang kian ke kiri tetapi tidak ada hasilnya.

-          Singkirkan Soekarno dengan akibat yang tidak dapat diduga.

-          Dukung AD untuk mengambil alih kekuasaan yang telah bertahun-tahun dilaksanakan tetapi belum berhasil.

-          Usahakan memprovokasi PKI untuk melakukan aksi yang akan mem-buahkan legitimasi untuk pembasmiannya selanjutnya bergerak untuk menghadapi Soekarno.

-          Sebagai varian no.5 jika PKI tidak melakukannya sendiri maka alternatif ini perlu dilengkapi dengan segala macam rekayasa untuk mendis-kreditkan PKI hingga terjadi situasi untuk membasmi PKI dan Soekarno sekaligus. Pilihan terakhir inilah yang kemudian diambil.

e.   Kira-kira seminggu sebelum meletus G30S seluruh tenaga ahli perusahaan Westinghouse (AS) ditarik dari proyek PLTU Tanjung Perak Surabaya tanpa alasan yang jelas dan digantikan dengan tenaga dari Jepang, karena pemerintah AS telah mengetahui akan terjadinya G30S.

f.    Pada tanggal 23 April 1965 Dubes AS di Jakarta Jones membuat laporan rahasia kepada Wakil Menlu AS Urusan Timur Jauh William Burdy yang juga tokoh CIA tentang rancangan kudeta di Indonesia yang disampaikan secara pribadi dan langsung kepadanya. Kemudian dalam telegram No.1879 tanggal 24 Mei 1965 dari Bangkok Jones melaporkan bahwa rencana tersebut tertunda karena para penggerak tidak dapat bekerja lebih cepat lagi. Jadi rencana kudeta terhadap Bung Karno itu memang ada dan dikendalikan oleh pihak nekolim.

g.   Pada tanggal 30 September 1965 malam Aidit diculik oleh militer yang berseragam Cakrabirawa dan tidak dikenalnya dengan dalih dipanggil ke istana, namun ternyata dibawa ke Halim dan diisolasi di rumah Serda Suwardi, hanya bisa berhubungan dengan Central Komando I di Penas melalui kurir yaitu Syam Kamaruzaman sendiri, sehingga praktis dia tidak bisa apa-apa semuanya tergantung Syam intel AD dan CIA yang berhasil menyusup ke tubuh PKI untuk menghancurkan PKI.

h.   Tidak ada anggota PKI yang berada dalam pasukan G30S, melainkan hanya Syam Kamaruzaman sendiri.

i.         Tanggal 30 September 1965 malam kira-kira jam 22.00 Kolonel Latief telah melaporkan tentang rencana G30S kepada Jenderal Soeharto di Rumah Sakit Gatot Subroto.

2. Fakta-Fakta Dalam Pelaksanaan Gerakan:

a.   Pasukan yang digunakan dalam G30S didatangkan ke Jakarta dan bergerak ke Lubang Buaya atas perintah Kostrad.

b.   Naskah pengumuman tentang G30S disiapkan oleh Syam dan ditanda-tangani oleh Untung dan Brigjen Suparjo yang menyatakan penyelamatan Presiden Soekarno dari kudeta Dewan Jenderal.

c.   Naskah pengumuman II dan naskah-naskah lain dibuat Syam namun tidak diteken oleh Untung meski namanya disebutkan jadi tidak sah dan nama Letkol Untung telah dicatut oleh Syam. Justru pengumuman ke-2 ini yang isinya bertentangan 180 derajat dengan pengumuman I yaitu mendemi-sionerkan kabinet Dwikora, kekuasaan berpindah kepada Dewan Revolusi, kenaikan pangkat bagi pelaksana gerakan. Isi pengumuman ini sungguh telah memojokkan G30S dan kemudian digunakan alasan untuk meng-hancurkannya.

d.   Pembunuhan para jenderal tahanan G30S baik di Jakarta maupun Yogyakarta dilakukan sendiri oleh pasukan yang terlibat G30S.

e.   Tidak ada penyiksaan, pencungkilan mata, maupun penyiletan kemaluan jenderal oleh Gerwani maupun anggota Pemuda Rakyat, ini sesuai dengan visum et repertum dari tim dokter yang mengautopsi (bedah mayat) para jenderal yaitu tim dokter yang diketuai oleh Brigjen TNI Dr. Rubiono Kertapati dengan visum et repertum nomor 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 (untuk tujuh korban) yang menyatakan tidak ada bekas penyiksaan dalam tubuh korban seperti penyiksaan, pencungkilan mata, dan sebagai-nya. Hal itu juga dinyatakan oleh Presiden Soekarno dalam pidato pada HUT LKBN Antara tanggal 12 Desember 1965 dan pembukaan Konferensi Gubernur Seluruh Indonesia tanggal 13 Desember 1965.

f.    Pada saat gerakan yaitu tanggal 30 September 1965 maupun 1 Oktober 1965, Lubang Buaya menjadi tempat latihan sukarelawan pengganyangan Malaysia ini sedang kosong karena Sukwan dicutikan oleh Komodor Udara Dewanto.

g.   D.N. Aidit diambil dari tempat isolasinya di rumah Sersan Suwardi di Halim selanjutnya dipaksa oleh Syam untuk terbang ke Yogyakarta untuk akhirnya jatuh dalam kekuasaan agen intel AD tamatan sekolah intel AD di Bogor bernama Sriharto Harjomiguno yang telah menyusup dalam Biro Khusus PKI. Awal November 1965 Aidit ditangkap dan dieksekusi oleh Kolonel Yassir Hadibroto atas perintah Soeharto.

h.   Baik pada saat gerakan tanggal 1 Oktober 1965 maupun sesudahnya tidak ada satupun dari pemerintahan, baik pemerintah Pusat, pemerintah Daerah Tingkat I, Tingkat II maupun sampai Tingkat Kelurahan yang dipaksa turun oleh orang PKI untuk diganti dengan orang-orangnya.

i.    Tidak ada gerakan massa PKI dimana pun yang dikerahkan guna men-dukung atau membantu G30S.

j.    Pada tanggal 1 Oktober 1965 malam hari RRI diambil alih oleh pasukan RPKAD (Kostrad) tanpa terjadi tembak menembak (damai) dan pasukan yang tadinya menguasai RRI (Yon 530) bergabung ke Kostrad kembali kepada induk kesatuan yang memerintahkannya.

k.   Jadi memang G30S ini dirancang oleh arsiteknya yaitu Mayjen TNI Soeharto untuk membunuh saingan-saingannya, untuk kemudian gagal, sehingga momen tersebut dapat dipakai dalih untuk menghancurkan PKI dan menggusur Bung Karno.

j.    Pada tanggal 2 Oktober 1965 Soeharto didampingi oleh Yuga Sogama dan anggota kelompok bayangannya mendatangi Bung Karno di Istana Bogor meminta agar Bung Karno memberikan kuasa kepada Soeharto untuk memulihkan keamanan. Surat kuasa tersebut merupakan surat kuasa pertama yang mengawali kemenangan Soeharto dan cikal bakal terbentuk-nya Kopkamtib (kemudian berubah menjadi Bakorstanas), yang merupakan alat palu godam rezim Soeharto untuk melibas siapa saja yang menentang kekuasaan rezim Orde Baru Soeharto.

C. EPILOG.

Fakta-Fakta Setelah Terjadinya Gerakan.

1.   Fakta-Fakta Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Jenderal Soeharto

a.   Jenderal Soeharto mengangkat dirinya sendiri sebagai pemimpin tertinggi Angkatan Darat.

b.   Jenderal Soeharto membangkang perintah dengan cara pada waktu pada waktu Jenderal Amir Mahmud dan Jenderal Pranoto Rekso-samudro telah dihalangi ketika dipanggil menghadap Presiden Soekarno ke Bogor dalam situasi genting dan sangat menentukan.

c.   Melakukan pembredelan mass media sehingga yang bisa terbit hanyalah harian Berita Yhuda dan Angkatan Bersenjata yang merupa-kan corong mereka guna menciptakan opini luas dan memonopoli kebenaran versi Soeharto.

d.   Melakukan penangkapan, penahanan, penyiksaan, perampasan hak asasi manusia, melakukan pembunuhan terhadap Aidit, Lukman, Nyoto yang berstatus menteri sehingga berbuatan tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai makar terhadap pemerintahan yang sah guna melaksanakan ambisinya menggusur Bung Karno sebagai Presiden RI. Dengan cara yang disebut sebagai KUDETA MERANGKAK.

e.   Menyalahgunakan Surat Perintah 11 Maret 1966 justru untuk menggulingkan Bung Karno, dengan menangkapi para menteri pem-bantu Bung Karno, memenjarakan dan bahkan ada yang dibunuh.

f.    Membubarkan PKI, yang mana Bung Karno sendiri walaupun ditahan sampai mati tidak pernah mau membubarkan PKI.

g.       Mengganti secara paksa para anggota DPR dan MPR yang tidak sejalan dengan politiknya untuk diganti dengan orang-orangnya guna melicinkan jalan menuju penggantian Presiden dari Bung Karno kepadanya dan membuat produk-produk hukum guna mendukung kekuasaannya, diantaranya TAP MPRS No.25 tahun 1966 tentang PKI sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah negara RI dan larangan menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran komunisme/ Marxisme-Leninisme dan TAP MPRS No.33 tahun 1967 tentang pencabutan kekuasaan pemerintah Soekarno.

h.   Melakukan pembantaian massal terhadap para tahanan yang telah ditahan dengan dalih pembersihan G30S dan anggota PKI, di mana lebih dari 3.000.000 (tiga juta) orang dibunuh tanpa proses pengadilan dan ini merupakan pembantaian manusia terbesar di dunia di luar perang dan sepanjang sejarah manusia berada di muka bumi.

i.    Menerbitkan aturan tidak bersih lingkungan untuk merampas hak azasi manusia keturunan anggota PKI untuk menduduki posisi tertentu dalam pemerintahan misalnya menjadi TNI, POLRI dan Pegawai Negeri maupun pegawai BUMN.

j.    Menghasut dan merekrut massa untuk dijadikan atau dipengaruhi sebagai pelaku pembantaian massal terhadap orang-orang PKI.

k.   Memalsukan sejarah seolah-olah dalam G30S adalah PKI jadi kedua-duanya adalah satu dalam melakukan gerakan, padahal keduannya adalah berbeda sama sekali.

l.         Melakukan penangkapan dan penahanan secara semena-mena tanpa proses hukum serta membuangnya ke Pulau Buru, Nusakambangan, Plantungan dan lain-lain tanpa fasilitas kemanusiaan yang cukup sehingga banyak yang meninggal dunia.

2.   Fakta-Fakta Kejadian Lainnya.

PKI dalam hal ini:

a.   Tidak ada gerakan massa PKI untuk mendukung G30S.

b.   Tidak ada penggantian satu pun dari kepala pemerintahan mulai Kepala Des (Lurah), Camat, Bupati/Walikota, Gubernur maupun Presiden oleh orang PKI.

c.   PKI tidak menguasai gedung-gedung pemerintah maupun proyek-proyek vital.

d.   PKI tidak mengangkat senjata untuk melawan atau pun melakukan perlawanan bawah tanah sebagai persiapan untuk memberontak.

Jadi tidak ada suatu indikasi maupun bukti bahwa PKI melakukan pemberonta-kan dan makar terhadap pemerintah yang sah baik di tingkat pusat maupun daerah.

7.   KESIMPULAN.

a.   Dari kesimpulan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa:

-     Peristiwa 65 adalah merupakan kudeta (makar) yang dilakukan oleh Jenderal Soeharto dengan disponsori secara aktif oleh Amerika Serikat, Inggris, Australia (Blok Barat) untuk menyingkirkan Presiden Soekarno dan pengikut-pengikutnya dengan diikuti peristiwa pelang-garan HAM berat berupa penangkapan, penahanan, penyiksaan, pembunuhan (penghilangan paksa), dan mendiskriminasi mereka termasuk keturunannya.

-     Bahwa Jendera A. Yani cs dibunuh atas rekayasa dan skenario Jenderal Soeharto, guna melancarkan jalan upaya kudetanya.

-     Bahwa untuk menguasai dan membentuk pendapat umum, Jenderal Soeharto mulai pada tanggal 2 Oktober sampai tanggal 10 Oktober 1965 melakukan pembredelan (larangan terbit) tanpa hak kepada semua surat kabar kecuali harian Berita Yudha dan Angkatan Bersen-jata yang digunakan sebagai corong propaganda mereka dan telah melansir dan membesar-besarkan berita bohong serta fitnah yang keji seolah-olah telah terjadi penyiksaan, penyiletan kemaluan jenderal-jenderal yang diculik ke Lubang Buaya, dicungkil matanya sambil melakukan pesta seks yang disebut “Pesta Harum Bangsa” oleh Pemuda Rakyat dan Gerwani.

-     Akibat fitnah dan berita bohong ini telah menyulut rasa antipati dan histeria massa untuk menghukum orang yang dicurigai sebagai PKI, dan dipakai landasan menfitnah bahwa orang PKI itu amoral, atheis, kafir dan lain-lainnya yang jelek, sehingga perlakuan apa saja dianggap halal dan boleh diterapkan semaunya.

-     ahwa Bung Karno telah ditahan dan mengalami penyiksaan fisik dan psikisnya sampai beliau meninggal dunia.

-     Bahwa PKI sebagai kekuatan politik besar yang menang secara demo-kratis telah secara sistematis dihancurkan oleh kekuatan militer Angka-tan Darat atas perintah Soeharto.

-     mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang cacat hukum antara lain: Tap MPRSNo.25 tahun 1966, Tap MPRS No.33 tahun 1967 tentang Aturan Bersih Diri, Bersih Lingkungan serta aturan-aturan lain yang diskriminatif dan nyata-nyata tidak sejalan dengan norma agama, norma UUD 1945 maupun norma-norma dalam Panca-sila serta bertentangan dengan norma-norma yang berlaku universal di seluruh dunia.

-     Secara singkat dan tegas dapat dikatakan bahwa Jenderal Soeharto telah melakukan kejahatan sebagai berikut:

1)       makar (kudeta) terhadap pemerintahan yang sah

2)      Melakukan pelanggaran HAM berat.

3)      Melakukan kebohongan publik.

4)      Melakukan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

5)      Melakukan penyimpangan atas makna Surat Perintah 11 Maret 1966.

a  Semua kejahatan harus diadili dan dihukum setimpal dan korbannya harus direhabilitasi, diberikan kompensasi maupun restitusi, baik menyangkut harkat dan martabat maupun harta milik dan haknya.

b.   Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (UU KKR), maka fakta-fakta dan kebenaran seperti yang ter-ungkap di atas harus dapat dijadikan bahan pelurusan sejarah nasional sehingga kebenaran bisa ditegakkan dan kehormatan dapat dipulihkan.

c.   Cuna lebih dapat melengkapi data yang ada maka tiap-tiap daerah harus berusaha untuk memiliki data yang akurat baik tentang peristiwa, korban maupun pelaku untuk dijadikan bahan sebagaimana tercantum di dalam UU KKR.


************

ps: Informasi tentang KUDETA 65/Coup d'etat '65, Klik: http://www.progind.net/

     http://geocities.com/lembaga_sastrapembebasan/

Catatan Laluta:

... "Di depan mata batin saya, saya melihat kawan-kawan itu berdiri tegak di tepi lobang menganga yang mereka gali sendiri... Di antara mereka terdapat Sukarno, Ketua Badan Penerangan DPP PESINDO, berumur 28 tahun, suamiku dan ayah anakku, Nilakandi Sri Luntowati, yang kini sudah almarhumah"...(PENILAIAN TERHADAP MASAKINI ATAS DASAR PENGALAMANKU MASALAMPAU, Oleh Francisca Fanggidaej; synopsis buku antologi 40 thn Tragedi 65)

... “Aku tak setuju kau berangkat ke Halim! Apalagi malam-malam begini! Aneh! Dan apa hak mereka memaksa kau ke sana!? ... “Aku sendiri tak mengerti...”... “Darurat?! Darurat apa?? Apanya yang darurat??!” Ucap Tanti mendekatkan wajahnya ke wajah suaminya. Heran campur marah...(BENING KACA di BOLA MATA, Oleh: Ilham Aidit; synopsis buku antologi 40thn Tragedi '65)

Kisah nyata pengalaman Anak Bangsa dalam Misteri Peristiwa Tragedi Berdarah teror putih ke II - 1948 dan Peristiwa Tragedi Berdarah teror putih ke III - 1965 telah terukir dalam catatan ingatan sejarah perjuangan Anak Semua Bangsa demi menjunjung tinggi pengharapan masadepan kemerdekaan R.I. untuk mencapai hak penegakkan keadilan sosial dan kebenaran sejarah. Namun kenyataan pengalaman ketegaran jiwa anak bangsa dari generasi ke generasi pun telah pula dilaluinya dengan mengalami rasa pahit, getir dan manisnya hidup berbangsa dan bernegara. Untuk itu kusajikan Ekspresi dan refleksi diri Pak S. Utomo dalam uraiannya berjudul "Fakta Kebenaran Korban Tragedi Peristiwa 65"

La Luta Continua!

*************** 0 0 0 0 0 0******************

40 Tahun Tragedi 1965 (1)

Dituduh Sebagai Dokter Lubang Buaya

(Catatan Dokter Sumiyarsi)

Oleh: Harsutejo

Rumahku Dijarah

itu jam 5.00 sore 13 Oktober 1965, kami bertiga dengan anak pertamaku dan sopir pulang. Dari kejauhan nampak adanya hal tidak beres yang menimpa rumah dinas kami di Jalan Kesehatan. Benar juga, rumah kami sedang diobrak-abrik oleh gerombolan. Mereka mengeluarkan perabotan, buku-buku, pakaian dan yang lain, menumpuknya di halaman serta membakarnya, sebagian barang lain dijarah. Api berkobar dan asap menjulang. Penghuni rumah telah kami ungsikan sebelumnya. Kami menyingkir dengan pakaian yang melekat di badan dengan bersyukur karena kami masih selamat, kudengar sudah banyak korban jatuh. Aku menuju ke rumah Prof Suprapto SH, tetangga selisih beberapa rumah, sedang sopir bersama anakku yang mulai kuliah di kedokteran pergi ke asrama Cakrabirawa untuk menitipkan mobil tak jauh dari kompleks. Mereka berdua bagaikan masuk ke sarang macan, tempat itu telah diduduki penguasa militer, mereka berdua ditahan bersama tahanan lain. Atas saran dua orang teman baikku, mereka diminta melarikan diri yang dilakukannya pada pagi buta keesokan harinya tanpa memikirkan tentang mobil. Pengawasan terhadap tapol di situ belum terlalu ketat.

Pak Prapto pun menjadi incaran, tidak cukup aman juga bagiku. Hal ini kami ketahui dari pembicaraan gerombolan pembakar dan penjarah yang lewat tanpa mengetahui bahwa mereka sedang berada di dekat rumah Pak Prapto, tidak aneh karena mereka berasal dari daerah lain sebagai tenaga sewaan, di antaranya para preman Senen. Ketika itu aku masih menjadi anggota panitia bagian medis dari Konferensi Internasional Anti Pangkalan Militer Asing (KIAPMA) yang sedang berlangsung di Hotel Indonesia, pembukaannya dilakukan oleh Presiden Sukarno. Aku segera meninggalkan rumah Pak Prapto menuju HI. Panitia memberikan kesempatan padaku menginap di HI selama dua minggu dengan mendapat honor dan perlengka-pan sehari-hari. Ketika itu aku juga menjabat Bendahara DPP Himpunan Sarjana Indonesia (HSI). Selama konferensi aku sempat bertatap muka dengan raja Muang Thai Bhumibol Adulyadej dan Pangeran Akihito dalam hubungan jabatanku sebagai dokter perempuan satu-satunya dalam panitia. Kami tetap bekerja dengan semangat seolah di luar arena tidak terjadi apa-apa yang dapat mengancam. Kami dapat merasakan banyaknya intel yang berseliweran di seputar hotel.

Buron, Rumah Tahanan dan Penjara

konferensi berakhir maka mulailah petualanganku sebagai buron politik selama satu setengah tahun, kadang-kadang bersama suami menjelajah Jakarta, Semarang, Salatiga, Surabaya, Bandung dan Sukabumi. Ujungnya aku terdampar di rumah tahanan dan penjara Sukabumi, kemudian Bandung, Kebayoran Baru, Pesing, Kalong Gunungsahari, Banteng Selatan, Bukitduri, Plantungan dan penjara Bulu, Semarang. Hampir semua tempat tahanan itu begitu sempitnya, maka ketika kami tidur kami harus miring ke kiri atau kanan berbarengan. Jadi waktu tidur kami seperti mengikuti suatu irama komando kiri, kanan, kami tak lagi dianggap sebagai manusia, tetapi tak lebih dari ikan asin atau balok kayu yang bisa ditumpuk-tumpuk.

dirindukan seorang tahanan adalah pembebasan segera. Tetapi hati kecil dan logika politikku mengatakan bahwa itu tidak mungkin. Aku menetapkan diri untuk mengha-dapi masa ini dalam batas yang tidak kutahu berapa lama. Teman-teman ada yang membayangkan masa penahanan itu sampai dua tahun, ada yang lima tahun. Wah itu terlalu lama, begitu kami memberikan komentar. Tidak seorang pun yang mengatakan bahwa kami akan ditahan lebih dari sepuluh tahun, barangkali itu terasa seperti kiamat kalau kami bayangkan keadaan sehari-hari dalam tahanan yang begitu sempit, pengap, kurang makan, hampir tidak ada fasilitas pengobatan. Aku pasrah kepada-Nya, berdoa dan memohon kekuatan.

kamar tahanan di Pesing, Jakarta itu buruk dan kotor, telah kosong selama enam bulan. Di sampingnya terdapat kamar tahanan kriminal, penghuninya dua orang. Yang seorang bernama Andi Azis, masih muda dan berpenampilan intelek. Yang lain bernama Acong, seperti petinju, keduanya nampak sopan dan ramah. Mereka telah mengenalku dari koran, bahwa seorang tapol wanita, dokter, akan segera menghuni tempat kosong itu. Kami langsung akrab. Pada suatu kali mereka bercerita bahwa Mayor Johan itu tukang todong para tahanan. Sebulan sebelum kedatanganku, tempat tersebut dihuni oleh Prof Can Cu Sim dan Prof Can Cu Som, keduanya anggota HSI. Sang mayor mengira kedua orang besar itu banyak duitnya, di samping guru besar yang satu penasehat kepolisian, yang lain sesepuh DPA. Keduanya hidup sederhana. Maka sang mayor pun tidak mendapatkan apa pun dari mereka berdua, sampai mereka dibebaskan atas perintah Panglima. Sebelum bebas mereka “mengajari” enam tapol baru yang juga anggota HSI agar memberikan uang sogokan untuk memperingan keadaan. Mereka berenam akhirnya dibebaskan. Tidak lama kemudian datang kelompok tahanan baru, sebagian anggota HSI dan yang lain dari kalangan VIP. Tak seorang pun dari mereka mampu membayar uang yang dimintanya, maka mereka segera dipindahkan ke ruang tahanan di belakang bercampur dengan tahanan kriminal.

       Kedua penghuni tahanan sebelahku itu kian akrab meski kami ditahan dari jurusan yang berbeda. Setiap pagi Acong menimbakan air untuk mandiku, sedang Andi membuatkan kopi atau susu, ia pun kumintai tolong untuk membelikan makanan. Dalam hal makanan dan minuman kami saling tolong-menolong. Mereka memberitahuku bahwa biasanya interogasi dilakukan setelah tengah malam. Mudah ditebak agar dalam keadaan mengantuk itu orang akan memberikan jawaban sebagai yang dikehendaki para interogator. Mereka memberikan nasehat agar tetap tenang, berdoa meminta perlindungan-Nya, aku terharu. Ada lagi nasehat mereka yang unik, "Jika si pemeriksa mulai bicara, Ibu harus menekankan ujung jari kedua kaki dengan niat dan pikiran seolah menginjak mulut pemeriksa. Jika Ibu menjawab, Ibu tekankan kedua tumit Ibu, hingga tumit itu membuat ruang terbuka, Ibu akan dapat berbicara bebas dan benar, sedang ia akan setuju dan percaya apa yang Ibu katakan". Begitulah dua anak muda itu mencoba memberikan kiat unik ketika menghadapi sang interogator. Benar, suatu hari jam dua dini hari aku dipanggil. Dari ruang sebelah si Andi berbisik agar saya berdoa, membaca Al-Fatihah, lalu mengingatkan ABC nya gerakan kaki. “Semoga Ibu sukses!”

Johan telah menunggu beserta dua orang pembantunya. Ia menyalami dan mempersilahkan aku duduk dengan ramah. Aku berdoa sambil menekankan jari-jari kedua kaki seolah aku menginjak mulut sang mayor, tanpa bertanya lagi di mana logika kiat itu. Dalam keadaan terjepit orang akan melakukan apa pun yang mampu dilakukan tanpa mengorbankan harga diri. Mulailah dengan hal standar nama lengkap, keberadaan suamiku dst. Suaranya masih ramah meskipun kadang dengan kata-kata kasar. Ketika menjawab pertanyaan maka posisi kakiku berubah sebagai yang diajarkan anak muda itu. Aneh bahwa aku menjadi begitu berani, menyatakan bahwa aku sama sekali tidak berbuat kesalahan. “Bagaimana Anda bisa berkata begitu?” Dengan cepat dan posisi kaki yang pas segera kujawab, “Buktikan dulu bahwa saya bersalah Pak!” Waktu berjalan terus dan tiba jam empat subuh. Ia berkata kepada pengawalnya, “Kembalikan pemberontak ini ke selnya. Dua hari lagi bawa dia kemari jam dua belas malam!” Walaupun pemeriksaan kadang berlang-sung keras tetapi tidak terjadi penyiksaan. Rupanya Acong telah menyiapkan segelas kopi buatku. Persahabatan yang unik, aku berterima kasih dan memberi-tahukan bahwa harus kembali dua hari lagi jam dua belas malam. Mereka mengata-kan biasanya baru lima atau enam hari lagi. Mayor Johan ini rupanya memang sejenis makhluk langka, kasar, dengan temperamen tinggi. Dengan anak buahnya pun sering bertengkar. Pada suatu hari Mayor Johan marah besar kepada seorang polisi yang berani menentangnya. Polisi bawahan itu kemudian dipukulinya sambil berteriak-teriak seperti kesetanan. Tak lama kemudian ia terjatuh pingsan tergeletak di lantai. Seorang dokter memeriksa tekanan darahnya 220/130, ia segera digotong pergi. Demikian cerita anak muda itu, suatu bahan yang dapat kugunakan untuk melindungi diri.

hari kemudian pada jam dua dini hari aku dijemput oleh dua orang algojo dengan badan kekar. Seperti sebelumnya Mayor Johan sudah menunggu. Aku duduk diapit dua orang tukang pukul itu yang nampaknya siap menelanku bulat-bulat. Aku berdoa, lalu bersiap dengan bayangan menginjak mulut sang mayor kuat-kuat. “Rasain, mulutmu kuinjak kuat dengan kedua kakiku!” Lagi aku tidak berpikir tentang logika dalam keadaan terdesak. Apa salahnya kalau hal itu membuatku berani tidak gemetaran.

“Sudah siap dengan keterangan dan analisanya?” ia tersenyum. “Siap Pak”, jawabku tenang dengan sikap kaki berubah sesuai dengan petunjuk. Ia berpaling ke tukang pukulnya. Tukang pukul itu segera mengambil pentungan gada yang sudah disiap-kan sebagai salah satu peralatan standar interogasi. Interogasi beralih pada seorang pemuda yang dipanggil bersamaku. Mayor Johan setengah berteriak, “Siapa kau? Pemimpin pemuda pemberontak di Lubang Buaya kan?” Pemuda itu menjawab dengan tegas, “Bukan Pak, saya tidak pernah berada di Lubang Buaya”. Langsung kedua algojo mengayunkan pentungannya bergantian ke tubuh pemuda itu. Bahu kanan, kiri, tengkuk, leher, kepala, bertubi-tubi, lalu dada, punggung, tanpa peduli dengan teriakannya yang mengaduh minta ampun. Darah meleleh ke mana-mana. Mukanya langsung membengkak, merah kehitaman, pukulan masih berlanjut. Pemuda itu sudah tidak bereaksi lagi, sementara itu Mayor Johan diam membisu seperti robot. Aku spontan berdiri berteriak dengan perasaan ngeri, “Jangan diterus-kan Pak, stop Pak, dia bisa mati. Lihat mukanya sudah biru!” Ia memerintahkan, “Stop, seret kembali ke kandangnya!” Drama sebabak telah lewat, kini babak kedua giliranku. Seperti biasa aku menekankan ujung jari kakiku. Mayor Johan berteriak tetapi suaranya seperti menghilang, menjadi serak, lalu mulai bicara.

Nyonya, sekarang Nyonya tahu nasib yang akan menimpa Anda”. Tangannya nampak gemetar, mukanya merah padam. Aku menjawab tenang, tak lupa dengan perubahan kaki, “Maaf Pak Mayor, saya khawatir Bapak mengidap tekanan darah tinggi. Saya kira tekanan darah Bapak sudah lebih dari 230/130. Usahakan tenang Pak, jangan marah lagi, sangat berbahaya bagi Bapak sendiri”.

Bagaimana Ibu tahu?” sahutnya keras.

Sebagai dokter saya dapat melihat pembuluh darah di pelipis Bapak”, seraya aku berdiri meraba pelipis dan dahinya seolah dia pasienku. “Inilah tandanya, ini berbahaya dapat menyebabkan stroke”, aku menambahkan dengan yakin sebagai seorang dokter berpengalaman dengan otoritas.

Aduh Ibu benar, apa nasehat Ibu?” suaranya pelan merendah.

Begini, Bapak harus tenang dan istirahat cukup. Ambil cuti paling sedikit seminggu dan kontrol ke dokter. Sebaiknya Bapak pulang, setelah membaik Bapak bisa memanggil saya lagi. Untuk sementara Bapak sebaiknya berpantang garam, daging berlemak, susu, mentega, dan banyak minum air putih. Semoga Bapak lekas baik kembali”. Ia mengulurkan tangannya mengucapkan terima kasih. Maka drama babak kedua berlangsung sebagai anti klimaks. Bagiku sendiri seperti suatu keajaiban. Aku prihatin dengan pemuda itu, hanya sekedar untuk menerorku ia dijadikan sasaran yang harus bersimbah darah. Kubayangkan andai pemuda itu anak pertamaku, sedang aku tidak mampu melindunginya, membuatku sulit tidur.

terhadapku sampai dengan interogasi yang kualami di tahanan Kalong sungguh berat, aku dituduh sebagai dokter Lubang Buaya yang pada 1 Oktober 1965 memberikan obat perangsang kepada anggota Gerwani dan Pemuda Rakyat agar mereka bersemangat tinggi untuk menyiksa para jenderal yang diculik.1 Beruntung aku baru tertangkap pada 1967 ketika kampanye hujatan fitnah kekejaman jorok Lubang Buaya tidak seganas sebelumnya. Hal-hal yang mengerikan tentang perlakuan terhadap tapol di tempat ini sudah kudengar. Di depan ruang tahanan Kalong terdapat dua pohon belimbing. Setahun sebelum itu seorang tapol laki dan perempuan digantung telanjang bulat di dua pohon tersebut. Sementara itu dua orang tentara baret merah melakukan latihan lempar pisau terhadap keduanya dengan mata ditutup. Hal itu berlangsung dari jam lima sore sampai jam dua dini hari. Peristiwa itu terjadi ketika Satgas dipimpin oleh Mayor Acep yang tersohor keganasannya di kalangan tapol. Lalu datang komandan baru Mayor Suroso, prestasinya dalam menyiksa tapol tidak lebih kecil meski kesadisannya agak berkurang. Seorang ibu pernah disiksa sampai pingsan, setelah dibawa ke rumah sakit ia meninggal. Suatu kali aku diperiksa oleh Mayor Suroso. Aku dipaksa mengaku bahwa aku dokter Lubang Buaya dan dokter CC PKI. Kubantah dengan mengatakan berani sumpah. Ketika itu aku mau disetrum, aku berteriak sambil memegang tangannya dan meninju perutnya. “Jangan Pak! Saya elektrofil!” Ia terdiam sejenak, melepas kabel listrik lalu bertanya, “Apa itu artinya?” Aku menjawab saja sekenanya, “Saya ini sangat sensitif terhadap setrum listrik, setrum sekecil apa pun dapat mematikan saya. Kalau saya mati nyawa saya akan mencekik Bapak dan asisten Bapak.” Entah kenapa ia terdiam, lalu tertawa terbahak-bahak sambil memerintahkan, “Kembalikan dokter kesurupan ini!” Aku pegang tangan mayor itu dan kusalami, “Terima kasih Pak, Tuhan akan memberkahi Bapak!” Ketika aku meninggalkan tempat interogasi terdengar ia berteriak, “Kurangajar…!” Aku beruntung dapat menciptakan dagelan pada saat kritis. Sebenarnyalah aku tidak tahu persis apakah dagelan itu yang mencegah siksaan terhadap diriku. (Bahan dari naskah belum terbit dr Hj Sumiyarsi Siwirini C, Plantungan Pembuangan Tapol Perempuan, penyunting Rasmadi AS & Harsutejo).

Catatan Laluta:

... "Di depan mata batin saya, saya melihat kawan-kawan itu berdiri tegak di tepi lobang menganga yang mereka gali sendiri... Di antara mereka terdapat Sukarno, Ketua Badan Penerangan DPP PESINDO, berumur 28 tahun, suamiku dan ayah anakku, Nilakandi Sri Luntowati, yang kini sudah almarhumah"...(PENILAIAN TERHADAP MASAKINI ATAS DASAR PENGALAMANKU MASALAMPAU, Oleh Francisca Fanggidaej; synopsis buku antologi 40 thn Tragedi 65)

... “Aku tak setuju kau berangkat ke Halim! Apalagi malam-malam begini! Aneh! Dan apa hak mereka memaksa kau ke sana!? ... “Aku sendiri tak mengerti”... “Darurat?! Darurat apa?? Apanya yang darurat??!” Ucap Tanti mendekatkan wajahnya ke wajah suaminya. Heran campur marah...(BENING KACA di BOLA MATA, Oleh: Ilham Aidit; synopsis buku antologi 40thn Tragedi '65)

Kisah nyata pengalaman Anak Bangsa dalam Misteri Peristiwa Tragedi Berdarah teror putih ke II - 1948 dan Peristiwa Tragedi Berdarah teror putih ke III - 1965 telah terukir dalam catatan ingatan sejarah perjuangan Anak Semua Bangsa demi menjunjung tinggi pengharapan masadepan kemerdekaan R.I. untuk mencapai hak penegakkan keadilan sosial dan kebenaran sejarah. Namun kenyataan pengalaman ketegaran jiwa anak bangsa dari generasi ke generasi pun telah pula dilaluinya dengan mengalami rasa pahit, getir dan manisnya hidup berbangsa dan bernegara. Untuk itu kusajikan Ekspresi dan refleksi diri Pak S. Utomo dalam uraiannya berjudul "Fakta Kebenaran Korban Tragedi Peristiwa 65"


La Luta Continua!

********* 0 0 0 0 0 ********

40 Tahun Tragedi 1965 (2)

( tidak tercantum)

40 Tahun Tragedi 1965 (3)

Buku Harian Seorang Tapol

Oleh: Harsutejo

Ia termasuk tapol yang mujur dalam arti memiliki kesempatan menulis buku harian selama beberapa tahun (1966-1971). Ketika itu ia bersama ratusan tapol lain dijadikan romusa modern melakukan kerja rodi di daerah Banten dalam proyek Angkatan Darat yang disebut ‘Operasi Bhakti Siliwangi’, antara lain memperbaiki jalan-jalan di daerah Banten sepanjang beberapa puluh kilometer, membangun kampus Universitas Maulana Yusuf (UNMA), antena radio persiapan RRI Serang, membersihkan pelabuhan Karangantu. Piringan hitam yang diputar di radio itu ternyata miliknya yang dibawanya dari Moskwa dan telah dirampas dari kamar asramanya di Cilegon. Kesempatan menulis buku harian merupakan barang langka, bahkan suatu kemewahan bagi seorang tapol G30S. Pena, kertas, buku, informasi dan perangkat peradaban lain merupakan musuh besar bagi rezim penindas jika jatuh di tangan mereka yang dianggap lawan politiknya.

Salah satu catatannya cukup menarik bahwa penangkapan di Banten dilakukan sejak dini. Minggu 3 Oktober 1965 Ir Soerjo Darsono diambil oleh Polisi dari mes di Serang dibawa ke Cilegon. Pada suatu hari pasti datang pula giliran kami yang lain, karena suasana menyudutkan PKI dan organisasi-organisasi massa yang dianggap ada kaitannya dengan PKI semakin gencar. Aparat di daerah terkesan lebih rajin mendahului Jakarta. Begitu cepatnya vonis dijatuhkan kepada PKI dan organisasi mantelnya, atau sesuatu yang memang sudah diatur demikian? Sebagai tapol, Ir DSM Sastrosudirdjo sadar buku harian yang ditulisnya mengandung risiko. Dengan demikian ia secara sadar pula menerapkan berbagai kiat berkelit. Sebagian catatan itu dibuatnya dalam bahasa Rusia dengan huruf Kiril, juga dengan huruf Jawa dalam bahasa Jawa. Selanjutnya secara berangsur dikirimkannya melalui saudara kandung yang menjenguknya untuk disimpan bersama buku-buku koleksi miliknya yang sebagian masih dapat diselamatkan. Dengan masgul ia mencatat ketika melihat sebuah buku tebal kamus teknik yang dibawanya dari Moskwa dijadikan ganjal korsi jaksa yang memeriksanya, “Ia seorang terpelajar bergelar sarjana hukum, tetapi belum berbudaya.”

Menjadi mahasiswa di ITB Bandung, ia memasuki CGMI (Consentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia) yang digolongkan sebagai mantel PKI dengan pertimbangan sederhana, tidak ada perploncoan. Ketika ia memilih studi ke Moskwa dalam jurusan metalurgi, hal itu pun dilakukannya dengan pertimbangan lugas, pabrik baja pertama Indonesia di Cilegon dengan bantuan dan teknologi Uni Soviet. Tidak ada pertimba-ngan dan semangat politik atau ideologi yang menggebu sebagai yang menjadi kecenderungan umum masa itu sebagai respons terhadap retorika politik kebangsa-an Presiden Sukarno. Dengan penuh idealisme ia menimba ilmu yang akan berguna bagi tanahair tercinta. Semangat semacam itulah yang terus-menerus dipeliharanya dalam bertahan hidup selama 12 tahun sebagai tapol di tahanan, kerja rodi dan pembuangan dalam solidaritas tinggi sebagai bagian watak pribadinya. Ia menjadi anggota SBBT (Sarekat Buruh Baja Trikora) beberapa bulan sebelum meletusnya G30S, ia bukan anggota resmi ataupun anggota ilegal PKI, bahkan ia pun bukan penganut Marxisme. Pernyataan ini tidak ada urusannya dengan pemaafan, pujian atau memandang rendah. Kenyataan itu merupakan salah satu petunjuk penindasan yang dilakukan rezim yang berkuasa dilakukan terhadap seluruh elemen yang dianggap membahayakan sang resim.

Banyak aktivis organisasi (kiri), dipenjarakan bukan merupakan kejutan besar tanpa disangka, meskipun pembunuhan besar-besaran tetap merupakan hal yang tidak diperhitungkan bahkan oleh para petinggi PKI pun. Bagi para aktivis hal itu merupa-kan risiko sikap politik yang dipilihnya. Sebaliknya bagi Ir DSM Sastrosudirdo sesuatu yang tak pernah terlintas di benaknya. Ia belajar, bekerja, belajar berorgani-sasi tanpa melakukan kalkulasi politik, tetapi lebih dibimbing oleh kata hati nurani tanpa pamrih apa pun kecuali ingin berbuat sebaiknya untuk negeri ini melalui kemampuan dan studinya. Di tengah kemelut tercemplung sebagai tapol pekerja rodi dengan nasib tidak menentu, ia masih sempat meneruskan hobinya untuk belajar bahasa Italia. Ia mengulang mimpi Italianya yang menjadi kenyataan ketika sedang studi di Moskwa, berkeliling ke berbagai pelosok Italia sebagai tamu kehormatan sejumlah keluarga pada suatu libur musim panas pada 1962. Perjalanan gratis itu diorganisasikan oleh koran penting Italia, L’Unita sebagai tanggapan terhadap surat pembaca yang ditulisnya dari Moskwa. Di samping sempat melempar tiga koin di Fontana di Trevi, Roma, ala film dan lagu romantis Three Coins in the Fountain, tempat ratusan turis tiap hari berduyun-duyun datang untuk melempar koin. Ia pun sempat didaftar sebagai anggota kehormatan Pemuda Anti Fasis. Dalam kunjungan-nya ke kota Grosseto, bagian dari agenda koran L’Unita, tempat partai komunis memenangkan pemilu lokal, dirinya disambut bak tamu agung. Dalam hatinya sempat malu karena merasa dirinya seorang pemuda yang bukan apa-apa. “Tuan rumah yang menyambutku tahu benar aku bukan tokoh, hanya seorang mahasiswa dari negeri jauh. Benar-benar sambutan luar biasa yang mengharukan. Aku dibawa ke Balai Kota diperkenalkan pada walikota yang tengah rapat, ada kepala polisi dan beberapa pejabat tingkat daerah. Semuanya menyambut dengan antusias dan bukan basa-basi, bahkan aku diantar salah seorang dari pejabat daerah untuk meninjau sebuah proyek, Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi, Lardarello. Di kota ini aku tinggal bersama keluarga muda Barzanti Nedo, di via Porto Lorento 47. Rupanya ada pula orang Italia yang mengenakan semacam bakiak kayu di rumah, aku pun mengikuti cara mereka.” Mimpi pun berakhir, ia mendapati dirinya masih sebagai tapol… Ia tak pernah menyesal akan keputusan-keputusannya, akan nasib yang menimpanya.

Catatannya urusan korupsi sudah dihadapinya ketika dia baru saja bekerja di Proyek Pabrik Baja Trikora di Cilegon, bagian penerimaan barang-barang dari Uni Soviet. Ketika itu Ir Tunky Ariwibowo yang kelak menjadi orang penting Orde Baru juga bekerja di tempat yang sama. “Pengalaman baru juga kujumpai di Cilegon, korupsi dalam bentuknya yang begitu telanjang tanpa tedeng aling-aling, dibicarakan dengan santai tanpa rasa bersalah atau malu. Di awal 1965 sebagian pekerjaan pengangku-tan barang eks Rusia dari Tanjung Priok ke Cilegon diborongkan pada kontraktor yang memiliki armada angkutan cukup besar, Direktorat Angkutan Angkatan Darat (DAAD), bagian dari Angkatan Darat. Proses negosiasi penentuan tarifnya tidaklah kuketahui, di atasku ada pimpinan lebih tinggi, Ir Lintong Toruan dan di atasnya Ir Tunky Ariwibowo. Sebagai tenaga pelaksana dan pengawas di lapangan aku tinggal menerima kiriman barang di Cilegon, menghitung kubikasi barang yang sebagian besar berbentuk peti kayu atau tonase yang dibongkar di lapangan, kemudian mengakurkan dengan tagihan kontraktor untuk periode yang sama. Suatu kali terjadi selisih begitu besar, kontraktor mengirim seorang petugas berpangkat letnan satu membawa tagihan Rp 121.000.000. Menurut perhitunganku dalam periode tagihan yang sama nilainya hanya Rp 96.000.000, selisih Rp 25.000.000. Utusan dari Jakarta bersikukuh jumlah tagihannya sebesar angka tersebut, sedang aku pun bersikeras dengan catatanku. Karena tidak tercapai kata sepakat, datang atasan sang letnan satu, seorang letnan kolonel. Beberapa kali tidak berhasil rupanya membuat Pak Letkol putus asa, dia datang ke asrama malam hari dan meminta berbicara empat mata. Malam itu dia berterus terang mengatakan sebenarnya dia pun tahu nilai tagihan sebenarnya 96 juta, tetapi sengaja dinaikkan menjadi 121 juta. Antara percaya dan tidak, dalam hati kubayangkan dinaikkan 25 juta, kenaikan lebih dari 25 prosen, untuk siapa saja? Pak Letkol berjanji memberiku sekian, lalu siapa lagi yang diberi janji? Kalau berita acara penerimaan barang kuteken, atasanku akan langsung memberi tanda ‘Acc’ dan kuitansi akan dibayar oleh Bagian Keuangan. Sebagai perbandingan gaji pokok sebagai Pegawai Negeri golongan F-2 saat itu Rp 17.200 ditambah tunjangan beras dan lain-lain bisa mencapai Rp. 40.000. Dengan tegas kukatakan kepada Pak Letkol aku tidak akan meneken Berita Acara yang keliru tersebut. Beberapa kali Pak Letkol mengirim utusan dari Jakarta mendesak, datang dengan memakai pakaian seragam militer dan sekian kali pakai pakaian sipil, tetap kutolak. Akhirnya dia pun menyerah mengubah Berita Acara sesuai data yang benar, saat disodorkan aku bilang, ‘Kalau angka ini yang Bapak sodorkan, dari dulu sudah saya teken’”. Itulah korupsi telanjang tersebut.

Studi dan pekerjaannya di bidang teknik, perhatiannya sangat luas pada bidang-bidang lain, ekonomi, politik, sosial, sejarah, sastra, musik, bahasa, ekologi, dengan demikian catatannya berwarna-warni penuh dengan aspek kemanusiaan. Bertahun-tahun ia terlatih menulis catatan harian, selalu memberikan deskripsi dengan teliti dan rinci, mudah bagi kita membayangkannya. Catatan yang dibuatnya akan dapat dijadikan bahan dasar menarik bagi pembuat film yang berminat. Sebagai seorang tapol yang sedang bekerja rodi, ia masih sempat memikirkan soal sejarah Banten yang hilang karena penemuan benda-benda bersejarah ketika dilakukan pengerukan pelabuhan kuno Karangantu tidak didokumentasikan. Ia sempat membuat uraian tentang gagasan Propinsi Banten yang dewasa ini sudah menjadi kenyataan.

Membaca majalah luar negeri (Februari 1970) tentang kekayaan seorang pejabat Orba sebesar 38 juta dollar, ia langsung menghitung. Ongkos seorang tapol ketika itu Rp 35/hari, jika dijadikan Rp 100 maka tiap tapol akan makan kenyang bergizi. Dengan kurs Rp 378 masa itu maka sang koruptor dapat memelihara 500 budak tapol yang ada di Banten dengan kenyang bergizi selama 554 tahun…. Perhitungan sederhana yang pahit ini menggugah renungan kita. Selama lebih dari 30 tahun ini berapa miliar dollar kekayaan negeri ini telah dijarah oleh para penguasa dan pengusaha hitam. Berapa miliar dollar dana yang telah terakumulasi mereka kuasai dengan segala macam cara? Bukankah kini dengan dana tersebut mereka dapat memperbudak jutaan rakyat, 200 juta rakyat Indonesia? Karenanya money politics merupakan ancaman nyata yang telah dan akan terjadi, tidak aneh jika reformasi baru kulit belum isi. (Sebagian pengantar naskah belum terbit Ir DSM Sastrosudirdjo, Banten Seabad Setelah Max Havelaar, Catatan Seorang Tapol 12 Tahun Dalam Tahanan, Kerja Rodi & Pembuangan, penyunting dan pengantar oleh Harsutejo).

************



Next

Previous


(c) 2005 Dihimpun oleh: cynth@wirantaprawira.de